Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah apakah variabel-varibelmakro ekonomi, yaitu: Suku Bllllga SBI, Inflasi, dan Kurs Rp/USD dan mikroekonomi, yaitu: Market Value Equigr, Debt to Equity Ratio, dan Book MarketRatio mcmpunyzai pengaruh terhadap return saham-saham pertambangan padapcriode Januari 2003 s.cL Desembcr 2007.Untuk menganalisis permasalahan dan menguji hipotesa penelitiandigunakan model multifaktor melalui pendekatan Arbitrage Pricing Theory(APT), dimana harga dari suatu saham dipengaruhi oleh faktor-faktor mikro danmakro ekonomi.Dari hasil analisa dan pembahasan dan pengujian hipotesa dapatdisimpulkan bahwa variabel - variabel makro ckonomi, yaitu: Suku Bunga SBIdan Infiasi berpengamh negatifterhadap return saham pertambangan sedangkanKurs berpengaruh positii Sedangkan variabel - vaxiabel mikro ekonomi, yaitu:Market Value Equity dan Book Market Ratio berpengaruh positifterhadap returnsaham pertambangan, sedangkan Debt to Equity Ratio berpengaruh negatifterhadap return saham pertambangan.Kata Kunci: Arbitrage Pricing Theory, return saham, mikro dan makro ekonomj"

"Penelitian karya akhir ini bertujuan untuk menerapkan model Arbitrage Pricing Theory (APT) guna memprediksi (sensitivitas return saham) faktor kurs, harga minyak, dan jumlah uang beredar serta bertujuan untuk memprediksi λ(risk premium) faktor kurs, harga minyak, dan jumlah uang beredar. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil secara random selama periode 1 Januari - 31 Desember 2007.

---

Purpose of this final paper is to apply Arbitrage Pricing Theory (APT) model to estimate beta?s of USD, oil price, money supply and to apply Arbitrage Pricing Theory (APT) model to estimate risk premium?s of USD, oil price, and money supply. This final paper uses a random sampling of 100 stocks listed at the IDX during the period of January 2003 until December 2007."

"Memaksimalkan kekayaan pemegang saham sama dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan harga saham di pasar modal. Harga saham sebuah perusahaan dipengaruhi oleh harapan pemodal tentang kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat diketahui dengan cara mengukur kinerja perusahaan. Saat ini telah berkembang pengukuran pendapatan tradisional yang merupakan tolak ukur selama ini dalam menentukan kinerja perusahaan yaitu dengan menggunakan Earning per Share (EPS), Return on Asset (ROA), ROE (Return on Equity). Untuk melengkapi cara pengukuran kinerja perusahaan yang telah ada, selama beberapa tahun terakhir telah berkembang suatu pendekatan baru dalam mengukur kinerja perusahaan yang dikenal dengan pendekatan Nilai Tambah Ekonomis (Economic Value AddedlEVA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh EVA, ROA, ROE, EPS secara bersama-sama sebagai alai pengukur kinerja terhadap harga saham dan Markel Value Added (MVA), apakah EVA, ROA, ROE dan EPS secara individual mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham dan MVA. Penelitian menggunakan metode analisis regresi pool least square terhadap 20 perusahaan dengan periode 2000-2002 dengan menggunakan dua model yaitu: model 1 (Pengaruh EVA, ROA, ROE, dan EPS terhadap harga saham), dan model 2 (pengaruh EVA, ROA, ROE, dan EPS terhadap MVA). Adapun hasil penelitian ini berdasarkan analisis regresi terhadap dua model tersebut dengan tingkat signifikansi 5%: pada model pertama EVA, ROA, ROE dan EPS secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan kepada perubahan harga saham dan MVA. ROA, dan EPS secara individual mempengaruhi harga saham, sedangkan EVA dan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham. Sedangkan pads model kedua EVA. ROA, ROE, dan EPS secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap MVA. EVA, dan ROA, secara individual mempengaruhi MVA, sedangkan ROE dan EPS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap MVA.

---

Maximizing stock holder equity is equal to maximizing company value. Assess company can be improved by way of improving share price in capital market. Share price a company influenced by expectation of investor about company performance in the future. Assess company can know by measuring company performance. In this time have expanded measurement of traditional earnings which represent yardstick during the time in determining company performance that is by using Earning per Share (EPS), Return On Asset (ROA), ROE (Return On Equity). To equip the way of measurement of company performance which have there is, last for a number of years have expanded an new approach in measuring recognized company performance with approach of Economic Added Value ( Economic Value Added I EVA). This research aim to know what is existence of influence of EVA, ROA, ROE, EPS by together as a means of measurement of performance to share price and of Market Value Added (MVA), is EVA, ROA, ROE and of EPS individually have influence to price change of and share of MVA. Research use method analysis square least pool regression to 20 company with period 2000-2002 by using two model that is: model 1 (Influence Of EVA, ROA, ROE, and EPS to share price), and model 2 ( influence of EVA, ROA, ROE, and EPS to MVA). As for result of this research pursuant to analysis of regression to two model with level of significant 5%: at first model of EVA, ROA, ROE and of EPS by together have influence which is significant to price change of and share of MVA_ ROA, and EPS individually influence share price, while EVA and ROE do not have influence which is significant to price change of share. While at model both of EVA. ROA, ROE, and EPS by together have influence which is significant to MVA. EVA, and ROA, individually influence MVA, while ROE and EPS do not have influence which is significant to MVA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap praktik aggressiveness of transfer pricing, baik bentuk kepemilikan keluarga, asing dan pemerintah, dan pengaruh good governance baik corporate governance maupun government governance terhadap hubungan struktur kepemilikan dan praktik aggressiveness of transfer pricing di beberapa negara ASEAN-4. Sampel penelitian terdiri dari 264 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Saham negara-negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina) dengan kurun waktu 2012-2015. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah berhubungan negatif dengan aggressiveness of transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing berhubungan positif dengan aggressiveness of transfer pricing. Kualitas good governance, baik corporate governance maupun government governance memperkuat hubungan negatif antara antara struktur kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah dengan aggressiveness of transfer pricing. Sebaliknya good governance, baik corporate governance maupun government governance mempu memperlemah hubungan positif kepemilikan asing dengan aggressiveness of transfer pricing. Penelitian ini melengkapi studi tentang penggunaan metode pengukuran profit level indicator (PLI) sebagai salah satu acuan dalam menentukan praktik aggressiveness of transfer pricing. Penelitian ini memiliki Implikasi terhadap pentingnya kebijakan anti abuse of transfer pricing yang lebih spesifik dalam rangka mengurangi kerugian negara akibat praktik abuse of transfer pricing.

---

This study aims to empirically examine the effect of ownership structure on the aggressiveness of transfer pricing practices in family, foreign and government ownership forms, as well as the effect of good governance in both corporate and government governance in several ASEAN countries for four years. The research sample consisted of 264 manufacturing companies, listed on the ASEAN-Stock Exchange (Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines) in the period of 2012-2015. This study found out that family and government ownership were negatively related to aggressiveness of transfer pricing, while foreign ownership was positively related to aggressiveness of transfer pricing. The quality of good governance, both in corporate and government governance, strengthens the negative relationship between family and government ownership and aggressiveness of transfer pricing. Conversely, good governance, both in corporate and government governance can weaken the positive relationship between foreign ownership and aggressiveness of transfer pricing. This study applies the use of the profit level indicator (PLI) method as one of the references in determining the practice of aggressiveness of transfer pricing. This study is beneficial for a specifically anti-abusive transfer pricing policy in order to reduce state losses (due to the practice of abusive transfer pricing)."

"Kebijakan dalam pasar beras ditujukan untuk menstabilkan harga serta melindungi petani dan konsumen. Diantara kebijakan tersebut adalah monopoli impor beras dan ditetapkannya harga dasar gabah oleh pemerintah. Namun, monopoli impor telah dicabut pada September 1998 dan harga dasar telah diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Februari 2005. Tesis ini bertujuan untuk menganalis pengaruh pencabutan monopoli impor dan perubahan kebijakan penetapan harga dasar menjadi HPP terhadap disparitas harga gabah dan beras (marketing margin).Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis kointegrasi dan Error Correction Model (ECM) dengan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dan bound test yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (2001). Beberapa variabel yang relevan mempengaruhi marketing margin dimasukkan ke dalam model sebagai variabel kontrol, diantaranya curah hujan, kurs, volatilitas kurs, upah industri bahan makanan, volume impor dan ekspor beras, harga beras dunia, dan indeks harga transportasi. Penelitian ini juga disertai dengan studi lapangan sederhana untuk memperoleh informasi mengenai struktur pasar gabah.Dari persamaan ECM yang didapatkan disimpulkan bahwa pencabutan monopoli impor beras dapat memperkecil marketing margin, sedangkan perubahan kebijakan dari harga dasar menjadi HPP justru dapat memperlebar marketing margin. Hal ini didukung oleh fakta yang ditemukan dari studi lapangan, bahwa terdapat kekuatan pedagang gabah yang bisa menekan harga gabah petani. Oleh karenanya, intervensi pemerintah melalui penetapan harga dasar masih sangat diperlukan untuk melindungi harga gabah petani.

---

Rice market policies intended to stabilize the prices and protect farmers and consumers. Among these policies are a monopoly on rice imports and the enactment of the floor price of grain by the government. However, the import monopoly was abolished in September 1998 and the floor price has been replaced with the government purchasing price (HPP) in February 2005. This thesis aims to analyze the influence of the revocation of the import monopoly and grain pricing policies changes on grain and rice price disparity (marketing margin).To achieve these objectives, cointegration analysis and error correction model (ECM) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and bound test developed by Pesaran et al. (2001) was used. Some relevant variables affect the marketing margin incorporated into the model as control variables, including rainfall, exchange rate, exchange rate volatility, wage of grocery industry, the volume of rice import and export, world rice prices, and the transportation price index. This study was also accompanied by a simple field study to obtain information on the structure of the grain market.ECM showed that revocation monopoly on rice imports reduce marketing margins, while the change of a price policy from the floor price to the HPP can actually widen the marketing margin. This is supported by the facts found from field studies, that there is a force of grain traders that could push prices of grain. Therefore, government intervention through floor pricing is still needed to protect the farm price."

"ABSTRAKPenelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh perubahan harga sawit internasional terhadap harga minyak goreng di pasar domestik, serta menguji pengaruh perubahan harga terhadap kesejahteraan rumah tangga dari berbagai tingkat pendapatan. Dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hubungan antara harga pasar domestik, harga sawit internasional, inflasi, dan ekspor, serta membahas bagaimana perubahan harga mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga. Perhatian utama penelitian ini adalah peranan harga terhadap komoditas dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa harga di pasar domestik terintegrasi dengan harga sawit internasional, ekspor, dan nilai tukar mata uang dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perubahan harga di kedua pasar mempengaruhi keputusan produser untuk melakukan ekspor atau menjual sawit ke pasar domestik. Kenaikan sawit internasional akan diikuti oleh kenaikan volume ekspor, sebaliknya kenaikan harga di pasar domestic cenderung menurunkan volume ekspor. Melalui analisa rumah tangga ditemukan bahwa kenaikan harga domestik memicu ketidakseimbangan kesejahteraan antara golongan miskin dan kaya. Penelitian ini menyarankan campur tangan pemerintah untuk melindungi golongan miskin. Perpaduan antara subsidi pajak pertambahan nilai untuk mendorong penawaran di dalam negeri dengan kenaikan pajak ekspor diperkirakan dapat melindungi golongan miskin ketika harga domestik melonjak. Dukungan pemerintah untuk pengembangan pengolahan dan rantai distribusi diperkirakan dapat meningkatkan penawaran minyak goreng.

---

ABSTRACTThis research is designed to examine the consequences of international palm oil price fluctuation on domestic palm oil price and assessed price impact on welfare of Indonesian households across the income distribution. The aim is to seek the answer of how is the relationship between domestic prices, international prices, inflation, and export, and also how price fluctuation influence household welfare. The focus is investigating the role of price in commodity product and social welfare. The research found that domestic price is co-integrated with international price, export volume, and RER in long run. Moreover in short run changes of prices in both markets influence producers’ decision to export or to supply for domestic market. Increase of international price will be followed by increase export volume, while increase of domestic price tends to lower export volume. Further, household analysis found that increase of the domestic price leads to welfare inequality between the poor and the rich. Thus this research suggests that government intervention can be useful to protect the poor. Combination of VAT subsidy to stimulate domestic supply with progressive export tax might be effective to protect the poor when domestic price soars. Government support for development of processing and distribution chain may improve supply of frying oil product."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis pengaruh pricing strategy, khususnya penerapan priceframing yang membuat harga makanan menjadi lebih murah dari hargaminuman, serta pemberian penawaran refill pada konsumen, selanjutnya akandilihat pengaruhnya terhadap persepsi keadilan harga (price fairness), persepsiresiko yang diterima (perceived risk), kesadaran harga (price consciousness),serta niat pembelian (purchase intention) dari konsumen. Penelitian inibersifat kuantitatif dan merupakan riset konklusif yang bersifat kausal dimanabertujuan untuk menguji hipotesis dan khususnya untuk memeriksa hubunganantara variabel-variabel dependen dan independen yang diuji. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan antara penggunaanstrategi price framing dan refill tactic pada price fairness, perceived risk danpurchase intention, namun tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen. Disisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwakombinasi dari penggunaan strategi price framing dan refill tactic justru dapatmenurunkan price fairness dan purchase intention, sekaligus meningkatkanperceived risk, namun tetap tidak mempengaruhi price consciousnesspartisipan/konsumen.

---

ABSTRACTThis paper analyzed the effect of pricing strategy, in particular the applicationof price framing that cause food prices to be cheaper than the price ofbeverage, as well as providing refill offers the consumer, will see its influenceon price fairness, perceived risk, price consciousness, as well as purchaseintentions of participant/consumers. This study used quantitative methods andwas a conclusive research with causal type, which its objective was to test thehypothesis and especially to verify the relationship between its independentand dependent variables. The results of this study indicate that there is aninfluence and the relationship between the use of price framing strategy andrefill tactic on price fairness, perceived risk, and purchase intention, but itdoes not affect price consciousness of consumers. On the other hand, the studyalso showed that the combination of the use of price framing strategy andrefill tactic will reduce price fairness and purchase intention while increasingthe perceived risk, but it still does not affect the price consciousness ofconsumers."

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."