Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Restorative justice and conventional courts in Indonesian criminal law"

"ABSTRAKPraktek penyelesaian perkara pidana melalui jalur ?musyawarah? antar pelaku dan korban Serta masyarakat yang terlibat didalamnya merupakan suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme penyelesaian ini dalam prakteknya terselenggara dengan atau tanpa melibatkan penegak hukum. Dalam praktik, perdamaian sebagai hasil akhir dari rnusyawarah yang terjadi menjadi kunci penutup permasalahan yang terjadi seolah mendapatkan pembenaran dalam hukum yang hidup dalam masyarakat. Fenomena yang demikian dalam kenyataannya bukan hanya menjadi permasalahan di Indonesia saja. Di sejumlah negara telah dibuat kebijakan dalam rangka menjawab pennasalahan tersebut dalam bentuk program Pemerintah atau bahkan kebijakan dalam regulasinya. Kebijakan dan program ini dibuat berdasarkan filosofi pemidanaan tradisional yang membingkainya yang dikenal sebagai keadilan restoratif Keadilan restoratif merupakan suatu filosofi pemidanaan tradisional yang dapat dipakai sebagai pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalarn masyarakat, Berangkat dari kenyataan tersebut, Disertasi ini membahas tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadaan restoratif dalarn praktek penegakan hukum pidana di Indonesia Pencarian atas gagasan penerapan pendekatan keadilan restoralif dalam disertasi ini dimulai dengan kajian teoretis terhadap keadilan restoratif dimana terjadi pergulatan untuk menyatakannya sebagai sebuah teori atau filosofi pernidanaan. Penelitian dilanjutkan dengan penelusuran terhadap praktik penggunan pendekatan keadilan nestoratif di berbagai Negara, Kedua kajian ini yang menjadi pedoman penulis dalarn melihat plaktek penanganan perkara pidana di Indonesia terhadap sejumlah perkara pidana yang diselesaikan diluar sistem peradilan pidana, pandangan para petugas penegak hukum terhadap hal tersebut dan mengurai pula basil pilot project penerapan pendekatan keadilan restoratif di Bandung. Saluruh proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Suatu metode penelitain yang ?multimethod in focus, involving an interpretive and naturalisilic approach ro its subject matter", dimana diharapkan melalui pendekatan ini akan terlihat nyata dari analisa dan pembahasan perrerapan pendekatan keadilan restoratif di dalam pandangan hukum pidana, sistem peradilan pidana, hukum adat yang menggali pandangan masyarakat terhadap Iembaga peradilan pidana dan proses yang berjalan didalamnya serta pengaruh dan norma hukum. Penelitian kualitatif juga telah membuka kemungkinan bagi penulis untuk meneliti dengan menggunakan berbagai sumber baik data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, maupun Studi dokumen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, keadilan restoratif dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban rnaupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini."

"Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

---

The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law.

The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law."

"Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang pengadilan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, ahli hukum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Hasil penelitian menyarankan adanya penelitian sosiologis lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dihubungkan dengan penyebutan identitas tersangka dan terdakwa; saran bagi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia agar menyusun aturan yang lebih rinci mengenai privasi yang boleh diberitakan dan kepentingan umum yang menjadi pengecualian dari penghormatan terhadap privasi seseorang; saran bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga pers, agar saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain; dan saran bagi pers agar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana secara khusus.

---

Until now there is not a compilation of laws and ethics for the Indonesian press in reporting the criminal justice process. So the scattered laws have given some problems for the press in knowing their rights and duties. Therefore the main problem which is discussed in this thesis is about the press laws and ethics with their compilation. The further discussion is more focused on the laws and ethics for the press in reporting the privacy of the persons who are involved in the criminal justice process, and the laws and ethics for the press in making the direct broadcasting from the criminal court. This research used analytic descriptive interpretation by using the library books and sincere interviews with the resource persons. The researcher collected the primary data through the literary study and got the secondary data by a sincere interview with the journalists, the press company, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, the law experts, the lawyers and the family of the victim. The result of this research suggests a further sociological research about the application of the principle for the innocent presumption which deals with the identity of the accused. The other suggestions are directed to the Dewan Pers and Komisi Penyiaran Indonesia to arrange the more detailed rules about the privacy which are allowed to be broadcasted for the respect of privacy and the criteria which can be excluded for the public interest. The persons who are concerned with the criminal justice process, including the journalists are suggested to be more understanding and cooperative with each other in dealing with their laws and ethics professions. Finally the journalists are suggested to follow a professional education which includes particularly about the broadcasting of the criminal justice process as one of the subjects."