Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan tiga betas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak: efisien masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah, Untuk meningkatkan efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, !PM dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk meningkatkan produktifiUIS, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

---

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local goverments, as resources decreasing, national deficit increasing} and decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research is to provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis {DEA). Province of \Vest Java and Banten is efficient local governments which has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or improving their financial independency, economic growth, HDI, working people ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score."

"Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan organisasi yang berbeda dari organisasi laba di mana organisasi ini menghadapi tantangan kompleks dan lingkungan yang dinamis dalam mencapai tujuannya. LSM tidak hanya berfokus pada pencapaian misi sosial mereka tetapi juga harus mempertimbangkan kinerjanya dalam semua aspek dan mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai target. Penelitian ini merupakan studi kasus pada LSM berbasis anak, yang terdiri atas 8 cabang sebagai Decision Making Unit (DMU). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasimenggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan Data Envelopment Analysis (DEA). BSC diaplikasikan terlebih dahulu untuk menentukan strategi organisasi untuk empat perspektif (pelanggan/pemangku kepentingan, keuangan, proses internal dan kapasitas organisasi) kemudian model DEA dikembangkan untuk mengevaluasi efisiensi organisasi dan menemukan benchmarking dan pembelajaran perbaikan antara unit dalam organisasi. Model BSC dan DEA yang terintegrasi ini menghasilkan peningkatan kinerja potensial untuk setiap perspektif BSC. Untuk membangun hubungan antara strategi pada kerangka BSC, Interpretive Structural Modelling (ISM) digunakan untuk menghasilkan 11 target strategis. Perhitungan DEA menghasilkan tolak ukur untuk setiap perspektif sehingga DMU yang tidak efisien dapat belajar dari DMU yang efisien. Penelitian ini menghasilkan 10 potensi perbaikan.

---

Non-Government Organization (NGO) differs from the for-profit organization which faces the complex challenge and dynamic environment to achieve their objectives. This organization not only focus on achieving their social mission but also must consider their

performance in all aspect and evaluate their success in reaching targets. This research is a case study in a child-based NGO, consisting of 8 branches as Decision Making Unit (DMU). This research aims to measure and improve organization performance using Balanced Scorecard (BSC) and Data Envelopment Analysis (DEA) method. BSC is applied first to define organizational goals in terms of four perspectives

(customer/stakeholder, financial, internal process and organizational capacity) then DEA models are developed to evaluate efficiency in organizations and find out benchmarking and improvement learning between a unit in the organization. Integrated BSC and DEA, found potential performance improvement for each BSC perspectives. To construct the relationship between strategies on the BSC framework, Interpretive Structural Modelling (ISM) is used and produces 11 strategic targets. DEA calculation produces benchmark for each perspective, so inefficient DMUs can learn from them. This research also provides 10 potential improvements."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedekatan pelaporan pemerintah daerah dengan kerangka kerja integrated reporting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisa isi berdasarkan indeks pengungkapan sebagaimana penelitian Tudor (2016). Laporan yang menjadi objek analisis adalah LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini adalah laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah selama ini secara umum belum mendekati kerangka kerja integrated reporting. Disamping itu laporan selama ini belum menjadikan penciptaan nilai yang merupakan bagian penting dari kerangka kerja integrated reporting menjadi hal yang utama dengan masih ada beberapa item dari penciptaan nilai yang sama sekali belum masuk dalam laporan laporan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

---

This study aims to analyze the closeness of local government reporting with an integrated reporting framework. The research method used in this research is qualitative method with content analysis based on disclosure index as Tudor research (2016). The reports that are the object of analysis are LKPJ, LPPD, LAKIP and Local Government Financial Reports. The result of this research is report made by local government generally not yet approaching integrated reporting framework. Besides, the report has not made value creation which is an important part of the integrated reporting framework to be the main things with there are still some items of value creation that have not been included in the reports made by the local government."

"[Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website Pemda, yaitu tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda (usia Pemda, kemampuan keuangan Pemda, kemandirian daerah, jenis daerah dan ukuran pemda) serta karakteristik demografi (tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan daerah). Penelitian dilaksanakan dari Maret-April 2015. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengungkpan informasi pada website Pemda masih terbilang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan adalah tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, dan tingkat kesejahteraan daerah. Sementara itu yang mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan adalah tingkat akses internet, usia daerah, ukuran daerah, tingkat pengangguran, dan tingkat kesejahteraan daerah., This thesis inspect about factors that influence financial and non-financial information disclosure on Local Government websites. The factors are the level of internet access, political competition, audit opinion, local government characteristics (Local Governments’ age, Local government financial strength, level of independence, type of local government and size of local government), and demographic characteristics (unemployment rate and level of welfare). This research was carried out in the period of March-April 2015. Result of the study found that the level of information disclosure on local government website is relatively low. The factors that influence the level of financial disclosure are level of internet access, audit opinion, type of local government, size of local government and level of welfare. The factors that influence non-financial disclosure are level of internet access, local governments’ age, size of local government, unemployment rate, and level of welfare.]"

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal ini karena proyek rumah DP 0 Rupiah dinilai memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan proyek ini secara finansial membutuhkan dana yang besar, sehingga diharapkan dana penyertaan modal ini dapat mempercepat Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam menyelesaikan proyek rumah DP 0 Rupiah. Namun memasuki tahun ketiga, pembangunan rumah DP 0 Rupiah ini masih jauh dari target yaitu baru terbangun 780 unit hunian dari target 50.000 unit hunian.

---

A new Capital Addition of Local Government in Jakarta was given through Local Regulation Number 11/2018 about Capital Addition for local property enterprise. Each year the local property enterprise allocates the largest capital investment for housing projects with Down Payment (DP) 0 Rupiah. The aim of this paper is to know about the dominant motive of local government provide capital addition funds annually to local property enterprise in a house project DP 0 Rupiah, and the effect of this local regulation. This paper uses a post-positivism approach with collecting data methods used in depth interviews and literature studies. This research showing that the reason local government provides this capital investment for this enterprise because the DP 0 Rupiah house project is considered to have many benefits that will be obtained by the community, and this project financially requires large funds. So it is hoped that this capital investment can accelerate local property enterprise in completing a home project DP 0 Rupiah. However, entering the third year, the construction of the DP 0 Rupiah house is still far from the target, namely only 780 residential units have been built from the target of 50,000 residential units.

"

"Salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja perbankan adalah efisiensi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai bagian dari perbankan syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA), dimana penentuan variabel input dan output dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Value Added Approach dimana penentuan variabel tersebut berdasarkan tujuan bank untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Variabel input terdiri dari: Tabungan iB, Deposito iB, dan Modal disetor. Sedangkan variabel output terdiri dari: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah dan Qardh. Penelitian ini menghasilkan nilai tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode Januari 2007 sampai Desember 2011 rata-rata sebesar 97,91%. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak bisa memberikan saran khusus untuk masing-masing BPR Syariah sebab data yang diperoleh berupa kumpulan data Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara keseluruhan.

---

One of the important aspect to measure the banking performance is the efficiency of their operational activities. This research focused on technical efficiency analysis of Islamic Rural Bank as a part of Islamic Banking.

In analyzing the data, the writer used Data Envelopment Analysis (DEA) method. Determination of input output variable at this research uses Value Added Approach, that Value Added Approach is determination of input output variable based on target of bank to maximal yield added value. Its input variable consist of: Saving Deposits, Time Deposits, and Paid -In Capital. Its output variable consist of: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah and Qardh.

This research has resulting Islamic Rural Bank efficiency, period January 2007 until December 2011, experiencing of mean efficiency equal to 97,91%. Weakness in this research cannot give suggestion specificly to each bank because obtained data in the form of data aggregate Islamic Rural Bank.;One of the important aspect to measure the banking performance is the efficiency of their operational activities. This research focused on technical efficiency analysis of Islamic Rural Bank as a part of Islamic Banking.

In analyzing the data, the writer used Data Envelopment Analysis (DEA) method. Determination of input output variable at this research uses Value Added Approach, that Value Added Approach is determination of input output variable based on target of bank to maximal yield added value. Its input variable consist of: Saving Deposits, Time Deposits, and Paid -In Capital. Its output variable consist of: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah and Qardh.

This research has resulting Islamic Rural Bank efficiency, period January 2007 until December 2011, experiencing of mean efficiency equal to 97,91%. Weakness in this research cannot give suggestion specificly to each bank because obtained data in the form of data aggregate Islamic Rural Bank."

"Kinerja institusi penelitian dan pengembangan (litbang) pemerintah dapat dilihat dari segi efektifitas dan efisiensi. Selama ini, efektifitas institusi litbang pemerintah diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang terdapat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun setiap tahun. Namun, pengukuran kinerja dari segi efisiensi belum rutin dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan sebuah model pengukuran efisiensi institusi litbang pemerintah dengan menggunakan integrasi metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Logic Model. Data penelitian dikumpulkan dari 19 Pusat Penelitian (puslit) yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk periode tahun 2013 dan 2014. Pengukuran efisiensi dengan integrasi DEA dan Logic Model menunjukkan bahwa pada tahun 2013, terdapat 6 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 9 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 16 puslit efisien untuk elemen luaran litbang. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 3 puslit efisien untuk elemen sumber daya litbang, 12 puslit efisien untuk elemen proses litbang, dan 11 puslit efisien untuk elemen luaran litbang.

---

Performance of a government R&D institution can be seen from effectiveness and efficiency. During this time, the effectiveness of government R&D institution is measured using performance indicators contained in the Accountability Report of Government Agency Performance (LAKIP) arranged annually. However, the performance measurement in terms of efficiency is not routinely performed. Therefore, this study propose an efficiency measurement model for government R&D institution using integration of Data Envelopment Analysis (DEA) method and Logic Model. Data were collected from 19 Research Centers of Indonesian Institute of Sciences (LIPI) for period of 2013 and 2014. Efficiency measurement of goverment R&D institution using integration of DEA and Logic Model shows that in 2013 there were 6 efficient research centers for R&D resource element, 9 efficient research centers for R&D process element, and 16 efficient research centers for R&D output element. Whereas in 2014, there were 3 efficient research centers for R&D resource element, 12 efficient research centers for R&D process element, and 11 efficient research centers for R&D output element."

"ABSTRAKPemerintah daerah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan bagian integralyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pemerintahdaerah mempengaruhi kinerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaefisiensi relatif kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan koridor ekonomiindonesia pada tahun 2015 dan 2016 serta faktor yang memepengaruhi efisiensi.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data 489 pemerintah daerah kabupaten/kotatahun 2015 dan 2016, dengan metode analisa data adalah Data Envelopment Analysisuntuk mengukur skor efisiensi dan metode Ordinary Least Square mengetahui pengaruhvariabel eksogen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah kabupaten/kotadi wilayah Kalimantan cenderung lebih merata, sedangkan tingkat efisiensi pemerintahkabupaten/kota di wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku terjadi ketimpangan dibandingwilayah lain. Selain itu, capaian skor efisiensi pemerintah kabupaten/kota menurun dibeberapa wilayah pada tahun 2016. Hal lain yang perlu diperhatikan adalahkabupaten/kota tidak dapat meningkatkan skor efisiensinya secara signifikan dalamwaktu yang singkat. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa angka harapan hidup danrata-rata lama sekolah menjadi variabel yang dominan terhadap pencapaian skor efisiensidi Indonesia. Pada sisi input, pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah yang kecilcenderung memiliki skor efisiensi lebih besar sedangkan jumlah pegawai berpendidikantinggi tidak memiliki kaitan dengan skor efisiensi. Dari analisis faktor eksogen yangberada diluar kendali pemerintah kabupaten/kota, diketahui bahwa makin luaskabupaten/kota di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan berpengaruh signifikanterhadap penurunan tingkat efisiensi. Hal yang sama terjadi pada dominasi partai politikpada kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Papua-Maluku.

---

ABSTRACTLocal government is the spearhead of regional development and an integral partthat can not be separated from national development. This study aims to analyze therelative efficiency of local goverment based on the economic regions of Indonesia in 2015and 2016 as well as factors that affect efficiency. The research was conducted by usingdata of 489 local goverment in 2015 and 2016, using Data Envelopment Analysis methodto measure efficiency score and Ordinary Least Square method to know exogenousvariables influence.The results show that relative efficiency district/city in Kalimantan is welldistributed, while district/city in Bali-NT and Papua-Maluku worse than other regions. Inaddition, achievement relative efficiency score decreased in some areas in 2016. Anotherresults show that local goverment can not increase the score significantly in a short time.From this study, we can know that life expectancy and the mean years school becomesthe dominant variable to distrct/city efficiency score in Indonesia. On the input side, thegovernment with the smaller expenditure has a larger efficiency score while the numberof highly educated civil servant does not have relation with an efficiency score. Theexogenous factor analysis shows that wider local goverment area in Sumatra, Java andKalimantan are significant to the decrease in efficiency levels. The same thing happenedto the domination of political parties in Java and Papua-Maluku."

"ABSTRAKTarget awal implementasi online sebanyak 10.951 wajib pajak danbaru terpasang online sebanyak 4.978 wajib pajak sedangkan kebijakan onlinetelah berlangsung sejak tahun 2012. Online sistem terdiri dari online systemBRI dan e-pos merupakan bagian dari pelaksanaan e-government yangbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketika suatusistem berjalan sesuai dengan prinsip e-government, seharusnya masyarakatatau wajib pajak bersedia untuk dilakukan online system.Berdasarkan hal ini, dilakukan penelitian pada level implementasimenggunakan teori Grindle. Yang menjadi variable penelitian adalah isikebijakan dan lingkungan implementasi. Selain itu juga dilakukan penelitiankesesuaian online system dengan penerapan e-government denganmenggunakan pedoman OECD.

---

ABSTRACTInitial targets of online implementation as much as 10 951 taxpayersand currently online as much as 4,978 taxpayers whereas this policy has beengoing on since 2012. Online system consists of an online system BRI and e-Pos ispart of the implementation of e-government which aims to improve services tocommunity. When a system is running in accordance with the principles of egovernment,community or taxpayers should be willing to do online system.Based on this, the research conducted at the level of implementationusing Grindle theory. Which becomes variable research is the contents of thepolicy and implementation environment. It also conducted research online systemconformity with the implementation of e-government by using the OECDguidelines."