Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai keberadaan otonomi asli yang dimiliki desa ketika desa tersebut berubah statusnya menjadi kelurahan. Otonomi asli yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi daerah, dimana otonomi desa berasal dari dalam desa itu sendiri dan sudah tumbuh dan berkembang sejak dahulu, sementara otonomi daerah merupakan pemberian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketika desa diubah menjadi kelurahan, keberadaan otonomi asli yang dimilikinya mulai diragukan apakah seutuhnya bertahan atau hilang semuanya.Skripsi ini membahas pengaturan desa sejak jaman penjajahan sampai saat ini karena setiap pengaturan mempunyai ciri khas tersendiri. Penelitian ini termasuk penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuatnya suatu pengaturan bagi kelurahan agar otonomi desa yang dahulu ada tetap bertahan.

---

This thesis discusses existence of village autonomy in terms of changing village into district. The original village autonomy is unlike the autonomous region, village autonomy came from itself and had growned and developed since long time ago, while autonomus region was given by government. When village is changed into district, does that autonomy remain still or disappear?

This thesis discusses village regulation from colonial era until this time because it?s distinctive characteristics. This research is a normative juridicial study aims to describe and analyze. The results suggest to make regulation so village autonomy can remain still when it?s changed into disctrict."

"Administrasi desa dalam dekade terakhir memiliki perkembangan yang relatif maju dalam berbagai aspeknya. Setidaknya apa yang kemudian disebut dengan alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari kemajuan tersebut."

"Sejak Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, masalah desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom mendapat perhatian pemerihtah. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di seluruh dunia, setiap orang tanpa kecuali berpenda-pat bahwa pembentukan daerah-daerah otonom di dalam negeri merupakan keperluan yang mutlak demi pemerintahan demokratis yang efektif. Tidak mungkin, demikianlah pendapat para pemimpin di tingkat nasional dan daerah, pemerintah Republik Indonesia hanya berada di Jakarta saja dan melakukan kekuasdannya sampai pelosok-pelosok yang jauh."

"On provincial autonomy and local government finance in Indonesia."