Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatan masyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatan masyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitu kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitu kondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehingga berdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, mental dan sosial.

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugs related risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of the Discussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff. This study uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in 2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach in the content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacity and lack of health care services, the individual factors that drugs dependence and risky behavior among prisoners that affect each other and impact on increased vulnerability to physical, mental and social health problems."

"Advocacy and protect human rights in relation with government health policy and service in Indonesia."

"Distribusi obat harus memenuhi aspek yang tercantum pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) agat obat dapat ditangani dengan baik untuk menghindari kerusakan atau penyalahgunaan obat. Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-obat Tertentu (OOT) merupakan produk obat yang dapat menyebabkan kecanduan sehingga berpotensi tinggi untuk disalahgunakan diluar tujuan medis. Diperlukan juga adanya dokumentasi, pencatatan dan pelaporan yang berfungsi untuk memonitor transaksi sediaan farmasi yang keluar dan masuk di PBF. Adanya dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan dapat memudahkan dalam melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu sediaan dan harus ditarik dari peredaran. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan membahas tentang Implentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan obat narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 dengan metode observasi dan wawancara kepada Apoteker Penanggung Jawab dan Petugas. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dokumentasi, pencatatan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, prekursor dan OOT di PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 telah memenuhi standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

---

Medicine distribution must fulfill the aspects listed in Good Medicine Distribution Practices (CDOB) so that medicines can be handled properly to avoid damage or misuse of medicines. Narcotics, Psychotropics, Precursors and Certain Drugs (OOT) are medicinal products that can cause addiction so they have a high potential for abuse for other than medical purposes. There is also a need for documentation, recording and reporting which functions to monitor transactions of pharmaceutical preparations coming in and out of the PBF. The existence of documentation, recording and reporting can make it easier to carry out investigations if there is a problem with the quality of the preparation and it must be withdrawn from circulation. Based on the explanation above, the author will discuss the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for documentation, recording and reporting of narcotic drugs, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 using observation and interview methods with Responsible Pharmacists and Officers. . Based on the results of observations and analysis of the implementation of Standard Operating Procedures (SOP), documentation, recording and reporting of narcotics, psychotropics, precursors and OOT at PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) Jakarta 2 has met the standards for Good Drug Distribution Methods (CDOB) and has carried out in accordance with applicable Standard Operating Procedures (SOP)."

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba memadukan aspek historis perkembangan hak asasi manusia (HAM) dan aspek teknis dari manajemen perpustakaan. Hal itu didorong oleh semakin banyaknya literatur yang membahas tentang HAM selama lima puluh tahun terakhir, yang selanjutnya menjadikan Pusat Dokumentasi HAM (Pusdokham) sebagai kebutuhan mutlak. Dengan melakukan evaluasi koleksi di Pusat Dokumentasi HAM maka dapat dinilai apakah koleksi yang dimiliki selama ini telah memenuhi standar perpustakaan khusus bidang HAM dan perkembangan iimu HAM itu sendiri.Teknik evaluasi yang dipakai untuk penelitian ini adalah Conspectus dan Checklist dengan mengambil objek penelitian pada Pusat Dokumentasi HAM di Komnas HAM, Universitas Surabaya dan Universitas Diponegoro. Selain untuk mengetahui kekuatan dan. kelemahan koleksi, penelitian juga diharapkan dapat dijadikan landasan untuk kerjasama pemanfaatan bersama koleksi (resource sharing) ketiga lembaga tersebut.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan data dikumpulkan dengan melakukan pengamatan, survai, riset dkumentasi, mencocokkan dengan daftar standard bibliografi dan membandingkan koleksi antar Pusdokham. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa teknik evaluasi Checklist dan Conspectus dapat diterapkan di ketiga Pusdokham dan kedua cara tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar bagi kerjasama antar perpustakaan.

---

ABSTRACT

Collection Evaluation in Human Rights Documentation Center in Indonesia: Application of Checklist and Conspectus MethodsThis research tries to combine the historical aspect of human rights principles and technical aspect of library management. It becomes crucial because the literature on human rights fields has increased substantially during the last decade and has made a human rights documentation center an absolute need. By evaluating the collection of the documentation center, the collection of the center can be assessed to meet the standard of a special library and the progress of human rights topics.

The techniques of evaluation being used are checklist and conspectus methods, and the objects of research are human rights documentation center in Indonesia, which consist of Komnas HAM in Jakarta, Diponegoro University in Semarang and Surabaya University in Surabaya. This research is proposed to determine the collection's strengths and weaknesses and the projection for the future. The result of the collection evaluation should be the basis of resource sharing among the three institutions.

The research procedure is based on qualitative method and the data are collected by survey, observation, documentary research, a list of standard bibliography and library comparison. Based on the research, it is concluded that checklist and conspectus methods can be implemented in the three institutions and can be used as a basis of resource sharing with some conditions such as written collection development policy, expert judgment, consistency, and collection adequacy."