Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang diterapkan di bnlai latihan kerja sebagai Unit PeJaksana Teknis Ditjen Binalattas Depnakcrtrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh ZaisRobert S. (1976) tentang landasan dan Oliva, Robert F. (1992) tentang model pengembangan kurikulum. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang pejabat struktural, masing-masing dua orang dari Dlrektorat Stankomproglat, BBPLKDN Bandung, BBPLKLN Bekasi dan BBLKI Serang. Pengumpulan data dilalrukan dengan wawancara mendalam dengan instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. sedangkan analisis diJakukan dengan merujuk pada pendapat narasumber dan didukung dengan teoti yangterkait dengan pengembangan kurikulum. Hasil penceitian menyarankan perlunya dilakukan revisi terhadap SKKNl yang belum mengacu pada Pennenakertrans No. 21 tahun 2007; penyesuaian aturan penyusunan anggaran pelatihan; revisi terhadap pedoman format program pelatihan berbasis kompetensi; sosia1isasi, forum dlskusi dan keterlibatan aktif instruktur dan tim pengembangan kurikulum dalam melakukan pengembangan kurikulum bcrbasis kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan.

---

This thesis work through competency-based curriculum development that is applied at vocational training as Tecl-.nical Executor Unit of Directorate General of Training and Productivity Development Manpower and Transmigration Department. This is descriptive research with qualitative approach. Analysis which is used based on theories from Zais, RobertS. (1976) about foundation, and OliYa, Robert F. (1992) about cnrriculum development model. Number of Informants are 8 persons of structural official at Stankomproglate' directorate and vocational training. Collecting data is done by in depth interview with interview guide instrument, meanwhile analysis is carried out by refers on informant's opinion and backed up by related theory with curriculum development. The research result suggests that it is necessary to revise the SKKNI that hm,en't pointed on Permenakertrans No. 21 years 2007; collations ruling fitting training budget; revision to training program format guidance gets interest basis; socialization, discussion forum and instructor active involvement and curriculum development team in do competency-based curriculum development and training need analysis."

"Fokus di dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistern Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas.. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward George III. dalam bukunya yang beljudul Implementing Public Policy. Menurut Edward George III suatu kebijakan dapat dinilai implement/asinya dengan mengacu pada empat variabel yang terkait satu sama lain. Keempat variabel tesebut adalah vaxiabel komunikasi (dengan indikator : penyaluran, kejelasan dan konsistensi), variabel sumber daya (sumber daya manusia, kewenangan, informasi dan sarana dan parasana), variabel sikap dan variabel struktur birokrasi (slandar operation prosedur dan iiagmentasi). Populasi penelitian ini adalah ll Kepala Balai latihan Kexja Unit pelaksana Teknis Pusat.. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk dalam metodenya dan wawancara dengan informan yan mengetahui tcntang Sistem Pelatihan Kelja Nasional. Sedangkan data sckunder, berupa literatur, buku, artikel, perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan penclitian. Berdasarkan pengolahan data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa impementasi kebijakan pembinaan Sistem Pelatihan Kexja Nasional (Sislatkernas) pada Balai Latihan Kelja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sudah beljalan dengan baik. Ini di dapat dengan melihat variabel komunikasi memperoleh skor relatif 77,I7%, variabel sumber daya mendapatkan skor relatif 72,87%, variabel sikap dengan skor relatif 74,55% dan variabcl struktur birokrasi dengan skor nelatif 73,94%. dapat dapat di golongkan baik. Rckapitulasi dari skor relatif variabel-variabel diatas menunjuklcan skor relatif 74,63% schingga berdasarkan acuan interpretasidengan skor tesebut dapat digolongkan baik. Implementasi kebijakan pcmbinaan Sislatkemas pada BLK-UPTP dapat berjalan lebih baik lagi maka Ditjen Binalattas perlu mcngadakan pemetaan tentang kualifrkasi instruktur dan mengupayakan peningkatan kualifikasi inslruktur melalui diklat, sosialisasi, bimbingan tcknis, workshop serta uji kompetensi bagi instruktur dan penyediaan anggaran untuk menjadikan kcjuruan-kejuruan yang ada di BLK-UPTP dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi.

---

The focus in this research is Policy’s Implementation of National Working Training System {Sislatkemas) in Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity. This research uses Edward George ill policy implementation theory of his book "Implementing Public Policy". According to Edward George Ill, as policy can be assessed the its implementation with the connection of 4 variables. 4 variables are : communication variable (the indicator : distribution, clarity, and consistency), resources variable (human resources, authority, information, and facilities and infrastructure), attitude variable and birocracy structure variable (standard operation procedure and iragrnentation).

Population in this research is ll head of Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit. Primary data is likert questionnaire and interview to knowing of National Working Training System (Sislatkemas). As secondary data are literatures, books, articles, legislation, and the other documents which related with this research.

Based of research data processing, it can be concluded; the development policy .implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplernenter Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity is mmiing well. It can be seen the communication variable has score 77,l7%, resources variable has score 72,87%, attitude variable has score 74,5S% and birocracy structure variable has score 73,94%. This score can be classified as good. Recapitulation of variable relative score shown relative score 74,63%. This score, based on reference interpretation can be classitied as good.

Policy implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplementer Unit can be running better, so Directorate General of Development of Training and Productivity needs to do a mapping about instructor qualilication and see about instructor qualification development through training, socialization, technical guidance, workshop, and competencies test to instructor and budgeting provision to make vocation on Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit can be the place of competency test."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah.

---

This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation.

Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Atas Efektivitas Pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri (BBPLKLN) CEVEST Bekasi Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa efektivitas dari program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) secara keseluruhan sudah efektif. Pelatihan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan dari pelatihan yang ditetapkan dan memenuhi harapan perusahaan yang mengikuti program pelatihan ini.

---

This thesis aims to find out perception of implementation effectiveness of Competency Based Training held by Overseas Vocational Training Development Centre (BBPLKLN) CEVEST Bekasi in 2010. Researcher uses quantitative method with descriptive analysis. The results of data processing and analysis from this research, show that the Effectiveness Of Competency Based Training at Overseas Vocational Training Development Centre (BBPLKLN) CEVEST Bekasi in 2010 has been reached Effectively. The training has reached the goal of the training program and fulfill the expectation of company/organization that partcipated in this program."

"Keberhasilan penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi ditunjukkan dengan adanya keselarasan tujuan program dengan kebutuhan dan strategi organisasi, dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan program. RSIA Hermina Bekasi termasuk salah satu rumah sakit yang memiliki keseriusan dalam penyelenggaraan program Diklat Keperawatan berbasis kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan serta rencana pengembangan program Diklat Keperawatan berbasis kompetensi di RSIA Hermina Bekasi dengan mengacu pada Teori Dubois (1996) tentang Model Sistem Strategik Diklat Berbasis Kompetensi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam semi terstruktur serta telaah data sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelenggaraan Diklat Keperawatan berbasis kompetensi di RSIA Hermina Bekasi sudah cukup baik dilaksanakan dari segi teknisnya. Perlu adanya perbaikan terutama pada tahap analisa kebutuhan pelatihan, tahap pengembangan model kompetensi dan pada tahap pengembangan intervensi pembelajaran. Rencana pengembangan program Diklat Keperawatan berbasis kompetensi di RSIA Hermina Bekasi meliputi perlunya dilakukan pengkajian kembali budaya organisasi, meningkatkan profesionalisme SDM pengelola Diklat, mengadakan penelusuran potensi dan kompetensi guna pembuatan matriks kompetensi, penilaian kompetensi metode 360º, membuat model kompetensi kelompok unit kerja, standarisasi penilaian kompetensi dasar, mengembangkan metode pembelajaran mandiri dan diskusi kelompok, membudayakan pembelajaran masal sistem on-line, dan membuat penilaian kompetensi instruktur. Diharapkan saran pada penelitian ini dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan Diklat Keperawatan berbasis kompetensi di RSIA Hermina Bekasi pada masa mendatang.

---

The success of the organizing a competency-based training was demonstrated by the synchronized program goals with the needs and organization strategy, management support and the organizing program techniques. RSIA Hermina Bekasi is an exemplary hospital that showed seriousness in implementation of nursing competence-based training.

This research aims to find out the organizing as well as competency-based Nursing development training program in the RSIA Hermina Bekasi. The method referenced to the theory of Dubois (1996) on the Strategic System Competency-based Training Model. Research methods using qualitative methods with semi structured in depth interviews and deep examination of secondary data.

The results of the study noted that organizing of the Nursing competence-based training program in the RSIA Hermina Bekasi already fairly well implemented in terms of technical assistance. Improvements are necessary especially on training needs analysis phase, the development model of competence and on the stage of development of the learning intervention. Nursing development plan-based competency training program in the RSIA Hermina Bekasi needs to be evaluated. Particularly the study of organization culture to enrich the values, increase the professionalism of HRD, conducting soft competency assessment in order to assemble competency matrix, assessment by the method of 360º, models for competency based work team development, standardization of basic competencies assessment, develop self study method and forum group discussion, cultivate learning mass on-line system and create assessment of the competence of trainers.

The recommendation on the study is expected can be used as inputs to improve the implementation of the nursing competence-based training in the RSIA Hermina Bekasi in the future."

"Kompetensi instruktur merupakan kemarnpuan kelja setiap instruktur sesuai jcnjang jabatannya, yang rnencakup aspek pengetahuan, ketrampiian dan Instruktur ada dua yaitu kompetensi keahlian dan kompetensi metodologi pelatihan. Dengan ditctapkannya kepmenakertras no Kep.l40/MenfVI/2008 tentang penetapan SKKNI Tentang metodologi pelatihan maka dipandang perlu untuk memetakan kompetensi metodologi pelatihan instruktur dilingkunan Balai Latihan kelja agar diketahui peta kornpetensi dan kesenjangan yang tcrjadi antara kompetensi metodologi pelatihan yang diperlukan dan kompetensi yang terscdia pada kualitikasi instruktur terampil dan instruktur ahli Serta dapat menentukan Kebutuhan pclatihan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan lcompetensi tcrsebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatifi Metode pengumpuian data yang dilakukan adalah mctode survey. Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dengan rnenggunakan instrumen kuesioner dan pedoman wawancara, scrta data seklmder. Data yang diperoleh kemudian diolah dcngan menggunakan SPSS for window V 15.0. Hasil penelitian adalah Secara Umum terdapat kescnjangan kompetcnsi instruktur di Balai Latihan Kexja UPTP Ditjen Bina Lattas Depnakerlrans baik instruktur ahli maupun instruktur terampil, kecuali instruktur terampil pelaksana yang kesenjangan antara kompetensi aktual dan kompetensi idealnya relative kecil. Tingkat pencapaian kompetensi instruktur ahli pada kompetensi metodologi pelatihan 89%, lnstruklur penyelia 90%, Instruktur pelaksana lanjut 90% dan instruktur pelaksana 95%. Berdasarkan pengelompokan tingkat pcnguasaan kompetcnsi inslruktur menurut Entegrys Incoxporate (1993) maka kemarhpuan aktual instruktur dalam hal metodologi pelatihan tingkat penguasaan kompetensinya tergolong kiasiiikasi comfort (nilai 6,1 ~ 8) artinya tingkat kompetensi instruktur sampai dcngan baik dalam pemahaman, namun kurang yakin dalam pelaksanaannya. Hasil analisis kebutuhan Pelatihan menunjukkan bahwa secara umum telah cukup diklat, hal ini terlihat dari sebagian besar masuk wilayah C dan ada beberapa kompelcnsi yang mernerlukan pclatihan tetapi tidak mendesak yang masuk wilayah B. Dari keterbatasan penelilian yang dikemukakan diatas, pcneliti dapat membcrikan beberapa saran amau penelitian lanjutan yaitu pemetaan kompetensi instruktur sesuai bidang kejuruan/keahlian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan untuk melengkapi kompetensi instruktur yang ada.

---

Instructor competence is instructor ability based on its position ladder, that include knowledge aspect, skill and job attitude based on instructor competence standart that be agreed. There are two competence instructors, those are skills and training methodology oompetences.Based on Kepmenakertrans no. Kep 140/MenfVI?2008, that’s training methodology, it has to map the instructor training methodology competence at BLK, in order to know the map competence and discrepancy that be happened among the training methodology competence needed and instructor and be able to determine the training necessity, what can be done to reduce discrepancy of the competence. This research is descriptire research by quantitative and qualitative approach, The method of data collecting is survey method. The data consists of primary data by using questioner instrument and interview guidance and secondary data. The acquired data is processed by using SPSS for window V 15.0. Generally, the research result, there is instructor competence discrepancy at UPTP of BLK Ditjen Bina Lattas Depnakertrans for specialist instmctor and skilled instructor, exept t.he executor skilled instructor that discrepancy between current and ideal competence be minor relativeThe achievement degree of specialist instructor competence on training methodology competence is 89%, supervisor instructor is 90%, advanced executor instructor is 90%, and executor instrtor is 95%. Based on the classification ot instructor competence authority degree (according to Entegrys Incorporate, 1993), that instructor current ability in training methodology of competence authority degree belong to comfort classification( grade 6,1 - 8 ). It means that instructor competence degree be smart in understanding but its implementation., it’s not con vinced. The result of training necessity analyzing shows that it has been enough, it can be sen from parts of them. Include C area and there are parts of competence need training but it doesn’t make B area be insist on the limitation ofthe research, researcher wants to give some suggestions or advanced research that is about instructor competence mapping based on his skill, position ladder to complete the instructor competence that has been available."

"Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kcrjadi Indonesia dilakukan melalui pclatihan kcrja. Pelatihan kerja yang diamanatkan oleh UU no. 13 tahun 2003 adalah pelatihan berbasis lcompetensi. BZPLKLN Cevest Bekasi adalah salah satu UPTP dcpnakertrans yang melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi melalui program-program pelatihan. Salah sam program pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi para pencami kerja atau tenaga kerja adalah Program pelatihan berbasis kompetensi. Dalam penelitian ini akan diukur kesenjangan antara Harapan dengan persepsi peserta pelatihan terhadap pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi yang diterimanya . Metode yang digunakan adalah Metode Servqual yang difokuskan pada aspck-aspek pelayanan mcnurut teori Servqual yaitu: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan ernphathy. Data yang dikumpulkan terdiri clari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan menyebarkan quesioner kepada para responden yaitu pesena pelatihan program pencari kerja sedangkan data sekunder didapatkan melalui tclaah pustaka dan dokurnentasi. Berdasarkan hasil analisis data dengan mempergunakan analysis gap atau service quality dapat diidcntiiiksikan hal - hal sebagai berikut: 1. Semua dimensi memiliki nilai gap negative hal ini menunjukkan bahwa secara umum BZPLKLN masih belum mampu memberikan pelayanan yang memuaslcan harapan peserta pelatihan .Dimensi mutu Iayanan yang paling tinggi kesenjangannya adalah tangibel dan Responsiveness -092, kcmudian diikuti bcrturut-tumt olch dimensi, dimensi Reliability -0.90, dimensi assurance - 0,78, dan dimensi emphathy -0,68. 2. Berclasarkan pcrhitungan dengan menggunakan diagram kartesius terdapat 6 atribut pelayanan yang perlu rnendapat prioritas utama untuk diperbaiki yaitu: Sertifikat diterima saat pclatihan bcrakhir, kctanggapan panitia penyelenggara, kuantitas dan kualitas peralatan, kesesuaian mated pelatihan dengan perkembangan ilmu pengetahua, dan tercapainya target pelatihan.

---

The govemment‘s efforts to improve the quality of Indonesia labours implemented through training. Training mandated by the Law No. 13 of 2003 is competency-based training. BZPLKLN Cevest Jakarta is one of the UPTP dcpnakenrans implement competency-based training through the training programs. One of the training program to improve the quality and competence of the job seekers or employees is a competency-based training program.

In this research will be measured with the expectancy gap between the perception of the trainees with the implementation of competency-based training is received. Method used is Servqual Method which focused on aspects of the theory namely “Servqual": tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and emphathy. Collecting datas consists of primary data and secondary data. Primary data obtained with the spread ofthe respondents questioners trainee program that is job seekers, while the secondary data obtained through library research and documentation.

Based on the data analysis through service quality gaps can identified some conclusions as follow:

1. All dimensions have a negative value of this gap indicates that the general BZPLKLN still not able to provide services that satisfy the expectations of training. Dimensions of quality service that most high gap is tangible and Responsiveness -092, followed by consecutive dimensions, dimensions Reliability -0.90, dimensions Assurance - 0.78, and the dimensions Emphathy ~0.68.

2. Based on calculations using the Cartesius diagram there are 6 attributes services that need to receive priority for maintenance, such as: Certificates received at the training ended, the responsiveness committee promoter, the quantity and quality of equipment, suitability of training materials with the development of science. "

"Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menyusun program pengembangan berbasis kompetensi untuk posisi team leader PT.HSO. Teori yang digunakan dalam penyusunan program pengembangan berbasis kompetensi adalah teori Spencer & Spencer (1993). Tahapan penyusunan program pengembangan dimulai dengan menyuslm model kompetensi. Dari hasil penyusunan kompetensi didapatkan sembilan kompetensi yang dibutuhkan pada posisi team leader. Kompetensi tersebut adalah anabethical thinking coaching, organizing, bussiness sense, teamwork willingness to learn, achievement orientation, communication, dan self' confidence. Setelah kompetemi tersusun, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kompetensi-kompetensi untuk dikembangkan dengan melihm kesenjangan antara level pencapaian aktual saat ini dengan level pencapaian yang diharapkan organisasi. Kompetensi yang menjadi prioxitas pengembangan adalah analvthical thinking coaching, organizing, dan bussiness sense. Hal ini dikarenakan kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang paling penting dibutuhkan oleh posisi team leader sedangkan level pencapaian aktualnya Qat ini masih rendah. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode pcngembangan yang paling efektif untuk setiap kompetensi. Metode yang akan digunakan adalahof the job training dan on the job training. Setelah mengetahui metode yang akan digunakan., langkah selanjutnya adalah membuat lcurikulum untuk tiap metode yang digunakan.

---

The purpose of this study is to competency-based development program for team leader PT.HSO. This study utilize Spencer & Spender (1993) theory in develop employee development program. The first phase is building competency model. There are nine competencies that required by team leader. Those are anabftical thinldng, coaching, organizing bussiness sense, teamwork, willingness to learn, achievement orientation, communication, and seMcorgEdence. The second phase is identiiication of competencies that needed to develop by analysed gap exist between actual level and expected level of competency. The result shows analytyical thinking, coaching, organizing and bussiness sense will be priority to develop because they haven’t met proicieney level that required. The next phase is selecting the effective method to develop each competency. Methods that will beused for the development program are of the job training and on the job training. The final phase is develop curricula for each methods."

"Perubahan yang sangat pesat terjadi akhir-akhir. ini, baik perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan di bidang ilmu dan teknologi. Dampak yang terasa dengan adanya perubahan itu adalah semakin ketatnya persaingan dunia usaha atau dunia bisnis. Salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan tersebut adalah dukungan karyawan yang kompeten di bidangnya. Menciptakan karyawan yang kompeten dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan pelatihan. Pelatihan yang berbasis kompetensi diyakini akan lebih mampu menciptakan karyawan yang kompten karena melaluli pelatihan ini kompetensi karyawan akan digali dan dikembangkan.Sebagai bagian dari dunia bisnis, perubahan yang terjadi di Indonesia turut berpengaruh terhadap PT. BS. Beroperasi sejak tahun 1972, PT. BS merupakan pelopor dalam dunia bisnis tepung terigu. Berawal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penggilingan gandum, PT. BS melakukan reorganisasi setelah terjadi perubahan di bidang ekonomi, sosial, dan politik Indonesia pada tahun 1998. Perubahan tersebut diawali dengan pencanangan visi dan misi organisasi untuk menjadi global player di tahun 2012 dan terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut kompetensi karyawan menjadi hal yang sangat penting.Permasalahan yang tengah dihadapi oleh PT BS terkait dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap data demografis karyawan, diketahui bahwa jumlah karyawan yang akan pensiun pada tahun 2008 mencapai 49 orang, mulai dari tingkat jabatan kepala seksi sebanyak 28 orang, tingkat assistant manager 17 orang, dan di tingkat manager sebanyak 4 orang. Dengan adanya sejumlah karyawan tingkat manajerial yang akan memasuki masa pensiun tersebut, maka mereka yang dipersiapkan sebagai pengganti ke-49 orang tersebut harus dilatih dan dikembangkan melalui Competency Based Training agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan model kompetensi PT. BS dan kemampuan kepemimpinan yang dibutuhkan. Pelatihan itu diberikan terutama bagi para kepala seksi di fungsi Manufacturing, yang oleh karena karakteristik tugasnya menghadapkan mereka dengan berbagai macam karakter, baik dari bawahan, rekan kerja, maupun atasan. Dengan adanya Competency Based Training ini diharapkan mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam mencapai visi dan misi perusahaan.PT. BS saat ini memiliki Training Ladder yang dilaksanakan untuk mengembangkan karyawan namun menurut evaluasi penulis panduan pelatihan itu belum mencukupi untuk dipakai sebagai pelatihan tingkat manajerial belum memadai, khususnya dalam menyiapkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan para kepala seksi dalam menduduki jabatan manajerial yang tinggi. Oleh karena itu penulis merekomendasikan beberapa langkah dalam merancang ulang Training Ladder yang ada dengan memasukkan 2 (dua) area kompetensi yaitu kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Untuk melaksanakan pengembangan karyawan di tingkat kepala seksi metode pelatihan dan pengembangan yang direkomendasikan adalah self development, management development, dan management improvement."

"Permasalahan lingkungan dewasa ini sangatlah luas. Misalnya di Jepang pada tahun 1940-an terjadi pencemaran kadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn). Juga pencemaran oleh air raksa (Hg) dari limbah industri yang menyebabkan keracunan dan disebut penyakit Minamata.Di tanah air, ditemukan gejala keracunan pestisida pada sejumlah petani bawang dan cabe di Kabupaten Tegal dan Brebes. Penelitian terhadap dampak kesehatan petani pengguna pestisida yang dilakukan tahun 1991 sampai 1993 oleh Food and Agricultural Organization (FAO) antara lain menemukan bahwa sekitar 50 persen dari pestisida yang digunakan petani ternyata termasuk golongan berbahaya (35,8 persen), sangat berbahaya (7,3 persen), dan paling berbahaya (6,1 persen) menurut kualifikasi World Health Organization (WHO).Masalah-masalah lingkungan hidup hampir setiap hari dapat ditemui di media cetak maupun televisi dan kebanyakan bersifat kimiawi, seperti pencemaran di sungai Deli, pencemaran karena pestisida, pencemaran di sungai Citarum. Pemecahan masalah lingkungan hidup sebenamya tergantung pada manusia, karena manusia dapat menjadi perusak lingkungan atau penyelamat lingkungannya.Dalam UULH Pasal 5 disebutkan bahwa :"Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat" dan "setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya". Sedangkan Pasal 9 UULH menyebutkan :"Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, pendidikan, dan penelitian".Penjelasan Pasal 9 menyebutkan bahwa pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai dari TK/SD sampai dengan perguruan tinggi, maupun melalui jalur pendidikan nonformal. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dalam hal ini IMP dan FKIP mempunyai peranan penting dalam ikut serta menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh fungsi LPTK sebagai lembaga pencetak guru. Karena guru yang berwawasan lingkungan diharapkan menghasilkan anak didik yang berwawasan lingkungan juga.Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) untuk mendi dikkan sikap berwawasan Lingkungan di tingkat pendidikan tinggi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan integratif-ekologi melalui MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) dan pendekatan monolitik antara lain melalui mata kuliah Kimia Lingkungan. Mata kuliah Kimia Lingkungan merupakan salah satu mata kuliah pilihan di Program Studi Pendidikan Kimia.Seperti kita ketahui, mahasiswa FKIP/IKIP Program S 1 Pendidikan Kimia adalah guru atau calon guru Kimia di SMU. Di dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata pelajaran Kimia Kelas III Semester 6 (Kurikulum 19$4) dan kelas II Cawu 3 (Kurikulum 1994) terdapat program pengajaran atau topik-topik Kimia Lingkungan.Masalahnya adalah "Kurikulum yang bagaimanakah yang dapat membekali mahasiswa sebagai guru kimia dalam mengajarkan Kimia Lingkungan di SMUT" Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode survai. Data dalam penelitian ini adalah: 1) GBPP mata pelajaran Kimia Kurikulum SMU 1994, 2) tulisan-tulisan dalam jumal dan majalah yang berhubungan dengan PLH dan Kimia Lingkungan 3) Hasil wawancara dengan pakar lingkungan, dosen Kimia Lingkungan di IKIP, dan guru Kimia SMU.Subyek penelitian atau sampel dalam penelitian ini adalah 1) pakar lingkungan; 2) dosen Kimia Lingkungan IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya; 3) guru-guru Kimia SMU yang berpengalaman mengajar Kimia di kelas III.Lokasi penelitian sesuai dengan keberadaan IKIP-IKIP Negeri di atas, yaitu: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.Hasil wawancara dengan guru Kimia SMU, dosen Kimia Lingkungan IKIP, dan pakar lingkungan akan dianalisis secara deskriptif dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dari dokumen mengenai PLH dan Kimia Lingkungan sehingga diperoleh rekomendasi penyempumaan pengajaran Kimia Lingkungan di Program Studi Pendidikan Kimia di LPTK.Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan:1.a. Tujuan Instruksional Umum:1) Lulus an LPTK menj adi guru yang berwawasan lingkungan sehinggamampu mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan ketika mengajarkan konsep-konsep kimia. 2) Menyebarluaskan kekhawatiran tentang masalah-masalah lingkungan dan penerapan UULH.3) Mengembangkan sikap positif mahasiswa terhadap lingkungan sehingga mahasiswa dapat menawarkan alternatif pemecahan masalah lingkungan.b. Tujuan Instruksional Khusus:1) Mahasiswa dapat menjelaskan terjadinya pencemaran lingkungan dan Cara pencegahannya.2) Mahasiswa dapat menjelaskan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di Atmosfir dan Hidrosfir.3) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang zat aditif pada makanan.4) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pupuk dan pestisida.5) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Radioisotop.6) Mahasiswa dapat menjelaskan tentang toksikologi kimia, karsinogenesis, dan sampah B3.7) Mahasiswa dapat menjelaskan masalah-masalah lingkungan yang berhubungan dengan kimia.2. Materi Kimia Lingkungan seyogianya meliputi topik-topik:a. Pencemaran Lingkunganb. Siklus airc. Siklus Biogeokimiad. Proses penjemihan air e. AMDAL dan Baku Mutu Lingkunganf. Susunan Atmosfir dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya.g. Sifat fisik dan kimia Hidrosfir dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya.h. Zat aditif pada makanan.i. Pupuk dan pestisida.j . Radioisotop.k. Toksikologi kimia, Karsinogenesis, sampah B3.1. Masalah-masalah lingkungan yang berhubungan dengan kimia.3. Seyogianya materi Kimia Lingkungan di LPTK disajikan dengan menggunakan gabungan metode-metode: ceramah, diskusi, pemberian tugas, praktikum, karya wisata, dan studi kasus.4. Evaluasi hasil belajar Kimia Lingkungan sebaiknya dilaksanakan paling sedikit meliputi: 1) ujian tengah semester, menggunakan bentuk tes uraian; 2) ujian akhir semester, menggunakan bentuk tes obyektif; 3) tugas terstruktur, paling sedikit dilaksanakan dua kali dalam bentuk membuat kliping, makalah, laporan, atau ringkasan dari wacanalbuku berbahasaInggris.Hal ini dilakukan agar skor yang diperoleh mahasiswa d ap at men ggamb arkan kemampu an mahas is wa yan g s e b enamy a tentang Kimia Lingkungan. 5. Mata kuliah Kimia Lingkungan sebaiknya dikelola oleh suatu tim yang mempunyai Tatar belakang pendidikan guru Kimia (S 1) dan Magister Kimia Lingkungan.Materi Kimia Lingkungan seperti tersebut di atas yang diajarkan dengan menggunakan metode seperti disarankan (pada Tabel 4.2) diharapkan menjadikanKurikulum Kimia Lingkungan yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berorientasi pada tujuan ini dapat memenuhi prinsip-prinsip kurikulum, khususnya prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisien.

---

Environmental problems vary and cover great areas of concern. Japan, for instance, in the 1940's experienced a pollution of cadmium (Cd) from waste of a zinc mine (Zn). They also suffered from a pollution of mercury (Hg) from industrial waste which poisoned many people and caused the Minamata illness.

In Indonesia farmers in Tegal and Brebes suffered from pesticide poison. A research on the influence of the health of farmers who used pesticide conducted in 1991 - 1993 by Food and Agriculture Organization (FAO)

among others found out that about 50 percent of the pesticides used by the farmers turned out to be classified as dangerous (36,8 percent), very dangerous (7,3 percent), and most dangerous (6,1 percent) according to the classification of the WHO.

Environmental problems are found nearly every day as reported in newspapers or on TV, mostly having a chemical character like the pollution in Deli River, pollution caused by pesticide, pollution in Citarum River. Solution of environmental problems actually depends on men's attitude and behavior because they can destroy or safe their environment.

In the UULH (The Act of the RI No. 4 of 1982 on the Basic Provisions for the Management of the Living Environment) Paragraph 5, it is stated that "Everyone has the right on a good and healthy environment" and "Everyone is obliged to take care of the environment and to prevent and overcome its damage and pollution". UULH Paragraph 9 states that "The Government is obliged to grow and develop the awareness and responsibility of the society in environmental management through extension, education, and research.

Explanation of Paragraph 9 states that education for growing and developing environmental awareness of society is conducted through formal education starting from kindergarten up to university level and through non-formal education.

In this case, LPTK (Institute of Teacher Training) for instance, has an important role in growing and developing the environmental awareness and responsibility of the society. It is owing to LPTK function as the teacher producer. And, teachers who have environmental view will produce students with environmental view too.

Environmental Education in higher education is carried out by using ecological - integrative approach through MKDU (General Basic Course) and monolithic approach through Environmental Chemistry subject. It is one of the optional subject matters in the Department of Chemistry Education.

As we know, students at LPTK Program S 1 of the Department of Chemistry Education are teachers or future Chemistry teachers in SMU (Senior High School). In the GBPP (General Guidelines of Instructional Activities) for the Chemistry Subject Semester 6, Grade 3 (Curriculum 1984), and Quarter 3, Grade 2 (Curriculum 1994) there are topics or instructional program on Environmental Chemistry.

The problem is "Which curriculum can supply the chemistry teacher with the knowledge needed to teach Environmental Chemistry at SMU?" This research applied a qualitative research method. The data includes:

1) GBPP SMU Curriculum 1994 Chemistry Subject, grade 2, quarter 3;

2) essays in journal and magazines which has relationship with Environmental Education and Environmental Chemistry; 3) Result of

interviews with Environmental Experts, Environmental Chemistry Lecturers at IKIP, and Chemistry SMU teachers.

The sample in this research includes: 1) Environmental Experts; 2) Environmental Chemistry Lecturers at IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya; 3) SMU Chemistry teachers who have experience in teaching grade 3.

The location of this research is in accordance with the location of the above mentioned IKIPs, i.e.: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang.

The result of the interview with SMU chemistry teachers, lecturers of Environmental Chemistry and Environmental Experts was analyzed descriptively taking into account the data obtained from documents on Environmental Education and Environmental Chemistry, as to achieve a recommendation to perfect instructional program on Environmental Chemistry in the Department of Chemistry Education.

From the analyzed data are obtained the following conclusions: 1.a. General Instructional Objectives (TIU)

LPTK graduates with an insight in environment are able:

1) to integrate environmental aspects when teaching chemistry concepts.

2) to disseminate the endanger of the environment and the application of the IJULH.

3) to develop the environmental attitudes of the students.

b. Specific Instructional Objectives (TIK)

The students are able to explain:

I) Environmental pollution and how to solve it;

2) Chemical reactions in the Atmosphere and Hydrosphere;

3) Food additives;

4) Fertilizers and pesticides;

5) Radioisotopes;

6) Chemical toxicology, carcinogenesis, and Hazardous Waste;

7) Environmental problems.

2. The following topics should be covered in the Environmental Chemistry Subject:

a. Environmental Pollution

b. Water Cycle

c. Biogeochemical Cycle

d. Water Purifying System

e. AMDAL (Environmental Impact Assessment) and Environmental Standard

f. Atmosphere composition and chemical reaction in it.

g. Physically and chemically characteristics of the Hydrosphere and chemical reactions in it.

h. Food additives

i. Fertilizers and Pesticides

j. Radioisotopes

k. Chemical toxicology, carcinogenesis, hazardous waste 1. Environmental issues.

3. Topics on Environmental Chemistry should be taught using the combination of a variety of methods such as discussion, assignment, experiment, study tour, and case study.

4. The learning evaluation of Environmental Chemistry should include: 1) mid semester exam by using essay test; 2) final exam by using objective test; 3) structured assignment at least twice such as making clipping, writing paper, writing report, or making a summary of a topic taking from a book written in English. The reason for doing this is to obtain the scores which represent the real student capability on Environmental Chemistry.

5. Each LPTK should have more than one Environmental Chemistry Lecturers and they should have a Master degree in Environmental Science or in Chemistry.

Topics on Environmental Chemistry which are taught with various methods (see Table 4.2) will hopefully become Curriculum of Environmental Chemistry. The curriculum that is developed based on Objectives Oriented approach, will accomplish the principles of curriculum, especially the principles of relevancies, affectivities and efficiencies."