Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya sistem multipartai dalam politik Indonesia dan perkembangan masyarakat modernis urban yang didulrung oleh pembangnnan sarana transportasi dan komunikasi menghasilkan de-ethnicization dari politik aliran ke dalam diskursus fonnal menuntut strategi kampanye berbeda untuk mendapatkan suara pemilih. Klaim obyektif dalam Iklan Politik diajukan dalam penelitian ini sebagai solusi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih. Namun, biarpun dianggap penting dan dapat meningkatkan mernorisasi pemilih, klaim obyektif tidak meningkatkan minat dan atensi mereka. Kontribusi penelitian dan implikasi manajerial juga dibahas sekaligus saran untuk penelitian mendatang.

---

Multiparty election system applied in Indonesia and the trend of urban modern society, which is supported by the development of communication channel and transportation, lead to de-ethnicization of political grouping into formal discourse. Objective claim in political ads is offered in this research as a solution to increase advertisement effectiveness and influence voters decision making. However, even voters recognize that objective claim is important and increase their memorization has negative effect to their interest and attention toward the ads. In the end of this research, some theoretical contribution and managerial implication are discussed as well as recommendation for future research."

"Marketing politik adalah ilmu yang mengaplikasikan teori marketing ke dalarn politik. Aplikasi marketing politik makin dibutuhkan oleh partai politik sejak kembalinya sistem multipartai yang meningkatkan iklim kompetisi pemiiu di Indonesia Salah satu aplikasi marketing politik dapat kita lihat dari pengalaman di pemilu tahun 2004. Pendekatan ini sukses dipakai untuk membangun citra presiden dan memenangkan suara mayoritas penduduk Indonesia. Didorong oleh kesuksesan ini, maka sekarang peneiitian mengenai aplikasi marketing politik dibutuhkan untuk mcnambah wawasan dan pengetahuan kita dalam memahami perilaku pemilih Indonesia.Marketing politik memandang pemilih sebagai subjek politik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mcnguji perilaku pemilih dan mencari tahu berbagai jalur yang dapat dipcngaruhi untuk mencapai voting pemilih. Pexilaku pemilih sendiri dipengaruhi oleh emosionalitas dan rasionalitasnya. Kedua hal ini tidak bisa dibeda-bedakan, hal ini merupakan proses kompleks otak manusia yang melibatkan koduanya Sesuai dengan pengamatan kita terhadap konsumen dalam pembelian barang kchutuhan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa setiap knnsumen mempunyai kecenderungau untuk berpikir rasional ketika membuat keputusan atau cenderung untuk berperilaku kamna merasakan emosionalilasnya. Didalam penclitian ini, kjta akan fokus kepada faktor emosional yang mempengaruhi pemilih 'dan bagaimana emosionalitas dapat mempengaruhi keterlibatan, keterikatan dan keyakinan keputusan pemilih menuju voting partai politik.Ernosionalitas adalah anteseden, keterlibatan, keterikatan, dan keyakinan keputusan akan menjadi mediasi voting pemilih yang merupakan konsekuensinya. Hasil dari scmua hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini terbukti signifikan. Emosionalitas yang tcrdiri dari emosionalitas pribadi dan psngaruh preferensi sosial meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pengelolaan infonnasi dan aktifitas partai politik. Emosionalitas pemilih meningkatkan keterikatan kognisi pemilih dan keterikatan emosionalnya. Emosional, keterikatan dan keterlibatan pemilih meningkamkan keyakinan keputusan pemilih. Dan akhirnya keterlibatan, keterikatan dan keyakinan keputusan pemilih meningkamkan voting pemilih.

---

Political marketing is a science applying marketing theory in political activity. Since Indonesian multhaarty election in 1999 and increasing competitiveness of political party toward the election, the application of political marketing considerd to be important. Ajierward, history told us that political marketing successfully applied in 2004 election. This approach succeed in increasing president image and won the majority of voter. In terms of this success, research about marketing politic is essential to improve our understanding and knowledge about Indonesia voter behavior.

Political marketing view voter as the subject of the politic. Regards to this perspective, our research aimed to know the voter behavior. Voter behavior itself influenced by voter rationality or emotionality. Both of the voter emotionality and rationality can not be distincted but it is a complex process contain both of them. Inline with our observation in the fast moving consumer goods industry, we could conclude that every consumer have a tendency when they are making a decision. Whether they think rationally or to _/eel emotionalbz. Ajterward we will focus the topic of this thesis in voter emotionality, how emotionality increasing involvement, attachment and decision confidence andjinallv increasing voter voting.

Emotionality is the antecedent, involvemene attachment and decision confidence will be the mediator for voting as the consequence. All the hypothesis stated for this thesis positively signyicant. Emotionality increasing voter information involvement and program involvement. Emotionality increasing voter cognitive attachment and emotional attachment. Emotionality, attachment and involvement increasing voter decision confidence. Andfinalbv involvement, attachment and decision confidence increasing voting."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Law 10/2008 on General Elections for Members of DPR,DPD and DPRD has introduced a new model of electoral campaign.This new model arranges for a long duration of electoral campaign;and it has brought about a potential opportunity for the intimacy relations between political parties and voters...."

"Untuk memahami pemasaran politik, pertama-tama kita harus melakukan studi tentang perilaku pemilih. Dengan menggabungkan modifikasi konsep perilaku konsumen dengan produk politik, penelitian ini mencoba menguji persepsi nilai kandidat sebagai moderator dalam merumuskan dorongan memilih dan perilaku pemilih. Persepsi nilai kandidat sendiri dibentuk oleh empat variabel produk politik, yaitu program, figur, partai politik, dan juga presentasi.Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan terhadap calon pemilih pilkada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Blitar. Hipotesis dibangun untuk enam hubungan, dan diuji terhadap 250 responden. Selanjutnya, dilakukan analisis data menggunakan program LISREL 8.30. Data yang dikumpulkan mendukung empat dari enam hipotesis.Riset menemukan bahwa program dan figur secara bersama-sama memiliki peranan yang signifikan dalam mempengaruhi terciptanya persepsi nilai kandidat. Riset ini juga menemukan bahwa persepsi nilai kandidat memiliki peranan yang signifikan dalam menyusun dorongan memilih, sementara dorongan memilih berpengaruh pada perilaku pemilih. Riset ini memiliki kontribusi penelitian sebagai model dasar perilaku pemilih melalui pembentukan produk politik. Untuk meningkatkan kualitas model, disarankan untuk menambah beberapa variabel.

---

In order to understand the potential role and scope of political marketing, we first need to understand the nature of the electorate through voter behavior study. By integrating political product concept and modified purchasing behavior mode!, this research tries to examine the impact of candidate's perceived value as mediating variable to craft voting intention and voter behavior. While candidate perceived value developed by four components of political products: program, figure, political party, and presentation as well.

This research was conducted to Kabupaten Bandung and Kabupaten Blitar future voter on Chief of Country Election (Pilkada). Hypotheses have developed for six associations and tested with total of 250 respondents to participate in the survey and answered the questioners. Structural Equation Modeling with applicable software package LISREL 8.30 was used as data analysis method. Result supported four of hypothesized interactions, while two others unsupported with data collected.

The research found that program and figure together play important role to create candidate perceived value. This research also found that voter intention play significant role as mediator between candidate perceived value and voter behavior. The study contributes to research on drawing basic model of voter behavior model through political product development. In order to round off research model, there are some adding variables suggested."

"Ada keterkaitan antara politik hukum penddikan nasional denga paragdigma penyelenggaraan pendidikan dan klaim tentang kegagalan mendidik di Indonesia. Politik hukum pendidikan nasional tercantum dalam pasal 31 UUD RI Tahun 1945. Ketentuan padal 31 tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan sarat nilai (Values), bukan sekedar pendidikan yang mengajarkan kepandaian dan keunggulan berbasis pengembangan akal belaka, tetapi pendidikan dilandasi nilai-nilai luhur. Inilah paradigma pendidikan Skolastik yang menghasilkan pemikir atau ilmuan dari pada parktisi. Pendiidkan di Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh tradisi pemikrian ini. paradigma Skolastik ini melahirkan pendidikan yang berpusat pada guru. Memasuki era Orde Baru pada tahun 1967, paradigma skolastik mulai tergeser oleh paradigma realis didasarkan pada keyakinan bahwa sumber pengetahuan tidak bersumber dari guru saja, tetapi bersumber juga dari relaitas atau kenyataan hidup. landasan pembenarannya bahwa didalam realitas selalu ada persoalan-persoalan yang bisa berkembang yang membutuhkan penanganan secara konteksual, yang tidak selalu didasarkan pada nilai-nilai (values) yang bersifat imperatif. Ia menghasilkan lulusan yang diharapkan profesional, dapat menyelesaikan persoalan secara kontekstual. Akan tetapi pendidikan dalam paradigma realis ni berpotensi menghasilkan manusia cerdas namun mengabaikan nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai bangsa. ketika paradigma realitis diterima sebagai sebuah kebenaran maka pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter da nilai-nilai luhur menjadi suatu yang aneh. Akan tetepi ketika muncul ekses-ekses penyelenggaraan pendidikan berparadigma realis, seperti munculnya desakan diberlakukannya secara penuh HAM universal, tekanan penghormatan hak-hak individu, merosotnya penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan agama maka yang dipersalahkan adalah penyelenggara pendidikan. Kemudian dikatakan siste, pendidikan nasional gagal menghasilkan manusia berbudi luhur, padahal sumbernya karena kesalahan secara paradigmatik dalam penyelenggaraan pendidikan."