Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Angka kematian anak usia balita di Timor-Leste tergolong tinggi. Untuk menurunkan angka kematian anak usia balita diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif tentang determinannya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mempelajari kejadian kematian bayi dan anak balita pada rumah tangga berdasarkan faktor-faktor sosial, ekonomi, demograti, lingkungan dan kontrol kesehatan.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi silang dan analisis regresi logistik biner untuk mempelajari pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi, demografi, lingkungan dan kontrol kesehatan terhadap kejadian kematian anak usia balita menggunakan data hasil SDKTL 2003.Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa probabilitas kematian bayi dipengaruhi oleh umur melahirkan pertama, jumlah anak lahir hidup, pendidikan ibu, pemeriksaan kehamilan, penolong kelahiran, tempat melahirkan, pemedksaan anak pasca melahirkan, status kepemilikan jamban dan daerah tempat tinggal.Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa probabilitas kematian anak usia balita dipengaruhi oleh jumlah anak lahir hidup, pemeriksaan kehamilan, penolong kelahiran, tempat melahirkan, pemeriksaan anak pasca melahirkan, status kepemilikan jamban, luas lantai dan daerah tempat tinggal.

---

The mortality rate of children aged under five in Timor-Leste is high. To reduce mortality of children aged under five needs a comprehensive understanding of its determinant. This research aims to study the incidence of infant and under five death experienced by households based on social, economic, demographic, and environmental factors and health controls.The analytical method used in this study are the table contingency and binary logistic regression analysis to study the effect of socioeconomic, demographic, and environmental factors and health controls on the incidence of death of children aged under five using data from the 2003 Timor-Leste, demographic and health survey.Results of logistic regression analysis show that the probability of infant mortality is influenced by the age of first birth, number of children bom alive, maternal education, antenatal care, birth attendant, place of birth, post~natal examination of children, latrine ownership status and area of residence.Results of binary logistic regression analysis show that the probability of death of children aged under five is influenced by the number of children born alive, antenatal care, birth attendant, place of birth, post-natal examination of children, status of ownership of latrine, floor area and area of residence."

"Fertilitas di Timor-Leste luar biasa tinggL Banyak usaha yang diperlukan untuk memahami dan mengontrol beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku fertilitas di Negara ini. Studi ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh pada fertilitas di Timor-Leste, khususnya peranan pendidikan dan kematian anak sebagai faktor utama yang memberikan peiuang untuk mempunyai anak labir hidup lebih dari tiga anak Data yang digunakan dalam studi ini berasal dati basil Sensus Penduduk dan Perumahan Timor-Leste tahun 2004. Dummy pada variable terikat adalah jumJah anak lahir hldup. Variabel bebas diantaranya adalah: umur ibu, status perkawinan, pengalaman anak lahir rnati, pengalaman anak mati, tingk:at pendidikan, status ibu bekerja. tipe perumahan dan bahasa ibu. Analisis bivariat menggunakan table contingency dan ana1isis multivariate menggunakan regressi logistic binary.Studi ini telah memperlihatkan basil; persentase perempuan untuk mendapatka.n a:nak 1ahir hidup lebih dari tiga, lebih tinggi: pada perempuan yang mempunyai karakteristik: usia tua. sudah menikah, punya pengalaman anak lahir mati, Plll1Y? pengalaman kematirul anak, be!pendidikan rendah, tidak bekelja, tinggal di rumah yang tidak Iayak, dan berbahasa ibu Mambai, Bunak. Kemak. Secant statistik semua faktor berpengaruh signifikan terbadap peluang untuk mendapatkan anak 1abir hidup lebih dari tiga anak. Pengalaman kematian anak adala.h fak:tor yang paling kunt berpengaruh terhadap kernungkinan untuk mendapat.kan anak Jahir hidup lebih darl tiga anak, kemudian diikuti dengan faktor pendidikan dan sosial economi lainnya. Ini menegaskan bahwa pendidikan dan kematian anak berperanan penting dalam mengontrol tingkat fertilitas

---

Fertility is exceptionally high in Timor-Leste. Many efforts are needed to understand the factors affecting fertility behavior in this countzy. The aim of this study is to investigate the factors influencing fertility in Timor-Leste. particularly the role of education and child death in determining the chance of having more than three live births. Data used for the study came from the results of the 2004 Timor-Leste and Housing Census. The dummy dependent variable is the number of live births. The independent variables are age of women, marital status. still-birth. child death experience, education. employment status. type of h-ousing and mother tongue. Bivariate analysis used contingency table and multivariate analysis using binary logistic regression, were employed in the study.

The study results show the percentage of wuman having more than three live births is higher among women who were older, were married, had stili-birth experience, had child death experience. had !ow education, and were unemployed, lived in improper twusing and spoke Mambai, Bunak, Kemak All factors analyzed statistically have significant effect on probability of having more than three live births. A.Ioong these factors. child death experience has the strongest influence and then followed by role of education and other socio economic in controlling fertility level."

"Reformasi sektor keamanan menjadi fokus penting bagi pembangunan jangka panjang Timor-Leste. Tulisan ini mengeksplorasi tantangan kegagalan PBB dalam menginisiasi SSR di Timor-Leste periode 2000-2006. UNTAET dengan mandat yang luas menginisiasi proses SSR di Timor-Leste pada awal mandatnya. Pembentukan sektor keamanan menjadi bagian penting yang harus dikerjakan, termasuk pembentukan institusi pertahanan dan keamanan. Misi berikutnya UNMISET juga dibekali dengan mandat eksekutif terhadap PNTL. Sayangnya dengan mandat yang luas, PBB gagal dalam menciptakan sektor keamanan yang dapat menjamin keamanan setiap individu di negara baru tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan disajikan dalam enam bagian penting guna , antara lain, efektivitas kinerja dan kekuatan institusi keamanan, manajemen dan pengawasan, hubungan dengan masyarakat, keberlanjutan penyelenggaraan sektor keamanan, dan yang terakhir Disarmament, Demobilisation dan Reintegration (DDR). Dari analisis tersebut, terungkap bahwa upaya reformasi sektor keamanan tidak hanya memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga perlunya penanganan terhadap isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Rekomendasi diberikan untuk pemerintah Timor-Leste, termasuk perlunya fokus pada pembangunan institusi yang akuntabel dan transparan, serta penggalangan dukungan internasional untuk mendukung upaya reformasi. Dalam konteks ini, kerja sama yang erat antara Timor-Leste dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi kunci untuk mencapai tujuan keamanan yang berkelanjutan dan stabil di masa depan.

---

SSR is an important focus for Timor-Leste's long-term development. This paper explores the challenges of the UN's failure to initiate SSR in Timor-Leste from 2000-2006. UNTAET with a broad mandate initiated the SSR process in Timor-Leste at the beginning of its mandate. The establishment of the security sector became an important part to be done, including the establishment of defense and security institutions. The subsequent mission UNMISET was also equipped with an executive mandate towards PNTL. Unfortunately, with such a broad mandate, the UN failed to create a security sector that could guarantee the security of every individual in the new country. Therefore, this research will be presented in six key sections in order to examine, among others, the effectiveness of the performance and strength of security institutions, management and oversight, community relations, the sustainability of security sector operations, and finally Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR). The analysis revealed that security sector reform efforts require not only a technical approach, but also need to address complex political and social issues. Recommendations were made for the government of Timor-Leste, including the need to focus on building accountable and transparent institutions, and mobilizing international support for reform efforts. In this context, close cooperation between Timor-Leste and the United Nations is key to achieving the goal of sustainable and stable security in the future. "

"Indonesia, Filipina, dan Timor-Leste merupakan negara yang memiliki kemajuan penanganan kehamilan remaja yang masih jauh dari target ASFR 2030. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui model prediksi kehamilan remaja usia 15-19 di ketiga negara tersebut dengan desain cross-sectional. Remaja 15-19 tahun yang menjadi responden DHS dipilih menjadi sampel. Di Indonesia faktor yang berpengaruh, yaitu usia pertama menikah (AOR:0.6), status pernikahan (AOR:0.002), dan penggunaan kontrasepsi (AOR:14.9). Faktor kehamilan remaja di Filipina, yaitu status pernikahan (AOR: 0.008) dan penggunaan kontrasepsi (AOR: 6.4). Sementara, faktor kehamilan remaja di Timor-Leste, yaitu tingkat pendidikan (AOR: 2.9), usia pertama menikah (AOR: 0.033), dan usia responden (AOR: 0.167). Determinan kehamilan remaja di ketiga negara studi didominasi pengaruhnya oleh faktor individu dan sosial ekonomi. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memasifkan edukasi kesehatan reproduksi agar remaja terhindar dari kehamilan. Kata kunci: Kehamilan Remaja, Kesehatan Reproduksi, Pernikahan Dini, Edukasi, Kontrasepsi.

---

Indonesia, the Philippines and Timor-Leste are countries that have progress in handling teenage pregnancy which is still far from the ASFR 2030 target. This research was conducted to determine the prediction model for teenage pregnancy aged 15-19 in these three countries with a design cross-sectional. Adolescents 15-19 years old who were DHS respondents were selected as samples. In Indonesia, the influencing factors are age at first marriage (AOR: 0.6), marital status (AOR: 0.002), and use of contraception (AOR: 14.9). Factors of teenage pregnancy in the Philippines, namely marital status (AOR: 0.008) and use of contraception (AOR: 6.4). Meanwhile, the factors for teenage pregnancy in Timor-Leste are education level (AOR: 2.9), age at first marriage (AOR: 0.033), and respondent age (AOR: 0.167). The determinants of teenage pregnancy in the three study countries are dominated by individual and socio-economic factors. Cross-sector collaboration is needed to intensify reproductive health education so that teenagers avoid pregnancy. Keywords: Adolescent Pregnancy, Reproductive Health, Early Marriage, Education, Contraceptive."

"Timor-Leste, bekas "Provincia Ultramarina Portuguesa" (selama kurang-lebih 4 abad) dan kemudian berstatus sebagai Provinsi Indonesia termuda (selama 24 tahun), telah merdeka dan berdaulat sebagai negara millennium Republica Democratica de Timor-Leste tanggal 20 Mei 2002.UNTAET (1999 - 2002) dan "Governt Centrtal", alias "1o.Governo Constitucional" (2002-2006) memegang kendali pemerintahan di negara itu. Namun hingga tahun 2006 ini, alias tahun terakhir masa bhakti Kabinet Konstitusional I (Pertama), rencana penetapan Sistem Pemerintahan Daerah sebagai "the basic elements of a National Government System" yang diamanatkan dalam Constituirao, Plano Nacional de Desenvolvimento (Rencana Pembangunan Nasional) dan Program Krida Kabinet Konstitusional I, belum terlaksana, meskipun berkali-kali didesak Presiden Xanana Gusmao. Akibatnya, penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berjalan secara "over-centralized", dengan segala dampaknya, tanpa adanya pertimbangan "continuum" azas sentralisasi (centripetal) dan desentralisasi (centrifugal), sebagaimana Iazimnya dilaksanakan dalam praktek pemerintahan di setiap negara .Metode penelitian utama yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan "facts finding" pada fenomena sosial politik dan administratif. Variabel mandiri yang diteliti adalah Sistem Pemerintahan Daerah di Timor-Leste pasca Kemerdekaan, dengan indikator-indikatornya: komponen dan kegiatan model yang ada (the Existing Model) , dan model yang diharapkan (the Expected Model) . Sesuai landasan teori mengenai konsep model Sistem Pemerintahan Daerah ideal sebagai kerangka berpikir, menganalisis kesenjangan (gap) antara model yang ada dan yang diharapkan .Hasil temuan adalah bahwa Distrito (dulu : Concelho Municipal dan Kabupaten Daerah Tingkat 11) sebagai pusat ?Governo Local? (the Existing Model) tidak lebih dari sebuah "general governmental area" untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat, karena tidak memenuhi tools: urusan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan,pengawasan ataupun pelayanan publik. Sedangkan "the expected model (Municipio) telah dikaji sejak tahun 2002 hingga saat ini oleh GTTIM untuk mencari bentuk model ideal sesuai situasi dan kondisi di Timor-Leste. Rancangan Kebijakan "Reforma e Restructurizagao do Governo Local" diajukan kepada Pemerintah untuk memulai proses legislarao tahun 2006 ini.Analisis terhadap "The Expected Model" adalah Pemerintahan Municipio ?a single tier, and fused hierarchy model", dengan dimensi areal mencakup fusi 2 atau lebih wilayah sub-distrito, dengan elemen Pemerintah Municipal : Assembleia Municipal (Representasi dan Legislatif ) dan Administrador Municipal (Eksekutif) .Instansi-lnstansi Vertikal berperan Banda sebagai dinas-dinas operasional municipal dalam pelayanan publik (dual supervision), dan penyerahan kewenagan sesuai doktrin "ultra vires" dan pembiayaan pelaksanaan otonomi lebih bersandar pada subsidi Pusat, dengan kemungkinan pengembangan kemampuan financial municipios.Dari hasil analisis, ditemukan hal-hal yang diajukan sebagai kesimpulan dan saran agar model ini dapat diterapkan nanti dengan baik, antara lain : dimensi areal sebaiknya wilayah distrito actual dipilih sebagai wilayah bakal municipio; jumlah municipios yang akan dibentuk sebaiknya 13 (GTTIM mengusulkan 30-31), dengan kemungkinan "proliferaraon bila memenuhi syarat; pemilihan dan bukan penunjukan Administrador Municipal yang tak lebih dari seorang pegawai negeri Assembleia semata; keanggotaan Assembleia yang hanya merupakan representasi dewan desa yang bekerja secara part-timer ; pemilihan Kepala Desa mengulangi kekeliruan di masa lampau; peran Administrador sebagai Wakil Pemerintah (Integrated Prefectoral System), jangka waktu pembentukan municipios bertahap hingga tahun 2015 dipandang terlalu lama; dan "capacity building" perlu dipacu untuk mendukung program Reformasi."

"Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasiTimor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalampembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at thevery least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process.However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive."

"ABSTRAKBahasa Tetun merupakan salah satu bahasa di Timor Leste dengan jumlah penutur termasuk kategori sedang. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan peran semantis verba bahasa Tetun (BT), yakni peran semantis verba keadaan dalam BT, peran semantis verba tindakan dalam BT, dan peran semantis verba proses dalam BT. Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran semantis verba keadaan dalam BT memiliki kecenderungan menonjolkan keadaan fisik dan keadaan pikiran. Peran semantis verba tindakan dalam BT merupakan representasi makna alamiah perbuatan, terjadi, dan perpindahan/pergerakan. Peran semantis verba proses dalam BA memiliki keteraturan pergerakan maupun keteraturan peristiwa. Peran semantis verba keadaan, verba tindakan, dan verba proses memperlihatkan implikasi yang menarik, yaitu adanya korelasi antara valensi verba keadaan, tindakan, dan proses yang inheren terutama pada eksponen pertama."

"Pendudukan Indonesia di Timor Leste merupakan periode yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi gender dalam political genocide di Timor Leste selama masa pendudukan Indonesia. Tulisan ini menggunakan teori feminis radikal untuk mengungkap bagaimana Indonesia menggunakan kekerasan berbasis gender sebagai instrumen untuk menghancurkan struktur sosial dan komunitas, menanamkan rasa takut, dan memperkuat dominasi patriarkal. Analisis ini menekankan pentingnya perspektif feminis radikal dalam memahami dampak penuh dari kekerasan politik dan perlunya upaya rekonsiliasi serta keadilan bagi penyintas di Timor Leste.

---

The Indonesian occupation of East Timor was a period marked by violence and human rights violations, particularly against women. This paper aims to explore the gender dimension in the political genocide in East Timor during Indonesia's occupation. The study employs radical feminist theory to reveal how Indonesia used gender-based violence as an instrument to destroy social structures and communities, instill fear, and reinforce patriarchal dominance. This analysis highlights the importance of the radical feminist perspective in fully understanding the impact of political violence and the need for reconciliation and justice for survivors in East Timor."

"Jurnal ini membahas mengenai dinamika gerakan nasionalisme Timor Leste pada kurun waktu 1974-1985. Dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian Ilmu Sejarah yaitu heuristik, kritik, interprestasi, dan historiografi. Penelitian ini adalah penelitian sejarah politik yang menitikberatkan pada gerakan nasionalisme di Timor Leste dan dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia pada gerakan tersebut. Perbedaan penelitian ini dari dengan penelitian lain yang membahas situasi di Timor Leste ketika berada dalam kekuasaan Indonesia ialah ruang ringkup permasalahan. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitan ini difokuskan pada kebijakan pemerintah Indonesia terhadap gerakan nasionalisme Timor Leste. Hasil dari penelitian ini juga menjadi pembeda dibanding dengan penelitian karya Taylor (1998), dimana kebijakan pemerintah Indonesia mempengaruhi pada hilangnya kekuataan dan dukungan masyarakat terhadap gerakan nasionalisme Timor Leste. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah unsur gerakan nasionalisme di Timor Leste seperti Gereja Katolik dan FRETILIN.Selain itu, dalam penelitian ini terdapat hasil temuan yang tidak menjadi perhatian khusus dari penelitian sebelumnya karya Singh (1998). Temuan itu ialah pelaksanaan PEMILU 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai penanda terciptanya hegemoni negara Indonesia di wilayah Timor Leste. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia berdampak negatif pada dinamika gerakan nasionalisme Timor Leste.

---

This journal discusses the dynamics of the East Timor nationalism movement in the period 1974-1985. In making this thesis using the historical research methods of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. This research is a historical political research that focuses on the nationalism movement in Timor Leste and the impact of Indonesian government policies on the movement. The difference between this research and other studies that discusses the situation in Timor Leste when it is under Indonesian rule is a problematic space. The scope of the problem in this research is focused on the Indonesian government's policy towards the Timorese nationalism movement. The results of this study are also different compared to research by Taylor (1998), in which Indonesian government policy affects the loss of power and community support for the Timorese nationalism movement. This study also revealed that there were a number of elements of the nationalism movement in Timor Leste such as the Catholic Church and FRETILIN. In addition, in this study there were findings that were not of particular concern from Singh (1998) previous research. The finding was the implementation of the 1982 ELECTION carried out by the Indonesian government as a marker of the creation of the hegemony of the Indonesian state in the territory of Timor Leste. From this research it can be seen that the policies of the Indonesian government have a negative impact on the dynamics of the Timorese nationalism movemen"