Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari wajib pajak merupakan masukan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan negara kesatuan republik Indonesia. Hal yang harus menjadi perhatian adalah usaha meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah initi dari pengaturan dan pengenaan sanksi pidana di bidang perpajakan. Tindakan pidana di bidang perpajakan adalah termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi (administrative criminal law atau dependent crimes) yang dikenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya, sepanjang sesuai dengan kewajibannya. Penggunaan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan adalah tidak tepat dan dapat menimbulkan problem hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana perpajakan adalah berdiri sendiri dengan segala konsekuensi penegakan hukumnya. Terkait dengan penerapan tindak pidana korupsi dalan tindak pidanaperpajakan, dapat dilakukan dua model, yaitu masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan, sebagaimana dimuat dalam pasal 43A ayat (3) atau undang-undang perpajakan memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang no 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi."

"ABSTRACTCriminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No. 7 of 2017 concerning Elections which is divided into three categories, namely during the campaign, the period of calm and the period of voting. When noted, there are relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done through the criminology perspective crime prevention doctrine which focuses on five theories, namely abolitionistic theory, emphasizing the driving factors of crime; a moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary, secondary and tertiary prevention. Political parties should participate in criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory."

"People in rural community live a life peacefully because they have human and social capital. The existence of human is indicated by mutual love and living in peace and ih harmony while the existence of social capital is in the forms of mutual trust, cooperation and mutual help. Peace and order in rural community life are supported by the potential in the form of value and unwritten low systtem which grow in the people's life. This study is concerned with the Kombong institution at Enrekang community which has the systems of value, and unwritten low which become the reference for forming the social behaviour"