Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi adalah instrumen investasi yang menarik, dimana harganya dipengaruhi banyak faktor, yang diantaranya adalah faktor ekonomi makro. Dari faktor faktor obligasi dalam menentukan harga obligasi adalab BI rate, IHSG dan Kurs Dollar. Obligasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah obligasi pemerintah dengan bunga tetap yang tetbagi dalam tiga kelompok, yaitu obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah dan obligasi jangka panjang. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menginvestigasi fenomena praktis dalam memprediksi harga obligasi menginvestigasi pengaruh harga teoritis terhadap harga riil, menginvestigasi pengaruh faktor ekonomi makro terbadap harga riil dan menginvestigasi pengaruh harga teoritis dengan faktor ekonomi makro terhadap harga rill. Dari penelitian, ditemukan bahwa harga teoritis diperoleh dari pergerakan yield dengan kontribusi dari duration. Meskipun demikian masih terdapat deviasi antara harga riil di pasar dan harga teoritis yang dibangun dari pergerakan yield serta duration. Untuk menjelaskan hubungan antara harga teoritis dan harga riil, maka dibangun model regresi harga teoritis terhadap harga riil, tetapi belum cukup mampu menangkap pergerakan harga rlil obligasi. Karena hasil yang di dapat dengan harga teoritis kurang memuaskan, maka di teliti juga pengaruh faktor ekonomi makro terhadap harga riil dengan membangun model regresi faktor ekonomi makro terhadap harga riil. Model ini ternyata belum mampu juga menangkap pergerakan harga riil.

---

Bond is interesting investment instrumen4 which price affected by many factors, one of it is macro economic factor. From those macro economic factors. the most referred by bond market player to decide bond price are BI interest rate, IHSG and Dollar exchange rate. Sovereign bond with fix rate, grouped in to three, short. moderate and long term bond have been chosen for this research. Objective of this research is to investigate practical phenomenon in predicting bond price to investigate the influence of theoretical price against real price. to investigate the influence of macro economic factors against real price and to investigate the influence of theoretical price with macro economic factors against real price.

Base on research, theoretical price obtained from yield movement with contribution from duration. Nevertheless, there's still deviation between real prices in market and theoretical price constructed from yield movement and duration. To explain the conelation between theoretical price and real price, then a regression model of theoretical price against real price developed, however it was not able to capture the movement of real price of sovereign bond. Due to result from theoretical price was not satisfying enough, hence macro economic factors against real price also being investigate by construct regression model of macro economic factors against real price. This model apparently was not able to capture the movement of real price as well."

"Tesis ini ditujukan untuk mengetahui dampak penerbitan obligasi pemerintah terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta dalam jangka panjang dan jangka pendek, apakah crowding out, crowding in, atau Ricardian Equivalence. Penelitian menggunakan data Indonesia tahun 2000 s.d. 2008 secara kuartalan dengan metode estimasi Error Correction Model (ECM) prosedur Engle·Granger.Dalam literatur ilmu ekonomi, dampak ekspansi fiskal pemerintah (dan juga pembiayaannya) dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama pemikiran, yaitu: (1) Klasfk: menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menyebabkan terjadinya Crowding out effiecient yang disebabkan oleh adanya asumsi full employment dan market clearing. Crowding out terjadi salah salunya karena ekspansi fiskal pemerintah rnenyebabkan naiknya tingkat suku bunga yang menekan investasi swasta, (2) Keynes: menyatakan bahwa stimulus fiskal pernerintah dibutubkan dalam perekonomian, karena perekonomian belum berada pada kondisi full employment, sehingga ekspansi fiskal pemerintah dapat memberikan accelerator effect atau crowding in effect bagi investasi swasta, dan (3) Ricardian Equivalence Theorem: menyatakan bahwa ekspansi fiskal pemerintah tidak akan berdampak pada sektor swasta karena swasta secara ra<;ionru menganggap bahwa ekspansi tersebut (yang dibiayai dengan penerbitan obligasi) hanya merupakan pajak yang tertunda dan akan diperhitungan pada saat jatuh tempo obligasi, Hal tersebut menyebabkan sektor swasta yang mcmperoleh imbal basil dari obligasi pemerintah tidak akan mengubah tingkat pengeluarannya (baik konsumsi maupun investasi) untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa yang akan datang.Estimasi menggunakan dua model persamaan, yaitu persarnaan investasi swasta dan persamaan tingkat suku bunga nominal. Pada kedua model persamaan tersebut, penulis rnemasukkan v&iabei posisi obligasi pemerintah sebagai variabel tidak terikat untuk melihat dampaknya terhadap tingkat suku bunga dan investasi swasta."

"Penelitian ini membahas dampak dari manajemen laba riil terhadap yield spread obligasi serta kepemilikan institusi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data obligasi korporasi Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Metode regresi yang digunakan adalah GLS. Manajemen laba riil dihitung menggunakan proksi dari Roychowdurry (2006). Penelitian menemukan bahwa manajemen laba riil tidak signifikan terhadap yield spread obligasi. Akan tetapi, mayoritas komponen manajemen laba riil berdampak pada yield spread obligasi. Komponen manajemen laba riil adalah manipulasi penjualan, overproduksi, dan pemotongan biaya diskresioner. Pemotongan biaya diskresioner berdampak positif pada yield spread obligasi. Overproduksi justru berdampak negatif pada yield spread. Sedangkan manipulasi penjualan tidak berpengaruh. Kepemilikan institusi memoderasi manajemen laba dengan yield spread obligasi. Adanya kepemilikan institusi akan merendahkan dampak dari manajemen laba pada yield spread obligasi.

---

This research aims to assess the impact of real earnings management to bond yield spread and also the impact of institutional owners as a moderating variable. This research uses corporate bonds that was issued between 2011 up to 2015. The regression method used is GLS. Real earnings management is measured through Roychowdhurry?s (2006) proxy. Real earnings management doesn?t impact bond yield spreads. However, majority component of real earnings management impact bond yield spread. The components of real earnings management are sales manipulation, overproduction, and discretionary expense cutting. Discretionary expense cutting positively impact bond yield spreads. On the other hand, overproduction negatively impact bond yield spreads. Sales manipulation doesn't impact earnings management. Institutional ownership is found to moderate the impact of real earnings management to bond yield spreads. An increase in institutional ownership will reduce the impact of real earnings management to bond yield spreads."

"Karya ilmiah ini mempunyai tujuan untuk menilai pengaruh kepemilikan asing dan peranan market size dan trading volume terhadap volatilitas yield. Penelitian dilakukan dengan data bulanan Surat Utang Negara seri Fixed Rate dan Obligasi Ritel Indonesia mulai 2009:1- 2014:12 dan dianalisis dengan regresi panel data menggunakan SUR dan metode Fixed Effect GLS.Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing meningkatkan volatilitas yield. Peneliti juga menganalisis dampak aktivitas trading sebagai proxy likuiditas ketika berinteraksi kepemilikan asing. Sejalan dengan search based theory yang menyatakan bahwa semakin meningkatnya instrumen likuiditas dapat memperlemah volatilitas, di dalam riset ini ditemukan bahwa dampak positif volatilitas yang ditimbulkan oleh adanya kepemilikan asing akan lebih rendah pada SUN dengan market size dan trading volume yang lebih tinggi.

---

This paper aims to evaluate impact of foreign ownership and role of market size and trading volume on yield volatility. This research is conducted using monthly data of Fixed Rate Government Bonds and Retail Government Bonds from 2009 1 to 2014 12 and analyzed with SUR model and Fixed Effect GLS estimator.

The estimations show that the model generates significant and positive coefficient of foreign ownership variable hence it lowers the yield volatility. I also analyze the impact of trading activities as proxies for liquidity when interacting with foreign ownership. The search based theory reveals that increasing market liquidity instruments reduces volatility. In line with the theory the positive impact of foreign ownership on the yield volatility will be lower for higher government bond's market size and trading volume."

"Penelitian ini menganalisis kelayakan dari penerbitan obligasi daerah pada Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan analisis SWOT dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan membandingkan antara penerbitan obligasi daerah dan mekanisme pembiayaan internal sebagai alternatif sumber pembiayaan infrastruktur daerah dengan adanya keterbatasan anggaran. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT, yaitu dengan mengkaji peluang, ancaman, kelebihan, dan kekurangan dari penerbitan obligasi daerah sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur daerah dan analisis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), yaitu perbandingan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Hasil dari penelitian ini adalah penerbitan obligasi daarah mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur daerah dan hasil dari penelitian ini adalah dan juga Pemda DKI Jakarta dari segi kemampuan keuangan dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah yang diukur dengan DSCR, dinyatakan mampu memenuhi nilai DSCR yang disyaratkan dengan melebihi batas minimal yang disyaratkan oleh Menkeu.

---

This study analyzed the feasibility of issuing bonds in the region of Jakarta Provincial Government to conduct a SWOT analysis and a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and comparing the issuance of local bonds and internal financing mechanisms as an alternative source of financing local infrastructure with a limited budget. The analysis used in this study is a SWOT analysis, which is to assess the opportunities, threats, strengths, and weaknesses of the issuance of municipal bonds as a source of funding regional infrastructure development and analysis Debt Servive Coverage Ratio (DSCR), which is the ratio between the sum of revenue, the area of land and property taxes, natural resource revenues and other parts of the region as well as the general allocation fund net mandatory spending, the sum of principal, interest and other borrowing costs are due. The results of this study are daarah bonds have interesting potential for use as an alternative or even a solution to overcome the problem of the lack of funds for government financing regional infrastructure development projects and the results of this study are the Jakarta Government and also in terms of financial capacity in order repayment loan areas measured by DSCR, DSCR otherwise be able to meet the required value by exceeding the minimum required by the Minister."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia di Pasar Obligasi Jepang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Blue Bond merupakan suatu obligasi yang berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru, yang termasuk dalam 17 Sustainable Development Goals. Indonesia menerbitkan Blue Bond di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan kelestarian laut dan sumber daya air bersih, sesuai dengan kerangka kerja Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework dan panduan Blue Finance yang diterbitkan oleh ICMA. Penerbitan Blue Bond oleh Indonesia ini dapat menegaskan dukungan Indonesia terhadap sustainable financing mengingat Indonesia sudah pernah menerbitkan green sukuk dalam mata uang USD dan SDGs bond dalam mata uang Euro. Namun, karena Blue Bond diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, penting untuk memastikan bahwa proses penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional. Selain itu, penting juga untuk diketahui mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond terhadap para investor. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga integritas Indonesia di pasar sustainable financing dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia harus memperkuat akuntabilitas dan menegaskan komitmennya melalui langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret tersebut antara lain dengan menggunakan framework yang diterima oleh investor, menyusun laporan tahunan, serta melakukan external review. Dengan demikian, memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia dapat membangun reputasi yang kuat bagi Indonesia dalam komunitas keuangan global sebagai negara yang bertanggung jawab secara ekologis dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

---

This paper analyzes how the issuance process and the form of responsibility for the accountability of Blue Bond investment returns issued by Indonesia in the Japanese Bond Market. This work was created using doctrinal research approaches. Blue Bond is a sustainable bond based on the blue economy idea, which is incorporated in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia issued a Blue Bond in the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to marine sustainability and clean water resources, in compliance with the Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework and Blue Finance guidelines issued by ICMA. The issuance of Blue Bond by Indonesia can emphasize Indonesia's support for sustainable financing considering that Indonesia has already issued green sukuk denominated in USD and SDGs bond denominated in Euro. However, since the Blue Bond is issued in the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process is in accordance with applicable regulations, such as the Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 on the Sale and Repurchase of Foreign Exchange Government Securities in the International Market. In addition, it is also important to know how the responsibility of the accountability of Blue Bond investment returns to investors. This is very important to maintain Indonesia's integrity in the global sustainable financing market. To achieve this goal, Indonesia must strengthen accountability and emphasize its commitment through concrete actions. These concrete actions include following an investor-accepted framework, compiling annual reports, and performing external evaluations. Thus, having an in-depth understanding of how the issuance process as well as the form of accountability for Blue Bond investment returns issued by Indonesia can help Indonesia establish a strong reputation in the global financial community as an environmentally responsible country committed to sustainable development."

"ABSTRAKLembaga ekonomi syariah di Indonesia dalam kurun dan sepuluh tahun ke belakang meningkat dengan pesat. Lembaga ekonomi syariah mulai masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan mulai efektif berjalan dengan didirikannya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan Syariah mulai berkembang pesat setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya lembaga ekonomi syariah turut bermunculan. Salah satunya adalah pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang diawali dengan dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah itu sendiri baru diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga yang langsung dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berwenang untuk menetapkan fatwa apakah suatu transaksi tersebut dapat disahkan sebagai transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam yang diatur pada Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada tahun 2002, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IK/2002 tentang Obligasi Syariah. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, perbedaaan yang essensial antara Obligasi Konvensional dengan Obligasi Syariah ini adalah tidak digunakannya sistem bunga (riba) dan mengecilkan spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Jika kata obligasi yang berarti hutang menjadi acuan, tentu syariah melarang jual bell obligasi. Tetapi berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah meredefinisi obligasi syariah menjadi surat investasi. Indonesia sampai dengan saat ini baru menggunakan 2 (dua) jenis Obligasi Syariah yaitu yang menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) dan akad Ijarah (sewa manfaat). Obligasi Syariah ini sendiri belum mempunyai payung hukum yang fix dari pemerintah dan pengawasannya sendiri dilakukan 2 (dua) lembaga yang bertolak belakang yakni Bapepam dan DSN-MUI. Sejak dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah tersebut setidaknya terdapat 16 (enam belas) emiten yang terdaftar mengeluarkan Obligasi Syariah baik yang menggunakan akad Mudharabah maupun Ijarah. Salah satu dari emiten tersebut adalah PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. (BMI), yang menjadi satu-satunya penerbit obligasi yang mengeluarkan Obligasi Syariah Subordinasi pada tanggal 15 Juli 2003. Obligasi ini menggunakan akad Mudharabah, bernilai Rp 200 milyar, dan berjangka waktu pengembalian 7 (tujuh) tahun. Tujuan utama dari penerbitan obligasi ini adalah untuk meningkatkan struktur permodalan BMI sebesar 12%."

"Bagi investor, obligasi pemerintah merupakan aset yang cenderung berisiko rendah, namun krisis hutang yang belum lama terjadi di Eropa membuktikan bahwa risiko tersebut sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, investor perlu mengetahui aset yang dijadikan sebagai hedge dan safe haven ketika terjadi penurunan pada perekonomian, khususnya pada pasar obligasi pemerintah Indonesia. Penelitian ini hendak menganalisis kemampuan logam mulia dan logam dasar sebagai instrumen hedging dan safe haven untuk pasar obligasi pemerintah, selama periode 2004-2013. Dengan menggunakan GARCH, penelitian ini menganalisis dua periode krisis, yaitu krisis keuangan dan krisis hutang Eropa, diperoleh bahwa logam mulia lainnya, khususnya perak mampu memberikan perlindungan bagi investor pada penurunan secara mendadak dalam perekonomian dibandingkan emas. Untuk logam dasar, tembaga, aluminium, dan nickel menunjukkan kemampuan yang lebih kuat sebagai safe haven dibandingkan logam mulia. Ditemukan bahwa memegang logam secara individu memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan memegang portofolio logam. Terakhir, dengan menganalisis performa logam 20 hari setelah terjadi syok negatif pada harga obligasi, ditemukan bahwa perak merupakan logam yang memiliki performa terbaik.

---

Government bond is known to be low risk, but the recent debt crisis has proven that the risk is likely to happen. Therefore, investors have the necessary to know which asset could provide the protection from sudden decrease in the economy, specifically within the Indonesian government bond market. By analyzing 10 different metals during 2004-2013 this research aims to find potential hedging instruments and safe haven assets for the Indonesian government bond market. Using GARCH, this research analyzes two crisis periods, the financial crisis and European debt crisis, it was found that other precious metals, specifically silver, provide greater compensation for the bond market losses than gold. While industrial metals such as copper, aluminum, and nickel tend to outperform precious metals as hedge and safe haven at certain times. Also, holding the metals individually will offer a greater protection than in the form of portfolio and within analyzing the performance 20 days after an immediate negative bond price shock, it was shown that silver is the best performing metal within the period."