Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koperasi dapat menghimpun dana dari luar anggota melalui modal penyertaan. Namun, dengan adanya modal penyertaan pada Koperasi ini justru dipergunakan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dan dana tersebut disalurkan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengurusnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penghimpunan dana melalui modal penyertaan di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Usaha Grup Cipaganti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Berdasarkan penulisan ini penulis simpulkan penghimpunan dana melalui modal penyertaan pada KCKGP telah menyalahi ketantuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi berupa pemodal seharusnya turut menangung resiko, sementara KCKGP menjanjikan  keuntungan tetap berupa bunga yang tinggi per bulan dan pengembalian dana. KCKGP menyalurkan dananya terhadap beberapa perusahaan pada Grup Cipaganti yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk pinjaman. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada koperasi untuk tidak menjanjikan keuntungan tetap pada modal penyertaan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, serta apabila Koperasi ingin menyalurkan dana kepada perseroan terbatas, Koperasi dapat menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat yang akan menyertakan modal kepada Koperasi untuk memperhatikan kewajaran bentuk keuntungan dan prospek usaha agar terhindar dari kerugian.

---

Cooperatives can raise funds from outside members, especially the general public through cooperative equity participation. However, the regulation on cooperative capital participation is actually used by Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) as a tool to raise funds as much as possible by promising high profits to be distributed to companies that have affiliation with the cooperative’s administrators. The formulation of the problem in this thesis are how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada raise funds through cooperative capital participation and how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada  distribute the funds to Cipaganti Group Company. Author used juridical-normative research method in this thesis, which conducting documents study that supported by interviewing informants or interviewees. Based on this study, author conclude that raising funds through cooperative capital participation in KCKGP has violated the provisions of Article 7 PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, which investors should have share the risk. Meanwhile, KCKGP promised fixed profits per months and refunds after the agreements expired. KCKGP distributed its funds to several companies in Cipaganti Group, which companies in Cipaganti Group in the form of limited liability company. Such action is not in accordance with Article 1 point 1, Article 18 paragraph 1, Article 19 paragraph 1 letter b PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, which cooperatives only provide loans to members, nominee members, other cooperatives and their members. In this study, author advises cooperatives not to promise fixed profits on cooperative capital participation because every business does not always benefit, and if cooperatives want to distribute funds to limited liability companies, cooperatives can distribute funds in the form of equity participations. Author also provides advice to the public who wants to put in funds to cooperatives through capital participation  should have pay attention to the reasonableness of the form of profits and business prospects in order to avoid losses."

"Penelitian ini membahas bagaimana strategi Pemerintah Kota Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menimpaseluruh dunia membuat manusia harus beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru.Hal ini juga dialami oleh Indonesia. Dalam menghadapi pandemi, Indonesia mengeluarkanbeberapa kebijakan, salah satunya adalah pembagian dana bansos kepada pihak-pihak yangpaling terdampak dengan adanya pandemi. Namun, salah satu hambatan dari pembagian danaini adalah efektivitas dari alokasi dana bansos yang sering tidak tepat sasaran. Akan tetapi diKota Solok, ada sistem yang membuat sosialisasi kebijakan bansos dan penyaluran danabansos menjadi berjalan semestinya. Sistem itu adalah pemberian ruang diskusi antarapejabat Dinas Sosial Kota Solok dan Kelurahan dengan RT dan RW di seluruh Kota Solokbernama Focus Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Penelitianini melihat ada korelasi yang positif antara efektivitas alokasi dana bansos dengan keberadaanFGD & Muskel lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DalamDTKS inilah Pemkot Solok bisa memeriksa kesesuaian data keluarga yang menjadi penerimabansos dengan alokasi dananya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa peran RTsebagai unit terdekat dengan warga Solok sangatlah penting dalam pemutakhiran DTKS.DTKS yang mutakhir dapat disampaikan di Muskel dan FGD yang nantinya data ini akanmenjadi masukan yang positif bagi Dinsos Kota Solok dalam mengalokasikan bansos. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa FGD dan Muskel merupakan strategi Pemkot Solok dalammenyalurkan dana bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif lewat wawancaradengan aktor terkait dapat pula disimpulkan kalau keterlibatan RT & RW masuk dalam jenispartisipasi dalam konteks politik sekaligus membuktikan tesis Robert Dahl mengenaicommunity power dimana dalam lanskap politik di perkotaan, komunitas-komunitas jugamemiliki daya tawar untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

---

This research discusses about the strategy of The Government of Solok City in allocating

their Covid-19 Social Fund. Covid-19 Pandemic that spreads worldwide has forced human

beings to adapt with the new surroundings. This is also the case in Indonesia. In order to

combat this pandemic, Indonesia has implemented several policies, including allocating

social funds to those who are affected by the pandemic. Apparently, one of the obstacles that

occurs in this method is the effectiveness which usually misses the supposed target.However,

in the case of Solok City, there is a system that makes Social Funds socialization and

allocation are functioning properly. This system is in a form of allocation of discussion space

for Solok Social Service Department and Heads of Subdistrict with RT and RW in the entire

Solok City which are called Focus Group Discussion (FGD and Subdistrict Forum (Muskel).

This research sees that there is positive correlation among the effectiveness of social funds

allocation with the existence of FGD and Muskel in updating the Integrated Data of Social

Welfare (DTKS). In the DTKS The Government of Solok City can double check the

compatibility of bansos receiver data with its respective allocation. From this research, it can

be concluded that the role of RT as the closest unit with Solok citizens is very crucial for

DTKS updating process.The updated DTKS can be delivered to Muskel and FGD from which

will be a positive insight for Solok City Dinsos in terms of social funds allocation. In other

words, FGD and Muskel are strategies implemented by Solok City Government din

effectively allocating social funds. Using qualitative approach through numerous interviews

with related stakeholders it can also be confirmed that the involvement of RT & RW can be

categorized as a kind of political participation and at the same time proves Robert Dahl’s

thesis about community power where in the city political landscape, communities also got

their bargaining power to be involved with policy-making process."

"Contents :Introduction: the call for grant seeking strategies -- Part 1: Laying the groundwork -- Foster internal relationships -- Develop community image -- Design stellar programs -- Unite and do good -- Part 2: Creating the request --Organize the grants function -- Know thy funder -- Craft winning proposals -- Part 3: While the jury?s out -- Produce fabulous site visits -- Part 4: After the grant award -- Steward funds with integrity -- Make friend with funders."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."