Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran Kementeriau Sosialdalarn implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah.Kesirnpulan penelitian ini adalah peran Kementerian Sosial dalam implementasikebijakan penanganan pekenja migran bermasalah harus dilihat dari dua kebijakanyang menjadi pedoman, yaitu Keputusan Presiden No 106 tabun 2004 tentangTim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan UU No. ll tahun 2009 tentangKesejahteraan Sosial. Faktor yang rnernpengaruhi implementasi kebijakanpenanganan pekeija migrant diantaranya: komunikasi, sumber daya, komitmen, isikebij akan, karakter kebijakan, faktor dalam negeri dan luar negeri.

---

AbstractThe thesis describes The Role of Ministry of Social Affairs in the policyimplementation towards issues of Migrant Workers problems using QualitativeApproach. The study reveals that the The Role of Ministry of Social Affairstowards issues of Migrant Workers Problems should be based on the two basicregulations which are Presidential Decree No.106 Tahun 2004 that discussesabout coordination team of Migrant workers repatriation and ?Undang-UndangNo.11 Tahun 2009? which discusses about Social Welfare. There are severalfactors affecting the policy implementation which are; Communication,Competencies, Commitment, Policy Content, The character of policy, and internand foreign factors."

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program pemberdayaan TKI pasca kepulangan dari luar negeri oleh BNP2TKI. Lapangan kerja yang terbatas dibandingkan dengan angkatan kerja menjadi salah satu alasan untuk tenaga kerja memilih pasar kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia selanjutnya disingkat TKI yang dapat disebut pekerja migran. Tenaga kerja Indonesia yang telah kembali ke daerah asalnya yang disebut TKI Purna belum mengoptimalkan penerimaan dari remitansi sehingga pemerintah melaksanakan program pemberdayaan sebagai salah satu tujuan program pemerintah untuk mendayagunakan dan membantu peningkatan kesejahteraan TKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan kepada Tenaga Kerja Indonesia setelah kembali dari luar negeri agar tidak berangkat menjadi TKI kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan TKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan TKI purna yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh BNP2TKI. Pelaksanaan tersebut dibantu oleh unit pelaksana tugas BNP2TKI beserta stakeholder yang membantu pelaksanaan seperti Kementerian/dinas terkait, lembaga keuangan, fasilitator maupun profesional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan diantaranya kesulitan mengumpulkan peserta, informasi mengenai program pemberdayaan belum menyeluruh, target pencapaian peserta berkurang, kurangnya koordinasi diantara stakeholder.

---

This thesis discusses about the implementation of Indonesian Migrant Workers Empowerment Program after the return from abroad by the BNP2TKI. Limited employment compared to the labor force is one reason for the manpower to choose as Indonesian Migrant Workers. Indonesian migrant workers who have returned to Indonesia called Ex Indonesian Migrant Workers have not optimized the receipt of their remittance so that the government implements the empowerment program as one of the goals of the government program. The empowerment of ex Indonesian Migrant Workers is based on the government program to utilize and assist the improving of Indonesian Migrant Worker rsquo s welfare.

The aim of this research is to know the empowerment to the Indonesian Migrant Worker after returning from abroad in order not to go back to be the Indonesian Migrant Workers again. The method used in this research conduct the in depth interviews with informants related to the implementation of the Indonesian Migrant Workers Empowerment Program. This research uses the qualitative approach with the technical analysis of qualitative data.

The result of this research is showing that the implementation of empowerment of ex Indonesian Migrant Workers has been implemented in accordance with regulations made by BNP2TKI. The implementation is assisted by the implementing unit of BNP2TKI duties along with stakeholders that assist the implementation of such ministries agencies, financial institutions, facilitators and professionals.But in the implementation of the program, there are still shortcomings that could not reach the maximum target. The matter is due to constraints that occur during the process of the implementation including the difficulty of gathering the participants, the information about the empowerment program has not been comprehensive, lack of the target achievement of participant, the lack of coordination between stakeholders."

"Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi.

---

Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement.

The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study.

The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia."

"

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.

 

 

 

"

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing.

---

This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level."

"Data menunjukan setidaknya ada sekitar 113 ribu warga negara indonesia yang kerja sebagai tenaga kerja migran. Berbagai alasan menjadi landasan validasi tenaga kerja indonesia untuk memberanikan diri bekerja di luas negeri, salah satunya adalah himpitan ekonomi. Kendati demikian, ada banyak sekali ancaman yang mengintai pekerja migran di ranah global, salah satunya adalah aksi radikalisme dan terorisme yang menjadi bahaya laten. Rekrutmen terorisme menjadi kesempatan terbaik untuk menyusupi paham-paham radikal kepada pekerja migran, dengan segenap cara dan taktik silat lidah kelompok teroris mampu menggaet anggota baru. Tidak sedikit pekerja migran yang terjerumus dan mengikuti praktik terorisme. Tulisan berusaha untuk mengulik cerita dan pengalaman pekerja migran yang telah terjerumus dalam aksi tindakan terorisme dengan melakukan wawancara kepada para narasumber. Tulisan ini berusaha untuk mengupas bagaimana rawannya posisi pekerja migran terhadap paparan radikalisme dan terorisme berdasarkan sudut pandang studi kriminologi

---

Data shows that there are at least 113 thousand Indonesian citizens who work as migrant workers. Various reasons have become the basis for validating Indonesian workers to dare to work across the country, one of which is the economic demands. Nevertheless, there are many threats that lurk migrant workers in the global sphere, one of which is acts of radicalism and terrorism which are latent dangers. Recruitment of terrorism is the best opportunity to infiltrate radical ideas into migrant workers, with all the means and tactics of the tongues of terrorist groups to attract new members. Not a few migrant workers fall into and follow the practice of terrorism. This paper attempts to explore the stories and experiences of migrant workers who have fallen into acts of theorizing by conducting interviews with informants. This paper attempts to explore how vulnerable the position of migrant workers is to exposure to radicalism and terrorism from the point of view of criminology studies.

"

"Hasil Survei Angkatan Kerja tahun 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dari 48.653 pekerja yang berhenti bekerja, ada 36,40 persen pekerja yang berhenti bekerja karena alasan pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pekerja yang berhenti bekerja selama pandemi COVID-19, dan juga hubungan antara jenis kelamin, usia, status kawin, wilayah tempat tinggal, status pekerjaan sebelum pandemi, keberadaan anak dengan keputusan berhenti bekerja selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami apakah variabel tersebut mempengaruhi keputusan pekerja untuk berhenti bekerja akibat krisis pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  Metode analisis logistik biner digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap peluang seseorang berhenti bekerja selama krisis pandemi. Data penelitian diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel berpeluang terhadap keputusan berhenti bekerja karena pandemi COVID-19. Dalam analisis data, faktor-faktor ekonomi dan stabilitas pekerjaan menjadi pertimbangan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan pekerja. Keputusan berhenti bekerja selama pandemi lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ketidakpastian pekerjaan daripada variabel usia itu sendiri.

---

The result of the 2020 National Labor Force Survey conducted by the Central Statistics Agency (BPS) indicated that out of 48,653 workers who discontinued their jobs, 36.40 percent of them did so due to the COVID-19 pandemic. This research aims to analyze the characteristics of workers who discontinued their jobs during the COVID-19 pandemic and explore the relationship between gender, age, marital status, residential area, pre-pandemic employment status, and the presence of children with the decision to stop working during the pandemic in Indonesia. The primary focus of this study is to understand whether these variables influence workers' decisions to discontinue their jobs amid the pandemic crisis. A quantitative approach is employed in this research, utilizing binary logistic regression analysis to identify the influence of these variables on the likelihood of a person discontinuing their job during the pandemic crisis. Data for the study is obtained from the 2020 National Labor Force Survey (SAKERNAS). The findings of this study reveal that all the variables have a significant impact on the decision to discontinue jobs during the COVID-19 pandemic. In the data analysis, economic factors and job stability emerge as dominant considerations in workers' decision-making process. The decision to discontinue jobs during the pandemic is more influenced by unstable economic conditions and job uncertainties rather than age as a variable itself"

"Gagasan kaum neoliberalis bahwa single market Uni Eropa meningkatkan lapangan pekerjaan, harga lebih murah, terjadi spesialisasi produksi dan meningkatnya pekerja migran berimplikasi pada munculnya modus baru dalam pasar tenaga kerja yakni fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mentransfer resiko bisnis kepada para pekerja. Keberadaan sistem kerja paruh waktu, shift dan kontrak tanpa jam kerja serta outsourcing menjadi persoalan pelik bagi pekerja, utamanya pekerja migran. Di Inggris, timbul persoalan sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran. Akibat sistem kerja yang fleksibel dalam pasar tenaga kerja, pekerja migran mengalami prekariatisasi - kerentanan secara sosial-ekonomi laiknya eksploitasi dan teralienasi - dan bekerja dalam ketiadaan jaminan pekerjaan tetap dan ketiadaan jaminan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deterministik single market Uni Eropa yang menyebabkan terjadinya prekariatisasi terhadap pekerja migran di Inggris periode 2015-2018. Dengan menggunakan teori prekariatisme dari Guy Standing dan konsep Flexibility Labour Market sebagai landasan teoritis dan metode kualitatif eksplanasi dengan pendekatan interdisipliner ilmu, ditemukan bahwa single market Uni Eropa dan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan skema kekuatan kapitalis untuk menguasai pekerja migran dengan cara membuat pekerja migran selalau dalam kondisi prekaritas sehingga dapat dieksploitasi dan teralienasi; bahwa mobilitas para pekerja migran dimaksudkan untuk mendorong produktifitas, profitabilitas perusahaan dan merangsang perdagangan Inggris; bahwa keleluasaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mengeksploitasi sebagai akibat mata rantai single market, menyebabkan pekerja migran selalu dalam posisi rentan tanpa adanya jaminan rasa aman dalam pekerjaan dan pendapatan serta hubungan sosial pekerja migran; bahwa pekerja migran digiring masuk ke dalam fragmentasi struktur ekonomi global sebagai homo sacer yang eksis berdasarkan kepentingan kekuatan kapitalis, bahwa kondisi prekaritas yang dialami pekerja migran memungkinkan penyatuan kesadaran sebagai suatu kelas sosial baru untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan neoliberalis yang mengeksploitasinya. Ini dapat menjadi semacam social text yang melekat kuat dalam memori sosial pekerja migran.

---

The neoliberalist idea that the single EU market increases employment, lower prices, specialization of production and increases in migrant workers implies the emergence of a new mode of labor market flexibility that allows companies to transfer business risks to workers. The existence of a part-time work system, shifts and contracts without working hours as well as outsourcing is a difficult problem for workers, especially migrant workers. In the UK, socio-economic problems arise for migrant workers. As a result of the flexible work system in the labor market, g, migrant workers experience precariatization - socio-economic vulnerability such as exploitation and alienation - and work in the absence of permanent employment security and insecurity in employment. This study aims to analyze the deterministic single market of the European Union which causes the precariatization of migrant workers in the UK for the 2015-2018 period. By using the theory of precariatism from Guy Standing and the concept of Flexibility Labor Market as a theoretical basis and qualitative method of explanation with an interdisciplinary approach, it is found that the single market of the European Union and the flexible labor market are schemes of capitalist power to dominate migrant workers by making migrant workers always in precarious conditions so that they can exploited and alienated; that the mobility of migrant workers is intended to boost productivity, company profitability and stimulate UK trade; that the flexibility that British companies have to exploit as a result of the single market link, leaves migrant workers in a vulnerable position without guarantees of security in employment and income as well as migrant workers' social relations; that migrant workers are led into the fragmentation of the global economic structure as ‘homo sacer’ that exist based on the interests of capitalist power, that the conditions of pre-employment experienced by migrant workers allow the unification of consciousness as a new social class to fight against the capitalist forces exploiting them. This possibility becomes a kind of social text that is always firmly attached to the social memory of migrant workers."