Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akreditasi pendidikan tenaga kesehatan adalah upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis. berkesinambungan. terencana dan terarah guna menetapkan strata yang menggarnbarkan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaaga kesehatan. Secara umum, tujuan dilaksanakannya akreditasi pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang berdampak menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan (Pusdiknakes, 200 I)Pembinaan dan pengawasanan penyelenggaraan Dari hasil analisis situasi dan analisis sistem ditemukan beberapa masalah yang ada seperti pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan belum dilakukan secara kontinyu dan berdasarkan kebutuhan institusi pendidikan tenaga kesehatan, pengolahan data masih secara konvensional, keberadaan tim akreditasi provinsi yang belum jelas karena adanya KepMenkes Nomor : HK.00.06.1.03.03853 yang menyatakan Tim Akreditasi ditunjuk oleh Pusdiknakes, umpan balik yang disampaikan kepada institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memuat aspek-aspek dari setiap komponen yang masih perlu ditingkatkan belum dijadikan bahan perencanaan pembinaan institusi pendidikan tenaga kesehatan.Hasil dari pengembangan sistem ini, telah dibuat prototipe Sistem Informasi Akreditasi Pendiilikan 'Fenaga Kesehatan (SIAYf-K) yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai wat evaluasi diri bagi institusi diknakes maupun untuk pembinaan kepad institusi pendidikan tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. seca effektif dan effisien.Rekomendasi kepada Pusdiknakes terkait dengan pengembangan Sistem Informasi Akreditasi Pendidikan enaga K:esehatan : I ) Tim pelaksana akreditasi terdiri dari unsur Pusdiknakes, Organisasi Profesi tingkat pusat, Dinas Kesehatan Provinsi ditambah dengan unsur Poltekkes masing-masing provinsi ; 2) untuk rekruitmen asesor, Pusdiknakes melakukan tahapan kegiatan ulai dari penetapan kriteria calon asesor, sosialisasi pendaftara calon asesor kepada Dinas kesehatan Provinsi Organisasi Profesi dan Poltekkes, seleksi (fit and proper test), penetapan Tim Akreditasi.

---

Accreditation of the health manpower education is a overnment program which is carried eut systematical y, sustainable, planned and directed in order to fasten a strata representing implementation quality of the health manpower education. In general, the goals of the accreditation of the health manpower education are to improve the implementation quality of the health manpower education producing qualified graduates in accordance with the need of the health services (Pusdiknakes, 2001).Guidance and supervision to tlie implementation of the health manpower. From the situation and system analysis, several problems were found such as the education institution construction of the health manpower is not continually carried out and not based on the need of education institution of the health manpower. Other problems found are data processing method is still conventional, the existence of the accreditation team in the province level is not clear due to KepMenkes No. HK.00.06.1.03853 stating that the Accreditation Team is appointed by Pusdiknakes. The other problem encountered is feed back to the education institution of the health manpower containing many aspects to be improve is not considered as an input for planning the assistance to the education institution of the health manpower.The development of this the Health Manpower Education ( Sislem informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan, SJAPTK) which is expected to be used as a self evaluation institution, as well as for a guidance to the education institution of the health manpower by Office of Health1n Southumatera Province efficiently and effectively.Recommendation to Pusdiknakes related to the development of SIAPTK: 1) Implementation Team consists f element from Pusdiknakes, Professional Organization in the Central level, Health Office in Province level completed by the element from Poltekkes in province level; 2J related to the assessor recruitment process, Pusdiknakes carries out the activity gradually from determining assessor candidate criteria, socialization of the assessor candidate to the HealthOffice in Province level, the Professional Organizations and Peltekkes, selection (fit and proper test)."

"Proses Akreditasi Prodikes di Indonesia terdiri dari proses registrasi, pengisian borang, desk evaluation borang, assesment institusi, penilaian akhir akreditasi dengan menggunakan SIMAK Online. Permasalahan rendahnya penggunaan dikarenakan banyak terjadi kesalahan mengunggah borang akreditasi, menu-menu pada aplikasi masih membingungkan dan sering gagal diakses oleh pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerimaan pengguna SIMAK online dengan model Keberhasilan sistem informasi Delon & McLean dan penerimaan pengguna dari model TAM. Penyebaran kuesioner dengan data yang diolah sebanyak 210 responden menggunakan pendekatan PLS-SEM dan software SmartPLS. Hasil analisis data disimpulkan bahwa SIMAK online pada proses akreditasi program studi bidang kesehatan dapat diterima dan bermanfaat karena mempermudah proses akreditasi sesuai kebutuhan dari LAMPTKes.

---

Accreditation process of health study program in Indonesia consist of the registration process, fill in accreditation forms, desk evaluation, institutional assesment, and result of accreditation by using SIMAK online, Problems due to low level usage many errors uploading accreditation forms, menus is stll confusing and often fails to be accesed by the user. This study aims to analyza user accpetance SIMAK online with succes model information system Delon & McLean and user acceptance model TAM, Questionnaires with data processed a total of 210 respondents using PLS-SEM approach and software SmartPLS. Results of the data analysis is concluded that SIMAK online in the process of accreditation of health is acceptable and beneficial because it simplifies the process of accreditation according to the needs of LAMPTKes."

"Skripsi ini membahas mengenai usaha meningkatkan akreditasi sekolah sebagai bentuk kekerasan struktural melalui kerangka, pranata, dan kurikulum. Penelitian ini menggunakan teori Kekerasan Struktural dari Johan Galtung, dimana kerangka, pranata, dan kurikulum di Sekolah menyalurkan kekerasan struktural terhadap siswa/siswi nya untuk meningkatkan akreditasi sekolah. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode campuran dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terbuktinya fenomena bahwa sekolah memiliki sistem kerangka, pranata, dan kurikulum yang memberatkan siswa, yang dapat diketahui sebagai bentuk kekerasan struktural.

---

This paper discusses the effort to improve school accreditation as a form of structural violence through School framework, institutions, and curriculum. This study uses the theory of Structural Violence from Johan Galtung, which is School frameworks, institutions, and curriculum in the School channeling structural violence against students to improve school accreditation. This research is mixed method with descriptive design. Results of this research is the evidence of the phenomenon that School has a framework, institutions, and curriculum systems that burden student, which can be seen as a form of structural violence."

"Mutu setiap program studi harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tiap program studi harus mengupayakan pengembangan program studi secara komprehensif dan terstruktur. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah membuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Mekanisme SPMI dijalankan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan atau disingkat menjadi PPEPP. Meskipun begitu, pelaksanaan SPMI di Universitas Indonesia (UI) masih mengalami banyak hambatan. Salah satunya adalah tidak adanya integrasi data untuk kebutuhan SPMI dari tiap fakultas. Karenanya, Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UI ingin memiliki suatu sistem terpusat yang dapat dimanfaatkan oleh tiap fakultas termasuk BPMA UI itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian dan pengembangan dengan alur yang dimulai dari requirements gathering dengan wawancara pengguna, requirements analysis dengan pembuatan persona, user journey, use case diagram (UCD), dan arsitektur informasi. Kemudian dari hasil analisis, dirancang desain low-fidelity prototype berupa wireframe dan desain high-fidelity prototype. Setelah itu, aplikasi dikembangkan dengan teknologi Python, Django, dan Django REST Framework untuk aplikasi back-end dan TypeScript, React, dan Next.js untuk aplikasi front-end. Aplikasi SPMI UI yang sudah selesai dikembangkan kemudian diuji dengan tiga metode evaluasi, yaitu User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), dan System Usability Scale (SUS). Hasil evaluasi yang didapat dari ketiga metode evaluasi menyatakan bahwa sistem telah layak untuk digunakan meski masih terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki.

---

The quality of each study program must be continuously improved. Therefore, each study program must make an effort for the development of a comprehensive and structured study program. The Ministry of Education, Culture, Research and Technology has created an Internal Quality Assurance System (SPMI), which is a systemic activity of quality assurance in higher education by each university autonomously. The SPMI mechanism is carried out by following the cycle of Establishment (Penetapan), Implementation (Pelaksanaan), Evaluation (Evaluasi), Control (Pengendalian), and Improvement (Peningkatan), abbreviated as PPEPP. Even so, the implementation of SPMI at the University of Indonesia (UI) is still experiencing many obstacles. One of them is the absence of data integration for SPMI needs from each faculty. Therefore, UI’s Academic Quality Assurance Agency (BPMA) wants a centralized system that each faculty can utilize, including BPMA UI itself. In order to achieve that, research and development are done by adhering to the flow that started from requirements gathering through user interview, requirements analysis by creating personas, user journey, use case diagram, and information architecture. Based on the outcome of the analysis, low-fidelity prototype (wireframe) and high-fidelity prototype are made. From then on, the application was developed using Python, Django, and Django REST Framework for the back-end, and TypeScript, React, and Next.js for the front-end. The finished SPMI UI app was then tested and evaluated using three different methods: User Acceptance Test (UAT), Usability Testing (UT), and System Usability Scale (SUS). Based on all the tests conducted, it can be concluded that SPMI UI is production-ready, although it still has some parts that could be improved."

"Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber daya manusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusan dengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasi dan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi. Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salah satu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnya perguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihat peluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siap di pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah. Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B, maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggi memberikan perhatian yang seimbang bagi 8 delapan komponen uji kompetensi, khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi dengan akreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This time the goverment established a strategy effort to ensure graduate rsquo s competency by coaching and supervised human resource of public health through sertification and registration letter that have to through the stage of core competency. So the university become the main core to graduates standardization. One of graduate rsquo s quality indicator can be seen by accreditation of the university. Essentially, the university have to increased education rsquo s quality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective in action and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This case study research was conducted with secondary data.

The result of this research, there are leadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see the disparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that we could take is to produce Public Health gradute that match with national standard and passsed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8 eight components of core competency, espescially in leadership aspect to create the university with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to the university in order of quality escalation."

"Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

---

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target."

"Latar Belakang: Berdasarkan hasil survei akreditasi, dari 17 RSUD Kelas D di provinsi DKI Jakarta, 16 RSUD terakreditasi Paripurna dan satu RSUD terakreditasi Utama. Walapun telah trakreditasi, masih ditemukan banyak rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memahami lima elemen penilaian yang menjadi isu pasca survei akreditasi, persiapan, kendala, dan strategi penyelesaian yang dilakukan oleh RSUD. Metode penelitian: Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dengan telaah dokumen akreditasi untuk lima elemen penilaian yang menjadi isu dan lebih lanjut akan dilakukan wawancara terhadap pihak RSUD, Dinas Kesehatan, dan Surveior. Hasil dan Pembahasan: Lima elemen penilaian yang menjadi isu tersebut adalah MFK 5d, KPS 9b , PPI 6b, PMKP 4e dan AKP 5.2e. Untuk memenuhi elemen penilaian tersebut, RSUD telah menyiapkan dokumen, SDM, dan sarana dan prasarana. Kendala yang dihadapi yaitu pemahaman RSUD, perbedaan pemahaman antar surveior, kurangnya pemenuhan fasilitas yang dipersyaratkan, pola pikir pegawai yang kurang tepat, dan kurang efektifnya penyelenggaraan pelatiahan. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman, melakukan pelatihan yang efektif, dan menyediakan sarana dan prasarana berdasaikan standar akreditasi. Kesimpulan: RSUD Kelas D telah menyiapkan diri untuk memenuhi standar akreditasi, namun belum sepenuhnya optimal, perlu adanya identifikasi masalah yang menghambat dan  strategi penyelesaian masalah yang tepat.

---

Background: Based on the results of the accreditation survey, of the 17 Class D general hospital in DKI Jakarta province, 16 hospitals have Plenary Accreditation and one RSUD has Main Accreditation. Even though it has been accredited, there are still many recommendations that must be followed up. 

Objectives: This research aims to understand the five elements of assessment that are issues after the accreditation survey, preparation, obstacles and resolution strategies carried out by hospitals.

Method: Qualitative research with a case study design by reviewing accreditation documents for the five assessment elements that are issues and further interviews will be conducted with the Regional Hospital, Health Service and Surveyors. 

Results and Discussion: The five assessment elements that are the issue are MFK 5d, KPS 9b, PPI 6b, PMKP 4e and AKP 5.2e. To fulfill these assessment elements, RSUD has prepared documents, human resources, and facilities and infrastructure. The obstacles faced were the understanding of hospitals, differences in understanding between surveyors, lack of fulfillment of required facilities, inappropriate mindset of employees, and lack of effectiveness in organizing training. The strategy undertaken is to increase understanding, conduct effective training, and provide facilities and infrastructure based on accreditation standards. 

Conclusion: Class D Regional Hospital has prepared itself to meet accreditation standards, but is not yet fully optimal, it is necessary to identify problems that are hampering it and appropriate problem solving strategies."

"Akreditasi institusi merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31. Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi tetapi menyelenggarakan pelatihan kesehatan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam upaya penjaminan mutu institusi pelatihan tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel kuantitatif adalah institusi penyelenggara pelatihan kesehatan yang belum terakreditasi sebanyak 62 institusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan google form. Hasil menunjukkan bahwa institusi yang siap untuk diakreditasi sebanyak 34 institusi (54,8%). Unsur input yang berpengaruh terhadap kesiapan akreditasi institusi yaitu variabel SOP dan kebijakan. Pada unsur proses yang berpengaruh adalah variabel perencanaan serta pengorganisasian. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengorganisasian berhubungan signifikan terhadap kesiapan institusi untuk diakreditasi setelah dikontrol oleh variabel anggaran, SOP dan kebijakan, fasilitas dan peralatan serta perencanaan. Dari hasil analisis kualitatif faktor pendorong institusi untuk diakreditasi diantaranya adalah legalitas sebagai penyelenggara pelatihan, peningkatan mutu, persaingan antar provider. Faktor penghambat akreditasi adalah masalah kekurangan SDM, anggaran dan tidak adanya dukungan pimpinan

---

Institutional accreditation is a mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 31. Institutions that provide training that have not been accredited but that provide health training are more numerous than those that have been accredited. This study aims to analyze the readiness of the accreditation of training institutions in the health sector in an effort to guarantee the quality of training institutions in 2020 by using quantitative and qualitative research methods (mixed method). The quantitative sample is 62 institutions that have not been accredited health training providers. Data collection using a questionnaire created using google form. There are 34 institutions that are ready to be accredited (54.8%). From the input elements that affect the readiness of institutional accreditation, namely the SOP and policy variables. In the process element that influences the planning and organizing variables. The results of further analysis show that organizing has a significant relationship with the readiness of an institution to be accredited after being controlled by budget variables, SOP and policies, facilities and equipment and planning. From the qualitative analysis, the driving factors for an institution to be accredited include legality as a training provider, quality improvement, and competition among providers. The inhibiting factors for accreditation are the problem of lack of human resources, budget and lack of leadership support."