Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bertempat tinggal dengan aman dan nyaman merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi dan dapat dijangkau oleh semua golongan. Dengan gencarnya privatisasi pada sektor perumahan, Social housing merupakan salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal untuk masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan social housing di Indonesia dapat ditelusuri mulai dari masa kolonialisme Belanda, awal kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk melihat bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi mekanisme penyediaan social housing yang terdiri dari aspek pengadaan, manajemen, dan pendanaan diselenggarakan oleh setiap pemerintah pada keempat periode tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan kajian literatur untuk melihat runtutan proses pengadaan social housing di Indonesia. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan social housing merefleksikan ideologi serta intensi (baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi) yang ingin dicapai dari setiap pemerintahan pada empat periode tersebut. Dengan memahami bagaimana strategi yang dilakukan setiap pemerintah dalam penyediaan social housing di Indonesia, dapat dikatakan bahwa perlu adanya perbaikan dan peningkatan dalam mekanisme penyediaan social housing agar kebutuhan rumah tinggal masyarakat dapat terpenuhi.

---

Living safely and comfortably is a human right that must be fulfilled and can be affordable by all groups. With the massive privatization of the housing sector, Social housing is one solution to meeting the housing needs of the community, especially for low-income people. The provision of social housing in Indonesia can be traced from the period of Dutch colonialism, the beginning of independence, the New Order, to the Reformation era.

The purpose of this research was to see how social, political, and economic dynamics affect the mechanism for providing social housing which consists of aspects of provision, management, and finance held by each government in the four periods. The method used in writing this thesis is a literature review to see the sequence of the social housing procurement process in Indonesia.

The results of the literature review show that the mechanism for providing social housing reflects the ideology and intentions (in terms of social, political, and economic aspects) to be achieved by each government in the four periods. By understanding how the strategy is carried out by each government in providing social housing in Indonesia, it can be said that there is a need for improvement and improvement in the mechanism for providing social housing so that the housing needs of the community can be met. "

"Kelas menengah adalah kelompok mayoritas dari masyarakat di dunia yang banyak berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di dunia. Meskipun mayoritas penduduk di dunia maupun di Indonesia adalah kalangan menengah, namun kebijakan yang berlaku masih banyak yang belum mewadahi kalangan menengah ini, termasuk dalam aspek perumahan. Hunian adalah suatu kebutuhan primer, namun nyatanya meskipun begitu masih banyak orang yang kesulitan untuk bisa memiliki rumah pribadi. Dalam mendefinisikan kelas menengah dengan konteks Jakarta perlu dilihat dari beberapa perspektif salah satunya adalah dari pendapatan dan juga pengeluaran seseorang serta aset yang dimiliki. Tentunya hal-hal tersebut tidak dapat mendefinisikan secara jelas posisi seseorang dalam sebuah spektrum kelas menengah, namun dapat menjadi acuan dalam menentukan housing attributes yang tepat baginya. Housing attributes adalah aspek-aspek yang melekat dengan suatu hunian dan dapat berupa atribut internal dan eksternal, dan hal-hal inilah yang akan memengaruhi preferensi seseorang ketika ingin memilih suatu hunian, selain menjadi preferensi juga bisa menjadi restriksi. Sehingga dengan konteks yang ada dan restriksi yang berlaku, muncul pertanyaan apakah ada hunian yang layak bagi kalangan menengah di Jakarta? Untuk kalangan bawah sudah ada rumah subsidi dari pemerintah, kalangan atas tentu tidak memiliki permasalahan dalam membeli hunian. Dari analasis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kalangan menengah paling menengah di Jakarta belum bisa memiliki hunian dengan status kepemilikan pribadi karena adanya ketimpangan yang terlalu jauh antara pendapatan bulanan dengan harga hunian di Jakarta.

---

Middle class is a group of people that contributes the most to the world’s economy. Despite that, they’re often overlooked and the policy rarely accomodate them, including in the context of housing. Housing is a primary need, but in reality there’s a lot of people that struggle to have their own private residence. In defining the middle class with the context of Jakarta, it needs to be seen from multiple perspectives such as income, outcome, and also assets. Those things wouldn’t be able to define a person’s position in a spectrum of middle class, but can be a reference in determining the right housing attributes for them. Housing attributes are aspects that stick close to a housing and be in an internal or external form, these kinds of things that’ll affect someone's preference when they’re looking for a new house, other than preference it also can be a restriction. With the existing context and restrictions, it generates a question of is there any proper housing that fits the middle class in Jakarta? For the lower class there’s already subsidized housing from the government, the upper class surely doesn’t have the same struggle. From the theoretical and contextual analysis, it’s been found that the ultimate middle class in Jakarta won’t be able to have a private owned housing because of the imbalance of the monthly income compared to the housing prices in Jakarta."

"Hunian layak dan terjangkau merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dengan fenomena pergeseran demografi yang sedang terjadi, kebutuhan akan hunian layak dan terjangkau juga ikut mengalami perubahan. Meningkatnya populasi generasi Y dan Z di masa sekarang menjadi sebuah tantangan pada kota-kota padat seperti Jakarta agar penyediaan hunian layak dan terjangkau turut beradaptasi dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z. Saat ini, penyediaan hunian layak yang ada di Jakarta menjadi kurang relevan dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z karena keterbatasan tipe rumah yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja tipe-tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan hunian generasi Y dan Z di Jakarta dan bagaimana kesesuaiannya dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 31 Tahun 2022. Dengan memahami keterkaitan antara data lapangan, teori kajian literatur, dan kebijakan perumahan dan permukiman yang berlaku serta tinjauan dari preseden hunian di kota pada negara maju, penulisan ini mencoba mengungkap kesenjangan tipe rumah dalam kebijakan berdasarkan kebutuhan hunian generasi muda. Melalui hasil analisis data, teori, dan kebijakan, dapat dikatakan bahwa Jakarta memerlukan tipe-tipe rumah baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan hunian generasi muda saat ini, tetapi mengalami tantangan dalam realisasinya karena aturan kebijakan yang berlaku. 

---

Affordable housing that meets someone's needs is every human right that must be fulfilled. With the growing population and demographic shifting toward generation Y and Z that’s currently happening, housing needs are slowly changing to a new direction of ‘affordable’. The current growing splurt and shifting demographic become a new challenge in cities with high population like Jakarta to adapt with new types of house because the current housing types in Jakarta are slowly being irrelevant and not affordable to younger generations anymore. The purpose of this writing is to identify types of houses that meet generation Y and Z’s housing needs and to see how the housing regulation and policy in Jakarta works on that. Through the understanding of data, literature review, and housing regulation and policy with precedent study of another city, it can be said that Jakarta needs new types of houses that fit more with housing needs of generation Y and Z, but at the same time still facing challenges from the housing regulation and policy itself."