Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank PQR merupakan bank hasil penggabungan dari 5 bank. Salah satu strategi di bidang sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bank PQR pasca merger adalah pelaksanaan outsourcing. Secara struktur organisasi manajemen outsourcing pada Bank PQR saat ini dikelola oleh Dircktorat Human Resources dan Direktorat Corporate Services. Saat ini pembagian tersebut hanya berdasarkan level dan fugsi saja, belum berdasarkan sistem. Dalam pelaksanaannya seharusnya sesuai dengan konsep outsourcing itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya kemungkinan terjadi pergeseran dari yang diharapkan. Disadari bahwa pelaksanaan outsourcing pada tiap negara berbeda. Untuk itu tolak ukur pelaksanaan outsourcing pada Bank PQR ini berosarkan Undang-Undang Tcenaga Kerja yang berlaku di Negara Indonesia dan secara internal perusahaan mengacu kepada visi dan misi Bank PQR itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan outsourcing pada Bank PQR yang meliputi evaluasi terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja serta evaluasi terhadap visi dan misi Bank PQR. Evaluasi merupakan cara untuk melihat kenyataan yang ada dengan harapan yang ingin diperoleh. Antara kenyataan yang ada dan harapan yang ideal terdapat gap. Dari gap tersebut dicari suatu tolak ukur dalam memecahkan persoalan yang ada. Sehingga berdasarkan hasil tolak ukur tersebut akan memberikan beberapa alternatif dalam menentukan standarisasi sistem pengelolaan outsourcing di Bank PQR. Kemudian dari altematif yang dipilih akan dibuatkan standarisasi proses internal, standarisasi jabatan, standarisasi uraian kerja, dan standarisasi skema biaya ousource sehingga diharapkan tercipta kepuasan kerja bagi karyawan outsource maupun karyawan Bank PQR itu sendiri."

"Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional Bank. Kecenderungan tersebut menempatkan fungsi dan peranan manajemen risiko, khususnya risiko likuiditas, pada posisi yang strategis dan amat penting, sehingga keberadaan manajemen risiko pada organisasi perbankan merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari. Fungsi dan peranan manajemen risiko di bank menjadi semakin penting dengan adanya berbagai kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi suatu bank, khususnya kemampuan bank mengcover risiko yang dihadapi, adalah besarnya rasio loan to deposit ratio (LDR). Rasio LDR yang merupakan hasil pembagian total kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah cukup besar secara tegas menunjukkan bahwa semakin besar risiko yang dihadapi suatu bank, semakin besar pula modal yang harus disediakan. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi Bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Disamping itu dengan memperhitungkan komponen profil risk dan kontrol kebijakan manajemen yang dibuat, akan diketahui profil risiko yang dimiliki oleh bank tersebut.

---

With growing of complexity effort and risk profile, Bank need to identify problems that is possibly arises from operational Bank. The trend places function and risk management role, especially liquidity risk, on course strategic and vitally, so that existence of risk management at organization of banking is compulsion which cannot be avoided. Function and role of risk management in bank becomes increasingly important with existence of various cases which can result hit.

One of indicators applied to measure condition a bank, especially ability of bank covers risk faced, be level of ratio loan to deposit ratio ( LDR). Ratio LDR which is result of division of credit to total given by bank to third party. This ratio excelsior, increasingly low ability of the bank liquidity so that possibility that a bank in condition of having problem enough big expressly indicates that ever greater of risk faced a bank, ever greater also legal capital which must be provided.

For banking, appraisal end result of condition of Bank serve the purpose of one of supporting facilities for in specifying strategy effort for in the future. Beside that by considering profile component risk and policy control of management made, will be known risk profile owned by the bank."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum penerapan manajemen risiko dalam penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan, khususnya pada Bank X. Kegiatan alih daya selain memberikan manfaat, juga berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Untuk meminimalisasi risiko, bank kemudian menerapkan manajemen risiko pada kegiatan alih daya yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai manajemen risiko dalam penggunaan tenaga alih daya oleh bank umum dan bagaimana penerapannya oleh Bank X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko mengenai kegiatan alih daya pada bank telah diatur dalam PBI No. 13/25/PBI/2011 serta peraturan perundang-undangan terkait perbankan dan ketenagakerjaan. Pelaksanaan manajemen risiko penggunaan tenaga kerja alih daya pada bank, mencakup: pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan dan prosedur; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen; dan sistem pengendalian intern. Bank X dalam kegiatan alih dayanya, telah memiliki peraturan internal dimana dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis explains about legal analysis on risk management implementation in the usage of outsourcing-worker in Indonesian banking, especially in Bank X. Outsourcing, besides it gives banks several benefits, it also raise the risks for the bank themself. So, in order to minimize the risks, banks have to implement the risk management on the outsourcing they do in accordance with the provisions in PBI No. 13/25/PBI/2011 concerning Prudential Principles for Banks Who Do Outsourcing (hereinafter PBI Outsourcing).

The subject matters in this thesis are how is the regulation about the risk management on outsourcing in Indonesian banking and how is its implementation in Bank X. The completion of this thesis is using normative juridical method. The research in order to complete this thesis, shows that risk management on outsourcing in banking is already regulated in PBI Outsourcing and the others related prevailing law in banking and labor sector.

The implementation of this kind risk management is including: active supervision from board of directors and also board of commisioners, comprehensive provisions and procedures, adequate systems of identification, measurement, monitoring, risk control, management information, and internal control. Bank X itself, as the sample in this thesis, has already have internal regulations that the implementation of them are already complied with the prevailing laws."

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi pengendalian internal yang diterapkan oleh PT PQR. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran mengenai penerapan pengendalian internal perusahaan, serta untuk meningkatkan kualitas dari pengendalian internal yang telah diimplementasikan, sehingga tujuan pengendalian internal dapat tercapai. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan evaluasi yang dilakukan menggunakan kerangka kerja COSO. Secara umum, pengendalian yang diterapkan pada PT PQR sudah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang penting untuk diperbaiki, sehingga diberikan beberapa saran untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal yang diterapkan perusahaan.

---

The focus of this internship report is to evaluate the internal control implemented by PT PQR. This evaluation is meant to give suggestion to the company’s internal control, and to increase the quality of the internal control implemented, in hope that the objectives of the internal control can be achieved. This is a qualitative study, which is done using COSO framework. Evaluation shows that PT PQR’s internal control is good in general, but still has a number of deficiencies that are important to be revised. A number of suggestions are given in order to increase the quality of internal control implemented by the organization."

"Tugas karya akhir ini membahas tentang pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada StartUp PQR. Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengevaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan yang diterapkan dan melakukan analisis berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO. Penelitian dilakukan dengan cara mengobervasi aktifitas perusahaan dan melakukan wawancara. Penelitian ini akan difokuskan kepada siklus pendapatan StartUp PQR. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengendalian internal StartUp PQR berdasarkan kerangka COSO sudah berjalan dengan cukup baik. Peran inkubator bisnis dalam aktvitas pengendalian sangat besar, sehingga menghasilkan kontrol yang efektif. Hasil penelitian menyarankan untuk mulai menggunakan jurnal voucher sebagai dasar pencatatan pendapatan dan menyarankan agar CEO melakukan pengawasan secara berkala kepada tim keuangan.

---

This final project discusses the internal control of the revenue cycle at StartUp PQR. The purpose of this final project is to evaluate the internal control in the revenue cycle that is applied and perform an analysis based on the COSO internal control framework. The research was conducted by observing the company's activities and conducting interviews. This research will focus on the PQR StartUp revenue cycle. The observation results show that the internal control of StartUp PQR based on the COSO framework has been running quite well. The role of business incubators in control activities is very large, resulting in effective control. The results of the study suggest starting to use journal voucher as a basis for record revenue and suggest that the CEO conducts periodic supervision of the finance team."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus penerapan manajemen risiko di salah satu lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melihat kualitas instansi pemerintah dalam mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR berdasarkan Pedoman Menteri. Pedoman Menteri disusun dan ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan manajemen risiko sehingga menghasilkan manajemen risiko yang berkualitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko Direktorat Jenderal PQR belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam Pedoman Menteri. Masih terdapat beberapa aspek dalam Pedoman yang belum diikuti oleh Direktorat Jenderal PQR. Meskipun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat PQR telah mengintegrasikan manajemen risiko sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan keputusan, namun penerapan manajemen risiko masih bersifat formalitas. Manajemen risiko masih dianggap hanya sebagai kewajiban menjalankan sistem pengendalian internal, bukan sebagai bagian budaya yang harus ditumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Seluruh tahapan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR tercantum dalam Formulir Risiko yang terdiri atas Formulir 1 Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir 2 Profil dan Peta Risiko, Formulir 3 Penanganan Risiko, dan Formulir 5 Pemantauan Tahunan. Laporan manajemen risiko hanya dilakukan untuk laporan tahunan. Tidak ditemukan adanya laporan manajemen risiko triwulanan meskipun pemantauan risiko telah dilakukan secara triwulan.

---

This research is a case study on the implementation of risk management in one of Government Institution. Risk management is one of the assessment elements in the Government Internal Control System (SPIP) to observe the quality of government institutions in managing risks. The purpose of this research is to evaluate the implementation of risk management in the Directorate General PQR based on Ministerial Guidelines. The Ministerial guidelines are prepared and established as a basis reference for the implementation of risk management in order to produce quality risk management. The results of the research show that in implementing risk management the Directorate General PQR has not fully followed the rules set out in the Ministerial Guidelines. There are still several aspects of the Guidelines that have not been followed by the Directorate General PQR. Even though the business processes carried out by the Directorate General PQR has integrated risk management from planning, implementation to decision making, the implementation of risk management is still considered as formality. Risk management is still considered only as an obligation to run an internal control system, not as part of the culture that must be fostered in the implementation of daily activities. All stages of risk management implementation at the Directorate General of PQR are listed in the Risk Form which consists of Form 1 Determining the Risk Management Context, Form 2 Risk Profile and Risk Map, Form 3 Risk Mitigation, and Form 5 Annual Monitoring. Risk management reports are only carried out for annual reports. No quarterly risk management reports were found even though risk monitoring had been carried out on a quarterly basis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dan peran audit internal terhadap manajemen risiko pada Lembaga PQR. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data triangulasi teknik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko di Lembaga PQR belum cukup efektif, yang menjadi penghambat utama adalah komitmen dari pimpinan dan kesadaran terhadap risiko di seluruh level organisasi yang masih rendah. Direktorat Pengawasan Internal selaku auditor internal juga belum efektif menjalankan perannya dalam mengembangkan manajemen risiko khususnya dalam hal memberikan keyakinan memadai terhadap manajemen risiko. Akhirnya risiko yang teridentifikasi tidak dapat dijadikan pertimbangan organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya.

---

This study aims to analyze of risk management implementation and internal audit’s role in risk management at PQR Commission. This research uses descriptive analytical method with data triangulation technique collection. The results of this study indicate that the implementation of risk management at PQR Commission has not been effective enough, which is the main obstacle is the commitment of the leadership and awareness of risk at all levels of the organization that is still low. The Directorate of Internal Monitoring as an internal auditor has also not been effective in carrying out its role in developing risk management, especially in giving assurance in risk management. Finally, these risks cannot be considered by the organization in carrying out its business processes."

"Perlu kiranya untuk diketahui, bahwa salah satu alasan timbulnya outsourcing diantaranya adalah untuk membagi risiko usaha dalam bebagai masalah termasuk masalah ketenagakerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan paradigma di negara Barat yaitu "pekerja adalah aset terbesar perusahaan berubah menjadi pekerja adalah kewajiban terbesar perusahaan" dimana banyak pemilik modal mengeluh bahwa mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berkonsentrasi pada produk dan layanan, nasabah dan pasar, serta pada kualitas dan distribusi. Mereka tidak dapat bekerja untuk hasil yang lebih baik karena konsentrasi mereka habis untuk masalah-masalah ketenagakerjaan. Paradigma tersebut kemudian berubah dari pandangan kerja tradisional bahwa "pekerja melayani sistem" menjadi pandangan kerja modern bahwa "sistem hares melayani pekerja" dimana yang dioutsourcing yang akan melayani pekerja dalam organisasi perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi orang khusus Kepala Pengawas/Manajer untuk melayani dan mengendalikan fungsi dan proses yang dioutsourcing tersebut. Mengingat outsourcing telah sangat popular dan banyak dijalankan oleh perusahaan termasuk perbankan, diantaranya adalah dengan meng-outsourcing tenaga kerja tellernya, maka perlu kiranya untuk mengetahui kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kedudukan hukum tenaga kerja teller outsourcing bank menurut KUH Perdata dan akibat hukum bagi bank apabila mempekerjakan teller outsourcing."

"Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban yang terus disempurnakan sangat menunjang pengendalian manajemen yang efektif. Namun bukan hanya sistem akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri yang harus diperbaiki, juga harus diupayakan untuk memotivasi perilaku individu agar mereka dapat memaksimumkan kinerja mereka bagi pencapaian. tujuan perusahaan secara keseluruhan. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Bank X mendukung pengendalian manajemen pada bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah: 1. Penelitian kepustakaan, dengan meneliti buku-buku maupun artikel yang berkaitan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban.' 2. Penelitian sebagai akuntansi lapangan, dengan Bank Swasta Nasional X obyek penelitian dan melihat penerapan pertanggungjawaban pada bank itu yang dikaitkan dengan kerangka teoritis yang ada. Dari hasil penelitian, ternyata penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Bank X perlu disempurnakan untuk berbagai aspek, meliputi pembentukan pusat-pusat pertanggunqjawaban, berikut pengukuran kinerja yang dipermaruhi oleh tingkat controllability dari tiap unit pertanggungjawaban, pengalokasian common penetapan transfer pricing baik bagi penempatan dana antar kantor, maupun untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pseudo profit center ke unit pertanggungjawaban lainnya. Disamping itu, untuk memotivasi individu agar memaksimumkan kinerja terbaik mereka, atau bagi tercapainya "goal congruence" perusahaan harus menerapkan kebijakan yang memperhatikan karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi perilaku individu itu sendiri. Perbaikan secara menyeluruh dan melibatkan semua aspek organisasi akan semakin mendukung sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam peran sertanya menunjang pengendalian manajemen yang efektif. "