Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbentuknya WTO secara perlahan-lahan telah mengurangi hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan tetapi di lain sisi hal ini mendorong munculnya jenis hambatan perdagangan baru. Salah satu bentuk hambatan dalam perdagangan yang sering digunakan adalah pengenaan bea masuk anti dumping dan produk-produk Indonesia juga tidak terlepas dari tuduhan dumping Produk Indonesia yang seringkali dituduh dumping atau dikenakan bea masuk anti dumping adalah produk kertas, saiah satu contoh kasusnya adalah pengenaan bea masuk anti dumping terhadap eksport produk kertas Indonesia oleh komisi perdagangan Korea.Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ekspor kertas Indonesia ke Korea beserta pengaruh faktor-faktor utama lainnya terhadap ekspor produk kertas dari Korea.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping akan menghasilkan pengaruh yang signitikan terhadap penurunan ekspor walaupun pengaruh yang dapat ditimbulkan lebih keoil dibandingkan faktor-faktor Iain yang ada dalam penelitian ini. Sementara itu berdasarkan estimasi, faktor-faktor utama yang membentuk ekpor Indonesia seperti PDB 1-ill, nilai tukar nominal dan hard relatif juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor dengan hubungan yang sesuai dengan hipotesis. Hasil dari studi ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling mcrnpengaruhi ekspor produk kertas Indonesia adalah real gross domestic product dari Korea

---

The establishment of World Trade Organization, obviously, has result in the alleviation of tariff barriers periodically, but it gives place on the rise of another type of barriers instead. Another type of barrier which often used is the imposition of anti dumping duties which also bear down upon exported products from Indonesia. One of Indonesia?s exported products that often accused of dumping is paper products. One of dumping cases of Indonesia's export is the imposition of anti dumping duty on paper products by Korean Trade Commission.

This study is going to observe the impact of anti dumping duties imposed by Korea on certain paper products toward the demand of exports from Indonesia, as well as its other determinants using OLS method with multiple regressions.

The result of this study shows that the imposition of anti drrmping duties variable has a significant effect in generating a decline on demand of exports from Indonesia, even though the impact produce of this variable is smaller than other variables which used in this study. Moreover, all of control variables which used in this study are also statistically significant and have appropriate sign in affecting exports demand on paper products. In this study, real gross domestic product of Korea is shown as the most variable that affecting exports from Indonesia."

"Steel industry is a strategic sector in the economy of a country. Steelindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demandthat is still necessary to import steel product. However, many of theseimported products are sold at dumping prices, especially those from chinagiving rise to unfair trade. One of trade remedy measures as a result ofunfair trade remedies can recover trough the imposition of antidumpingduty. In 2013, Indonesia imposes antidumping duty for Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) from China and other countries. Imposition of antidumpingduty will be analyzed descriptively with the antidumping agreementconformity. While, it cannot be denied that political factors also determineimposition of antidumping duty. It is need to use analytical theory ofjustice in order to enforce fair-trade"

"Dalam ilmu ekonomi, globalisasi menyebabkan menaiknya ketergantungan antar dunia ekonomi melalui perdagangan bebas. Untuk memastikan perdagangan yang bebas dan adil, terciptalah World Trade Organization. WTO membentuk peraturan dasar mengenai perdagangan bebas, terutama untuk negara yang menghadapi praktik perdagangan yan tidak adil, seperti dumping dan subsidi. Tindakan Antidumping dan tindakan imbalan adalah instrumen perlindungan industri dalam negeri yang dibentuk oleh WTO untuk mencegah perbuatan dumping dan subsidi yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Peraturan mengenai Antidumping dan Tindakan Imbalan diatur dalam agreement on the application of Article VI GATT 1994 danagreement on subsidies and countervailing measures. Tindakan dumping yang dilarang oleh World Trade Organization adalah penjualan suatu komoditi ke luar negeri yang jauh lebih murah dibandingkan dengan penjualan domestiknya yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri, dan tindakan subsidi yang dilarang oleh World Trade Organization,adalah kontribusi finansial yang spesifik dari pemerintah yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian kepada suatu Industri. Indonesia, sebagai salah satu anggota World Trade Organization, telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk anti-dumping code dansubsidies and countervailing measures. Ratifikasi persetujuan tersebut mewajibkan anggota World Trade Organizationuntuk diimplementasikan ke dalam Undang-undang. Karya tulis ini akan menganalisis implementasi perjanjian tersebut pada kasus penerapan tindakan Antidumping dan tindakan Imbalan oleh Amerika Serikat kepada produk kertas jenis coated paperdari Indonesia.

---

In economic terms, globalization leads to the increasing interdependence of world economies through free trade. To ensure global trade commences freely and fair, World Trade Organization was created. The WTO creates and embodies the ground rules for global trade, especially when a country faced with unfair trade practices, such as dumping and subsidy. Anti-dumping actions and Countervailing measures are instruments for the protection of domestic industries created by World Trade Organization to prevent dumping and subsidy that can threaten or cause injury to an industry. Regulation of anti-dumping and countervailing measures set out in the agreement on the application of Article VI GATT 1994 and agreement on subsidies and countervailing measures. Dumping practices prohibited by World Trade Organization is the sale of similar goods lower than normal prices that can threaten or cause injury to domestic industry, and subsidy practices prohibited by World Trade Organization is a specific financial contribution from government that can threaten or cause injury to an industry. Indonesia, as one of the members of World Trade Organization, has ratified the convention articles from the World Trade Organization by act No. 7 of 1994, including anti-dumping code and subsidies and countervailing measures. The ratification of the agreement obligates each member of World Trade Organization to implement the agreement in their national act. This paper analyzes the implementation of the agreement on the cases of the United States Anti-dumping and countervailing measures Implementation on certain coated paper from Indonesia."

"[ABSTRAKAmerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling protektif terhadap ancaman perdagangan internasional. Pada kasus ini Indonesia terkena imbas dari sifat protektif tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Amerika Serikat dalam memproteksi industri dalam negeri mereka. Tercerminkan pada United States Tariff Act of 1930 yang dirumuskan jauh sebelum adanya organisasi perdagangan internasional dan peraturan tersebut terus di amandemen seiring dengan adanya putaran di dalam GATT. Tesis ini mencoba menganalisis penetapan bea masuk antidumping yang dikenakan kepada Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan perbandingan antara undang-undang Amerika Serikat dengan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs And Trade 1994 (ADA) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan antidumping ditingkat perdagangan internasional.

---

ABSTRACTUnited States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level, United States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level]"

"Rotan merupakan komoditas hasil hutan non-kayu terbesar di Indonesia dan sebesar 80% telah diekspor ke seluruh dunia, hal tersebut menyebabkan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait tataniaga rotan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari kebijakan pembatasan ekspor rotan mentah terhadap ekspor produk rotan Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi ekspor produk rotan Indonesia ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan. Penelitian ini menggunakan data panel metode Pooled Least Square. Dampak dari kebijakan pembatasan ekspor rotan mentah akan menurunkan permintaan volume ekspor produk rotan ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan. GDP perkapita lima negara terbesar pengimpor produk rotan, nilai tukar riil, krisis ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi dunia mempengaruhi volume ekspor produk rotan Indonesia ke lima negara terbesar pengimpor produk rotan.

---

Rattan is a commodity of non-timber forest products in Indonesia and 80% have been exported all over the world, it causes the government issued several policies related rattan trading system. This study was conducted to determine the policyimpact of the restriction on the export of rattan on Indonesian rattan products and identify the factors that influence the Indonesian rattan product exports to five countries importing the largest Indonesian rattan products. This study uses panel data Pooled Least Square method. Policy-impact of the restriction on export of rattan will decrease to five countries importing the largest rattan products. GDP per capita of the five largest importer of rattan products, real exchange rate, Indonesia and the world economic crisis affects the volume of Indonesian rattan product exports to five countries importing the largest rattan products."

"Dengan sering diberlakukannya tindakan anti-dumping (AD) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan dumping selama dua dekade terakhir, penting untuk memeriksa dampak apa yang telah dihasilkan oleh kebijakan ini terhadap impor dari negara-negara tersebut. Secara empiris, penelitian ini menguji pengaruh langkah-langkah AD terhadap impor Indonesia menggunakan data UN Comtrade pada tingkat produk kode HS 6 digit. Bukti yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa AD memang memiliki pengaruh pembatasan yang signifikan terhadap impor dari negara-negara yang dikenakan bea masuk AD. Langkah-langkah AD berhasil mengurangi nilai impor produk yang bersangkutan sekitar 126% selama periode pengenaan. Selain itu, tidak ada bukti efek pengalihan perdagangan ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD. Selama tiga tahun pertama kebijakan AD, nilai impor ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD menurun sekitar 53%. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kebijakan AD Indonesia telah membantu menekan impor yang tidak diinginkan dan karenanya memenuhi syarat sebagai efektif. Model empiris studi ini diestimasi menggunakan penduga sistem GMM.

---

With the frequent imposition of anti-dumping (AD) actions carried out by Indonesia over the past two decades, it is necessary to examine what impact these measures have had on the countrys imports. Empirically, this study examines the effect of AD measures on Indonesian imports using UN Comtrade data at the 6-digit HS codes product level. The evidence presented in this paper shows that AD does have a significant restriction effect on imports from named countries. AD measures succeeded in reducing the import value of the products concerned by about 126% during the period of imposition. In addition, there is no evidence of trade diversion effects to non-named countries. During the first three years of AD measures, the value of imports to non-named countries decreased by around 53%. It is therefore concluded that Indonesias AD policy has helped to check unwanted imports and therefore may qualify as effective. The empirical model of the study is estimated using the system GMM estimator."

"Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED II dan Delegated Act terdapat ILUC untuk target energi terbarukan pada sektor transportasi. Berdasakan ILCU tersebut, biodesel dikategorikan sebagai ILUC rendah yang akan dikurangi melakukan impor untuk target energi terbarukan di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitan yuridis normatif. Dampak selama 5 tahun terakhir membuat jumlah ekspor biodesel terus menurun. Proses rekonsialisi penyelesaian sengketa dalam pengenaan BMAS yaitu mengenai tinjauan kembali terhadap aturan SCM, TBT, GATT 1994. Pemerintah Indonesia harus mencari alternatif mengkspor pangsa pasar negara tujuan lain agar penyerapan terhadap biodesel dalam negeri tidak berlebihan.

---

The anti-subsidized import duty rate (BMAS) set by the European Commission is 8% to 18% for biodiesel from Indonesia. Based on the Renewable Energi Directive II policy and its implementing regulations (Delegated Act) established by the European Union, Indonesia has suffered losses to market demand and the availability of crude palm oil (biodiesel) stocks. There is an ILUC for renewable energi targets in the transportation sector in RED II and the Delegated Act. Based on the ILCU, biodiesel categorized as a low ILUC, which will reduce imports for renewable energi targets in the European Union. The research method used is normative juridical research. The impact during the last five years has made the number of biodiesel exports continue to decline. The reconciliation process of dispute resolution in the imposition of BMAS is regarding a review of the SCM, TBT, GATT 1994 regulations. The Indonesian government must seek alternatives to export the market share of other destination countries so that the absorption of domestic biodiesel is not excessive."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.

---

This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

"

"Penggunaan kebijakan non-tarif atau non-tariff measures (NTMs) sangat beragam, salah satunya adalah technical barriers to trade (TBT) yang penggunaannya semakin intensif di banyak komoditas atau produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan technical barriers to trade ada pada ekspor tekstil dan produk tekstil, yang notabene merupakan salah satu penyumbang ekspor terbesar di Indonesia. Penelitian ini ingin menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan technical barriers to trade secara keseluruhan terhadap kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia. Penelitian ini menggunakan unit observasi komoditas tekstil dan produk tekstil ke 10 negara tujuan utama ekspor dengan kode Harmonized System (HS) 4 digit pada tahun 2018 dan pengaplikasian metode estimasi menggunakan Poisson-Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Penghitungan intensitas penggunaan TBT akan melalui pendekatan inventoris, yaitu dengan pengukuran menggunakan Coverage Ratio dan Frequency Index, sehingga dapat terlihat dampak intensitas penggunaan TBT terhadap ekspor tekstil dan produk tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penggunaan TBT yang diterapkan negara partner terhadap ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia justru memiliki efek mendorong perdagangan. Sehingga diekspektasikan bahwa penerapan TBT terhadap komoditas tekstil dan produk tekstil memiliki efek peningkatan permintaan.

---

The use of non-tariff measures (NTMs) is very diverse, one of which is technical barriers to trade (TBT) whose use is increasingly intensive in many commodities or products being traded. One of the implementations of technical barriers to trade is in the export of textiles and textile products, which incidentally is one of the biggest contributors to exports in Indonesia. This study wants to analyse the effect of the implementation of the overall technical barriers to trade policy on the export performance of Indonesian textiles and textile products. This study uses the observation unit for textile commodities and textile products to the 10 main export destination countries with the 4-digit Harmonized System (HS) code in 2018 and the application of the estimation method using the PoissonPseudo Maximum Likelihood (PPML). The calculation of the intensity of use of TBT will be through an inventory approach, namely by measuring using the Coverage Ratio and Frequency Index, so that the impact of the intensity of use of TBT on exports of textiles and textile products can be seen. The results of the study show that overall, the use of TBT by partner countries for exports of Indonesian textiles and textile products has the effect of encouraging trade. So, it is expected that the application of TBT to textile commodities and textile products will have a demand-enhancing effect."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh kebijakan bea keluar terhadap pembangunan fasilitas pemurnian, khususnya pengenaan bea keluar terhadap PT Freeport Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis membahas mengenai fungsi pengenaan bea dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia, bea keluar sebagai instrumen hilirisasi tambang mineral khususnya pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan kebijakan fiskal dan asas kepastian hukum, serta penulis menganalisa dampak pengenaan bea keluar terhadap progres pembangunan fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa fungsi bea masuk dan bea kaluar merupakan fungsi regulerend diantaranya pemerintah berusaha melindungi industri dalam negeri dan sumber daya alam dalam negeri. Bea keluar merupakan disinsentif fiskal yang saat ini dapat menjadi insentif bagi pengusaha yang membangun fasilitas pemurnian, serta ketentuan terkait bea keluar telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Kebijakan bea keluar tidak berpengaruh besar terhadap pembangunan fasilitas pemurnian. Sebaiknya dalam mewujudkan hilirisasi mineral pemerintah memberikan lebih banyak dukungan baik dalam hal insentif perpajakan maupun penyediaan fasilitas serta menyiapkan industri hilir dengan diimbangi dengan terus tegas dalam melaksanakan kebijakan dan sanksi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discussed the effect of the export duty policy on the smelter establishment, specifically the imposition of export duties on PT Freeport Indonesia. Based on this, the author examined the purpose of imposing duties on exportation and importation in Indonesia, examined the export duty as an instrument of downstreaming the mineral industry based on fiscal policy and the principle of legal certainty, especially of the establishment of smelters, and analyzed the impact of imposing export duties on the development of PT Freeport Indonesia's smelter. This research used a normative juridical approach. The results of the study stated that the function of import duty and export duty is a regulatory function, as well as the government’s attempts in protecting domestic industries and natural resources. Export duty, which were originally a fiscal disincentive, can now become an incentive for entrepreneurs who build smelters, and the laws on export duty are ascertained to be in accordance with the principle of legal certainty. The export duty policy does not have a major impact on the establishment of PT Freeport Indonesia's smelters. In establishing the downstreaming of mineral industry, the government should give more support, by providing both tax incentives and supporting facilities, prepare the downstream industry, and at the same time firmly implement policies and sanctions that had been established under the provisions of law."