Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemenjak tahun 2002 pasar obligasi khususnya obligasi pcmerintah menjadi lebih likuid. Hal ini sangat penting Dengan makin Iikuidnya obligasi pemerintah maka semakin mudah untuk mencari tenor yang sama dengan obligasi swasta dalam hal ini menentukaan yield curve. Obligasi pemerintah sendiri dijadikan base rate penentuan premi risiko obligasi.Premi risiko obligasi merupakan selisih antara corporate bond dengan government bond Apa yang dilakukan daiam penelitian ini adalah berusaha mencari variable-variabel yang mempengaruh tingkat premi risiko obligasi. Varibel yang nanti di asumsikan akan mempengaruhi tingkat premi obligasi adala|1, rating, tenor dari obligasi, der, roe, beta serta total issuance. Variable-variabel tersebut di regresikan secara bersama-sama untuk di analisa tingkat signifikansinya dan nilai koefisien dari masing-masing variabel tersebut untuk melihat seberapa besar pengaruhnya tcrhadap premi risiko obligasi. Hasil regrcsi memperlihatkan bahwa rating, /enor dari obligasi, DER, ROE, BETA tidak signitikan pengaruhnya kecuali total issuance.

---

ABSTRACT

Since 2002 the bond market in Indonesia especially govemment bond become more liquid. As more liquid it, its easier to find same tenor with corporate bond. In order to determining the yield curve. As a risk free asset, govemment bond is a base rate for determining risk premium of corporate bond, risk premium corporate bond which is a spread between corporate bond yield and government bond yield.

This research is attempting to End determinant variables of the premium bond coupon in Indonesia. Based on that, some variables are colleceted that assumed will iniluance the premium bond coupon. These variables are maturity ofthe bond, rating, total issuanse of the bond, ROE, DER, BETA. The cross section data of the variables are collected from 45 companies that listed in the BES. The data prossed by OLS multiple regression then analysed the significant of these variables. The result showed that maturity of the bond, rating, ofthe bond, ROE, DER, BETA are not significantly influencing the corporate bond risk premium but total issuance."

"Investor decision in buying or selling stocks very influenced by information accepted. Change of obligation rating announcement represent one of new information publicized to public...."

"ABSTRAKPenerbitan Obligasi oleh Penguasa Daerah (selanjutnya disebut ?obligasidaerah?) merupakan penerbitan obligasi sebagaimana layaknya dilakukan olehperusahaan swasta namun penerbitnya adalah Pemerintah Daerah sehinggapenerbitan obligasinya tersebut mengikuti kekhususan dari sebuah administrasinegara dan daerah. Penerbitan obligasi daerah sebagaimana telah menjadikebiasaan di negara-negara maju telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.Obligasi daerah dapat diterbitkan dengan dua cara, yaitu dengan melaluipenawaran umum kepada masyarakat atau melakukan penawaran terbatas kepadainstitusi-institusi terbatas pula. Penerbitan obligasi daerah tersebut apabiladitawarkan kepada masyarakat akan mengacu dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dalam Pasar Modal di Indonesia maupun Internasional bilaobligasi daerah tersebut akan dicatatkan di bursa efek di Indonesia maupun dibursa efek di negara lain. Tujuan penerbitan obligasi daerah tersebut harus selaras dengan haluannegara yaitu menciptakan pembangunan daerah yang merupakan bagian integraldan pembangunan nasional, yang mempuriyai tujuan untuk meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan rakyat secara nasional dan terpadu baik antar sektormaupun antara pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan olehdaerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dankemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Obligasi daerah sampai saat ini belum pernah diterbitkan di Indonesiasehingga perlu analisis mendalam mengenai penerbitan obligasi daerah tersebut.Analisis tersebut akan mencakup tata caralproses penerbitan obligasi daerah,permasalahan hukum sehubungan dengan kondisi peraturan perundang-undanganyang berlaku di Indonesia serta permasalahan pengawasan terhadap penggunaandana obligasi daerah tersebut mengingat bahwa popularitas birokrat pemerintah diIndonesia sangat buruk sehingga peringkat resiko Indonesia sangat tinggi danmenjadi pertanyaan serius bagi investor serta juga menjadi sebuah permasalahanyang cukup rumit."

"ABSTRAKPerkembangan instrumen investasi obligasi di Indonesia akhir-akhir ini, semakinmarak yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkanobligasinya di pasar modal serta meningkatnya nilai obligasi yang diperdagangkan.Sehingga tidak mengherankan saat ini obligasi dijadikan alternatif pendanaan olehperusahaan dan disisi lain juga dijadikan alternatif investasi oleh investor.Fenomena perkembangan obligasi di indonesia pada pertengahan tahun 1990-antergolong menarik, dimana sebagian besar obligasi yang ditawarkan ke para investoradaiah obligasi bunga mengambang yang berubah-ubah mengikuti perubahan tingkatbunga deposito berjangka. Path akhir tahun 1999, hampir 60% dan total 90 obligasi ydiperdaganglcan aclalah obligasi bunga mengambang (floating rate bond).dengan fenomena yang terjadi pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, lhailancidan Australia.PT. Jamsostek (Persero), salah satu investor institusi terkemuka di Indonesiadihadapkan pada permasalahan di bidang investasi. Disatu sisi sebagai dampak dariperkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, perusahaan mengalami peningkatandana yang dihimpun sehingga akan berdainpak terhadap peningkatan dana investasi yangdikelolanya. Peningkatan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang balk danprofesional sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Namun disisiLain perusahaan ini juga dibatasi oleh sejumlah peraturan Pemerintah seperti PP 28/1996yang membatasi ruang gerak investasi perusahaan.Dampak dan penerapan kebijakan tersebut perusahaan diharus mengalokasikandananya keberbagai macam instrumen investasi dan adanya pembatasan dana yangtentanam di satu jenis intrumen investasi. Dalam upaya melakukan diversifikasi investasi,salab saW alternatif investasi yang cukup menarik adalah obligasi bunga mengambangyang menawarkan return yang relatif menarik, yaitu membenikan prerni tetap antara1,00% s/d 2,00%.Setelah dilakukan evaluasi yang cukup mendalam terbadap hasil investasi obligasiini, dimana penulis xnengambil studi kasus obligasi Pcrum Pegadaian III sertabandingkannya dengan instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang samayaitu deposito berjangka, ditemukan baliwa basil yang diterima dafi obligasi ini tidaklebib besar dan deposìto berjangka. Hal ini menuniukkan bahwa ada potensial loss yangcukup material yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan pada instrument ini.Potensial loss tersebut terjadi karena sistem pembayaran bunga obligasi,benchmark tingkat bunga yang digunakan serta besarnya premi tetap yang dibenikan. Halini juga diperburuk lagi dengan kelemahafl dañ obligasi tersebut seperti tidak optinialnyakcberadaan pasar sekunder obligasi di Indonesia serta resiko lain yang terkait dengaflinstrumen ini.Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akanmenghanibat perkembangan obligasi dimasa mendatang, dimana obligasi bungamengambang akan menjadi instrumefl yang tidak menarik bagi investor. Untuk itupenulis mengajukan alternatif pemecahan masalah antara lain menambah premi tetapyang ditawarkan hingga level 2,271 %, mengubah sistem benchmark tingkat bunga,memperpendek jangka waktu pembayaran bunga dan memperhitungkan risk premiumuntuk obligasi yang memiliki resiko relatif tinggi.Khusus untuk para investor institusi dibarapkan untuk lebih untuk melihatevaluasi yang mendalam terhadap aspek risk and return dan istrumen ini sertamenghindari pembelian obligasi di pasar perdana untuk menekan opportunity loss yangmungkin timbul dan investasi pada instrumen ini."

"Tesis ini membahas kewajiban direksi yang baru diangkat untuk melakukan pemberitahuan atas pengangkatan dirinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI terlepas dari kewajiban pemberitahuan oleh direksi lama mengenai perubahan anggota direksi. Penelitian ini penting karena dalam praktek kewajiban tersebut sering tidak dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari perusahaan untuk pengurusan administrasi badan hukum, dalam hal ini Pemberitahuan Perubahan Anggota Direksi. Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu studi pustaka dan studi empiris.Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya dalam kaitannya dengan kewenangan melakukan pengurusan perseroan. Kedua, tanggung jawab hukum direksi baru atas seluruh perbuatan hukum sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas berlaku, dalam kaitannya dengan hubungan perseroan dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Dan terakhir, penyebab tidak efektifnya ketentuan Pasal 94 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menemukan solusinya, sehingga penulisan ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan teoritis tetapi juga bermanfaat dalam bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pengadminsitrasian badan hukum.

---

This thesis discusses the obligation of new directors appointed to conduct the notification on the appointment of himself to the Minister of Justice and Human Rights obligations regardless of notification by the old directors of the board members change. This study is important because in practice this obligation is often not done by the notary as authorized by the company for the administrative management of legal entities, in this case the Board of Directors Members Change Notification. In this study used 2 (two) methods of research library and study the empirical study.The research methods used to answer the problems as follows: first, the legal consequences arising from the implementation of obligations not notice to the Minister on the appointment of himself in relation to the management company the authority to do. Second, the legal responsibility of the new directors of all legal actions since the Law of Limited Liability Company applies, in relation to corporate relationships with third parties concerned. And last, the cause of the ineffectiveness of the provisions of Article 94 paragraph (9) Law of Limited Liability Company and find a solution, so the writing is not only useful in the development of the theoretical level but also useful in the Government in implementing the administrative tasks of legal entity."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara memiliki kewajiban yang diatur secara khusus dalam undang-undang tentang jabatan notaris. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, notaris harus bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya. Pembuatan akta yang dikeluarkan oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dibuat berdasarkan keinginan para pihak dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya akan membuat suatu akta kehilangan otentisitasnya. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris San Smith, SH dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099 K/PID/2010 tanggal 29 Juni 2010 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Notaris San Smith, SH telah menerbitkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dengan sengaja memasukkan data yang berbeda dengan data yang diberikan oleh salah satu pihak penghadap. Maka mengakibatkan Akta yang dibuat tersebut menjadi batal demi hukum karena Notaris sudah melanggar kewajibannya dan tanggung jawab yang diberikan kepada Notaris San Smith, SH dalam hal ini berupa sanksi pidana. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, menitikberatkan penelitian pada data sekunder atas data hukum yaitu norma hukum tertulis.

---

The notary as a public officer appointed by the State have a duty which is set specifically in the law on Notary Office. A notary must act honestly, thoroughly and impartially. Honesty is crucial because if a notarial act by dishonesty will be lots of events to the detriment of the community. In providing services, the notary has to be responsible to themselves and to society. Responsible to yourself means that the notary public work due to moral integrity, intellectual and professional as a part of his life. In providing service, a notary public always maintain the lofty ideals of the profession in accordance with the obligations of his conscience. The making of deed issued by a notary public has the perfect proof strength based on the wishes of the parties and is made in accordance with the legislation in force. Manufacture of notary deed which is not in accordance with the laws and other regulations will create a loss of authenticity certificate. As with any violations committed by notaries San Smith, SH the Supreme Court's ruling of the Republic of Indonesia Number 1099 K/PID/2010 29 June 2010 in the ruling explained that the notary public San Smith, SH has published a Deed Binding Yourself to do the Selling with accidentally entering different data with the data provided by one of the parties. It resulted in a Deed made to be annulled by law because the notary has already breached its obligations and responsibilities provided to Notary San Smith, SH in this form of criminal sanction. This research was compiled by using the juridical normative methods, focussing research on secondary data on legal data i.e. written legal norms."

"Penerapan PSAK 24 (revisi 2004) khususnya untuk program imbalan pasti sangat kompleks karenanya diperlukan jasa aktuaris yang membantu. Salah satunya untuk menaksir asumsi aktuaria untuk menguknr kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungldnan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban juga diukur dengan tingkat diskonto karena mungkin baru terselesaikan beberapa lahun selelah pekexja rnemberikan jasa. Asumsi aktuaria mempengaruhl perbitungan nilai kini kewajiban imbelan kezja. Asumsi yang dipa.la!i tidak boleh bias dan mutually compatible, karenanya harus dilskukan secara hati-hati namun tidak terlalu konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan orientasi penelitian, yaitu mengenai fak:rorfaktor yang mempengaruhl penetapan asumsi aktuaria dalam imbalan keija karyawan dan pengaruh asumsi aktuaria dalam imbalan kmja karyawan terhadap kinelja pasar modal dengan variabel earnings response coefficient (ERC) untuk pernsahasn-perusalnum yang terealat di Bursa Efek Indonesia (BEl) pade lahun 2006. Populasi dalam panelitian ini adalllh se!uruh perusahtl311 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006, dengan total sarnpel akhir sebanyak 274 pen1sahaan. Asumsi aktuaria yang diteliti adalllh tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Adapun ERC menggunaksn ukuran Cummulative Abnormal Return (CAR). Sehingga, penelitian ini dibagi menjadi tiga model empiris yang dilakukan dengan pengujian regresi berganda untuk masing-masing model. Hasil penelitian mempelihatkan sebaran yang cukup tinggi dalarn penetapan asumsi aktuaria. Tingkat diskonto merniliki range antara 6% sampai 13% sedangkan tingkat kenaikan gaji lebih bervariasi yaitu antara 2% sarnpai 15%. Hasil penelitian untuk model I menunjukkan bahwa varillhel yang diuji (leverage, profitability, kewajiban imbalan kerja, proporsi kornisaris independen, dan auditor) tidak ada yang berpengaruh terhadap penetapan aswnsi tingkat diskonto. Sedangkan basil penelitian untuk model 2 menunjukkan bahwa profitabi/iry mempunyai pengaruh positif terhadap penetapan asumsi tingkat kenaikan gaji. Sedangkan untuk model 3, basil penelitian mennnjukkan bahwa pengaruh asumsi aktuaria (tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji) dalarn imbelan kelja karyawan tidak cukup kuat mendorong investor untuk memperlakukan

---

Application of SF AS 24 (revised 2004), expeeially for defined benefit plan consider very complex, thus needed independent expert like actuaries to help. One of the actuary role is to estimate the actuarial assumptions for calculating employee benefit obligation and expenses. The actuarial assumptions have impact to present value of defined benefit obligations. The assumptions must not be bias anf should mutually compatible, therefore should meastue "'isely but not too conservatives. This research has two research study orientations. First, analysis on the determinants of employee benefits actuarial assumptions) and the effects of actuarial assumptions on Earnings Response Coefficient (ERC) fur companies listed in Indonesia Stock Exchange (JDX) on 2006. Population in this research is ali the companies listed in Indonesian stock Exchange on 2006, with tollll final sample 274 companies. Actuarial assumptions in ths research measured by discount rate and future salary increase. While the ERC measured by Cummulative Abnormal Return (CAR). Therefore, this research used multiple regression with three empirical models for the two research study orientations. 'This research shows a big spread for actuarial assumptions determined by Companies in BEl. Discount rate ranging from 6% until 13% while future salary increase ranging from 2% until 15%. The results for the first model showed that no variable that has significant effect tr> discount rate. For the second model, the result showed that profitability has positive effect to future salary increase asswnption. Furthermore, the third model showed thst actuarial asswnptlons not have a significant power to push the investor to"

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."