Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan komputasi awan yang saat ini sedang berkembang pesat. Kebutuhan komputasi awan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat besar di masa mendatang. Hal tersebut didorong makin banyaknya penggunaan perangkat yang terhubung ke internet dan membutuhkan akses layanan berbasis data secara real time. Sebagai sebuah jenis layanan yang masih tergolong baru di Indonesia, isu keamanan dan perlindungan data pribadi dinilai masih menjadi poin penting yang dikhawatirkan dalam adopsi komputasi awan di Indonesia, menyusul banyaknya kasus pembobolan data yang merugikan pengguna layanan berbasis media elektronik seperti telepon selular dan kartu kredit. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep umum perlindungan data, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data baik di dalam maupun luar negeri, tinjauan umum dari komputasi awan, analisis pasal 26 UU ITE dan tanggung jawab dari penyedia layanan komputasi awan terhadap data pribadi pengguna layanannya.

---

This paper discusses around the application of article about personal data protection that contained in Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction associated with the practice of cloud computing service that is growing rapidly nowadays. The need of cloud computing are predicted to get a huge increase in the future. It is driven more and more use of the devices that connected to the internet and require access to data-based services in real time. As a kind of the new service in Indonesia, the issue of security and personal data protection is still considered to be an important point of concern in the adoption of cloud computing in Indonesia, following a number of data leaked cases that adverse subject data of electronic media-based services such as mobile phones and credit cards. In this study will be discussed on the general concept of data protection, laws and regulations governing data protection both inside and outside the country, an overview of cloud computing, analysis of article 26 of Law of Information and Electroninc Transactions and responsibilities of providers of cloud computing services to the user's personal data from its services."

"Profesi Notaris ada dan berkembang karena kebutuhan masyarakat akan jasanya untuk membuat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris mengumpulkan, memproses serta menyimpan data pribadi kliennya. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu tugas Notaris khususnya terutama dalam hal pengelolaan data klien, arsip, dan keuangan. Adanya sistem elektronik berbasis cloud ini melahirkan tanggung jawab baru kepada Notaris terkait data pribadi kliennya yang tersimpan di cloud. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis cloud computing system. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan metode analisa data kualitatif. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun demikian Notaris harus bertanggung jawab terhadap data pribadi kliennya mulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi tersebut dalam sistem elektronik perkantorannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

---

Notary Profession exists and evolves due to the society 39 s need for its services to make an authentic deed of circumstances, events and legal actions. To create such an authentic deed, the Notary collects the personal data of his client, deposits and processes the personal data to be included in the deed. Along with the development of technology, there is electronic office system for Notary based on cloud computing that can help and assist notary assignment especially in terms of client data management, archives, and finance.

The existence of this cloud based electronic office system give new responsibilities to the Notary related to client rsquo s personal data stored in the cloud. The issues raised in this thesis are the provision of national law governing the protection of personal data in Indonesia and the responsibility of Notary to the protection of client rsquo s personal data stored in Notary 39 s electronic office system, especially those based on cloud computing system.

The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method. Until now, Indonesia does not yet have a regulation that specifically regulates the protection of personal data. Notary shall, however, be responsible for the personal data of its clients from collecting, storing and processing of such personal data in its electronic office systems in accordance with applicable laws and regulations and follow the principles of protection of personal data which applicable internationally."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui konsep perlindungan data pribadi berdasarkan beberapa aturan luar Indonesia dan aturan Indonesia, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah itu akan diketahui konsep perlindungan data pribadi dalam data pribadi Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-faktur pajak, selanjutnya diikuti dengan pembahasan permasalahan pelanggaran perlindungan terhadap data pribadi dalam pembukaan akses perbankan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa ketentuan regional, internasional, peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi seorang manusia dan oleh karenanya negara wajib menjamin terpenuhinya hak ini.;This research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. ABSTRACTThis research aims to determine the concept of the protection of personal data based on a certain national, regional, and international directives and regulations, especially Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik and Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Moreover, the concept of protection of personal data of Taxable Entrepenur who make e-tax invocie, followed by the analysis of protection of personal data?s potential violation in context of banking data access opening for tax purposes. This legal research uses normative juridicial approach with secondary data from national, regional, and international directives and regulations, books, and interview with sources. The result of this research is that the protection of personal data is part of a human rights, and therefore, the state must guarantee the fulfillment of this right."

"ABSTRAKInternet of Things menjadi sebuah bidang penemuan tersendiri semenjak berkembangnya teknologi internet dan media komunikasi lainnya. Semakin berkembang keperluan manusia tentang teknologi, maka semakin banyak penemuan yang hadir. Internet of Things salah satu hasil pemikiran para peneliti dan penemu yang mengoptimalisasi beberapa alat seperti identifikasi frekuensi radio, jaringan sensor nirkabel, rumah pintar, perangkat nirkabel pintar serta objek pintar lain yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan semua perangkat yang terhubung dengan jaringan internet. Potensi ancaman terhadap privasi pengguna dengan lingkungan Internet of Things menjadi sebuah perhatian yang harus diperhatikan dan diberikan perlindungan mengingat data atau informasi tersebut bisa disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertangungjawabkan baik itu dari penyedia perangkat maupun pengguna lainnya. Tulisan ini menjelaskan dan melaporkan secara sistematis tinjauan mengenai teknologi dan metode yang digunakan pelaku usaha maupun pemerintah dalam melindungi privasi pada Internet of Things serta menganalisis solusi yang digunakan.

---

ABSTRACT

Internet of Thing has become a separated field of research since the development of internet technology and other communication media. The more growing human needs on technology, the more research will be available. The Internet of Things is one of the thoughts of researchers who have optimized several tools, such as radio frequency identification, wireless sensor network, smart home and other smart objects that allow people to easily interact with all the equipment connected to an internet network. Potential threats to the privacy of users with the Internet of Things environment have become a concern that should be considered and given protection as the data or such information may be used for unaccountable purposes both from the device providers and other users. This paper explains and systematically reports the review of the literature on technologies and methods used by businesses and governments to protect the privacy of the Internet of Things and analyze the solutions used."

"ABSTRAK

Kemajuan Teknologi Internet saat ini telah berkembang dengan pesat. Kemajuan tersebut dapat dirasakan oleh penggguna internet, yang menjadikan segala aktifitas pekerjaan dapat dilakukan pada Teknologi Internet sebagai media utamanya. Salah satu Teknologi Internet tersebut adalah Teknologi Cloud Computing. Teknologi cloud belum banyak diaplikasikan di jaringan real. Private Cloud Computing merupakan pemodelan Cloud Computing yang hanya memberikan layanan kepada pengguna tertentu. Pembuatan Cloud Computing

pada skripsi ini dilakukan dengan membuat simulasi nyata dengan menggunakan Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) yang metode instalasi telah disesuaikan dengan topologi yang disarankan. Kemudian dapat dilakukan pengukuran Quality of Service (QoS) dengan menggunakan parameternya pada saat dilakukan uji coba pengiriman data. Selisih nilai delay untuk file ukuran 5MB, yaitu 3,382 ms; video ukuran 20,5MB, yaitu 5,646 ms; video ukuran 103MB, yaitu 6,837 ms. Selisih

nilai throughput untuk file ukuran 5MB, yaitu 500 kBps; video ukuran 20,5MB, yaitu 2000 kBps; video ukuran 103MB, yaitu 5000 kBps. Selisih nilai packet loss untuk file ukuran 5MB, yaitu 0,87%; video ukuran 20,5MB, yaitu 0,708%; video ukuran 103MB, yaitu 0,915%.

---

ABSTRACT

The advancement of current Internet Technology has grown rapidly. The progress can be felt by internet user, which makes the activities of the work can be done on the Inter net Technology as the main media. One of the Internet Technology is Cloud Computing. Cloud Computing has not been widely applied in real networks. Private Cloud Computing is the modeling of Cloud Computing in small scope to provide services to specific users. In this thesis, the Cloud Computing network is done by making a real simulation using the Ubuntu Enterprise Cloud (UEC) which installation method has been adapted to the recommended topology.

Quality of Service (QoS) can be measured by using the parameters at the time of trial data delivery. The difference in delay values for the file size of 5MB is 3,382 ms; video size of 20,5MB is 5,646 ms; video size of 103MB is 6,837 ms. The difference in throughput values in file size of 5MB is 500 kBps; video size of 20,5MB is 2000 kBps; video size of 103MB is 5000 kBps. The difference in packet loss values in file size of 5MB is 0, 87%; video size of 20,5MB is 0,708%; video size of 103MB is 0,915%.

"

"Tesis ini membahas bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik di Indonesia khususnya OECD dan APEC ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi secara global dan regional khususnya dalam penerapannya pada suatu transaksi elektronik khususnya OECD Guidelines 1980 dan APEC Privacy Frame Work 2004. Prinsip best practices berkembang dari prinsip Fair Information Principle menjadi OECD Guidelines, kemudia berkembang menjadi APEC Privacy Framework, dan kemudian menjadi EU-US Safe Harbor Principle yang merupakan alternatif penyelesaian terhadap persoalan pertukaran data lintas negara (cross border data flow) Untuk melakukan pertukaran data dalam rangka perdagangan internasional, Indonesia perlu menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan prinsip best practices yang diakui di dunia internasional. Dalam rangka perdagangan internasional, perbedaan standar perlindungan data pribadi di suatu negara dapat menjadi suatu hambatan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diupayakan adanya suatu standar perlindungan data pribadi yang dapat menjamin perlindungan terhadap data pribadi sehingga menimbulkan kepercayaan dari negara - negara khususnya memandang pengaturan perlindungan privasi dengan cara government rule yang dianut oleh Uni Eropa. Kebijakan Pemerintah dalam membuat call center pengaduan dan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi dalam persoalan Spamming SMS Broadcast masih belum cukup memadai dan penerapannya tidak dapat menghentikan penyelenggaraan SMS Broadcast yang melanggar hak privasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada yaitu Permenkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast) tidak memenuhi prinsip-prinsip best practices, yaitu : Preventing Harm dan Accountability.

---

This thesis discusses how the legal provisions governing the protection of personal data globally and regionally especially in its application to an electronic transaction in Indonesia. This thesis describes some best practices that developed in international business practices, such as the OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and transborder Flows of Personal Data 1980; Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data 1985; United Nations Guidelines concerning Computerized Personal Data Files 1990; European Community Directive on the Processing of Personal Data and on The Free Movement of Such Data 1995; APEC Privacy Framework 2004. Nevertheless, the focus in the discussion of this thesis is the OECD Privacy Guidelines and APEC 1980 Frame Work 2004. To exchange data in international trade, Indonesia needs to implement the protection of personal data in accordance with the principles of best practices is recognized internationally. In order of international trade, the differences in standards of personal data protection in a country can become a barrier in electronic transactions. Therefore, it is necessary the existence of a personal data protection standards which can guarantee the protection of personal data, build trust of countries in particular minded privacy protection settings in a way government rule adopted by the European Union. Associated with the implementation of privacy protection, the number of SMS Broadcast circulating in the community to make the Government created a call center complaint and attempt to apply the provisions in force in Indonesia. Protection of personal data in Broadcast SMS Spamming issue is still not sufficient and the application is not able to stop the implementation of SMS Broadcast that violates the privacy rights of the public. That is because existing regulations are Permenkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 on Implementation and Delivery Services Premium Messaging Short Message Service (SMS) to Many Destinations (Broadcast) does not meet the principles of best practices, namely: Preventing Harm and Accountability."

"Dalam 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi kebocoran data pribadi sensitif yang melibatkan instansi pemerintahan dan perusahaan besar di Indonesia. Pelindungan data pribadi dan rasa aman atas privasinya merupakan hal fundamental yang wajib diberikan oleh negara pada setiap individu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NR1 1945 yang menyatakan bahwa pelindungan data pribadi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam implementasi PDP, diperlukan Profesi Penunjang Pelindungan Data Pribadi (PPDP) yang bertugas melakukan pengawasan tersebut secara berkala. Sedangkan, penerapan PPDP pun telah menjadi bagian regulasi Pelindungan Data Pribadi di 136 negara di dunia. Meski tingkat penerapan PPDP di berbagai negara memiliki perbedaan, tetapi hadirnya PPDP mampu menunjang pelaksanaan PDP. Di Indonesia, peran PPDP sudah diterapkan di beberapa perusahaan, lumrahnya terdapat di perusahaan multinasional atau perusahaan yang bergerak di bidang sistem informasi elektronik. Profesi penunjang ini pun menjadi salah satu materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Rumusan masalah yang diangkat penelitian ini ialah lingkup pengaturan PDP dalam perspektif global, pengaturan PDP berdasarkan hukum positif Indonesia, dan implementasi PPDP di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menyarankan diperlukan Undang-Undang PDP yang mengatur Profesi Penunjang PDP secara terperinci, baik dari segi ruang lingkup, tugas dan peran, ataupun sertifikasi kompetensi.

---

In the last 3 (three) years, there have been frequent leaks of sensitive personal data involving government agencies and large companies in Indonesia. Personal data protection (PDP) and security of their privacy are a fundamental thing that need to be provided by state to every citizen. This is in accordance with Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution NR1 which states that PDP is part of Human Rights. In the implementation of the PDP, a Personal Data Protection Supporting Professional or "PPDP)" is required to carry out such supervision on a regular basis. Meanwhile, the implementation of PPDP has also become part of the regulation of Personal Data Protection in 136 countries in the world. Although the level of implementation of PPDP in various countries has differences, the presence of PPDP can support the implementation of PDP. In Indonesia, the role of PPDP has implemented in several companies, usually in multinational companies or companies engaged in electronic information systems. This supporting profession has also become one of the content materials in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP). The formulation of the problem raised by this research is the scope of PDP regulation in a global perspective, PDP regulation based on Indonesian positive law, and PPDP implementation in Indonesia. The research was conducted qualitatively, and results of the study suggest that a PDP Law is needed which regulates PDP Supporting Professionals in detail, both in terms of scope, duties, and roles, or competency certification."