Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mencapai kualitas audit berbasis sharia compliance yang baik dibutuhkan auditor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya dalam melakukan pengawasan pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Konvensionat Pemeriksaan UUS yang dilakukan oleh auditor yang kurang merniliki kecakapan dapat mengakibatkan tidak dapat terdeteksinya potensi risiko yang signifikan dan material, berdampak pada memburuknya Non Pelforming Financing dan adanya kecurangan transaksi keuangan nasabah yang dapat mengganggu reputasi bank.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan, pengalaman, pendidikan berkelanjutan dan risiko audit (variabel bebas) terhadap kualitas audit (variabel terikat) berbasis sharia compliance dalam pemeriksaaan audit UUS pada Bank ABC. Penelitian ini dilakukan terhadap auditor di Satuan Kerja Audit Internal Bank ABC dan model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien yang positif pada variabel pengetahuan, pengalarnan, pcndidikan berkelanjutan dan risiko audit yang berarti variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas audit adalah variabel pengetahuan. Indikator pengetahuan yang paling besar mempengaruhi auditor dalarn menghasilkan kaulltas audit adalab pengetahuan terhadap standar, prosedur, teknik pemeriksaan dan sistem informasi nasabah dan pengetahuan tentang prinsip perbankan syariah.

---

To achieve the quality based on sharia compliance need auditor who has ability to perform on role of supervision function to Sharia Business Unit (SBU) on conventional bank. SBU auditing performed by less proficient auditor could result in undetected significant and material risks, which will increase non-performing financing and fraud of customer financial transactions impacting the bank s reputation.The purpose of this research is to examine the effect of knowledge, experience, continuous education and audit risk (independent variables) to audit quality (dependent variable) based on sharia compliance in SBU auditing at Bank ABC. The research was carried on the internal auditors of Bank ABC and the research model used is the multiple linear regressions. The result shows a positive coefficient on the variables of knowledge, experience, continuous education and audit risk, which means these variables have a significant effect on audit quality. The variable which has the great impact to audit quality is knowledge. Indicators of knowledge with great influence to audit quality are knowledge of audit standard, audit procedures, audit techniques. customer information system and knowledge of the principles of sharia banking."

"Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad pembiayaan syariah dengan prinsip kemitraan dan bagi hasil. Nasabah dengan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank X melakukan pengikatan akad MMQ yang kemudian mengalami kemacetan karena adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Nasabah untuk mengangsur pengambilalihan porsi kepemilikan UUS dan membayar bagi hasil berdasarkan sewa. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menyebabkan adanya piutang pada UUS yang kemudian dilakukan penyelesaian dengan melakukan pengalihan piutang secara cessie menurut hukum perdata Indonesia pada akad MMQ. Pokok permasalahan dari penulisan ini adalah pengaturan akad MMQ di UUS, pengaturan pengalihan piutang dengan cessie yang dapat dilakukan pada akad MMQ, dan akibat hukum dari pengalihan piutang dengan cessie. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan wawancara dengan narasumber untuk menghasilkan data deskriptif analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian pelaksanaan cessie yang dilakukan oleh pihak UUS Bank X untuk objek akad MMQ dilakukan tidak sesuai dengan cessie syariah yang ada di Fatwa DSN MUI. Akibat hukum dari pelaksanaan cessie bukan syariah pada akad MMQ adalah perjanjian pengalihan piutang cessie menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, sebaiknya pengalihan piutang secara cessie pada akad pembiayaan syariah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar para pihak yang melakukan kegiatan transaksi syariah lebih cermat dan teliti sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

---

Musyarakah Mutanaqishah Agreement (MMQ) is a sharia financing contract with the principle of partnership and profit sharing carried out by the Customer with a Sharia Business Unit (UUS), experiencing congestion because the Customer did not do the obligation in the agreement to repay the UUS ownership and pay the profit sharing based on the lease. Because of that UUS made the settlement by transfering receivables cessie according to indonesian civil law in the MMQ contract. The main problem of this theses is the MMQ contract arrangement in UUS, the arrangement of transfer of accounts receivable with cessie which can be done in the MMQ contract, and the legal consequences of transfering receivables with cessie. The research method used is normative juridicial, which is conducting a study of the applicable legislation and conducting interviews with informants to produce descriptive analysis data. Based on the research cessie implementation conducted by UUS Bank X for the MMQ contract object, it was conducted not in accordance by the islamic cessie in the Fatwa DSN MUI. The legal consequences of implementing a non-sharia cessie in the MMQ contract is that the cessie receivables transfer agreement become null and void by law. Thus, it is better to transfer cessie receivables to the sharia financing contract as outlined in the laws and regulations so that the parties carrying out sharia transaction activities are more careful and careful in accordance with existing sharia principles."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian syariah dalam penerbitan, pelaksanaan, dan kondisi default dalam investasi sukuk ijarah pada PT X, salah satu korporasi yang menerbitkan ijarah di Indonesia. Kasus default pada sukuk ijarah PT X ini merupakan kasus default pada sukuk pertama di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-LK, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk ijarah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Bapepam-LK. Akan tetapi, dalam masa pelaksanaan dan kebijakan yang diambil pasca-default belum sesuai dengan beberapa prinsip syariah.

---

ABSTRACT

This study aims to explain and analyze the sharia compliance of the issuance, execution, and events of default default in the ijarah sukuk issued by X Corp., one of the corporation that issue ijarah sukuk in Indonesia. Events of default in the X Corp. ijarah sukuk is the first ijarah sukuk default case in Indonesia. This study was conducted through applying Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bapepam-​​LK, and related literature study review as a reference. The results suggested that the ijarah sukuk issuance had been held in accordance to Fatwa DSN-MUI and Peraturan Bapepam-​​LK. However, the implementation after issuance and post-default decision that taken by corporation is had not been held in accordance with some Islamic principles.

"

"ABSTRAK:Skripsi ini membahas dampak penerapan PMK Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah terhadap tingkat solvabilitas berdasarkan Risk Based Capital pada Asuransi Syariah PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi syariah telah patuh terhadap proses pelaporan yang disyaratkan dalam PMK Nomor 11/PMK.010/2011. Selain itu, tingkat solvabilitas berdasarkan RBC perusahaan asuransi syariah menurun drastis pada tahun pertama PMK diterapkan. Hal ini disebabkan karena PMK Nomor 11/PMK.010/2011 merubah jenis kekayaan yang diperkenankan dan meningkatkan nilai faktor risiko dalam menghitung risiko pada perusahaan asuransi syariah sehingga PT XYZ memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebijakan perusahaan dengan PMK Nomor 11/PMK.010/2011. Setelah dua tahun penerapan PMK, tingkat solvabilitas RBC PT XYZ menunjukkan trend yang terus meningkat.

---

ABSTRACT:The focus of this study is the effect of PMK Nomor 11/PMK.010/2011 implementation on solvability of risk based capital in Sharia Insurance PT XYZ. This research is qualitative and quantitative descriptive. The result of this study shows that sharia insurance company complies with the PMK. In addition, the solvability of risk based capital in Sharia Insurance fell dramatically in the first year of implementation of PMK. This thing happened because PMK Nomor 11/PMK.010/2011 change the type of admitted asset and increase the risk factor when valuing insurance enterprise risk. Therefore, PT XYZ needs time to adjust its enterprise policy with the PMK Nomor 11/PMK.010/2011. After two years of PMK implementations, solvability level of PT XYZ indicates ever growing trend."

"Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia telah membuka peluang bagi Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengubah layanan Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Pendirian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melalui metode konversi dan metode spin off. Bank Syariah ABC menggunakan metode konversi sedangkan Bank Syariah XYZ menggunakan metode spin off. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan pengaturan pendirian Bank Syariah ABC hasil konversi dan pendirian Bank Syariah XYZ hasil spin off kemudian pelaksanaan atas kedua ketentuan tersebut serta akan memperbandinkan pendirian antara Bank Syariah ABC dan Bank Syariah XYZ. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengaturan mengenai kedua metode pendirian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan dari kedua metode tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan menghasilkan kesimpulan metode spin off relatif lebih baik dibandingkan dengan metode konversi.

---

Bank Indonesia through Bank Indonesia Regulation has opened an opportunity for Sharia Unit to improve services to the community by changing the Syariah Business Unit services to Islamic Banks. The establishment can be done in various ways, including through the conversion method and the method of spinoffs. ABC Islamic Bank using the method of conversion while the Islamic Bank XYZ using the method of spin-offs. The principal problem in this research is the establishment of provisions setting the conversion of ABC Islamic Bank and the establishment of Islamic Bank XYZ spin off and then implementing the results of the two provisions and would compare establishment of the Islamic Bank and ABC Islamic Bank XYZ. The research method is a method of normative descriptive research. The type of data used are secondary data. Settings on both methods of establishment are set out in Law No. 21 of 2008 concerning the Islamic Bank and Bank Indonesia Regulation. The implementation of both methods have been complied with applicable regulations and produce conclusions spin off method is relatively better than the method of conversion."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi risiko kredit, sebagaimana bank konvensional. Bank syariah dinilai sangat penting untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko maksimal yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukannya. Sebagai sebuah studi kasus, perhitungan risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode pendekatan internal dan standar.Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data pada Bank Syariah X, pada Periode Maret dan April 2005. Pendekatan Internal dilakukan dangan Metode CreditRisk+ sedangkan Pendekatan Standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).Hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode CreditRisk+ menunjukkan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan risiko menggunakan pendekatan internal dengan metode CreditRisk+ dianjurkan untuk digunakan oleh Bank Syariah X di samping pendekatan Standar dengan metode yang dianjurkan oleh Bank Indonesia.

---

Funding that was done by the Islamic Law Bank dealt with the risk of credit, like in the conventional bank. The Islamic law bank was judged very important to do the calculation against the level the maximal value of the risk that possibly happened to funding that the implementation. As a case study, the calculation of the risk of funding was counted by making use of the internal approach method and the standard.

In this study, the data that was used was the data to the Bank Islamic X in the Period of March and April 2005. The Internal approach was carried out with the Method CreditRisk+, whereas measuring the risk based on the standard approach acknowledge as the Asset weighed based on the Risk (ATMR).

Results of the calculation that was carried out with the method CreditRisk+ pointed out the risk that lower if compared with the Asset method was weighed according to the Risk (ATMR). So as to be able to be concluded that the calculation of the risk of making use of the internal approach with the method CreditRisk+ was recommended to be used by the Bank Islamic X beside the standard approach with the method that was recommended by the Central Bank (Bank Indonesia)."

"ABSTRAKTesis ini membahas kehadiran peradilan agama sebagai lembaga penyelesaiansengketa perbankan syariah yang efektifitas keberadaannya belum dirasakanmaksimal sampai dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi di tahun2013. Tesis ini memberikan gambaran serta mengungkap sejauh mana peradilanagama mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan industri perbankan syariahsebagai satu kesatuan sistem hukum ekonomi Islam. Penelitian dilakukan secaranormatif, yaitu dengan menganalisa pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukumsecara faktual. Adanya fakta bahwa selama kurun waktu keberadaan industriperbankan syariah, para pelaku di dalamnya justru cenderung untuk memilih lembagaperadilan umum apabila terjadi sengketa menunjukkan realitas keraguan ataskompetensi pengetahuan para hakim peradilan agama, kekhawatiran kepentinganperbankan yang tidak terakomodir secara baik, dan juga faktor sosial dimanaperadilan umum lebih familiar untuk dipilih daripada peradilan agama. Olehkarenanya agar cita-cita akan sebuah sistem hukum perbankan syariah yang utuh diIndonesia terwujud, diperlukan sinergi yang lebih baik antar lembaga dan jugasinkronisasi ketentuan di dalamnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the presence of religious courls as a dispute resolutioninstitution of sharia banking that the effectiveness of its existence has not been feltmaximized until the publication of the Constitutional Court decision in 2013. Thisthesis provides an overview as well as reveal the extent to which the religious courtswere able to accommodate the needs and interests of the sharia banking industry as awhole legal system of Islamic economics. Research conducted normative, byanalyzing the execution or implementation of the provisions of the law. The fact thatduring the period of existence of the sharia banking industry, in which actors tend tochoose a general court in the event of a dispute showed the reality of doubt on thecompetence of knowledge of the judges of religious courts, which do not concern theinterests of banks are well accommodated, and also social factors which morefamiliar to the general court chosen rather than religious courts. Therefore, in orderthat the ideals of the legal system will be a complete sharia banking in Indonesiarealized, needed a better synergy between institutions and also synchronize theregulation in it."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "