Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas potensi notaris sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasarkan Kewenangan Lain Notaris yang disebutkan pada UU Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu peluang implementasi sertifikasi elektronik oleh notaris terhadap fungsi jabatannya, bentuk sertifikasi yang diberikan Notaris terhadap suatu transaksi elektronik dan bagaimana implikasi hukum yang mungkin terjadi atas transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif serta dilakukan perbandingan dengan negara lain yang telah mengimplementasikan metode sertifikasi transaksi elektronik oleh notaris, yaitu Singapura dan Louisiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat melakukan sertifikasi elektronik terhadap suatu dokumen elektronik dengan lembaga atau layanan sertifikasi identitas elektronik yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan sistem transaksi elektronik. Sedangkan saran yang diberikan adalah potensi implementasi sertifikasi tersebut dapat dilakukan dengan model electronic notarization seperti halnya di Singapura ataupun secara umum di Amerika Serikat.

---

This study examines the potential of a notary as a public official to carry out certification of electronic transactions based on the Other Competencies of a Notary as stated in the Notary Act. In this study, there are several formulations of the problem, specifically the opportunity to implement electronic certification by a notary for the function of its position, the form of certification given by a notary to an electronic transaction and what may be the legal implications that can occur as electronic transactions certified by a notary. This research was conducted using a normative juridical method and comparisons were made with other jurisdictions that have implemented the electronic transaction certification method by a notary, namely Singapore and Louisiana. The results show that based on the Law on Notary Positions, a notary can perform electronic certification of an electronic document with an electronic identity certification agency or service that is held based on the provisions of the electronic transaction system. Meanwhile, the suggestion given is that the potential implementation of the certification can be carried out using an electronic notarization model, as is the case in Singapore or in general in the United States."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran dan fungsi Notaris sebagai pengemban amanat kepercayaan dalam suatu transaksi elektronik. Apakah dapat diterapkan di Indonesia? dimana fungsi Notaris disini sebagai pihak pengemban amanat kepercayaan yang nanti peran dan fungsinya seperti pihak ketiga terpercaya atau agen pendaftaran terpercaya seperti notaris di Amerika Serikat (otoritas pendaftaran/registration authority) dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana hal ini masih menjadi perdebatan yang panjang antar para notaris itu sendiri dengan membandingkan dengan peran dan fungsi dari pihak ketiga terpercaya dan agen pendaftaran terpercaya dalam penyelenggaraan suatu transaksi elektronik dan apakah jabatan notaris di Indonesia dapat berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya atau seperti agen pendaftaran terpercaya dalam suatu transaksi elektronik apabila hal ini diterapkan di Indonesia.

---

The focus of this Thesis discusses about role and function of a Notary as a trustee in electronic transaction. Can it be implemented in Indonesia? Where the function of a notary as a trustee that role and function will be like trusted third parties (as registration authority) or as a trusted enrollment agent like notary public in United state by viewing the legislation in Indonesia, which is being debate anomg other notary it self by comparing with the role and function of thusted third parties and trusted enrollment agent in a electronic transaction is that notary in indonesia can be act as a trusted third partie or be like trusted enrollment agent in aelectronic transaction whether this implemented in Indonesia."

"Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang ditujukan pada industri yang rentan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Konsepsi Hukum Mengenai Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dan bagaimana Implikasi Hukum dariKewajiban Pelaporan Oleh Notaris Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konsepsi hukum Jabatan Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan Notaris untuk setia dan patuh pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta turunannya. Dengan demikian, kewajiban penyampaian LTKM tidak melanggar sumpah jabatan, melainkan wujud kepatuhan Notaris terhadap ketentuan hukum anti pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf f. Sebaliknya, kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut menyebabkan implikasi hukum terhadap Notaris, seperti diperiksa oleh penyidik dan hakim.

---

This thesis deals with legal conception and its implication to Notary under the obligation to report suspicious financial transaction in order to prevent and combat money laundering. Notary as a legal profession to make legal documents, have a strong and perfect legal basis to have acknowledged by other parties. Since 2020, Indonesia has built the legal system and prevention and combating money laundering system, that address to all vulnerable industries. The main question of the thesis are How does legal conception of the obligation to report the suspicious transaction, How does implication of reporting the suspicious transaction obligation to the Notary. The research applies normative and legal cases approach. The result are Legal conception of Notary lies in the Law of Notary No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary due to oath profession stating that Notary has to be loyal and obey to Republic Indonesia, Pancasila, Constitution of 1945 and other laws, including The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations. Reporting the suspicious transaction does not infringe the confidentiality principle as stated in The Law No 2 Of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary article 16 point 1 f. Otherwise, the failure of obey the obligation has legal implications as stated in The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations, namely undergoing legal process."

"ABSTRAKNotaris/PPAT merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pajak di Indonesia. Salah satu peran Notaris/PPAT yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pajak. Namun, di sisi lain, Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigan. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan perlu dilakukan agar program Pengampunan Pajak tidak dijadikan sebagai suatu sarana Pencucian Uang. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak dan kedudukan akta Notaris terkait Pengampunan Pajak sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak. Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis-normatif dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu bahwa Notaris/PPAT seharusnya diwajibkan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak dan telah terdapat perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT yang melaporkan tersebut serta akta Notaris/PPAT seharusnya dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACTNotary have a role in Tax Amnesty Program in Indonesia. One of Notary rsquo s role described in Tax Amnesty Law is confidential of Taxpayer rsquo s data and informations. On the otherside, Notary also have an obligation to report Suspicious Financial Transaction. Suspicious Financial Transaction Report is required to make Tax Amnesty Program clear from any Money Laundering process. The problems in this thesis are law protection for Notary who report Suspicious Financial Transaction of Taxpayer participating in Tax Amnesty Program and legal standing of Notary rsquo s deed as a basis for investigation and prosecution of Money Laundering crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer. This thesis rsquo s method is juridical normative by viewing legal norms from regulations, especially Tax Amnesty Law. The result of this thesis are Notary should be required to report Suspicious Financial Transaction of Taxpayers participating in Tax Amnesty Program and there are enough law protections for Notary who report that and also Notary rsquo s deed should be used as a basis for investigation and prosecution of Money Laundering crime conducted by Tax Amnesty rsquo s Taxpayer."

"The rapid development of information technology has been totally changed a conventional trading system. With convention trading system is meant that papers and signature are important substances and uses as authentic proven of a trading transaction, whilst in the case of electronic commerce is meant that documents and massages sent by electronic mail or website are used as legal basis as authentic proven of a trading transaction. Therefore, electronic information in the e-com became an important substance of legal ground of trading transaction. The Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 declares that electronic information and/or electronic document and/or the print-out of electronic information have become a valid avident for legal proven. The question is how to know technically that the documents of electronic information are proven as authentic document in the legal point of view. There are at least five eminent requisites for proving electronic document such as, authenticity, integrity, reliability, secrecy, and genuiness/originality of the electronic information."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum yang kita lihat bahwa dalam pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris masih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut, disini juga terdapat kekosongan hukum yang mana batas waktu sampai kapan notaris itu bertanggung jawab. Dan mengkaji mengenai fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang purna bakti tersebut. Maka dari itu penulis membuat penulisan terkait dengan permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa notaris yang purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab dan batas pertanggung jawabannya sampai dengan perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti tersebut. Dengan itu penulis juga menambahkan tidak hanya dari sisi UUJN tetapi penulis juga mengkaji penelitian ini dengan teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab Notaris berhubungan dengan teori tanggung jawab jabatan dan Notaris yang telah purna bakti masih mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UUJN dan juga dari organisasi yang Notaris itu sendiri

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed that referred to Law of Notary. As an office (position) means that there is a time limit, there are times when the Notary no longer served as a notary. In Notary act, Notaries are required to be responsible for the deed that he made even though the notary protocol has been submitted to another notary as a public notary that keep the protocol. Legal protection of the Notary has been published in Notary Act Article 66, but the protection of the law that referred to does not apply to notaries who are no longer served as a notary, so that in this case there is still a legal blankness that we see that in the article 65 of Notary Act stated that the notary is responsible for the deed he made it, here too there is a legal blankness in which until when the notary was responsible. And assess the function of the Indonesian Notary Association is the sole organization Notary in providing legal protection to the Notary the full devotion. Thus the authors make the writing related to the problem, by conducting a normative juridical research to address issues about why the notary after-service still have to be responsible and accountable to the limit of legal protection against the notary full devotion. By the author also adds not only from the Notary Act but the authors in this study also examines the theory of liability and legal protection theory. In this research show that retired notary responsibility relates to the liability theory and notaries who have retired still receive protection in accordance with article 65 and article 66 UUJN and also from the Notary organization itself."

"Dalam menjalankan profesi Notaris harus berpedoman pada kaidah hukum dan juga kaidah moral, kaidah hukum yang saat ini berlaku bagi Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan kaidah moral yang mengatur tentang tindakan atau perilaku Notaris dalam menjalankan profesi adalah Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris mengatur tentang larangan bagi Notaris dalam menjalankan profesi, hal ini untuk menjaga keluhuran martabat jabatan Notaris. Namun dalam praktek di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, salah satunya yaitu menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi. Menimbulkan permasalahan bagaimana pengaturan mengenai larangan menggunakan media elektronik sebagai sarana publikasi atau promosi diri dalam menjalankan profesi sebagai Notaris dan apakah larangan tersebut sinkron pada saat ini. Pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan masalah hukum dan akibat hukum. Media elektronik adalah ruang yang luas sehingga bagaimana cara pengawasannya. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan tesis ini dan menganalisis data dengan pengolahan data kualitatif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitian dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan mengenai publikasi atau promosi diri oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah segala cara atau kegiatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi kepada banyak khalayak ramai yang sifatnya menuntun atau mengajak atau membujuk orang lain agar menggunakan jasanya dan pengaturan tersebut masih sinkron karena Notaris merupakan pekerjaan yang mulia yaitu melayani masyarakat. Akibat hukum dari Notaris yang melanggar hal tersebut pada praktek di lapangan mendapat teguran baik lisan maupun tulisan hal tersebut untuk menghindari masalah yang akan terjadi dikemudian hari yaitu persaingan tidak sehat dan pemusatan pasar jasa Notaris di satu titik. Oleh karenanya pengawasan diperlukan baik oleh Dewan Kehormatan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris. Aturan mengenai larangan tersebut harus eksplisit karena publikasi dan promosi hal yang berbeda. Pengawasan yang dilakukan harus lebih aktif lagi dan membuat pedoman pelaksanaan. Sanksi yang diterapkan apabila tidak membuat jera dapat dipertimbangkan sanksi lainnya sesuai dengan Kode Etik Notaris.

---

In carrying out the profession, the Notary must be guided by the legal and also the moral principle, the current law for the Notary is Law Number 2 of 2014 Amendment of Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, while the moral principle governing the action or the behavior of Notaries in running the profession is the Code of Conduct Notary of 2015 set by a notary professional organization that is Notary Association of Indonesia. In the provisions of the Notary Law and the Notary's Code of Ethics stipulate the prohibition of Notary in running the profession, this is to maintain the nobility of the position of Notary. But in practice in the field there are still many violations committed by Notaries, one of which is using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession. It raises the issue of how the arrangement of the prohibition of using electronic media as a means of publication or self promotion in running the profession as a Notary and whether the ban is in sync at this time. Violations that occur can cause legal problems and legal consequences. Electronic media is a vast space so how to supervise it. The problem is analyzed by research method used in this thesis in the form of normative juridical research by examining library materials or secondary data related to this thesis and analyzing data with qualitative data processing based on Notary Position and Notary Code. The results of the research can be concluded that the regulation concerning publication or self promotion by a notary in performing his duties of office is any means or activities that inform or disseminate information to many audiences that lead or invite or persuade others to use his services and the arrangement is still in sync because Notary is a noble job of serving the community. The legal consequences of the notary in violation of the matter in practice in the field received a reprimand both spoken and written it to avoid problems that will occur in the future that is unhealthy competition and concentration Notary service market at one point. Therefore, supervision is required either by the Notary's Board of Honor and the Notary Supervisory Board. The rules regarding the ban must be explicit due to the publication and promotion of different matters. Supervision should be more active and make implementation guidelines. Sanctions applied if not deterrent may be considered other sanctions in accordance with the Notary Code of Ethics."

"ABSTRAKNotaris merupakan jabatan kepercayaan yang ditetapkan undang-undang untuk menjalankan sebagian tugas negara khusus di bidang hukum perdata, yaitu terkait dengan kewenangannya untuk membuat alat bukti otentik.Notaris tetaplah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Salah satunya adalah akibat dari kesalahan yang berkaitan dengan masalah keuangan, dapat mengakibatkan seorang Notaris dinyatakan pailit. Notaris pailit bisa disebabkan karena dua hal, yaitu sebagai orang pribadi yang mempunyai jabatan Notaris ataupun sebagai Pejabat Umum dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatannyaUUJN menetapkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kepadanya sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjabat sebagai Notaris walaupun masa kepailitannya telah berakhir Sanksi ini dirasakan sebagai suatu ketidakadilan terhadap jabatan Notaris, karena menurut UU Kepailitan yang berlaku di Indonesia akibat pailit hanyalah menyangkut harta kekayaan si pailit, tidak mengenai diri pribadi ataupun jabatan si pailit.Notaris yang telah kehilangan kredibilitasnya akibat keputusan pailit, dapat menyebabkan Notaris tersebut akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan dianggap telah mencederai keluhuran martabat lembaga Notaris. Oleh karenanya seorang Notaris dituntut untuk selalu berperilaku baik, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat jabatannya.

---

ABSTRACTNotary Public or Notary is a position established by law to carry out tasks and authority in civil law such as to issue deeds and authentic evidence. As a human, Notary sometimes made mistakes or negligence action which some of them can cause financial problem and lead into bankcruptcy. The bankruptcy can be caused by case related to Notary official job or caused by Notary individual action not related to his/her position.Dismissal sanction is given to the notary who has been declared bankrupt by court which has been in force according to Notary Public Act N.30 Year 2004. He/She will no longer able to be reinstated despite bankruptcy has been ended. This sanction is perceived as injustice, because if refer to the Bankruptcy Act, the bankruptcy is related only to assets, not to the person or their position.A Notary who has lost his/her credibility due to the bankruptcy, may also lose trust from the community and consider injured the dignity of Notary Public institution. Therefore a Notary is required to always well behave, uphold the honor and dignity of his/her position."