Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerusakan jembatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia yang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal terutama oleh kurangnya perawatan dan pemeliharaan pada jembatan (Kamilah, 2019). Dengan adanya kerusakaan jembatan tersebut mengakibatkan terhambatnya hubungan antar daerah dan dapat pula menjadi penyebab terjadinya kecelakaan mengingat jembatan merupakan salah satu bagian penting dari suatu sistem jaringan jalan. Disisi lain, kegiatan proses pelaporan mengenai data teknis dan kondisi jembatan di lapangan dengan menggunakan aplikasi INVI-J masih adanya perbedaan mengenai penilaian kondisi jembatan di database INVI-J dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Proses tersebut mengakibatkan menghambat proses perencanaan dan pemrograman jembatan nasional. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan standar operasional prosedur pemeriksaan jembatan berbasis Aplikasi INVI-J menggunakan strategi penelitian berupa data primer dan sekunder dari arsip, kuesioner, dan wawancara pakar serta diolah dengan metode delphi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dokumen prosedur operasional hingga memperoleh standar kompetensi inspektur, alat dan bahan yang dibawa hingga stakeholder yang berperan di setiap aktivitas tahapan proses pemeriksaan jembatan berbasis Aplikasi INVI-J di Kementerian PUPR.

---

Bridge damage is one of the problems that often occurs in Indonesia which can be caused by various things, especially by the lack of maintenance and maintenance on the bridge (Kamilah, 2019). With the damage to the bridge, it has hampered relations between regions and can also be a cause of accidents, considering that the bridge is an important part of a road network system. On the other hand, the reporting process activities regarding the technical data and condition of bridges in the field using INVI-J there are still differences regarding the assessment of bridge conditions in database INVI-J among the actual bridge condition on the site. This process has hampered the national bridge planning and programming process. Therefore, it is necessary to develop Standard Operating Procedures (SOP) of bridge inspection with INVI-J using a research strategy in the form of primary and secondary data from archives, questionnaires, and expert interview and processed by the delphi method and qualitative analysis. The results of this study aim to develop standard procedure documents to obtain competency for inspectors, tools and materials and stakeholders who play a role in every activity stage of bridge inspection process with INVI-J at Ministry of Public Works and Housing."

"Timbulan sampah Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan mencapai 8.770 ton/hari pada tahun 2025, apabila tidak dikelola secara efektif dan efisien akan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara fungsi urusan persampahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan dan standar yang berlaku. Namun, pengelolaan sampah yang belum optimal masih menjadi isu prioritas yang harus ditangani. Fenomena permasalahan sampah dominan yang dikeluhkan masyarakat yaitu terkait penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan yang berada pada sub sistem dan pengangkutan sampah. Sub sistem ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan berbiaya tinggi, sehingga untuk dapat menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien. Perencanaan Pengumpulan, dan Pengangkutan Sampah Perkotaan mengandung risiko pada setiap aktivitasnya, sehingga untuk mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien, perlu adanya standarisasi prosedur operasional perencanaan berbasis risiko. Metode pengumpulan data berupa analisis arsip, survey, studi kasus. Hasil penelitian ini yaitu Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis risiko yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien pada pelaksanaan Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Perkotaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

The waste generation of DKI Jakarta Province is projected to reach 8,770 tons/day by 2025, if not managed effectively and efficiently it will have a negative impact on public health and environmental quality. The DKI Jakarta Provincial Environmental Office as the organizer of the waste affairs function in carrying out its duties and functions is guided by applicable regulations and standards. However, suboptimal waste management is still a priority issue that must be addressed. The phenomenon of the dominant waste problem complained by the community is related to the implementation of waste facilities and infrastructure in the sub-system and waste transportation. This sub-system is a complex and high-cost job, so to be able to ensure the effective and efficient use of resources requires effective and efficient planning. Planning for the Collection and Transport of Urban Waste contains risks in each of its activities, so to realize effective and efficient planning, it is necessary to standardize risk-based planning operational procedures. Data collection methods in the form of archive analysis, surveys, case studies. The result of this study is the Development of risk-based Standard Operating Procedures (SOPs) that can ensure the effective and efficient use of resources in the implementation of Urban Waste Collection and Transportation within the DKI Jakarta Provincial Government."

"Dokumen yang dikelola oleh masing-masing instansi atau perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar operasional prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dengan adanya SOP semua kegiatan di suatu perusahaan dapat terancang dengan baik. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipetakan dalam pengamatan ini, bertujuan menjadi panduan tim Document Control untuk melakukan kegiatan distribusi dokumen SOP ke masing-masing departemen. Pengamatan dilakukan dengan mencocokkan dokumen yang ada di lapangan dengan master list SOP. Dokumen yang dicek meliputi nomor dokumen, nama dokumen, dan nomor revisi. Dilakukan pengamatan dicek masa berlaku dokumen dengan melihat nomor revisi yang ada di lapangan dengan nomor revisi yang terdapat di acuan master list SOP, apabila ada dokumen yang masih mempunyai nomor revisi lama, dilakukan penarikan dokumen SOP tersebut lalu dibuat dokumen dengan nomor revisi terbaru. Berdasarkan hasil observasi, dokumen yang tersedia di lapangan pada seluruh departemen PT. Kalbio Global Medika sudah mempunyai dokumen dengan revisi terbaru atau sudah sesuai dengan master list.

---

Documents managed by each agency or company have a significant role, especially the Standard Operating Procedure (SOP) document. Standard operating procedures (SOP) are guidelines or references for carrying out tasks and jobs according to the function of the job. With the existence of SOP, all activities in a company can be well designed. The Standard Operating Procedure (SOP) in this observation aims to guide the Document Control team in distributing SOP documents to each department. Observations were made by matching the existing documents in the field with the SOP master list. Documents checked include document number, document name, and revision number. Observations were made to check the document's validity period by looking at the revision number in the field with the revision number contained in the SOP master list reference. If a document still has the old revision number, the SOP document is withdrawn, and a document with the latest revision number is created. Based on the results of observations, the documents are available in the field in all departments of PT. Kalbio Global Medika already has documents with the latest revisions or in accordance with the master list."

"Pengadaan barang cadangan menjadi sangat penting, tidak adanya aturan yang mengaturpersediaan barang cadangan berisiko memperlambat durasi pekerjaan. Pada pekerjaanperawatan dan pemeliharaan gedung pemerintah beberapa kali terjadi keterlambatanyang disebabkan tidak tersedianya barang cadangan ketika dibutuhkan. Tujuan daripenelitian ini untuk membuat standar operasional prosedur dalam pengadaan barangcadangan pada pekerjaan pemeliharaan dan perawatan gedung pemerintah berbasisrisiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Delphi method dan surveiresponden. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan sepuluh Standar OperasionalProsedur SOP Persediaan Barang Cadangan Berbasis Risiko pada Tahap Perencanaan,Pelaksanaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan dan PerawatanGedung Pemerintah.

---

Procurement of reserve goods has become crucial, the absence of procedures managingthe procurement of reserve goods produces risks that will delay a work period. In agovernment building 39 s maintenance work, a number of work delays have happenedcaused by an inadequate amount of procurement of reserve goods when it is needed.The objective of this research is to create a Standard Operational Procedure inprocurement of reserve goods in maintenance government 39 s building risk based. Themethods used in this research are the Delphi method and survei responded. The result ofthis research is the development of ten Standard Operational Procedures SOP of Risk Based Backup Supplies in the Planning, Implementation, Maintenance and SupervisionPhase of Maintenance and Maintenance Works of Government Building. In addition,the form is also obtained to assist the implementation of inventory reserve activities."

"Dalam upaya penanggulangan kebakaran pada gedung bertingkat diperlukan adanya sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran. Dengan adanya tim tanggap yang melakukan prosedur tanggap darurat kebakaran mulai dari munculnya titik api hingga pemadaman dalam upaya meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting dan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat bencana kebakaran pada bangunan pemerintah. Studi ini mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam keadaan darurat yang dapat menghambat atau bahkan memperbesar dampak kebakaran. Kemudian respon risiko diperoleh dengan melakukan perawatan dan pengawasan sarana dan prasarana serta simulasi pelatihan dan jadwal agar terhindar dari kepanikan saat menghadapi keadaan darurat kebakaran. Studi ini juga menghasilkan evaluasi perencanaan bangunan dalam penanganan bahaya kebakaran.

---

In an effort to cope with the fire of high rise buildings are required to have a fire prevention and control system. With the responsive team conducting emergency fire response procedures starting from the emergence of hotspots until one of the efforts in minimizing the impacts arising from a fire if a fire occurs. This study aims to determine the existing state and develop the Standard Operational Procedure (SOP) disaster risk disaster emergency response to government buildings.

This study identifies risks that may arise in an emergency that may inhibit or even magnify the impact of a fire. Then the risk response is obtained by performing maintenance and supervision of facilities and infrastructure as well as training and scheduled simulations to avoid stuttering in the face of fire emergency. This study also produced an evaluation of the planning of a building in handling fire hazard."

"Tesis ini membahas reformasi birokrasi bidang tata laksana terkait standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Sosial. Tesis ini menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Bagaimana kebutuhan PNS di lingkungan Kementerian Sosial penggunaan SOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 32 Tahun 2012 serta bagaimanakah hukuman yang sebaiknya diterapkan terhadap pelanggaran SOP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010? Keberadaan SOP bagi PNS merupakan pedoman dan panduan dalam melaksanakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien. Keberadaan SOP tersebut membuat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PNS menjadi lebih terukur dan dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. SOP yang telah disusun dan ditetapkan tersebut juga sebagai pelindung bagi aparatur bagi terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya tuduhan melakukan penyelewengan. Hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran SOP adalah hukuman disiplin yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan melihat seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Kementerian Sosial perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi lintas sektor. Selain itu Kementerian Sosial juga perlu mengadakan sosialisasi dan internalisasi terkait SOP secara reguler dan periodik.

---

This thesis discussed bureaucracy reform in Ministry of Social Affairs related to standard operational procedures. This thesis used normative juridicial research. How is the need of civil servants in the Ministry of Social Affairs using SOP as regulated in the Regulation of the Minister of Social Affairs No. 32 of 2012 and how the penalties should be applied to the violation of SOP rsquo s based on Goverment Regulation No 53 of 2010 The existence of SOP is a guide of for more effectivly and efficiently civil servant activities. With the presence of SOP the civil servants acitivies become more measurable and evaluatable. SOP could be protector for civil servant for the posibility of allegations abuse. The penalty could be applied to SOP violation based on the disciplinary punishment which refers to Government Regulation Number 53 of 2010 by seeing how bid its impact to the organization. The Ministry of Social Affairs needs to develope a more mature and integrated plan among sectors. In addition, the Ministry of Social Affairs also needs to hold socialization and internalization related to SOP regularly and periodically."

"Penelitian empirisi tentang bagaimana organisasi melaksanakan proses audit dalam sistem manajemen sangat sedikit. Organisasi memliki kesulitan dalam pelaksanaan integrasi yaitu kurangnya sumber daya , masalah yang terkait dengan organisasi budaya, perbedaan unsur-unsur umum dari standar dan persyaratan spesifik. Implementasi integrasi audit dapat memberikan banyak manfaat sehingga berdasarkan masalah yang ada dalam pelaksanaan integrasi audit maka diperlukannya standar operasinal prosedur sebagai konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk organisasi, Job Description, aktvitas, input, output, alur komunikasi yang akan dijadikan tahapan untuk membuat Standar Operasional prosedur proses audit dalam sistem manajemen terintegrasi sehingga SOP tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja organisasi. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Delphi dan survey kuesioner. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Prosedur Proses Audit dalam Sistem Manajemen Terintegrasi untuk Meningkatkan Efisiensi Kinerja Organisasi.

---

Empirical research on how organizations carry out audit processes in management systems is very little. Organizations have difficulties in implementing integration, such as lack of resources, problems related to organizational culture, differences in general elements of specific standards and requirements. Implementation of audit integration can provide many benefits so that based on existing problems in the implementation of audit integration, the standard operating procedure is required as a consistency in the level of performance or certain conditions. The purpose of this study is to find out the form of organization, Job Description, activities, inputs, outputs, communication channels that will be used as stages to make the Standard Operating Procedure audit process in an integrated management system so that the SOP is expected to improve efficiency in organizational performance. The research method used in this study is Delphi’s method and questionnaire survey. The product that be produced in this study is the Standard Operating Procedures Audit Process in an Integrated Management System to Improve Organizational Performance Efficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya SOP terkait kegiatan dimaksud yang disebabkan karena hal tersebut merupakan kebijakan baru yang diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diturunkan ke dalam aturan pelaksanaan 237/PMK.04/2022. SOP tersebut sangat diperlukan karena adanya potensi ketidakseragaman prosedur pelaksanaan pada kantor bea dan cukai di Indonesia. SOP dapat memudahkan organisasi untuk mendeteksi dan mengatasi kesalahan, memberikan pemahaman yang rinci dan sistematis kepada pegawai yang bertugas, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara kepada Tim Peneliti yang secara langsung melaksanakan tugas kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai. Hasil penelitian berupa usulan SOP proses bisnis kegiatan penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai, penyelesaian perkara dengan tidak dilakukan penyidikan serta penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang Lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran menjadi Barang Milik Negara (BMN).

---

The research aims to develop Standard Operating Procedures (SOP) for Investigating Alleged Violations in Excise in accordance with applicable regulations. The study is motivated by the absence of SOPs related to these activities due to their status as new policies mandated by the Harmonization of Tax Regulations Law, subsequently elaborated in implementing regulation 237/PMK.04/2022. The need for this SOP arises from the potential inconsistency in the execution procedures across customs offices in Indonesia. SOP facilitate the organization in detecting and addressing errors, providing detailed and systematic understanding to the assigned employees, and simplifying the monitoring and evaluation processes. The research methodology employed is qualitative, with data obtained through interviews with the Research Team directly involved in the investigation of alleged customs violations. The research results propose an SOP for the business process of investigating alleged violations in customs, the resolution of cases without conducting investigations, and the resolution of Excise Goods (Barang Kena Cukai) and other related goods involved in alleged violations that become State-Owned Goods (Barang Milik Negara)."

"Pelayanan farmasi klinik yang dijalankan dalam suatu apotek yang berada di puskesmas meliputi beberapa kegiatan, mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), hingga evaluasi penggunaan obat. Keseluruhan proses pelayanan farmasi klinik tersebut tentunya diperlukan standar operasional prosedur yang berlaku dan mengatur keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang dilakukan. Untuk meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan farmasi klinik, Puskesmas Kecamatan Matraman terus melakukan perubahan berupa penyusunan maupun perbaikan terkait standar operasional prosedur yang berlaku, salah satunya dengan memerhatikan standar pelayanan yang baik untuk ibu bersalin yang melahirkan di puskesmas tersebut. Alur proses visite yang dilakukan apoteker pada ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu diatur dengan baik agar proses dapat berjalan sistematis sehingga dapat memberikan pelayanan farmasi klinik yang baik, terutama pada pasien ibu bersalin. Proses visite apoteker pada pasien ibu bersalin di puskesmas terdiri atas beberapa proses, mulai dari memperkenalkan diri dan identifikasi identitas pasien, mengidentifikasi permasalahan keluhan pasien setelah persalinan maupun penggunaan obat pasien, memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah penggunaan obat, melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat, serta melakukan dokumentasi setelah visite dilakukan. Bagan alir prosedur yang dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Matraman diharapkan sesuai dengan rancangan standar operasional prosedur yang telah disusun. Penerapan rancangan standar operasional prosedur yang dilaksanakan terkait visite apoteker terhadap pasien ibu bersalin di Puskesmas Kecamatan Matraman perlu disesuaikan dengan peraturan yang telah disetujui di puskesmas.

---

Clinical pharmacy services carried out in a health center include several activities, ranging from reviewing and providing prescriptions, drug information services, patient visits, and evaluation of drug use. The entire process of clinical pharmacy services certainly requires standard operating procedures that apply and regulate the continuity of the pharmaceutical services being carried out. To improve the quality and expand the scope of pharmaceutical services at the health center, the Matraman District Health Center continues to make changes in the form of preparation and improvement related to applicable standard operating procedures, one of which is by paying attention to good service standards for maternity mothers in the health center. The flow of the visit process carried out by pharmacists for maternity mothers at the Matraman District Health Center needs to be properly regulated so that the process can run systematically so that it can provide good clinical pharmacy services. The pharmacist visit consists of several processes, starting from identifying patient identities, identifying patient’s problems and drug use, providing evidence-based recommendations related to drug use problems, monitoring the effectiveness and safety of use medication, as well as documentation after the visit. The procedure flow chart carried out at the Matraman District Health Center is in accordance with the draft standard operating procedures that have been prepared. The application of the draft standard operating procedures carried out regarding pharmacist visits to maternity patients at the Matraman District Health Center needs to be adjusted to the regulations that have been approved there."