Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit perbankan merupakan salah satu cara yangditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya,termasuk oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayarandalam memperoleh kredit biasanya memberikan jaminan berupahipotek atas kapal yang dimilikinya, juga terhadap kapalyang baru akan dibeli melalui fasilitas kredit tersebut.Pemberian kredit tentunya tidak terlepas dari aspek hukumperjanjian, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian, yangmana penelitian ini nantinya akan dilakukan secara yuridisnormatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitianini menganalisis perjanjian kredit investasi untukpembelian kapal yang dibuat antara PT Samudera dengan BankX, yang mana di dalam perjanjian kredit tersebut akandiberikan jaminan hipotek atas kapal berbendera Malaysiayang akan dibeli oleh PT Samudera selaku pihak debitur. Halini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan hukum, apakahboleh menjadikan kapal tersebut sebagai jaminan.Berdasarkan ketentuan Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata,debitur dapat memperjanjikan hipotek pada kreditur. Setelahkapal tersebut diperjanjikan sebagai agunan dalamPerjanjian Kredit, bank atau kuasanya dapat melakukan gantibendera, pendaftaran kapal, dan pembebanan hipotek kapalatas kuasa dari debitur. Untuk keamanan bank sebagaikreditur, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan klausulyang mengatur bahwa segala surat yang berkaitan dengankapal dan bukti kepemilikan kapal disimpan oleh bank."

"ABSTRAKPeningkatan kepadatan populasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh tindak kriminal yang semakin meningkat dan ditambah rendahnya tingkat pemberdayaan mantan narapidana, terutama dalam hal pekerjaan; yang mendorong mereka untuk mejadi residivis. Para mantan narapidana ini umumnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, mengingat adanya status mantan narapidana yang kurang diminati oleh pemberi kerja. Sebagai jaring pengaman, negara memberikan perlindungan yuridis untuk menghindari terjadinya diskriminasi yang ditujukan kepada mantan narapidana ini dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Meskipun demikian, kenyataannya diskriminasi terhadap calon pekerja dengan status mantan narapidana tetap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan analisa dengan metode penelitian yuridis-normatif, yakni dengan membandingkan peraturan di Indonesia dengan peraturan terkait di Australia, sebagai negara yang memiliki tingkat kepadatan populasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih rendah dari Indonesia. Hasil dari penelitian skripsi ini didapatkan kesimpulan bahwa memang terdapat berbagai perbedaan dalam ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia dengan Australia, dimana di Australia status ldquo;riwayat kriminal rdquo; dijadikan salah satu karakteristik yang dijadikan subjek diskriminasi. Hal yang demikian menjadikan pembedaan perlakuan di sektor ketenagakerjaan yang didasarkan pada riwayat kriminal seseorang merupakan suatu wujud diskriminasi. Sedangkan di Indonesia pembedaan perlakuan yang didasarkan pada riwayat kriminal bukanlah suatu bentuk diskriminasi.

---

ABSTRACTIncreased population density of inmates in Penitentiary in Indonesia is influenced by increasing crime rate, plus low level of empowerment for ex prisoners especially in work field which encourages them to become recidivists. These former inmates are generally difficult to get jobs, given the status of ex inmates that the employers are not interested in. As a safety net, the state provides juridical protection to avoid discrimination directed against these former inmates in employment opportunities. However, in reality, discrimination against prospective workers with ex prisoner status still persists. Based on this, an analysis, with juridical normative research methods, will be conducted by comparing Indonesian regulations with related regulations in Australia, as a countries with lower levels of population density of inmates from Indonesia. The results of this thesis study concluded that there are indeed differences in the prevailing laws and regulations in Indonesia with Australia, where in Australia the criminal history status is one of the characteristics of discrimination. This thus makes the distinction of treatment in the employment sector based on a person 39 s criminal history is a form of discrimination. While in Indonesia the distinction of treatment based on criminal history is not a form of discrimination."