Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pelepasan saham PT. Jasa Marga (Persero) Tbk ke publik sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian dari wujud komitmen pemerintah terhadap negara, sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Nasional 2010 – 2025. Pelepasan ini diharapkan akan lebih meningkat transparansi dan akuntabilitasnya, serta dapat dijadikan contoh, dari perspektif harga saham Jasa Marga di bursa yang kian membaik. Aset jalan tol yang dimiliki dan yang akan dibangun juga memberikan dampak yang positif tidak hanya untuk perseroan namun juga bagi kegiatan ekonomi di daerah sekitar jalan tol. Didukung dengan baru dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dinilai akan dapat lebih mempercepat pembangunan nasional, dan juga akan mempermudah penyelesaian pembangunan khususnya ruas tol yang sering kali terhambat.

---

The policy of release of shares of PT. Jasa Marga (Persero) Tbk to the public as a State-Owned Enterprises is part of the government's commitment to the state, which as stated in Law No. 17 Year 2007 on National Infrastructure Development Plan 2010 to 2025. The release is expected to further increase transparency and accountability, and can be used as an example, from the perspective of Jasa Marga's share price on the stock are getting better. Assets owned of toll roads to be built well and have a positive impact not only for the company but also for economic activities in the area around the highway. Powered by the new issuance of Law Number 2 Year 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest and Presidential Decree No. 71 Year 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest will be assessed further accelerate national development, and will also facilitate the completion of the construction in particularly on toll roads which are often hampered."

"Otonomi Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Ini membuka peluang, kendala dan tantangan terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih mengelola pembangunan didaerahnya masing--masing. Untuk itu pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya pembiayaan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam menjalankan roda pembangunan demi kemakmuran masyarakat, pemerintah daerah menilai bahwa sumber pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak dapat mencukupi rencana pembangunan daerah, sehingga menimbulkan keinginan dari sebahagian pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan langsung dari Badan usaha Milik Negara yang beroperasi didaerah mereka.Hal ini menimbulkan polemik apakah pemerintah daerah dapat atau berhak melakukan hal tersebut terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero). Sehingga dalam karya tulis ini akan diangkat permaslahan sumber pembiaayaan bagi Pemerintah Daerah yang berasal dari Badan usaha Milik Negara (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah."

"ABSTRACTIn order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state-owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio (FDR) and Non Performing Financing (NPF) Islamic commercial band subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR: the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF: the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional, PT BNI is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

"Profitabilitas adalah salah satu faktor kunci yang menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang sehat biasanya dapat mempunyai laba yang tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mendapatkan Iaba perusahaan yang maksimal, perlu didukung dengan ketersediaan modal kerja yang optimal sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lancar.Pentingnya modal kerja bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam meningkatkan Iabanya dijelaskan dalam penelitian ini. Variabel-variabel yang dianggap dapat mencerminkan ketersediaan modal kerja yang meliputi Net Trade Cycle (NTC), Current Ratio (CR), Sales Growth (SG) dan Debt Ratio (DR) diteliti pengaruhnya terhadap tingkat profitabilitas BUMN yang diukur dengan Operating Profit Margin (OPM) dan Return on Assets (ROA). Disamping itu, diteliti pula bagaimana perbedaan pengaruh NTC terhadap tingkat profitabilitas tersebut antara BUMN yang bergerak di bidang usaha manufaktur dan non manufaktur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTC, SG dan DR mempunyai pengaruh signifikan baik terhadap OPM maupun ROA. Pengaruh variabel-variabel tersebut khususnya variabel NTC dan DR juga berbeda antara BUMN manufaktur dan non-manufaktur terhadap OPM. CR berpengaruh signifikan terhadap ROA, tetapi tidak signifikan terhadap OPM.

---

Profitability is one of the key factors indicating the firm performance. A healthy firm should have high profit that continuously increases year by year. It should need an optimal level of working capital for its business to get maximum profit.The effect of working capital for the State Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia will be investigated in this paper. Net Trade Cycle (NTC), Current Ratio (CR), Sales Growth (SG) and Debt Ratio (DR) will be used as variables to measure the Ievel of working capital. Then, the effect of those variables on the SOE's profitability measured by Operating Profit Margin (OPM) and Return on Assets (ROA) will be analyzed. This paper also investigates the difference of the effect between SOEs that have business in manufacturing industry and those that have business in non-manufacturing industry.The result shows that NTC, SG, and DR have significant effect on the OPM and ROA. The effect of those variables (NTC and DR) on Profitability are also different between those two industries. CR has significant effect on the ROA, but not on the OPM."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."

"Teknologi informasi sekarang ini telah banyak diaplikasikan pada bidang konstruksi baik di level proyek maupun di level perusahaan, Apabila penggunaan teknologi ini ditunjang dengan lcebijakan manajer perusahaan berupa pengelolaan yang baik, maka kemungkinan besar perusahaan jasa konstruksi di Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan yang sejenis baik dalam maupun luar negeri.Komponen-komponen teknologi informasi berupa hard ware, soft ware, dan brain ware yang ada dimiliki oleh perusahaan konstruksi jika dapat dilntegrasikan menjadi suatu sistem, maka kinerja perusahaan tersebut dapat memperlihatkan hasil yang optimal. ini merupakan salah satu persyaratan perusahaan yang dapat berkompetisi di era globalisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa sejauh mana hubungan antara Teknologi Informasi dengan Kinerja perusahaan jasa kontruksi dapat memberikan manfaat yang maksimum dibandingkan dengan investasi yang dibelanjakan untuk pengadaannya, sehingga investasi teknologi informasi tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran dana yang bersifat pemborosan. Dengan demikian perlu dikembangkan analisa tentang pengukuran investasi perusahaan dalam hal teknologi informasi serta dampaknya dalam kinerja keuangan perusahaan."