Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain Kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di pengadilan internasional karena kerap melibatkan aktor negara atau kepentingan dari negara."

"Pada prinsipnya, ICJ hanya memiliki yurisdiksi asli, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, beberapa perjanjian internasional ICAO memberikan yurisdiksi banding kepada ICJ, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Adapun ICJ telah menjatuhkan tiga putusan sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Walaupun demikian, instrumen hukum ICJ dan ICAO serta praktik ICJ dalam putusan-putusannya tidak memberikan landasan yang komprehensif mengenai yurisdiksi banding ICJ. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis (1) dasar hukum dan ruang lingkup yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO berdasarkan instrumen hukum ICJ dan ICAO; (2) praktik penerapan yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO dalam Kasus ICAO 1972; dan (3) konsistensi praktik penerapan yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO dalam Kasus ICAO 2020. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Pasal 84 Konvensi Chicago, Pasal II(2) IASTA, serta Pasal 36(1) dan 37 Statuta ICJ menjadi dasar hukum yurisdiksi ICJ sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO; tetapi instrumen hukum ICJ dan ICAO tidak mengatur secara spesifik mengenai ruang lingkup yurisdiksi tersebut. Kedua, praktik ICJ dalam Kasus ICAO 1972 memperjelas ruang lingkup yurisdiksi bandingnya—terutama mengenai jenis putusan yang dapat diajukan banding, yakni meliputi bukan hanya putusan Dewan ICAO atas merits, tetapi juga atas yurisdiksi; serta ruang lingkup peninjauan yang diterapkan pada persidangan banding, yakni standar peninjauan de novo. Ketiga, praktik ICJ dalam Kasus ICAO 2020 konsisten dengan praktiknya dalam Kasus ICAO 1972; dan semakin memperjelas ruang lingkup yurisdiksi banding ICJ—terutama memperjelas bahwa standar peninjauan de novo diterapkan bukan hanya terhadap pertanyaan hukum, tetapi juga terhadap pertanyaan fakta.

---

In principle, the ICJ only has an original jurisdiction, wherein it acts as a court of first and last instance. However, several ICAO treaties provide the ICJ with an appellate jurisdiction, wherein it acts as a court of appeal from the ICAO Council. The ICJ has rendered three judgments as a court of appeal from the ICAO Council. Nevertheless, the legal instruments of the ICJ and ICAO as well as the ICJ’s practice in its judgments do not provide a comprehensive basis regarding the ICJ’s appellate jurisdiction. Therefore, this study analyzes (1) the legal basis and scope of the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council based on the legal instruments of the ICJ and ICAO; (2) the practice in applying the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council in the 1972 ICAO Case; and (3) the consistency of the practice in applying the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council in the 2020 ICAO Case. Through research using normative juridical method and qualitative approach, the following conclusions can be drawn. First, Article 84 of the Chicago Convention, Article II(2) of the IASTA, as well as Articles 36(1) and 37 of the ICJ Statute constitute the legal basis of the ICJ’s jurisdiction as a court of appeal from the ICAO Council; but the legal instruments of the ICJ and ICAO do not specifically regulate the scope of that jurisdiction. Second, the ICJ’s practice in the 1972 ICAO Case clarifies the scope of its appellate jurisdiction—particularly regarding the types of decisions that are subject to appeal, which include not only the ICAO Council’s decisions on the merits, but also on jurisdiction; and the scope of review that applies in appellate proceedings, namely a de novo standard of review. Third, the ICJ’s practice in the 2020 ICAO Case is consistent with its practice in the 1972 ICAO Case; and further clarifies the scope of the ICJ’s appellate jurisdiction—particularly by clarifying that a de novo standard of review is applied not only to questions of law, but also to questions of fact."

"Sengketa keluarga merupakan sengketa yang terjadi diantara pihak yang memiliki hubungan emosi yang kuat. Apabila penyelesaian sengketa keluarga tersebut salah, maka dapat mengakibatkan hancurnya suatu hubungan kekeluargaan yang sudah terbina. Hal ini mendorong untuk mencari suatu metode penyelesaian sengketa alternatif, dan mediasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan PERMA No 2 tahun 2003 tentang Prosedr Mediasi di Pengadilan untuk mengatasi permasalahan perdata yang terjadi. PERMA No 2 tahun 2003 ini dibentuk dan diberlakukan dengan tujuan mempermudah masyarakat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa sehingga mengurangi jumlah penumpukkan perkara yang saat ini terjadi di Mahkamah Agung. Dalam syariat Islam penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan suatu hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan dan beberapa sengketa keluarga yang dapat diselesaikan dengan jalur damai ini antara lain adalah sengketa keluarga yang berhubungan dengan perceraian dan akibatnya yaitu pembagian harta bersama dan pengasuhan anak juga masalah pembagian harta warisan. Dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu mengenai penyelesaian sengketa dalam Islam, bagaimana PERMA mengatur masalah mediasi dalam pengadilan dan efektifitas dari PERMA tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ternyata isi dari PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak bertolak belakang dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam syariat Islam, bahkan dapat dikatakan mendukung berjalannya penggunaan jalur damai dalam menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam syarat Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya PERMA No 2 tahun 2003 ini tidak dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal ini sangat disayangkan mengingat manfaat dari penggunaan PERMA No 2 tahun 2003 ini dalam menyelesaikan suatu sengketa."

"ABSTRAKTesis ini membahas perbandingan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Adanya sengketa antara nasabah dengan bank tidak harus diselesaikan melalui pengadilan melainkan dapat diselesaikan melalui suatu mediasi perbankan yang diajukan oleh salah satu pihak (Bank atau Nasabah). Dalam mediasi perbankan, Bank Indonesia bertindak sebagai penengah. Mediasi perbankan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam suatu penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank karena pengajuannya tidak melalui prosedur gugatan seperti prosedur mediasi di pengadilan yang cenderung rumit dan memakan waktu yang lama Hasil dari mediasi perbankan merupakan kesepakatan bersama para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, mediasi perbankan merupakan pilihan yang efektif karena selain mempersingkat waktu juga hasil mediasi dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

---

ABSTRACTThe focus of this study is a comparison between the customer dispute resolution through mediation with the bank with the banking dispute resolution through mediation in the courts. The existence of disputes between customers and banks do not have to be settled through the courts but can be resolved through a mediation banks filed by one party (the Bank or the Customer). In mediation banking, Bank Indonesia acting as a mediator. Mediation can facilitate banking and shorten the time in a banking dispute resolution between the customer and the bank because the request was not in a procedure such as a lawsuit in court mediation procedures which tend to complex and time consuming results of banking mediation is an agreement with the parties that have binding force. This research using normative methods. The results suggest that in the event of disputes between customers and banks, banking mediation is an effective option because in addition to shortening the results of mediation can be implemented by both parties."

"Penegakana hukum internasional melalui pembentukan berbagai pengadilan internasional yang bertujuan untuk mengadili para pelaku kejahatan internasioal. Pengadilan internasional memiliki lingkup kejahatan internasional, walaupun saat ini berkembang pula variasi pengadilan internasional yaitu pengadilan campuran yang mempunyai kewenangan kejahatan nasional dan internasional. Namun, dengan adanya Pengadilan Khusus untuk Lebanon Special Tribunal for Lebanon/ STL, persepsi bahwa pengadilan internasional selalu bertujuan untuk mengadili kejahatan internasional berubah karena STL merupakan pengadilan pertama yang bertujuan sepenuhnya untuk kejahatan nasional tanpa ada unsur kejahatan internasional sama sekali. Kejahatan nasional di sini adalah mengadili pelaku terorisme dalam kasus pembunuhan perdana menteri Lebanon, Rafik Hariri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk mengetahui tujuan pembentukan STL yang dirasa janggal karena menimbulkan pertanyaan apakah kejahatan nasional STL mempunyai alasan yang kuat bagi DK PBB untuk menggunakan kewenangannya berdasarkan Bab VII Piagam PBB mengenai perdamaian dan keamanan dunia. Penelitian ini juga membahas karakteristik-karakteristik khusus STL yang membedakan dengan pengadilan-pengadilan internasional sebelumnya. Pada hasilnya, disamping adanya beberapa unsur politik, STL dibentuk karena adanya keinginan pemerintah Lebanon untuk mengadili pelaku pembunuhan perdana menteri Rafik Hariri melalui pengadilan yang berkarakter internasional dan independen.

---

The purpose of enforcement of international law through the establishment of international courts is to try the criminals of international crimes. The international courts have the jurisdiction of international crimes, despite today rsquo s development of various international tribunals such as the hybrid courts that have the jurisdiction both international and national crimes.

However, the existence of Special Tribunal for Lebanon gives the perception that international courts have always aimed to try the international crimes criminals has changed because STL is the first international court that aims fully to try the national crimes without any international crimes element. The national crimes under STLs jurisdiction is to prosecute and investigate the assassination of former Lebanese prime minister Rafik Hariri.

This paper uses juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, with the aim to get to know the aim of STL establishment as to be assumed peculiar as it incurs the question whether the national crimes under STL jurisdiction have the strong reasons for the UN Security Council to use its authority under Part VII of UN Charter regarding international peace and security.

This paper also explains the STL rsquo s special characteristics that distinguish with the previous international courts. The results shows that despite the political instruments, STL was established as the request of the Lebanese government to prosecute the criminals of the assassination of former Lebanese prime minister Rafik Hariri by establishing a tribunal that has impartial and international characters."