Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Swadana sesuai Kepmendagri no.92/1993 dan Kepres no.38/1991 memberikan kewenangan Rumah Sakit dalam penggunaan pendapatan fungsionalya secara langsung, bertujuan terciptanya manajemen Rumah Sakit yang sehat dan mandiri, peningkatan peran serta dan tanggug jawab masyarakat dan perbaikan ksejahteraan karyawan. Kemudian UU no.1/2004 dan PP no.23/2005 yang memberikan fleksibilitas bagi Rumah Sakit dalam pola pengelolaan keuangannya yang disebut Badan Layanan Umum (BLU), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum clan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan sistem pengelolaan keuangan Swadana dan BLU dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah diterapkan di RSUD Tangerang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan analisis terhadap dokumen-dokumen rumah sakit dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait di Rumah Sakit. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan keuangan Swadana menerapkan metode hystorical budgeuing dan penyustman anggaran seeara &dim up dan menggunakan format Rencana Kerja Atiggarau (RICA), dan harus mendapatkan pengesahem Bupati dan DPRD. Sedangkan penganggaran dalam pengelolaan keuangan BLU masih menerapkan metode hystorical budgeting dan penyusunan anggaran masih swam. buuom up, sehingga dalam metode dan prosedur penyusunan anggaran antara Swadana dan BLU harnpir sama yang diterapkan di RSUD Tangerang, seharusnya RSUD Tangerang telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja sesuai &Ivau pola pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan format isian reneana kerja telah sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga penganggaran RSUD Tangerang telah menerapkan Reneana Bisnis dan Anggaran yang sesuai dengati penganggaran BLU, dan penganggarannya hams diketahui Bupati dan tak memerlukan pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa palaksanaan anggaran Swadana harus mendapatkan persetujuan bupati dan pengesahan DPRD, dan harus sesuai dengan digit dan keIompok anggaran dan tertuang dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) sehingga pelaksanaan anggaran Swadana sangat strik dan tidak boleh mengadakan pergeseran anggaran, sehingga tidak efisien dan saldo anggaran harus masuk ke kas Dearah dan penggunaannya hams persetujuan Bupati dan DPRD, sehingga tidalk efektif dan produktif. Sedangkan pelaksanaan anggaran BLU sangat fleksibel karena diberikan keleluasan dalam pengelolaan keuangan path batas-batas tertentu yang dapat dikeeualikan dari ketentuan yang berlaku umum, sehingga tidak harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran),dan menerapkan praktek bisnis yang sehat yang menyelanggarakan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian la.yanan yang bemutu dan berkesimbangunan, dan dapat mengadakan perubahan anggaran dengan diketahui Bupati dan tak perlu pengesahaan DPRD sehingga lebih efektif, serta saldo anggaran dapat dipergunakan sebagai investasi/belanja modal daft dapat dimasukkan ke dalam RBA tahun anggaran beikutnya sehingga pelaksanaan anggaran lebih efisien dan produktif.

---

Self-financing Policy according to the Domestic Minister Decree number 9211993 and the President Decree number 38/1991 provide hospital authorities to use its functional income directly. This policy is aimed at creating healthy hospital management and its self-adjusting, as well as exagurating societies participation and reponsibilities and employees' welfare as well. In addition to the constitution number 1/2004 and the government constitution number 23/2005 that gives flexibilities to the government office in financial management, by the name of Public Services Board (Badan Layanan Umum—BLU) is aimed at increasing services to the public in the frame of increasing public welfare and educating nation way of life. This research is aimed at knowing the comparison of the Self-financiang Management System and the Public Services Institution in budgeting plan and budgeting implementation run at the Tangerang Domestic Public Hospital. The research is qualitative descriptive, in which the data collection is done through analysis of existing documents and deep interview with related persons at the hospital. From the research it is found that budgeting in self-financing management uses hystorical budgetting system by its means butt= up and uses the form of Budgeting Work Plan assigned by Bupati and legislative. In the meantime, the budgeting and financial management of BLU is still using hystorical budgeting methode by its means the buttom-up line as assigned the similarity of methode in budgeting plan between self-financing and public service board implemented at Tangerang Hospital. Meanwhile, it is a must that Tangerang Domestic Hospital already implemented performance bases budgeting inline with the financial management system of BLU. While the form of working plan should be based on Budgeting and Business Plan (Rencana Bisnis dan Anggaran-RBA) as used in BLU financial system, in which it is assigned by Bupati needless the endorsement of legislative in order to be more efective.

Through this research it is found that self-financing implementation should be assigned by Bupati and endorsed by the legislative strictly bases on the digit and budgeting group as listed in working plan (Daftar Rena= Kerja-DRIC). This is assigned that the use of self-financing budget is highly strick and nomore change of budgeting. This system causes inefficiency, infective and unproductive approved by namely financial rest should be posted into domestic treasurer book keeping while its uses should be assigned by Bupati and legislative.

Principly bases of BLU budgeting implementation is highly flexible by giving full authorities in using finance by the frame that is generally ak.nowleged. By this system, the use of finance is not strictly follow the Budgeting Plan Document (Dokumen Pelaksanaan Anggaran-DPA). But the manager has a flexibilities to implement a healthy business ethiques by riming organization function based on good and clean management system in providing quality and continually improvement of sevices. In practice, the manager can change the budgeting plan by assigned of Bupati and not necessarily endorsement of legislative while the budgeting rest can be used as investment and put into previous year budgeting plan to be more efficien, effective and productive."

"Program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Askeskin bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan Askeskin di RSUD Kabupaten Tangerang menghadapi masalah penggunaan obat non formularium karena menjadi beban rumah sakit.Penelitian ini keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi masyarakat miskin sesuai pedoman pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini berada dalam lingkup farmako ekonomi dengan disain comparative non experimental study dengan cara Pengukuran Sesudah Kejadian (PSK) atau ex-post pacto.Hasil penelitian menunjukan bahwa obat-obat formularium untuk pelayanan Askeskin tidak mencakup seluruh pelayanan obat untuk penyakit atau penderita yang di Rawat inap RSUD Kabupaten Tangerang. Dari 432 nama obat yang digunakan dalam pelayanan Askeskin terdapat 125 obat non formularium. Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap bangsal kelas III Askeskin lebih banyak obat non formularium yang diberikan oleh dokter lama (lama kerja lebih dari 5 tahun) dan dokter dengan status kerja sebagai residen. Jenis obat non formularium banyak diberikan pada pasien lakilaki dan umumnya diberikan untuk pasien NCB KMK (Neonatus Cukup Bulan Kurang Masa Kehamilan), serta diresepkan paling banyak pada pasien yang dirawat di ICU.Melihat apa yang dapat disimpulkan dari hasil penulisan, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan rawat inap rumah sakit terhadap pasien miskin dan menjadi telaah bagi pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan diusulkan agar jenis obat non formularium yang banyak digunakan dimasukkan ke dalam jenis formularium.

---

Health care program for poor community or Askeskin as a mean to upgrade access and health service quality for needy community in order to reach the optimal degree of health community. Askeskin service at Tangerang Regency Public Hospital faces a non formularium medicines?s using problem because it becomes a responsibility for hospital.

This research intends to evaluate medicines service for poor community according to health care for poor community?s manual. This research will be in farmaco economics area with comparative non experimental study design or ex-post facto.

Result of the research shows that fomularium medicines for Askeskin service do not include all medicine service for illness or the sicks who take care at Tangerang Regency Public Hospital. From 432 medicine names which used in Askeskin service contain 125 non formularium medicines. Health service for patients of class III ward Askeskin much more non formularium medicines which given by senior doctors (more than 5 years of work time ) and doctors with resident statues. Many kinds of non formularium medicine given to men patients and generally given to MNC KMK patients, the patients who stay in ICU too.

Looking at the result that can be concluded, it can be a reference to upgrade ward service of Hospital to poor community and be a study for interested parties toward upgrading of community health service on a whole scale. And suggested in order to kinds of non formularium medicines that many used may be included in formularium kinds."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"Tesis ini menganalisis kesiapan pemilik dan pengelola RS Otorita Batam dalam menerapkan PK BLU sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang diidentifikasi dari aspek persyaratan substantif, tehnis dan administratif. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini studi kasus melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan telaahan data sekunder. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mengidentifikasi masing masing aspek persyaratan untuk pengusulan/penetapan PK BLU didapatkan hasil bahwa dari kelompok pemilik terhadap persyaratan substantif bahwa BP Batam sedang menyiapkan kerangka acuan untuk penerapan PPK BLU. Terhadap persyaratan tehnis pemilik menilai bahwa RSOB sudah menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan. Dari aspek persyaratan administratit pemilik menyatakan bahwa RSOB sudah memiliki visi misi, laporan keuangan pokok, harus menyiapkan RSB, organisasi yang terus dikembangkan. Dari kelompok pengelola tidak langsung terhadap aspek persyaratan administratif pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, belum ada, pola tata kelola, sudah ada, RSB sudah ada, laporan keuangan pokok, sudah ada dan perlu disempumakan, SPM sedang disiapkan bersedia diaudit, belum ada. Kelompok pengelola langsung memberikan pendapat yang kurang relevan yang terkait aspek persyaratan administratif kesanggupan untuk meningkatkan layanan, pola tata kelola, laporan keuangan. Sedangkan yang terkait RSB, RSOB sudah ada, SPM sedang disiapkan, dan RSOB harus bersedia diaudit. Data primer dan dokumentasi data sekunder didapat bahwa dari aspek persyaratan substantif, RS Otorita Batam sudah memenuhi aspek persyaratan tehnis, belum memenuhi. Aspek administratif belum memuaskan. Dengan demikian dilihat aspek persyaratannya, maka RS Otorita Batam belum dapat diusulkan untuk menerapkan PPK BLU pada akhir tahun 2010 ini. Saran, sebelum Oktober 2011, BP Batam menyiapkan SK pengusulan/penetapan PPK BLU, Dewan Pengawas SDM. Sedangkan RSOB: mensosialisasikan BLU, akreditasi, SPM, evaluasi tarif, SIRS, HBL pernyataan tertulis bersedia meningkatkan kinerja dan diaudit oleh auditor independen.

---

The general objective of this thesis is to analyze the readiness of the owner and the management of Batam Authority Hospital to implement the PK BLU. In order to achieve the general objective, it is needed to identify the organization readiness from several aspects such as substantive, technical, and administrative requirements. Qualitative approach is used as the methodology in this thesis, using primer data by in-depth interview and secondary data. By identifying each aspects of the requirements for implementing PPK BLU in Batam Authority Hospital, the result of this research can be concluded into several conclusion based on the requirement aspects required in PPK BLU. From owner group for the substantive requirements perspective, that they are preparing the concept for the technician requirements that Batam Authority Hospital already increase their health services and financial report. For the administration requirement aspect that had vission, mission, based financial report, and should be prepare the organisation and SPM. From management group said for administration requirement not yet documented properly to ready increase health services, organisation ready, strategy business plan is ready, financial repots is ready but not complete, SPM is preparing and document for ready to audyt not yet. From primer data and document, that from substantive requirement perspective, it is ready. From the aspect of technical requirements, it is not yet meet . From the administrative requirements perspective, is not yet meet requested in BLU requirements. Thus, according to the requirements perspective, Batam Authority Hospital is not ready to be proposed to implement the PPK BLU at the end of 2010. Suggestion, before October 201 1: BP Batam must be prepare letter of recommendation for BLU, DeWas and sources of manpower. And RSOB must be socialitation BLU, prepare acreditation, SPM, do evaluation HBL, health service prices, SlRS and ready to audyt by auditor independent."

"Daerah dalam memberi pembiayaan RS masih belum bisa memenuhi dan menutupi kebutuhan operasional rurnah sakit, kenyataan kesanggupan pemerintah untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan RS selama ini baru mencapai 50-60 % dari kebutuhan riil. Hal ini secara implisit memberikan gambaran adanya keterbatasan rumah sakit dalam upaya pengembangan kinerja secara optimal. Sementara itu dilain pihak penerimaan yang dihimpun rumah sakit tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan rumah sakit karena harus disetorkan ke kas negara. pengelolaan yang di dasarkan kepada PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dart Kepres No.40 tahun 2003 tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah, serta PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 clan 59, Keadaan ini dapat mengakibatkan terpuruknya RS khususnya yang temasuk Lembaga Teknis Daerah dalam pembiayaan operasional. Pemberlakukan pola manajerial Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan menjadi solusi bagaimana pola pengeloIaan operasional rumah sakit dapat tertata dengan baik. BSC merupakan sistem pengukuran dan pengendalian manajemen yang secara cepat, tepat dan komprehensif mengarahkan performence bisnis, Balanced scorecard adalah suatu alat pengukuran yang diturunkan dari strategi oganisasi dan berfungsi sebagai alat komunikasi dari pimpinan kepada karyawan dan stakeholder untuk mencapai misi dan tujuan, ukurannya mencakup 4 perspektif; perspektif keuangan, perspektif costumer, perspektif proses bisnis intrenal, dan perspektif pemebelajaran Penelitian ini adalah ingin mencoba mengukur bagaimana kinerja RSUD yang telah menerapkan pengelolaan BLUD dan RSUD yang masih menerapkan pengelolaan LTD dengan menggunakan Balanced Scorecard. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian survey analitik, teknik pengambilan data melalui wawancara, pembagian kuisioner dan observasi. Ukuran-ukuran yang menjadi operasionalisasi variabel dalarn tesis ini adalah customer acquisition ,customer retention dan customer satisfaction untuk perspektif pelanggan,pertumbuhan pendapatan, tingkat pengeluaran dan cost recovery rate untuk perspektif keuangan, waktu tunggu, standar kinerja pelayanan dan pasien dirujuk untuk perspektif proses bisnis internal, serta peningkatan kapabilitas pegawai dan kepuasan pegawai untuk perspektif pembelajaran dan perturnbuhan. Dalarn tesis ini dilakukan survey untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai, untuk kepuasan pelanggan digunakanpuiposive sampling dan untuk survey kepuasan pegawai digunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 100 pasien dan 100 karyawan di dua rumah sakit yakni RSU Tangerang dan RSU Serang sedangkan informan sebagai subjek penelitian ini adalah 10 orang tenaga. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan BLUD pada RSU Tangerang sudah menerapkan pola pengelolaan fleksibilitas anggaran dan keuangan, natnun Sebagai instansi yang berada di bawah Pemerintah Daerah RS BLUD Kab. Tangerang meskipun dalam pengeloIaan keuangan intren sudah menggunakan konsep BLU namun secara ekstren masih diwarnai oIeh kebijakan Pemda yang ber corak SKPD atau LTD, pada pengelolaan RSU Serang masih menerapkan konsep instansi birokrasi atau sebagai Lembaga Telmis Daerah /SKPD yang wajib tunduk pada kebijakan daerah datam mengelola keuangannya. Hasil pengukuran dengan Balanced scorecard menunjukan bahwa didapat penilaian RSU Tangerang dari 18 komponen sub dari 4 perspektif BSC maka didapatkan penilaian sebesar sekor 66,6 % jadi menurut penilaian ini RSU Tangerang dalam keadaan kinerja baik ,namun pada penilaian di RSU Serang didapatkan sebesar sekor 50% maka didapatkan penilaian RSU Serang dalam keadaan ldnerja hampir baik. Namun dalam perincian pengukuran ini; di RSU Tangerang di dapatkan sekor kepuasan pasien masih dibawah RSU Serang serta waktu tunggu yang masih cukup lama rata rata pasien menunggu Iebih dari 2 jam untuk mendapatkan pelayanan dokter. Peneliti menyimpulkan bahwa pengeIolaan yang berbeda pada dua konsep pengelelolaan rumah sakit antara konsep BLUD dan LTD ini belum bisa meyebabkan antara keduanya lebih baik pada salah satu pola pengelolaan, disebabkan ada dimensi lain yang mempengaruhinya yakni ; political will Pemerintah Daerah dan Kemampuan Surnber Daya Manusia RS yang mengelola Rumah Sakit itu sendiri.

---

Ability of the Government and the Local Government in providing financing hospitals still can not meet and cover the operational needs of the hospital, the fact the government ability to provide operational and maintenance costs during the hospital has recently reached 50-60% of the real needs. Meanwhile, in other hand, revenue collected by the hospital could not be used directly to support the activities of the hospital due to be deposited into the state treasury. management in base to the PP No.41 of 2007 on Regional and Organization of the Presidential No.40 of 2003 on institutional guidelines and penelolaan derah hospital, and Government Regulation No.58 year 2005 concerning regional finance, bank management, article 57 and 59, this Condition can lead to the collapsed hospital in particular that includes the Regional Technical Institute in operational funding Entry into the pattern of managerial Public Service Board and Local Public Service Board is expected to be the solution for how the pattern of the operational management of the hospital can be ordered with either BSC is a measurement and management control systems that are fast, accurate and comprehensive business performance directs, Balanced scorecard is a measurement tool which is derived from oganisasi strategy and serves as a means of communication from leadership to employees and stakeholders to achieve the mission and objectives, its size includes four perspectives ; financial perspective, customer perspective, intrenal business process perspective, and perspective education. This research is like trying to measure how the performance of hospitals that have implemented BLUD management and management of hospitals that still apply using the Balanced Scorecard LTD.

Type of thesis research is an analytical survey research, data collection techniques through interviews, distribution of questionnaires and observation. The sizes of the operationalization of the variables in this thesis are: customer acquisition, customer retention and customer satisfaction for the customer perspective, revenue growth, the level of expenditure and cost recovery rates for the financial perspective, waiting time, performance standards and patient referral services for business process perspective internally, as well as increasing the capability of employees and employee satisfaction for learning and growth perspective. In this thesis, we conducted surveys to measure customer satisfaction and employee satisfaction, customer satisfaction and use of purposive sampling used for employee satisfaction survey technique Random Sampling. The sample in this study were 100 patients and 100 karywan at two hospitals ie RSU RSU Tangerang and Serang, while informants as subjects of this study is 10 workers.

The results of this study is the management of the RSU Tangerang BLUD already applying the pattern of budget management and financial flexibility, but as a government agency under the Local Government District Hospital BLUD. Tangerang despite financial management intern already uses the concept of a ekstern BLU but still colored by the local government policy which had shades SKPD or LTD, in Serang Hospital management still apply the concept of bureaucracy or agency as the Regional Technical Institute / SKPD shall be subject to local policies in managing its financial.

Results with the Balanced Scorecard measurement showed that the assessment is obtained from 18 RSU Tangerang sub components of the four perspectives of BSC are obtained sekor 66.6% rating so by this assessment Tangerang General Hospital in a state of good performance, but On the assessment at Serang General Hospital found 50% of sekor are obtained in a state assessment Serang General Hospital nearly good performance But the details of this measurement; in RSU Tangerang in getting sekor Hospital patient satisfaction is still under attack as well as waiting times are still long enough average patient waited more than two hours to get a service physicians.

Researchers concluded that the management is different on the two concepts pengelelolaan BLUD hospital between concept and there is no known cause LTD of both better management on one pattern, because there are other dimensions that may influence namely, political will and ability of Local Government Human Resources RS Hospital manage itself."

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."

"ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan pada seksi keuangan RSUD Bekasi, bertujuan menyusun rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin- Rumah Sakit Unit Swadana.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat gambaran seksi keuangan RSUD Bekasi saat ini dan membandingkannya dengan gambaran seksi keuangan Rumah Sakit Unit Swadana ditinjau dani komponen input, proses, output, berlandaskan pada a) Keputusan Presiden No. 38 tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya, b) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Berta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah dan c) peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan swadana.Untuk membuat rencana penataan pengelolaan pendapatan dan belanja rutin ini, terlebih dahulu harus dibuat langkah-langkah rencana perubahan status RS Non Swadana menjadi RS Unit Swadana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatalaksana komponen input maupun proses seksi keuangan RSUD Bekasi harus mengalami perubahan sesuai dengan sistem RS Unit Swadana, untuk itu organisasi, peran dan fimgsi harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan tentang swadana.Untuk melaksanakan perubahan status dari RSUD Bekasi menjadi RS Unit Swadana, perlu dibuat langkah-langkah rencana operasional berupa : pembentukan tim swadana, pelaksanaan struktur organisasi baru, pembuatan analisis jabatan, penataan staf keuangan, pelatihan tenaga pengelola keuangan, penghitungan kembali unit cost pelayanan, penetapan tarif pelayanan berdasarkan unit cost terbaru, pembentukan Satuan Pengawasan Intern.Semua kegiatan harus memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas, agar tercapai tujuan swadana yang diharapkan.

---

ABSTRACT

The research was conducted in the financing section of Bekasi Regional General Hospital, with the objective to develop a management plan on the revenues and routine expenditures of a Self Financing Hospital.

The method applied was analyzing and comparing the condition between the present - financing section of Bekasi Regional General Hospital and the future financing section of a Self Financing Hospital. The analysis was based on input, process and output components in conjunction with a) the Presidential Decree Number 38 year 1991 regarding to the Self Financing Unit and Financial Management, b) the Ministry of Home Affairs Decree Number 92 year 1993 regarding to the Arrangement, Management and Accountability of the Regional Self Financing Unit and c) other related regulations.

To develop this management plan on the revenues and routine expenditures first of all the Local Government has to convert the status of the Non Self Financing Hospital into a Self Financing Hospital.

The research result showed that management of the input and process components of the financing section of Bekasi Regional General Hospital should be converted into a Self Financing Hospital system, therefore the organization, role and function have to be adjusted in accordance to the rules and regulation of self financing.

To implement the changes of Bekasi Regional General Hospital in becoming a Self Financing Hospital, the steps suggested are as follows : set up the Self Financing Hospital team, carry out the new organizational structure, conduct a job analysis, reorganize the financing staff, carry out training programs for the financing staff, calculate a new unit cost for hospital care, adjust the tariff based on the new unit cost, set up an Internal Audit Team.

The recommended activities should be based on efficiency and effectiveness in order to reach the objective of a Self Financing Hospital."

"Pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan managed care dimana suksesnya dinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan. Berdasarkan data tahun 2016 Puskesmas Kota Tangerang memiliki rata ndash; rata capaian yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu untuk rate kunjungan sebesar 41 permil; dibawah zona aman < 150 permil; , sedangkan rasio rujukan sebesar 29 yang idealnya adalah 10 . Selain itu, sebagian besar Puskesmas memiliki rasio rujukan non spesialistik diatas 5 dan berada di zona tidak aman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pelayanan puskesmas sebagai gatekeeper di Kota Tangerang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan WM, telaah dokumen dan observasi. Penelitian dilakukan di Puskesmas Pedurenan dan Puskesmas Pabuaran Tumpeng dari bulan Mei sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa output angka kontak masih rendah dan rasio rujukan non spesialistik di zona prestasi walaupun masih terdapat kasus non spesialistik di rumah sakit. Pada variabel proses yang menyebabkan angka kontak rendah yaitu first contact, continuity, comprehensiveness, proses pendaftaran pasien dan sumber daya manusia pada variabel input. Pada variabel proses yang menyebabkan rasio rujukan non spesialistik masih terjadi karena proses pemberian rujukan dan pada variabel input meliputi peralatan medis, obat-obatan.

---

Primary care as gatekeeper with managed care where the success is assessed from contact rate and referral ratio. Based on data from 2016, PHC in Tangerang has average achievement that is not in accordance with the target set by BPJS Health, contact rate is 41 permil below the safe zone "

"ABSTRAKInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berusaha menerapkan keselamatan pasienuntuk meningkatkan pelayanannya. Penelitian ini bertujuan mengetahuitingkat kematangan budaya keselamatan pasien di Instalasi Farmasi RSUDBalaraja serta komitmen RSUD Balaraja dalam menerapkan keselamatanpasien. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan FGDberdasarkan Manchester Patient Safety Assessment Framework. Hasilpenelitian menyatakan bahwa penerapan budaya keselamatan pasien diInstalasi Farmasi RSUD Balaraja berada pada tingkat birokratis. Disarankanagar diadakan pelatihan keselamatan pasien kepada seluruh staf farmasi agarmereka memiliki kompetensi dalam hal keselamatan pasien. TimKeselamatan Pasien Rumah Sakit harus diaktifkan untuk menegakkanpenerapan budaya keselamatan pasien

---

ABSTRACTBalaraja Hospital?s Pharmacy trying to implement patient safety to improve itsservice . This study aims to determine the maturity level of patient safety culturein Balaraja Hospital?s Pharmacy and commitment in implementing patient safety .It?s a qualitative study that uses FGD by Manchester Patient Safety AssessmentFramework. The study states that the implementation of patient safety culture inBalaraja Hospital?s Pharmacy are at bureaucratic level . It?s recommended to heldpatient safety training to all pharmacy staffs so they have competence in patientsafety. Hospital Patient Safety Team must be activated to enforce implementationof patient safety culture"

"Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan.Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda.

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy.

This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City.

The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL).

The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly."