Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Puskesmas Kotamadya Jakarta Selatan sebagai bagian dari pengembangan SHWA Propinsi DKI Jakarta harus dijaga kesinambungannya mengingat pentingnya data dan informasi bagi pengambil keputusan. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan SIK Integrasi Puskesmas guna usaha perbaikan dan sebagai masukan bagi proses pereneanaan selanjutnya. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan kerangka balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan perturnbuhan, pelanggan dan finansial. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan Kepala Puskesmas (PKM) dan kepuasan kerja petugas SIK pada 78 PKM, sedangkan variabel lainnya digali mengggunakan metode kualitatif pada 3 PKM Kecarnatan dan 3 PKM Kelurahan. Pengtunpulan data dilakukan dengan melakukan survei, observasi langsung, wawancara mendalarn, dan penelusuran data sekunder di PK1v1, Sudin Kesmas, dan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta telah berkomitmen mengembangkan 51K dan penanggung jawab manajemen S1K ada pada Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK; Perspektif proses bisnis internal menunjukkan pengumpulan data sampai dengan distribusi informasi tidak dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, tidak ada pembinaan rutin, dan PKM tidak memiliki pedoman MK; Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tingkat kepuasan kerja petugas S1K telatif rendah path semua dirnensi pekerjaan belum seluruh petugas SIK menerima pelatihan, motivasi dari pimpinan dirasakan kurang, belum adanya tim SIK, pengukuran kerja yang hanya berorientasi kepentingan atasan; Perspektif pelanggan : tingkat kepuasan Kepala PKM path dimensi tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; perspektif finansial, rata-rata pemenuhan kebutuhan anggaran STK PICM Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,3%, penyerapan anggara.n 100%, alokasi anggaran tidak efisien. Kesimpulan : Kinerja pelaksanaan STK Integrasi P1CM kurang baik disebabkan oleh kurang mantapnya persiapan dimana seluruh kebutuhan sistem yang meliputi sumber daya inforniasi (SDM, perangkat keras, perangkat lunak dan dana) serta perangkat pengaturannya tidak dipenuhi seeara komprehensif; Kebijakan pengembangan SIX Integrasi te1ah menjadi komitmen Dines Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta, yang dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Kornitmen tersebut belum diikuti dengan kebkjakan yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya S1K secara berke1anjutan yaitu kebijakan yang bisa meningkatkan motivasi Puskesmas untuk menjalankan SIK sehingga SEC menjadi bagian kegiatan manajerial Puskesmas dan kebijakan untuk meletakkan tanggung jawab manajemen SIK Irgegtasi path unit dengan posisi cukup tinggi di dalam struktur organiasi Dinas Kesehatan. Disarankan untuk melakukan pendataan ulang seluruh sumber daya yang tersedia dan dibuat peta kebutuhan, kemudian Dinas Kesehatan membuat kebijakan operasional terkait penganggaran SIX Integrasi agar seluruh kebutuhan sistem terpenuhi, menetapkan kebijakan bahwa perencanaan anggaran Puskesmas hams berbasis SEC, d.an meletakkan tanggung jawab manajemen SIK pada unit tersendiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

---

ABSTRACTIntegrated Health Information System of Public Health Centre (SRC Integrasi Puskesmas) in South Jakarta is need to be managed continually because of the importance of information for decision maker. Therefore, the evaluation of SIK Integrasi Puskesmas is crucial to ensure their effective implementation and for the further improvement. This study used balanced scorecard approach supported by quantitative and qualitative methods. Data collection was done by observation and survey to Public Health Center (PHC) and in depth interview with the head and staff of PHC. Quantitative method was used for measuring job satisfaction using summation score of working aspects and customer satisfaction using servqual method in 78 PHC in South Jakarta. The rest variable were explored on 3 sub district PHC and 3 village PHC and in depth interview was also done with Dina s Kesehatan and Sudin Kesmas for getting more comprehensive information. The results showed that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta has been committed in developing SIX Integrasi and the unit who has responsibility as manager is Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK Dinas Kesehatan; internal business process showed that information system process was not appropriate, there is no manual and routine meeting; Learning and growth perspective : the level of working satisfaction among SRC's staff slightly low, any staffs have been trained and developed, while mostly not yet, low motivation from the heads, there is no working team; Customer perspective : the level of customer satisfaction on dimension of tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; Financial perspective : average of budget's sufficiency PHC Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,38%, utilized of budget 100%, budget's allocation was not efficient. Conclusion : Dinas Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta has been committed to develop 81K 1ntegrasi but SIK Integrasi development did not follow with policy to ensure that 51K as a part of managerial activities in PIIC and improvement of power or authority (reorganizing) of SiK Integrasi's head in organization of Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. It was suggested to make policy that budget planning of PHC must be 5IK based and assign SIK Integrasi management responsibility in separate unit which is more powerful Performance of SIK Integrasi Puskesmas in South Jakarta was poor because of there is no comprehensive resources, so information system process has been inappropriate. Attempts to identify resources and provide operational policy of budgeting process by Dinas Kesehatan are needed for improving quality of SIK Integrasi Puskesmas.

---

"

"Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Teintegrasi (SIK-Integrasi) yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk melakukan reformasi administrasi dalam bentuk Good Governance. Setelah fase pertama implementasi kebijakan berakhir perlu dilakukan evaluasi untuk menilai sasaran yang belum tercapai, dan prasyarat yang perlu dipersiapkan untuk memasuki tahap selanjutnya. Oleh karena itu perlu evaluasi dengan pendekatan reformasi administrasi. Penelitian ini menggunakan metode Positivism dan bertujuan mengukur perubahan paradigma yang terjadi dan ruang lingkup reformasi yang terjadi Hasil penelitian ini menunukkan bahwa paradigma Dinas Kesehatan setelah adanya SIK Integrasi, masih mengikuti birokrasi tradisional. Belum ada perubahan yang bersifat fundamental, perbaikan administrasi saja. Paradigma Good Governance yang tertuang dalam dalam kebijakan SIK Integrasi ini adalah efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut konsep-konsep yang terkandung baru efisiensi dan efektifitas. Ruang lingkup perubahan yang terjadi bersifat piecemeal, hanya menyentuh beberapa aspek saja, tidak bersifat menyeluruh, baru upaya upaya . yang disebut Modernize System, untuk membuat birokrasi menjadi lebih cepat, lebih fleksibel dan lebih murah, serta pengembangan hubungan birokrasi dengan penerima pelayanan publik dan pengembangan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Penelitian ini merekomendasikan agar Komitment Kepala Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan dalam pengembangan kebijakan e-government dan implementasinya dengan melakukan upaya-upaya yang merubah paradigma birokrasi tradisional menjadi paradigma reformasi administrasi.Komitment tersebut juga harus dibarengi dengan komitment alokasi sumberdaya yang memadai. Dinas Kesehatan perlu menyatukan seluruh sistem informasi yang tersebar pada institusi kesehatan pemerintah dan mulai membuka link dengan penyedia pelayanan kesehatan swasta. Selain itu juga perlu dimulai membuka komunikasi secara online dan transaksi pelayanan kesehatan lewat website.

---

Dinas Kesehatan DKI Jakarta have been working on the policy of integrated Health Information System (SIK-Integrasi) that has the long term objective is to promote administrative reform in the form of Good Governance. After the first Phase of the policy implementation ended, the policy and the implementation have to be evaluted to measure the target that have not reached , and the precondition that have to prepared to entering the next phase. Therefore these evaluation have done by using the administrative reform approach. These Ressearch was used positivism approach, which has goals was to evaluated the changing paradigms and the scope of administrative reforms. The result on these research was shown that After SIK Integrasi have been implementing, the paradigm have never been changing at all, and still follow the traditional bureaucratic paradigm. These changes have never been fundamental but only administrative improvement. The Good Governance paradigms on the policy consist of eficiency, efectiveness, transparancy and accountability. But, the paradigms on the implementation was eficiency and efectiveness. The changes that happend was piecemeal, not comprehensive consist of few aspect that called Modernize System, an effort to make the bureaucracy work faster more flexible, cheaper, to developed the relation between the bureaucracy and public services client/customer, and the efforts to developed the high quality of public services. The recommendation of these research are as follows, the head of Dinas Kesehatan should developed the e-government policy and it?s implementation Those development should be followed by the chnges of tradisional paradigm into administrative reform paradigm. Those commitment should be followed with the allocation of the sufficient resources. Dinas Kesehatan has also to integrated all the information system networking that separated on different unit, begin the link between all the private and public health services provider. Last but not least, Dinas Kesehatan also should begin the online direct communication an online public heatlh transaction through the website."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan di Indonesia. Masalah terkait Sistem Informasi Kesehatan tersebut penulis kaji berdasarkan pedoman internasional terkait Sistem Informasi Kesehatan ,ketentuan hukum nasional terkait Sistem Informasi Kesehatan, serta tanggung jawab hukum para penyelenggara sistem. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat analitis deskriptif. Hasil dari penelitian adalah bahwa Sistem Informasi Kesehatan Nasional sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan merupakan Sistem Informasi Kesehatan yang bersifat lintas sektor dan mencakup berbagai data serta sumber daya dan upaya kesehatan dengan tanggung jawab hukum dari masing-masing penyelenggara di tiap sektornya, mulai dari sektor kesehatan di tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi, hingga Kementerian Kesehatan di sektor pusat.

---

The focus of this study is the implementation and development of Health Information System as the health public service in Indonesia. Problem related is being analyzed using international instrument and national instrument of law related to the Health Information System. This research is qualitative with the approach of analytical descriptive method.

The result of the research is that Health Information System as the health public service is Health Information System which sectorally connected. Health Information System itself is a combination of data, people, indicators, health service, and all the aspects in health sector as the public service which necessitate responsibilities from the organizer in each sector, start from district sector, province, to the Ministry of Health as the highest sector."

"Kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan terutama pada masa reformasi saat ini. Reformasi turut mendorong adanya otonomi daerah yang merupakan awal yang sangat baik bagi daerah dalam menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen kesehatan. Otonomi daerah atau desentralisasi adalah sebagai salah satu strategi pembangunan kesehatan berarti membuka peluang kepada daerah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang lebih spesifik dan juga berarti lebih mendekatkan pengambilan keputusan dan kebijakan ke permasalahan yang ada di daerah sehingga pemecahan masalahnya menjadi efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.Pengambilan keputusan dan perencanaan membutuhkan dukungan informasi yang baik. Oleh sebab itu sistem informasi menjadi hal yang sangat penting saat ini mengingat begitu cepatnya perkembangan di segala bidang saat ini. Hal tersebut juga terjadi pada dunia kesehatan. Program Sistem Informasi Kesehatan Integrasi memberikan arahan secara bertahap untuk melakukan pengelolaan informasi secara terpadu dan menyeluruh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal. Tujuan penyelenggaraan SIK puskesmas adalah tersedianya Informasi Kesehatan yang akurat, cepat, dan menyeluruh di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitaatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan Wawancara Mendalam dan Focus Group Discussion . sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang terdapat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIK Integrasi di Puskesmaspuskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur pada tahun 2007.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa program SIK Integrasi telah dilaksanakan oleh Puskesmas-puskesmas di wilayah kerja Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur namun belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak hambatan / kendala dalam pelaksanaannya. Kendala / ahmbatan tersebut antara lain berasal dari petugas SIK Integrasi, peralatan, anggaran SIK, dan proses posting data SIK Integrasi itu sendiri.Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah melakukan pelatihan kepada petugas SIK secara terus-menerus, membangun kerja sama yang lebih baik antara Dinkes DKI Jakarta dengan pihak KPTI, dan Dinkes diharapkan dapat menembah jumlah petugas yang bertanggung jawab menangani masalah yang berhubungan dengan kegiatan SIK Integrasi."

"Latar belakang: Pekerjaan dengan pola kerja gilir, khususnya yang irregular, dapat mengganggu irama sirkadian dan kualitas tidur yang kemudian berdampak pada fungsi kognitif. Meskipun penting, penelitian tentang kerentanan domain kognitif terkait pola kerja gilir masih terbatas. Kualitas tidur dan fungsi kognitif menjadi kritis dalam konteks pelayanan kesehatan di rumah sakit, di mana keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat dalam menunjang keselamatan pasien. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan potong lintang untuk mengetahui hubungan pola kerja gilir dengan gangguan fungsi kognitif. Untuk mengukur kualitas tidur, digunakan Pittsburgh Sleep Quality Index bahasa Indonesia (PSQI-Ina), sementara fungsi kognitif dan domain kognitif diukur menggunakan Oxford Cognitive Screen (OCS) bahasa Indonesia (OCS-Ina), sebuah instrument kognitif untuk pasien stroke, yang sudah tervalidasi. Besar sampel minimal pada penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin berjumlah 72 sampel. Korelasi, analisis komponen utama,analisis demografi dan regresi digunakan untuk mengkarakterisasi hubungan antara PSQI-Ina,OCS-Ina dan variabel penelitian lainnya. Hasil: Sebanyak 83 tenaga kesehatan masuk ke dalam kriteria inklusi dan diikutsertakan dalam penelitian. Hasil memperlihatkan sebanyak 16 responden (19,3%) mengalami gangguan fungsi kognitif pada domain Atensi serta 2 responden (2,4%) mengalami gangguan di 2 domain kognitif (Atensi dan Pengelolaan Angka). kesejahteraan.

---

Background: Irregularities in shift work, especially those marked by unpredictability, can disrupt circadian rhythms and compromise sleep quality, consequently adversely affecting cognitive function. Despite its pivotal significance, there is a shortage of research on the susceptibility of cognitive domains associated with irregular shift work. The connection between sleep quality and cognitive function becomes especially crucial in the healthcare service domain, particularly within the confines of hospitals. In such environments, where decisions and actions require swift and accurate execution, the interplay between sleep quality and cognitive function is critical to ensuring the safety and well-being of patients. Methods: The objective of this research is to conduct an analytical observational study with a cross-sectional design, aiming to examine the correlation between shift work patterns and cognitive function impairment. The study utilizes the Pittsburgh Sleep Quality Index in Bahasa Indonesia (PSQI-Ina) to measure sleep quality. Cognitive function and cognitive domains are assessed using the Indonesian Oxford Cognitive Screen (OCS-Ina), a validated cognitive instrument for stroke patients. The minimum sample size for the research was determined, resulting in a calculated sample size of 72 participants. Correlation analysis, principal component analysis, demographic analysis, and regression analysis are employed to characterize the relationships between PSQI-Ina, OCS-Ina, and other relevant research variables. Results: A total of 83 healthcare workers meeting the inclusion criteria were included in the study. Results indicated that 16 respondents (19.3%) experienced cognitive function impairment in the Attention domain, and 2 respondents (2.4%) experienced impairment in two cognitive domains (Attention and Number). Healthcare workers engaged in secondary employment were found to have a 12.8 times higher risk of experiencing cognitive impairment (OR 12.8; CI 95% 1.7-91; p = 0.011). Similarly, healthcare workers with poor sleep quality (PSQI score >5) faced a 40.3 times higher risk of cognitive impairment (OR 40.3; CI 95% 2.2-708.1; p = 0.011). Likewise, healthcare workers working in irregular shift patterns had a 5.4 times higher risk of experiencing cognitive impairment (OR 5.4; CI 95% 0.1-26.6; p = 0.036). Conclusions: There is a correlation between shift work patterns and cognitive function impairment in the workplace. Hospitals should prioritize ergonomic shift work schedules, emphasizing speed and clockwise rotations, to support the well-being of their healthcare workers."

"Pengemudi dump truck merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berisiko mengalami kelelahan karena adanya faktor terkait pekerjaan dan tidak terkait pekerjaan yang dapat mempengaruhi pengemudi. Pada HSE Monthly Report pada bulan Desember 2021 didapatkan bahwa angka lagging indicator untuk night work lebih tinggi dari day work. Dari sudut pandang ini, penelitian dilakukan untuk melihat gambaran kelelahan dan melakukan analisis faktor risiko yang berhubungan dengan kelelahan pada pengemudi dump truck shift malam dengan sistem double shift. Penelitian dengan desain studi cross sectional dilakukan pada 130 pengemudi dump truck PT X. Faktor terkait pekerjaan yang dilakukan penelitian adalah waktu kerja, kondisi pencahayaan, getaran kabin, dan beban kerja, sedangkan faktor tidak terkait pekerjaan yang dilakukan penelitian adalah durasi tidur, kualitas tidur, umur, pekerjaan sampingan, indeks massa tubuh, aktifitas fisik, konsumsi minuman berenergi tinggi gula dan dukungan keluarga. Uji chi-square dilakukan untuk menganalisis keeratan hubungan antara variabel dependen dan independent sedangkan uji regresi logistik berganda digunakan untuk mengetahui variabel yang paling dominan berhubungan dengan variabel terikat. Prevalensi kelelahan pada pengemudi dump truck adalah sebesar 37,7% dan 62,3% tidak mengalami kelelahan. Dari empat faktor risiko terkait pekerjaan yang diteliti, pencahayaan, getaran dan beban kerja memiliki hubungan secara statistik dengan kelelahan. Sedangkan dari delapan faktor risiko tidak terkait pekerjaan yang diteliti, waktu tidur, kualitas tidur, usia, pekerjaan sampingan, aktifitas fisik, dan dukungan keluarga memiliki hubungan secara statistik dengan kelelahan. Pada hasil akhir multivariat didapatkan jika beban kerja dan pencahayaan memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan p-value < 0,05. Untuk mengurangi kelelahan pada pengemudi dump truck PT X Jobsite TB maka disarankan melakukan pengukuran kelelahan secara rutin sesuai dengan faktor risiko kelelahan yang dominan yaitu beban kerja, dan pencahayaan.

---

Dump truck driver is one type of work that is at risk of experiencing fatigue due to work-related and non-work related factors that can affect the driver. In the HSE Monthly Report in December 2021, it was found that the number of lagging indicators for night work is higher than day work. From this point of view, the study was conducted to see the description of fatigue and to analyze the risk factors related to fatigue in night shift dump truck drivers with a double shift system. Research with a cross-sectional study design was conducted on 130 PT X dump truck drivers. Factors related to the work carried out by the study were working time, lighting conditions, cabin vibration, and workload, while factors not related to the work carried out by the study were sleep duration, sleep quality, age, side work, body mass index, physical activity, consumption of energy drinks. high in sugar and family support. The chi-square test was conducted to analyze the close relationship between the dependent and independent variables, while the multiple logistic regression test was used to determine the most dominant variable associated with the dependent variable. The prevalence of fatigue in dump truck drivers is 37.7% and 62.3% do not experience fatigue. Of the four work-related risk factors studied, lighting, vibration and workload were statistically associated with fatigue. Meanwhile, of the eight non-work-related risk factors studied, sleep time, sleep quality, age, side work, physical activity, and family support were statistically associated with fatigue. In the final multivariate result, it was found that the workload and lighting had a statistically significant relationship with p-value <0.05. To reduce fatigue on PT X Jobsite TB dump truck drivers, it is recommended to carry out regular fatigue measurements according to the dominant fatigue risk factors, namely workload, and lighting."

"Latar belakang: Dokter umum harus memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional, dimana dokter memiliki kewajiban memberikan konseling, anamnesis, pemeriksaan, pengobatan, dan menentukan tindakan medis terhadap pasiennya, hal ini berbeda dengan tenaga perawat atau nakes lainnya sehingga dokter secara tidak langsung memiliki beban kerja dengan tekanan yang lebih tinggi karena dokter memiliki wewenang dan hak untuk melakukan pelayanan kesehatan, selain itu dokter secara rutin dan berkelanjutan melakukan shif kerja lama lebih dari 12 jam tiap shiftnya beresiko tinggi mengalami kelelahan dan berhubungan dalam meningkatkan resiko kecelakaan kerja yang dampaknya bisa merugikan lingkungan kerja, dokter umum sendiri, dan keselamatan pasien jika dibandingkan dengan lama shift kerja sebanyak 8 jam perhari.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara shift kerja dan faktor-faktor risiko lain terhadap derajat kelelahan pada dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit di Kota bekasi tahun 2022.Metode: Metode penelitian cross-sectional dengan sifat penelitian observational berupa pengisian kuesioner yang disebarkan secara online dengan menggunakan google form  kepada dokter umum yang bekerja secara shift dan non-shift di rumah sakit dengan menggunakan kuesioner IFRC (Industrial Fatigue Research Committee) yang telah dimodifikasi ke dalam bahasa Indonesia, dengan teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan quota sampling. Kemudian data di analisa dengan menggunakan  IBM SPSS versi 20, dimana data dikumpulkan dari bulan maret sampai mei 2022.Hasil: Analisis multivariat membuktikan bahwa Pekerja yang mendapatkan jaga shift, cenderung lebih beresiko 38 kali (OR: 38,1; IK 95% :3,897-373,285, p <0,0500. Kesimpulan: Penelitian ini membuktikan bahwa shift kerja memiliki hubungan paling signifikan terhadap risiko kelelahan pada dokter umum dibandingkan dengan faktor risiko lain.

---

Background: General Practitioners must provide quality and professional services, which includes the obligation to provide counseling, history taking, examination, providing treatment, and determining medical actions for their patients, This is different from other health workers, in which doctors directly have a workload with high pressure. Besides that doctors regularly and continuously perform long work shifts for more than 12 hours. Each shift has high risk to induce fatigue and this is also associated with an increasing the risk of work accidents whose impacts can be detrimental to the work environment, doctors themselves, and especially to the patient safety when compared to the 8 hour work shift per day.

Method: This study was an observational study with a cross-sectional design by using of Industrial Fatigue Research Committee (IFRC) 30-Item fatigue symptoms. Participants were general practitioners who work at hospital, both shift work and non-shift. They were selected by quota sampling technique. Data were collected from March to May 2022, data were analyzed by IBM SPSS Statistic ver.20.

Results: We collected data primarily through online questionnaire using Google Form Platform, multivariate analysis showed that doctors who work with shift had a risk of 38 times more to experience moderate to severe fatigue compared to doctors who worked with non-shifts. (OR:38,1 CI 95%: 3,897-373,285, p <0,05).

Conclusion: This study proves that shift workers have the most significant correlation to induce fatigue among general practitioner compared to other risk factors."