Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku yang ada di hadapan pembaca ini berusaha menampilkan perkembangan sistem parlementer saat ini dengan menampilkan fenomena di berbagai negara yang menggunakan sistem ini. Penulis melihat terjadi perkembangan pesat penggunaan sistem parlementer di berbagai negara. Anggapan bahwa sistem ini memiliki masalah instabilitas yang tinggi karena pengalaman penggunaan sistem di Indonesia di awal berdirinya republik nampak sudah berbeda kenyataannya. Sistem parlementer sudah semakin stabil bahkan dalam titik tertentu sudah memiliki periodesiasi yang tetap seperti gagasan sistem presidensial. Namun demikian tentu saja setiap sistem pemerinthan memiliki potensi masalahnya masing-masing, buku ini juga berusaha menampilkan masalah-masalah tersebut dan bagaimana negara-negara di dunia berusaha mengatasinya."

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945 ditinjau dari hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengolah data dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UUD 1945 ataupun UUD NRI 1945 sama-sama belum memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia sehingga menimbulkan tarik ulur antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, khususnya dalam masa Orde Baru dan pascaamandemen UUD 1945. Namun, sudah terdapat perbaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mengandung karakteristik sistem pemerintahan yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the trade-off between presidential and parliamentary governmental system in constitutional system of Indonesia that had been applied in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution, which is reviewed in terms of the relationship between executive and legislative. This research is a normative law research, which uses qualitative approach in its data processing. According to the result of research, both UUD 1945 and UUD NRI 1945 have not yet provided a complete picture of governmental system of Indonesia, therefore, it has been creating a trade-off between presidential and parliamentary governmental system, especially in New Order Era and post-amendment of the 1945 Constitution. However, there are some particular improvements in constitutional system of Indonesia that encompasses characteristic of governmental system, which could be suitably applied in recent times."

"Sejak reformasi 1998,Indonesia kembali menggunakan sistem multipartai, walaupun begitu dalam sistem pemerintahan tetap mempertahankan sistem Presidensial."