Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah' Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam membuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemarnpuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor ekstemal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertirnbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besernah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM, Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan clan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

---

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decree- Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTD. Based on those reasons, Pagar Ala_m government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alarn City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.

The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data. In this research found that the process to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.

Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Al= City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in making policy, and other related factors."

"Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomer 40 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah/kota, berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) maka PemerintahDaerah Kota Pagar Alam rnembuat kebijakan di bidang kesehatan dengan mendorong kemandirian RSUD Besemah Kota Pagar Alam sebagai LTD dari setingkat Kantor menjadi setingkat Badan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003, namun perlu dilakukan upaya-upaya untuk memenuhi persyaratan tersebut mengingat kemampuan dari segi sarana dan prasarana, kemampuan pelayanan maupun ketenagaan yang dimiliki RSUD Besemah belum mencukupi untuk menjadi setingkat Badan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang seharusnya menjadi dasar peningkatan status RSUD Besemah dari kantor menjadi Badan, baik komponen faktor eksternal dan faktor internal. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa proses perubahan RSUD Besemah Kota Pagar Alam menjadi Badan belum mempertimbangkan faktor internal RSUD Besemah. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang Pemerintah Kota Pagar Alam dan RSUD Besemah dapat membuat master plan ketenagaan Rumah Sakit, sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan perubahan status RSUD Besemah yang dijadikan setingkat badan, antara lain dengan membuat perencanaan pengembangan SDM. Meningkatkan pengetahuan pejabat Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam membuat kebijakan serta melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan dan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

---

To follow up Act Number 32nd in the year 2004, Government Regulation Number 8th in the year 2003, Presidential Decreel Number 40th in 2001, and Minister for Domestic Affairs decree number lth in the year 2002 which stated that situated in the region or in the city as regional technical institution (RTI). Based on those reasons, Pagar Alam government makes a policy of health to encourage autonomy of Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City as regional Technical Institution (RTI). Besemah Regional Public Hospital of Pagar Alam City still has poor capacity of means and infrastructure, low service quality, low human resources performance to be an Agency or Institution. Threfore, it is necessary to undertake efforts to meet requirements to be in the same level with Agency or Institution.

The objective of this research is to know any factors that should be the basic to change Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution, both external and internal factors. These research uses Qualitative approach. Indepth interview and explore references are the techniques used in this research to collect data In this research found that the process to change Besemah Regional public Hospital to be an Agency or institution is not consider yet. Internal factors of Besemah Regional Public Hospital such as human resources, meas, and infrastructures.

Hopefully, the results of this research in future that the government of Pagar Alam City and Besemah Regional Public Hospital could make master plan of hospital human resources, means, and infrastructure of hospital accordance with status changes of Besemah Regional Public Hospital to be an Agency or institution. The master plan would cover among others human resources development planning, knowledge improvement of Pagar Alam city Officers to make policy, involved concerned parties in

making policy, and other related factors."

"Rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan farmasi. Kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formularium RSUD Cimacan dilihat dari penyusunan, pemeliharaan dan evaluasi obat formularium. Evaluasi obat formularium dengan melakukan analisis ABC pemakaian, investasi, indeks kritis dan VEN sehingga didapatkan hasil berupa usulan revisi formularium RSUD Cimacan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Hasilnya adalah proses penyusunan formularium RSUD Cimacan belum optimal, prosedur pemeliharaan formularium sudah ada namun belum lengkap, pengadaan dan peresepan belum sesuai formularium. Ditemukan 495.690 pemakaian obat non formularium dan 201 jenis obat non formularium yang disediakan di instalasi farmasi. Ada 322 jenis obat formularium yang dipakai (43%), ada 21 jenis obat dengan nilai investasi RP. 3.001.658.694. Hanya 31 jenis obat yang sangat kritis dan 39 jenis obat yang Vital terhadap pelayanan pasien.

---

Hospitals must provide comprehensive, integrated and sustainable health services which in the organization of the hospital is inseparable from pharmaceutical services. The need for the provision and use of qualified and rational medicines is regulated in the formulary system where the drugs used are contained in the formulary book. The purpose of this study was to analyze the formulary of RSUD Cimacan seen from the preparation, maintenance and evaluation of formulary drugs. Evaluation of formulary drugs by performing ABC analysis of use, investment, critical index and VEN to obtain the result of proposed revision formulary of RSUD Cimacan. This research uses qualitative approach.

The result is the process of formulary of RSUD Cimacan not optimal, procedure of maintenance of formulary already exist but not yet complete, procurement and prescription not according to formulary. 495,690 non-formulary drug use and 201 kinds of non-formulary drugs were provided in pharmaceutical installations. There are 322 kinds of formulary drugs used (43%), there are 21 types of drugs with an investment value of RP. 3.001.658.694. Only 31 types of drugs are very critical and 39 types of drugs are Vital to patient care."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan), diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 116-128 tahun 2000 tentang pendirian 13 rumah sakit menjadi Perusahaan Jawatan. Dasar pertimbangan perubahan status rumah sakit dari unit pelaksana teknis Departemen Kesehatan atau Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Perjan adalah dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan kesehatan pada era globalisasi dan guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan rumah sakit secara ekonomis serta diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.Perubahan status rumah sakit dan instansi pengguna PNBP menjadi Perjan mengundang perbedaan persepsi bagi seseorang atau sekelompok orang, menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai kalangan baik pejabat Depkes maupun rumah sakit juga kalangan ilmuwan.Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan persepsi/pendapat dengan melakukan penelitian pada kelompok manajemen keuangan di RSUP Fatmawati.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi kelompok manajemen keuangan RSUP Fatmawati terhadap perubahan status dari instansi pengguna PNBP menjadi Perjan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang terdiri dari manajemen puncak, menengah dan operasional yang bertindak sebagai subjek dan objek dari perubahan status.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya informan setuju terhadap perubahan status, namun diperlukan persiapan dan sosialisasi terhadap karyawan tentang Perjan mengenai kebijakan, struktur organisasi serta perencanaan anggaran dan laporan keuangan.Peneliti berkesimpulan bahwa untuk perubahan status menjadi Perjan rumah sakit harus merubah paradigma, kebijakan dan struktur organisasi, kultur pegawai serta sistem pengelolaan keuangan.Peneliti menyarankan agar dalam perubahan status menjadi Perjan perlu dilakukan perubahan visi dan misi sehingga mampu mamanuhi kepuasan pelanggan dan dapat memenuhi misi pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, budaya kerja mencerminkan corporate culture dengan menggabungkan sifat pegawai dengan misi organisasi rumah sakit, perlu perubahan sistim akutansi serta perlu adanya strategi perubahan kearah terbentuknya pengelolaan secara profesional.

---

Perception of Financial Management Group towards Modification of Hospital's Status from a Recipient of Non Tax State Fund Institution into Jawatan Company 2001Referring to Government Regulation no. 6, 2000, about Jawatan Company (Perjan), a Government Regulation no. 116-128, 2000 was issued on the establishment of 13 hospitals to become Perusahaan Jawatan. The rational of modifying the status of hospitals from technical implementation unit or Instansi Pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) into Perjan was in the attempt to improve the services for having better capacity towards globalization era. Furthermore, this is also to ensure an economical hospital management as well as to provide best services to community.The conversion of hospital's status from PNBP into Perjan has triggered different perception either from individuals or group of people, resulted different opinions among Health Ministry officials, hospital personnel as well as scientists.Based on the above situation the researcher was interested to search for the difference among various perception/opinion by conducting research to the division of financial management at Public Hospital Fatmawati.Objective of this research was to gain information on different perception within the group of financial management at Public Hospital Fatmawati with regard to conversion of status from PNBP into Perjan.The research was applying qualitative approach of which the data was collected through in-depth interview from 10 respondents consisting of high and medium level management and operation who are subject and object of the modification of status.The data showed that the respondents were aware and agreed on the modification of status, however they consider the need for preparing the change and dissemination issues regarding Perjan covering the policy, the organization structure as well as budget allocation and financial reportThe researcher concluded that for changing the status into Perjan, the hospital should adapt the paradigm, policy and organization structure, staff culture and system for financial management.The researcher recommended that for changing the status into Perjan requires adaptation of vision and mission who could fulfill clients satisfaction in providing health services, reflect corporate culture by combining character of staffs with hospitals' mission, lead towards professional management through adaptation of accounting system."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataaan bahwa angka pemanfaatan tempat tidur (TT) di wilayah Kabupaten Subang pada tahun 2000 sebesar 73,7%, angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 1999 sebesar 49,7%. Dalam pengembangan rumah sakit (RS) diperlukan studi kelayakan, sederhana atau kompleksnya tergantung dari kemampuan biaya. Secara umum aspek-aspek yang akan dikaji dalam studi kelayakan meliputi : aspek hukum, sosial-ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan aspek keuangan. RSUD Subang adalah RS Tipe C, terletak di daerah Ciereng tepatnya di JI. Brigjen Katamso No. 37. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas dan diperkirakan dibutuhkan dana untuk investasi yang cukup besar, maka perlu dikaji apakah rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas ini layak untuk direalisasikan ?Tujuan penelitian ini adalah ingin mendapatkan gambaran mengenai kelayakan dari rencana pengembangan jumlah TT di ruang perawatan kelas dengan melakukan penilaian dari segi ekonomis dengan cara menghitung Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Benefit Cost Ratio (BCR).Jenis penelitian ini merupakan penelitian operasional (operational research) untuk studi kelayakan berupa studi kasus, dengan menggunakan data sekunder 4 tahun terakhir (trend analysis). Kemudian melakukan analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan RSUD Subang.Merujuk hasil analisis faktor internal di wilayah cakupan RSUD Subang, terlihat bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan pada saat ini masih belum terlayani, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.Mengacu kepada data demografi dan angka kunjungan pasien ke RS di Kabupaten Subang maka didapatkan jumlah TT untuk kebutuhan RS di Kabupaten Subang sebanyak 2145 TT (belum dikurangi dengan TT di RSUD sebanyak 150 TT), untuk ruang perawatan kelas sebanyak 243 IT. Namun disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan standar ruang dari Dir Jen Yan Med DepKes RI maka didapatkan sebanyak 40 TT, dengan perincian 10 TT di VIP, 14 TT di Utama I dan 16 TT di Utama II, dengan menggunakan rata-rata LOS selama 3 hari.Dengan perkembangan agribisnis dan agroindustri di daerah Subang menjadikan peluang besar bagi RSUD dalam rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas. Perkembangan pola morbiditas di RSUD Subang merupakan potensi pasar yang tidak mungkin diabaikan. Melihat pola penyakit yang ada, pengembangan layanan RSUD Subang pada tahap awal dipusatkan pada layanan rawat inap. Selanjutnya mulai diselenggarakan kegiatan yang mengikuti perkembangan RS itu sendiri dan kegiatan manajemen administrasi pendukungnya.Selanjutnya melakukan perhitungan/proyeksi keuangan untuk mengetahui kelayakan dari sisi ekonomis. Dari perhitungan ini didapatkan skema biaya investasi dan pendanaan sebesar Rp 1.994.762.000,00. Nilai NPV selama periode 15 tahun sebesar Rp 2.021.249,00. Nilai NPV pada perhitungan ini lebih besar dari 0, maka rencana investasi ini dapat diterima. Benefit Cost Ratio yang didapat adalah 2,01, Hasil perhitungan IRR (internal Rate Of Return) kegiatan RS ini adalah 27,92%. Dengan nilai IRR lebih besar dari nilai bunga kredit investasi sebesar 17,90% maka dari hasil perhitungan ini dapat dinilai layak dan RS dapat melanjutkan proyek ini.Untuk merealisasikan rencana pengembangan jumlah TT ruang perawatan kelas, maka disarankan agar pihak manajemen RSUD Subang segera mencari investor untuk melakukan kerjasama dalam hal investasi untuk peralatan medik atau penunjang dengan konsep bagi hasil antara pemilik / penyandang dana dengan pihak RS supaya masyarakat segera mendapatkan fasilitas pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.Dengan adanya kerjasama ini sudah dapat dipastikan akan menurunkan biaya investasi, tetapi dari pendapatan yang dihasilkan tidak mengganggu terhadap arus kas. Disamping biaya operasional, juga dapat ditekan yang pada akhirnya akan mampu memberikan cost benefit ratio yang menguntungkan bagi organisasi RSUD Subang.

---

Feasibility Analysis of the Inpatient Bed Quantity Development at RSUD Subang, 2002The background of this study was based on the fact of bed occupancy rate in the District of Subang increased out of 49,7% in 1999 to 73,7% in 2000. Hospital development needs feasibility study, how simple and complex the hospital depends on its cost capability. In general, the aspects that would be reviewed in the feasibility study are as follows: legal, social-economy and culture, market and marketing, technique and technology, management, and financial.

In this study, the researcher would like to know whether the plan of inpatient bed development is feasible to be done or not due to this project would need lavish money to be invested. So, the aim of this study was to obtain the description about the feasibility of inpatient bed development in RSUD Subang by using economical assessment i.e. Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Benefit Cost Ratio (BCR).

The study was an operational research for feasibility study that was conducted in RSUD Subang (a Type C-Hospital). The study used secondary data in the last 4 years (trend analysis) and analyzed the internal and external factors in the environment of RSUD Subang.

Based on the result of internal factors analysis in coverage area of RSUD Subang, was shown that health care need was inadequate not only the quantity but also the quality. Referring to demography data and patient visit rate in the District of Subang was obtained the need of bed quantity for hospital in the district of Subang were 2145 beds (including the number of beds in RSUD Subang as much as 150 beds), and the need of bed quantity fOr inpatient class were 243 beds. However, based on the available land and room standard from MOH was obtained 40 beds, in details distributed as follows: 10 beds in the VIP room, 14 beds in the Main 1 room, and 16 beds in the Main II room by using average length of stay: 3 days.

The agribusiness and agro industry development in the District of Subang becomes a big opportunity for RSUD Subang in developing its inpatient beds quantity. The morbidity pattern in RSUD Subang was also a market potential that could not be ignored. So, the preliminary step of health care development in RSUD Subang was focused on inpatient service. Furthermore, it would be held the activities that follow the hospital development itself and supporting administration management activities.

Based on the financial projection was obtained the scheme of investment cost and financing as much as Rpl.994.762.000,00. Besides, NPV for 15 year-period was Rp2.021.249,00. NPV was obtained from this calculation showed more than 0 (zero). It means that the investment plan is feasible. Benefit cost ratio that obtained was 2,01. Internal rate of return that obtained was 27,92%. The IRR was higher than investment interest rate: 17,90%, it means that the project is feasible.

In order to the realization of inpatient bed development plan could work out, it is recommended to the management of RSUD Subang to look for investors to conduct the collaboration in medical equipment investment by using profit sharing concept between the owner and the hospital management side. Such collaboration will decrease the investment cost and the revenue that gained will not disturb the cash flow. Suppressing operational cost will give cost benefit ratio for the hospital."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas. Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.

Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.

Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.

This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.

The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.

The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.

Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Program JPKMM (Askeskin) yang dimulai awal tahun 2005 belum ada yang mengevaluasi, padahal program sebelumrrya banyak menimbulkan masalah. Semcntara itu banyak isu ncgatif terhadap peran serta rumah sakit swasta dalam hal pelayanan' masyarakat miskin. Salah satu cara untuk mengevaluasi adalah dengan meiakukan review utilisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum pemanfaatan perawatan kelas Ill oleh masyarakat miskin di RSUD dan RS. Krakatau medika. Review juga untuk mengetahui komponen kegiatan pelayanan serta biaya perawatan yang timbul sehubungan dcngan perawatan masyarakat miskin di kelas lil. Komponen tersebut adalah Iama hari rawat, pemeriksaan radiologi, iaboratorium, tindakan operasi, pemberian resep. Penelitian ini bersifat deskriptif , dan didukung oleh wawancara dengan pejabat terkait di dua rumah sakit dengan tujuan untuk memperjclas dalam pembahasan.Waktu penelitian adalah bulan Februari sampai April 2006, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dari hasil wawancara. Populasi dan sampel adalah semua pasien rawat inap kelas I Il di kedua rumah sakit. HasiI penelitian yang didapat adalah pemanfaatan pelayanan rawat inap kelas lil di dua rumah sakit masih rendah untuk masyarakat miskin , rata -rata kurang dari 30% dibandingkan dengan total rumah sakit. Biaya perawatan pasien .IPKMM 55% dari total biaya perawatan kelaa Ill, sedangkan pasien umum 44%. Alcan tetapi jumlah pasien JPKMM 40,7% sedangkan pasien umum 58,6% dari total pasien kelas lIl.Hal ini membuktikan bahwa pclayanan RSUD Cilegon tidak efisien. Hari rawat pasien JPKMM 6 hari per pasien sedangkan untuk pasien umum 3 hari per pasien. Di RS. Krakatau Medika untuk pasien umum 5 hari per pasien, sedangkan untuk pasien miskin 7 hari pcr pasien. Biaya obat non DPI-[O dua kali lebih besar dibandingkan dengan biaya obat DPHO. Terdapat perbedaan penyakit terhanyak di kedua rumah sakit, RSUD terbanyak adalah TBC Paru sedangkan di RS. Krakatau medika adalah Demam Tifeid. Disarankan kepada rumah sakit agar mampu mengevaluasi pelaksanaan program JPKMM ini sehingga lebih efektif dan efisien, untuk PT- Askes agar lebih fleksibel dalam dalam penghitungan biaya rawat inap dan pembenahan dalam sistem infbnnasi untuk mempercepat proses klaim.

---

JPKMM program which started on 2005 has not been evaluated yet, eventhough it has caused a lot of problems. At the same time, there are a lot of negative responds to private hospital involvement in services to the poor. One way to evaluate it is by reviewing it?s utilization.

This research is aimed to capture general picture of class Ill serivice utilization by the poor at RS. Krakatau Medika and RSUD. lt also reviews service activity and cost components of class Ill sen/iees for the poor. These components are hospital stay, radiology observation, laboratorium, surgeries and recipes.

This research is descriptive and supported by interviews with related officers on two hospitals for clarification. This research is conducted on February through April 2006, and data being used are secondary and primary data from interviews. Population and sampling are from all patients staying at class III ofboth hospitals.

The result of this research is that utilization of class III for the poor in both hospitals is still very low, less than 30% on average compare to all patient. Cost of the JPKMM patient service is 55% of total cost for Class lll, while for general patient is 44%. On the other hand total quantity of' .IPKMM patient is 40.7% and for general patient is 58% from all class Ill patient. These prove that RSUD Cilegon services is not efficent. Staying period for JPKMM patient is 6 day per patient and for general patient is 3 day per patient. ln RS Krakatau Medika it is 5 day per person, and for the poor it is 7 day per patient. Non-DPHO Medication cost twice as much as DPI-IO medication. There is also difference: in the most disease being treated in both hospitals. In RSUD it is Lung TBC while in RS Krakatau Media it is Typhoid fever.

It is advisable that hospitals have to be able to evaluate their JPKMM programs so that it could be more effective and efhcient. lt is also advisable for P'I` Askes to be more flexible in calculating the cost of medical stay and to improve their infomration system for claim system."

"Era globalisasi menuntut pelayanan yang bermutu dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kalimantan Barat telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan mutu pelayanan. Pihak Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat menyadari perlunya suatu perubahan dan perbaikan menyeluruh untuk menanggulangi kelemahan pelayanan yang diberikan oleh jajaran kesehatan, diantaranya adalah peningkatan kemampuan manajerial Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kemampuan organisasi dalam manajemen kesehatan, dilakukan suatu intervensi budaya mutu dengan kalakarya berupa pembimbingan Total Quality Management dengan pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setelah dilakukannya intervensi tersebut serta hal-hal yang berperan dalam perubahan perilaku manajerial tersebut.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan perilaku manajerial pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa persepsi seluruh anggota Seksi Pelayanan Kesehatan tentang pentingnya rencana kegiatan (POA) pada umumnya baik. Demikian pula sikap anggota Seksi Pelayanan Kesehatan terhadap pentingnya pembuatan SOP POA. Kerja sama tim pads Seksi Pelayanan Kesehatan tampak mendukung perubahan prilaku manajerial pada seksi tersebut. Anggota Seksi Pelayanan Kesehatan juga memiliki motivasi yang baik untuk memiliki POA.Pola kepemimpinan yang dikembangkan cukup kondusif dalam hal pengembangan hubungan kerja sama dan pengikutsertakan anggota seksi dalam proses pengambilan keputusan. Insentif finansial tidak disediakan oleh organisasi Dinas Kesehatan, tetapi adanya suasana kekeluargaan yang tinggi, perasaan aman dan tentram, dan rasa saling percaya antar anggota seksi telah mendorong terjadinya perubahan prilaku manajerial. Walaupun desain pekerjaan dan penempatan tenaga belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, adanya pendidikan dan pelatihan serta keterlibatan staf sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas seksi yang telah ditetapkan.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan staf, pendelegasian tugas yang lebih jelas, dan penyusunan rencana kegiatan yang kemudian dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan menilai kinerja staf.Kepustakaan 26 ( 1986 - 2000)

---

Analysis Of Managerial Behavior Change At The Health Service Section, Sintang Health Office In The Year Of 2000The globalization era requires quality services in all sectors, including health. Many activities have been implemented to increase the quality of health sevices in West Kalimantan Province. The Provincial Health Office of West Kalimantan realizes that comprehensive improvement is needed to cope the weakness of health services, includes improvement of managerial ability of the District Health office. Intervention of quality culture by "on the job training" of Total Quality Management Leadership Training with PDCA ( Plan, Do, Check, Act) cycle has been implemened to assist the District Health Service in Sintang District, West Kalimantan. The purpose of this study is to analyze the managerial behavior change at the Health Service Section of Sintang District Health office after the intervention and to analyze factors associated with the managerial behavior change.The results showed that there were positive changes in managerial behavior of the Health Service Section of Sintang District Health office. The results from in iv depth interview revealed that all members of Health Service Section showed good perceptions, attitudes and supports regarding the importance of Plan of Activity (POA), the preparation of SOP POA, and the team work. They had also good motivation to have the POA. Leadership pattern is conducted by paying attention to the team work and involvement of the section is member in the decision making process. There was no financial incentive given by the district Health office but with good, peacefiil, secure and mutual trustful atmosphere the managerial behavior change could be achieved. Although the job design and man power placement were not evenly distributed and often unsuitable with the staffs' educational background, training and education program, as well as the staff involvement supported the staffs in conducting their jobs.It is suggested that the Section Head need to monitor and evaluate the staffs' activities, properly and clearly delegate the jobs among the staffs and to prepare Plan of Action as a base for activity implementation and staffs' performance evaluation. References 26 (1986 - 2000)"

"ABSTRAKLatar Belakang:Dengan meningkatnya permintaan pelayanan kesehatan maka pengelolaan rumah sakitharus dilakukan dengan perencanaan yang baik. Rumah Sakit sebagai pelayanankesehatan perlu menyusun rencana strategis, yang didalamnya terdapat komponentujuan, kebijakan dan strategi. Setelah beroperasi 2,5 tahun, RSUD Sawah Besar telahberkembang dan menunjukkan progress yang berbeda, maka perlu dilakukan evaluasirencana strategis renstra rumah sakit yang telah berjalan dari April 2015. Penelitianini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan rencana strategis rumah sakit setelahberjalan 2,5tahun dibandingkan target-target rencana srategis. Metode PenelitianKuantitatif dengan observasi di lapangan dan menggunakan data sekunder danPenelitian Kualitatif dengan tahapan Input, Proses, Output IPO dilihat variabel dalamtahapan tersebut. Hasil Penelitian: Terdapat Pencapaian Renstra yang harusditingkatkan, yaitu: Input: SDM belum sesuai kapasitas pelayanan dan kompetensinya,kepuasan pegawai, pencatatan insiden keselamatan pasien, peralatan rawat Inap, IGDdan rawat jalan. Proses: peran SPI dalam pengawasan dan penilaian, Pendidikan danpelatihan diklat pegawai. Output : kunjungan pasien rawat inap, kesalahan prosedur /tindakan / kelalaian petugas.Kesimpulan: Dengan evaluasi ini terlihat variable-variabel yang belum mencapaitarget, sehingga RSUD masih memiliki waktu untuk perbaikan agar pencapaian di akhirtahun renstra terlaksana dengan baik. Dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahanmasukan penyusunan renstra berikutnya periode 2019-2023.

---

ABSTRACTBackground Increased demand for health services and disruption of hospital services should beimplemented with good planning. Hospitals as health services need to develop aStrategic Plan, in which there are components of objectives, policies and strategies.After 2.5 years operation, it can be seen that RSUD Sawah Besar has developed andshowed different progress. Therefore, evaluation of the strategic plan of RSUD SawahBesar, that has been running since April 2015, should be conducted.The objective of this research is to evaluate the implementation of the strategic plan ofRSUD Sawah Besar after 2.5 years operation compared to the strategic plan targets.Research Methods used is quantitative Research by observing field data and usingsecondary data. The research was analyzed by following each stage in Input, Process,Output IPO and finding factors existed in the stages.Result of Research The evaluation of the Strategic Plan that must be improved. Input the availability of human resource is still not in accordance with the capacity ofservices. The available human resources are still not based on their competence,satisfaction, recording of incidents of patients, Inpatient equipment, IGD andoutpatient. Process the role of SPI to conduct supervision, education and training foremployees. Output inpatient visits, procedural or action error, negligence.Conclusion There are still factors that have not reached the target, so RSUD SawahBesar still has time to make improvements. And the results of this evaluation can also bea basis for material preparation of the Strategic Plan the next period 2019 2023."