Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reciprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu panting darikepuasan sosial dalam hubungan yang sedang berlangsung antara dua orang. Namunresiprositas tidak identik dengan kepuasan sosial itu sendiri, karena resipro-sitas dalam hubungannya dengan kepuasan sosial hanyalah merupakan salah satuprediktor- Resiprositas sosial lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif,terutama dengan aspek kscenderungan untuk melaknkan tindakan. Dalam studi ini,"resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai macam sumber" diartikan sebagaipredisposisi seseorang untuk memberikan balasan atas uang yang mereka terimadari orang lain dengan pelbagai jenis sumber, seperti cinta, status, barang,informasi, layanan dan uang. Dalam studi ini, diteliti pengaruh dari nilaialosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk msmpertukarkanpelbagai jenis sumber dengan uang. Sampel terdiri dari 278 mahasiswa/i. Merekaberasal dari tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggalasal dan jumlah saudara kandung yang berbeda. Variabel-variabel ini diasumsikansebagai variabel independen dari nilai alosentri eidiosentrisme. Secara tidaklangsung, variabel-variabel ini juga diduga sebagai variahel yang berpengaruhterhadap tingkat resiprosvitas untuk mempertukarkan pelbagai jenis smnber denganuang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisns.Hasil Path Analysis msnunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertu-karkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkatstatus sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial te-mpattinggal asal. Tingkat resiprositas untuk mempertukarkan status dengan uangsecara langsung dipengaruhi baik oleh nilai alosentrisme-idiosentrisme, jumlahsandara kandlmg maupun status resirlensial tempat tinggal asal; sementara ting-kat esiprositas untuk mempertukarkan barang dengan uang dipengaruhi langsungoleh tingkat status sosio-ekonomi, status residensial tempat tinggal asal dannilai alosentrisme-idiosentrisme. Lebih dari itu, resiprositas untuk mempertu-karkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempattinggal asal. Tak satupun dari variabel independen itu berpengaruh terhndaptingkat resiprositas untuk msmpertukarkan layanan dengan uang dan uang denganuang. Akhirnya, berdasarkan hasil-hasil tersebut. dibangun model yang lebihjelas tentang hubungan antar variable."

"ABSTRACTReciprocity is widely believed to be an important determinant of social satisfaction in its current relationships. Reciprocity is not identified as social satisfaction, due to reciprocity could be under chategorzied of characteristic in connection with dynamic and prospective aspects, mainly it have the tendency of action too. Especially in this study reciprocity to exchange many kind of resources means as someones predisposition to replace money they received from others with their many kind of resources such as love statues goods information services and money. In this study it has the voluntary investigation of effect of allocentrism-idiocentrism value that money. They are from difference socio-economic status, residencial status of their native places, and number of siblings. Indirectly these variables are also hypothesized as variable that have influenced the degree of reciprocity to exchange many kind of resources with money through the degree of allocentrism-idiocentrism value.Path analysis indicated that the degree of reciprocity to exchange love with money is directly influenced by socio-economic status, number of siblings and residencial status of native places. That alocentrism-idiocentrism value is not identified as the intervening variable of those previous three, that gives the interested result. As a matter of fact, actually the reciprocity to exchange of information with money is only influenced by residencial status of native places. These results are treated as an overidentified model of relation among variables.

---

ABSTRAKResiprositas secara luas diyakini sebagai suatu penentu penting dari kepuasan social dalam hubungan yang sedang brlangsung antara dua orang. Namun reprisositas tidak identic dengan kepuasan social itu sendiri, karena resiprositas dalam hubungannya dengan kepuasan social hanyalah merupakan salah satu predictor. Resiprositas social lebih dekat dengan aspek dinamis dan prospektif. Dalam studi ini diteliti pengaruh dari nilai alosentrisme-idiosentrisme terhadap tingkat resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai jenis sumber dengan uang. Variable-variabel ini diasumsikan sebagai variable sebagai variable independen dari nilai alosentrisme-idiosentrisme. Secara tidak langsung variable-variabel ini juga diduga sebagai variable yang berpengaruh terhadap tingkat resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai jenis sumber dengan uang melalui pengaruhnya terhadap tingkat nilai alosentrisme-idiosentrisme.Hasil path analysis menunjukkan bahwa tingkat resiprositas untuk mempertukarkan pelbagai sumber dengan uang secara langsung dipengaruhi oleh tingkat status sosio-ekonomi, jumlah saudara kandung dan status residensial tempat tinggal asal. Lebih dari itu resiprositas untuk mempertukarkan informasi dengan uang hanya dipengaruhi oleh status residensial tempat tinggal asal. Tak satupun dari variable independen itu berpengaruh terhadap tingkat resiprositas untuk mempertukarkan layanan dengan uang dan uang dengan uang. Akhirnya berdasarkan hasil-hasil tersebut dibangun model yang lebih jelas tentang hubungan antar variable."

"Meningkatnya masalah krisis kemanusiaan tentunya mengiringi munculnya berbagai operasi kemanusiaan atau yang biasa disebut humanitarian action dimana bantuan-bantuan tersebut dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah terkait kemanusiaan yang terjadi di banyak Negara. Humanitarian action ini melibatkan adanya humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance. Humanitarian intervention dan juga humanitarian assistance merupakan dua konsep yang berbeda walaupun mereka berangkat dari tujuan yang sama. Terdapat beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut mulai dari bentuk keterlibatan, pihak yang dapat terlibat, dan status hukum pelaksanaan kedua konsep tersebut dalam keadaan konflik. Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai perbedaan dari kedua konsep tersebut dan penerapan dari humanitarian assistance dalam keadaan konflik. Mekanisme dari pelaksanaan humanitarian assistance seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang membawa pengaruh buruk bagi keberlangsungan korban-korban konflik. Sepatutnya bagi negara-negara penerima bantuan tidak menutup diri karena dapat memperparah keadaan krisis kemanusiaan. Oleh karena itu seharusnya negara-negara penerima bantuan memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh PBB melalui organ-organnya dan organisasi kemanusiaan lainnya, guna memberikan perlindungan kepada penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi.

---

The rising humanitarian crisis made the emergence of various humanitarian operations or so called humanitarian action where the aid is considered as a solution to overcome the problems related to humanity that occurred in many countries. Humanitarian action involves humanitarian intervention and humanitarian assistance. Humanitarian intervention and humanitarian assistance are two different concepts even though they depart from the same goal. There are several differences between the two concepts ranging from the form of involvement, the parties involved, and the legal status of the implementation of the two concepts in a conflict country.

This study basically explains the differences between the two concepts and the application of humanitarian assistance in the conflict country. Mechanisms of the implementation of humanitarian assistance are often found to be obstacles that have a negative impact on the survival of conflict victims. As the humanitarian recipient countries, they should not close themselves because it can worsen the situation of the humanitarian crisis. Therefore, the recipient countries should use the assistance provided by the UN through their organs and other humanitarian organizations, to provide protection to the victims of the conflict. "

"ABSTRACTPermasalahan yang sering timbul karena adanya imigran adalah isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme, meskipun imigran bukanlah sesuatu yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan imigran biasanya hanya merupakan kebijakan jangka pendek. Padahal tanpa disadari, anak-anak juga ikut menjadi korban dari isu-isu tersebut dan hanya mendapatkan sedikit perhatian. Banyak yang sering lupa bahwa anak-anak merupakan agen perubahan yang bisa memberikan dampak jangka panjang apabila kesadaran mereka terhadap isu-isu terkait sudah diberikan sejak dini. Salah satu cara untuk menimbulkan kesadaran tersebut adalah melalui narasi. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana dua cerita mengenai permasalahan imigran dalam dua periode yang berbeda dan berasal dari Jerman yakni Bestimmt wird alles gut dan Fremder Bruder menampilkan isu toleransi, kepedulian, dan multikulturalisme dalam cerita anak-anak. Untuk menjelaskannya, penulis menggunakan dua teori, yakni strategi narasi dan sosiologi sastra. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengamatan yang baik dan pemilihan strategi yang tepat dari penulis karya sastra mampu menjelaskan isu maupun situasi yang kompleks dengan baik, mudah dipahami, dan tetap menyenangkan bagi anak-anak. Tidak hanya menyenangkan, tetapi strategi narasi ini juga memiliki dampak terhadap cara berpikir dan bersikap yang akhirnya ditunjukkan anak-anak setelah membaca karya sastra tersebut.

---

ABSTRACTThe problems that often arise because of the existence of immigrants is the issue of tolerance, careness, and multiculturalism, although immigrants are not something new. The steps taken to solve immigrant problems are usually only short-term policies. Yet unknowingly, children also become victims of these issues and just get a little attention. Many people often forget that children are agents of change that can have long-term effects if their awareness of related issues is given early on. One way to generate that awareness is through narration. This research will explain how the two stories of immigrant problems in two different periods and derived from Germany entitled Bestimmt wird alles gut and Fremder Bruder present issues of tolerance, careness and multiculturalism in children's stories. To explain it, the author uses two theories, narrative strategy and sociology of literature. The results of this study indicate that good observation and proper selection of strategies from literary authors are able to explain complex issues and situations well, easily understood, and remain fun for children. Not only is fun, but this narrative strategy also has an impact on the way of thinking and attitude that children end up showing after reading the literary works."

"Pemberian bantuan kesehatan sipil dalam perkembangannya memegang peranan yang cukup penting di wilayah sengketa bersenjata yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas kesehatan yang menjamin hak orang-orang yang terluka dan sakit karena itu terdapat perlindungan yang diterapkan oleh hukum humaniter internasional. Namun, meski sudah dilindungi oleh hukum, akhir-akhir ini para pihak pemberi bantuan kesehatan sipil seringkali masih diserang oleh para peserta konflik bersejata sehingga mengakibatkan kerugian materi, dan bahkan nyawa. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang akan membahas Hukum Humaniter Internasional yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil secara melalui dua konsepsi, yaitu melalui perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan sipil dan melalui perlindungan terhadap unit kesehatan sipil, yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya serta hukum kebiasaan internasional. Melalui analisa kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, skripsi ini juga menyimpulkan masalah penerapan yang terjadi atas ketentuan-ketentuan yang melindungi pemberian bantuan kesehatan sipil di wilayah sengketa bersenjata. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa masalah penerapan yang terjadi karena beberapa ketentuan hukum humaniter internasional masih belum sempurna yang didukung dengan kurangnya kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik. Karena itu, tatanan hukum yang ada perlu segera diperbaharui dengan cermat agar dapat menyelesaikann segala permasalahan penerapan yang ada. Segala macam publikasi dan gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para peserta konflik terhadap hukum humaniter internasional juga harus lebih banyak dilakukan.

---

Civilian medical assistance in recent times hold an important role in armed conflict to execute medical duties that ensure the rights of sick and wounded persons, therefore, it is protected by International Humanitarian Law. But nowadays, even if it is protected by the law, the stakeholders of civilian medical assistance are still often being attacked by the parties of the conflict which caused material loss, or even the loss of life. This thesis is a juridicial normative research which examine the International Humanitarian Law that protects civilian medical assistance in two different ways, by the protection of civilian medical personnel and by the protection of civilian medical units, contained in the Geneva Convention of 1949 and its additional protocols along with the customary international law. Through case analysis using sources from literature and interview, this research tries to conclude the current implementation problems that have occurred over provisions protecting the civilian medical assistance in armed conflict. The results of this study indicates that there are several implementation problems because some provisions of international humanitarian law are still imperfect, along with the lack of awareness and compliance practiced by the parties of the conflict. Hence, the existing legal system should be modified thoroughly in order to resolve the existing implementation problems. Any kind of publications and social movements aimed to enhance the awareness and compliance of the parties to the conflict shall be done more often. "

"A state as one of International law subjects has rights and obligations based on international law. One of the international obligations of a State is to assist and protect the right of IDP's in its territory. If a State is inability and unwillingness to assist and protect the IDP's rights, it means the State has already violated its international obligation. In this condition, is the humanity assistance of international organization can be justified as an obligation that must be accepted based on international law perspective?. Consequently, the refusal to accept assistance can be classified as a violation of international law, and it raises state responsibility."

"Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community, memberikan legitimasi intervensi kemanusiaan di dalam piagam pembentukan dan protokolnya. Konflik yang terjadi di The Democratic Republic of the Congo, Sudan, dan Sierra Leone merupakan salah satu konflik di Afrika yang terdapat intervensi kemanusiaan. Pada prakteknya, pelaksanaan intervensi kemanusiaan terdapat permasalahan hukum dan permasalahan teknis.

---

The Humanitarian intervention under Internationa law can be legitimized if there is a conflict that pose a threat to international or regional peace and security. Under the chapter seven of The United Nations Charter acknowledged the right to intervene. Regional organization in Africa such as; African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African Development Community in their charter and protocols also acknowledged the right to intervene. Practices of humanitarian intervention in Africa can be found on the conflict that happened in The Democratic Republic of the Congo, Sudan, and Sierra Leone. On the level of practicalilty, the humanitarian intervention can cause a legal and technical problems."

"Penelitian tesis ini membahas tentang legitimasi unilateral humanitarian intervention yang merupakan sebuah intervensi atau penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara (atau sejumlah negara) kepada negara lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, yang dilakukan tanpa otorisasi DK PBB. Praktek tersebut menimbulkan perdebatan berdasarkan fakta bahwa apabila DK PBB gagal (baik karena unwilling dan atau unable), komunitas internasional tidak dapat merespon terhadap pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, ethnic cleansing, yang terjadi di suatu negara apabila intervensi ini dianggap menentang kedaulatan negara. Memang, prinsip non intervensi dan perlindungan terhadap HAM, samasama merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Namun, saat ini kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut, dimana negara (pemerintah) memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dan tidak dapat melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan internasional dan berlindung di balik kedaulatannya tersebut, atau dengan kata lain sovereignty implies responsibility. Atas dasar itulah, komunitas internasional menghadapi dilema terkait tindakan yang harus dilakukan oleh sebuah negara ketika terjadi pertentangan antara apa yang diperbolehkan oleh hukum dengan apa yang seharusnya dilakukan secara moral, karena terdapat jurang yang memisahkan legalitas atau hukum (law) dengan legitimasi atau keadilan (justice). Seperti kasus unilateral humanitarian intervention yang dilakukan oleh NATO di Kosovo yang memunculkan dilemma akan apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara-negara ketika ada pertentangan antara hukum internasional dan aspek moral. Dalam kasus tersebut, intervensi NATO dianggap "illegal but legitimate", sehingga menimbulkan suatu pergeseran dalam hukum internasional dari konsep legal menjadi legitimasi. Pendekatan ini terlihat masuk akal untuk mendamaikan pertentangan antara legalitas dan moralitas, tetapi kurang memiliki posisi dalam hukum internasional. Namun, bukan tidak mungkin bahwa bila dikemudian hari ada lagi kasus serupa dimana negara melakukan unilateral humanitarian intervention, dan negara lain tidak menentangnya, maka praktek ini dapat berkembang menjadi sebuah kebiasaan baru yang memiliki posisi dalam hukum internasional. Tetapi perlu diingat bahwa tugas kita adalah bukan untuk mencari sumber otoritas lain sebagai alternatif dari DK PBB, namun untuk membuat DK PBB bekerja lebih baik dari sebelumnya.

---

The focus of this thesis is to analyze the legitimacy of unilateral humanitarian intervention in international law. Unilateral humanitarian intervention is a threat or a use of force by a state (or a group of states) aiming to prevent or end widespread of grave human rights violations or international crimes, without the permission or the target state and without the Security Council authorization. This practice has created a debate based on the fact that if the United Nations Security Council fails to act (unable and or unwilling), the international community may not respond to stop international crimes, such as genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing that occur in other states because the intervention is considered to violate the sovereignty of that state. The tension is between the principle of non-intervention (use of force) which is related to the primacy of state sovereignty and the protection of fundamental human rights, which both are norms of jus cogens in international law. However, sovereignty is no longer an absolute concept. The sovereignty of States can no longer be used as a shield for gross violations of human rights, or in other words sovereignty implies responsibility. This poses the dilemma of what states should do when there is a great divide between what international law requires and what morality dictates, as there is a gap between legality and legitimacy, law and justice. This issue was brought into sharp relief by NATO?s intervention in Kosovo in 1999, which raised the dilemma of what states should do when there is a divide between the demands of international law and morality. In the end, many states concluded that NATO?s use of force was illegal but legitimate. However, while this approach provides an intuitively plausible way of reconciling legality and morality, it ultimately does not have a sustainable position in international law. It could have a position in international law, if in the future, there are other similar cases or state practice where states did act unilaterally to respond to international crimes, and received no condemnation from other states. But let's remember that the task is not to find alternatives to the Security Council as a source of authority, but to make the Security Council work much better than it has."