Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Lampung tidak secara otomatis berdampak kepada rendahnya kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Analisis dilakukan menggunakan data panel dari 10 kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung selama periode 2002-2010. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi BPS. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dibangun model regresi data panel menggunakan metode fixed effect. Hasil estimasi menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh menurunkan kemiskinan, sedangkan peningkatan jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan.

---

The high economic growth in Lampung province does not automatically have an impact on poverty alleviation. This study aimed to analyze the effect of economic growth on poverty in Lampung province. The analyzes were using panel data from 10 districts in Lampung province during the period 2002-2010. The data used in this study is derived from BPS the publication. To determine the effect of economic growth on poverty using the fixed effect model. The estimates indicate economic growth and education reduce poverty, whereas growth of population and inflation increase poverty."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth atau belum dengan menggunakan metode GIC dan metode PPGI serta sektor-sektor ekonomi apa yang mampu mengurangi kemiskinan. Berdasarkan data Susenas dan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah serta menggunakan analisa GIC dan regresi data panel ditemukan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2004-2010 sudah pro poor growth melalui metode PPGI namun melalui metode GIC belum pro poor growth. Dan dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, hanya Kabupaten Sukamara yang pembangunan ekonominya sudah pro poor growth.Sementara itu di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, sebaliknya sektor listrik, gas dan air bersih justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan di tingkat sepuluh kabupaten yang belum pro poor growth, sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa merupakan sektor-sektor ekonomi yang secara signifikan mengurangi kemiskinan, di sisi lain sektor listrik, gas dan air bersih meningkatkan kemiskinan.

---

This study aimed to determine whether the economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro poor growth or not by using GIC and PPGI and economic sectors could be capable of reducing poverty. Based on data of Susenas and GDP Central Kalimantan Province and using GIC and regression analysis of panel data found that economic development in Central Kalimantan during the period 2004-2010 has been pro-poor growth through PPGI but through the GIC has not been pro-poor growth. And of the 14 districts/municipalities in Central Kalimantan, only an economic development Sukamara District has been pro-poor growth.

Meanwhile in Central Kalimantan Provincial level, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector and the financial, leasing and business services sector are the economic sectors that significantly reduce poverty, otherwise the electricity, gas and water supply sector actually increase poverty. While at the ten districts that have not been pro-poor growth, agriculture sector, mining and quarrying sector, manufacturing industry sector, construction sector, financial, leasing and business services sector and the services sector is the economic sectors that significantly reduce poverty, in the another sector of electricity, gas and water supply increased poverty."

"ABSTRAKKesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah adalah tingkat kematian bayi. Tingkat kematian bayi pada suatu wilayah terkait dengan banyak faktor seperti faktor kesehatan, maternal, demografi, dan sosioekonomi. Faktor sosioekonomi yang mempengaruhi tingkat kematian bayi di antaranya adalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan tingkat kematian bayi pada kabupaten/kota di Indonesia 2016. Penelitian ini menggunakan indikator makro level kabupaten/kota dan rawdata Susenas 2016. Dengan menggunakan model regresi spasial Durbin diperoleh hasil bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kematian bayi suatu kabupaten/kota di Indonesia setelah dikontrol terhadap pengaruh faktor pendidikan perempuan, imunisasi, dan anggaran kesehatan. Hasil regresi spasial Durbin juga menunjukkan bahwa kondisi tingkat kematian bayi pada suatu kabupaten/kota selain dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dalam kabupaten/kota, juga terkait atau dapat dipicu dengan kondisi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan kabupaten/kota tetangg.

---

ABSTRACTHealth is an important aspect of sustainable development. One indicator that describes the health status of a region is the infant mortality rate. Infant mortality rates in an area are associated with many factors such as health, maternal, demographic, and socioeconomic factors. Socioeconomic factors that affect infant mortality rates include income inequality and poverty. This study aims to examine the relationship between income inequality and poverty with infant mortality rate in regencies in Indonesia 2016. This study uses regency-level macro indicators and raw data Susenas 2016. Using Durbin spatial regression model obtained results that income and poverty imbalance have a significant influence on infant mortality of regencies in Indonesia after being controlled for the influence of female education factors, immunization, and health budget. Durbin's spatial regression results also showed that infant mortality rates in a regency were in addition influenced by income and poverty inequality within regency, also related or may be triggered by conditions of income inequality and poverty of neighboring regencies."

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Berdasarkan Social Accounting Matrix Indonesia 2015 dan metode micro-simulation, penelitian ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektoral mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, serta peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor manufaktur terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dari 24 sektor, hanya pertumbuhan di 10 sektor saja akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan penurunan terbesar di sektor pertanian tanaman lainnya. UKM tidak memiliki peran khusus terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berpengaruh adalah sektor dari UKM tersebut. Diketahui juga bahwa semua pertumbuhan sektor ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pertumbuhan di sektor pertanian tanaman lainnya memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

Based on extended Indonesia’s Social Accounting Matrix (SAM) 2015 and using micro-simulation method, this study shows how sectoral growth affects income inequality and poverty in Indonesia, also the contribution of Small and Medium Enterprises (SMEs) manufacturing sector in reducing income inequality. Of the 24 sectors in Indonesia, only growth in 10 sectors can reduce income inequality, with the largest reduction is growth in other corp agricultural sector. SMEs have no special effect in reducing income inequality. The impact depends on which sector the SME is in. This study also shows that growth in all economic sectors have an impact on poverty alleviation in different contributions. Growth in other crop agriculture sector had the largest contribution to poverty alleviation in Indonesia."

"Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi permasalahan utama dalam studi pembangunan sejak tahun 1970-an. Meskipun ada berbagai faktor yang secara teoritis terkait dengan insiden kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pilihan mengenai jenis dan struktur pengeluaran pemerintah sering dikutip sebagai salah satu faktor penentu penting. Namun, bukti ilmiah atas permasalahan ini masih belum bisa disimpulkan, dan penelitian atas kasus di Indonesia masih sangat sedikit. Penelitian ini mencoba untuk berkontribusi dengan memanfaatkan data panel 33 propinsi dari tahun 2005 sampai dengan 2017 untuk menguji pengaruh berbagai jenis pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan fixed effect, random effect, dan Seemingly Unrelated Regression (SURE) sistem, penelitian ini menemukan bahwa bantuan sosial, subsidi dan pengeluaran hibah memiliki efek yang tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan (ketika menggunakan random effect model), dan daerah pedesaan (ketika menggunakan fixed effect model), keduanya signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Selain itu, pengeluaran infrastruktur juga berkorelasi negatif dan signifikan dengan kemiskinan di Indonesia, dan dampaknya lebih signifikan di daerah pedesaan daripada perkotaan.

---

The issues of income inequality and poverty have become key issues in development studies since the 1970s. Although there are various factors theoretically associated with the incidence of poverty and income inequality, choices regarding the types and structure of government expenditure are often quoted as one of the crucial determinants. However, the evidence is still inconclusive, and the research about these issues in the case of Indonesia is still minimum. This paper tries to contribute to the discussion by analysing a panel data set of 33 provinces from 2005 to 2017 to examine the effect of different types of government expenditure on income inequality and poverty in Indonesia. Using the fixed effect, random effect, and Seemingly Unrelated Regression (SURE) system, this paper finds that social aid, subsidy and grant expenditure have an insignificant effect on reducing income inequality and poverty in Indonesia. However, the empirical evidence suggests that infrastructure spending has a negative correlation with income inequality in urban areas (when using the random effect model), and rural areas (when using the fixed effect model), both are statistically significant at the 5% level. In addition, infrastructure expenditure is also negatively and significantly correlated with poverty in Indonesia, and the impact is more significant in rural than urban areas."

"Tesis ini membahas pengembangan software pengolahan dan analisa data dari manual menjadi automasi dan terintegrasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pengembangan ini terbentuknya prototype yang berguna untuk menghasilkan indikator, laporan PCD dan kewaspadaan dini KLB Malaria. Prototype ini dapat menghasilkan banyak informasi penting sebagai Decision Support Sistem (DSS)Metode pengembangan sistem informasi mulai dari konsep sampai dengan implementasinya menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC). Software yang digunakan untuk aplikasi prototype adalah microsoft access dan arc.view 3.3. Hasil analisis pengembangan sistem, peluang untuk mengembangkan software sistem informasi Malaria ini sangat memungkinkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

---

The focus of this study is developing of Malaria software becoming automatic and integrated data processing and data analysis in Kabupaten Lampung Selatan. The purpose of this study is to build a prototype that can be used to produce indicators, PCD reports and early warning system of Malaria's outbreak in Lampung Selatan. The prototype offers many important outputs as part of Lampung Selatan’s decision support system.

The method of this developing of information system was System Development Life Cycle which backed up by Microsoft Access and arc.view 3.3. The researcher said this developing of information system is very applicative in Kabupaten Lampung Selatan due to the availability of human resources and hardwares are ready in the grass root."

"ABSTRAKTransportasi sebagai aspek vital bagi kehidupan di Provinsi Lampung adalah permintaan yang terus meningkat. Adanya pola pergerakan kendaraan yang terbentuk dari faktor-faktor bangkitan dan tarikan perjalanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan menjadi fenomena yang penting untuk diteliti baik bagi dunia akademik maupun perencanaan wilayah. Mengetahui pola pergerakan kendaraan yang diukur dari indikator jumlah penduduk, sekolah, pasar, industri, hotel, dan kerapatan jaringan jalan di Provinsi Lampung serta hubungannya dengan topografi, jarak ke pusat administrasi, dan dominansi kegiatan ekonomi bukan pertanian adalah tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan analisis keruangan dengan menggunakan metode overlay yang dilanjutkan dengan metode multinominal logistic regression, diperoleh hasil bahwa sebaran luas wilayah tingkat pergerakan kendaraan di Provinsi Lampung yaitu 33% rendah, 55% sedang, dan 12% tinggi. Pola pergerakan kendaraan berbentuk multiradial menuju pusat-pusat kegiatan yang tersebar mengikuti jaringan jalan primer. Pergerakan sedang hingga tinggi sebagian besar terjadi di wilayah yang relatif dekat dengan ibukota provinsi, dan dominannya sektor industri. Sedangkan faktor lereng tidak mempengaruhi pergerakan, kecuali dengan melibatkan fungsi wilayah. Wilayah pergerakan tinggi berlereng terjal berada pada daerah ibukota kabupaten atau kawasan industri. Adapun wilayah pergerakan rendah berlereng terjal umumnya berada pada kawasan hutan lindung atau taman nasional.

---

ABSTRACTTranportation, as life’s vital aspect in Lampung Province, is a demand which keep increasing. Movement pattern of transportation formed from factors of trip attraction and trip generation in the process for fulfilling needs is important to be investigated either for academic purposes or regional planning. Understanding the movement pattern measured from indicators of population number, schools, markets, industries, hotels, and road networks density in Lampung Province and its correlation with topography, distance to administration’s center, and dominance of non agriculture economic activity is the objective of this research. Based on spatial analysis using overlay technique added with multinominal logistic regression method, results showed that the distribution area of vehicles movements in Lampung Province are 33% low, 55% moderate, and 12% high. This transport movement formed multiradial pattern over activity centers which spread following the primary road networks. Moderate to high movements mostly occur in regions which are relatively close with the provincial capital and dominated by industrial sector. While slope factor does not affect movement, except by involving the functional aspects of region. Regions with high movement but steep slope are located in the capital city of regencies or industrial area. As for regions with low movement and steep slope commonly occur in conservation area or national protected forests."

"Laporan magang ini merupakan studi yang membahas pengukuran segitiga kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di 19 provinsi Indonesia pada periode tahun 2003 hingga 2011 dan kemudian akan dilihat hubungan antara ketiga variabel tersebut. Laporan magang ini juga berisikan ringkasan fakta kondisi sosial-(makro) ekonomi dan kemiskinan level nasional dan daerah. Dan Sejauh mana kondisi sosial ekonomi mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, disparitas atau ketimpangan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode regresi OLS pada data panel. Hal ini memiliki tujuan dan harapan agar jika angka ketimpangan dapat ditekan, maka pembangunan Indonesia akan semakin membaik dalam jangka panjang.

---

This study aims at measuring the correlation of poverty, growth and inequality in 19 provinces in Indonesia during 2003 to 2011. This study contains a summary of the facts of social conditions-(macro) economic and national and regional poverty levels. The extent to which the social and economic conditions can influence economic growth, disparities or inequalities of income and poverty reduction. This study uses OLS regression on panel data. It has a purpose and a hope that if the number of inequality can be reduced, then the development of Indonesia will be better in the long run."