Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya keadaan sulit dapat menyebabkan perubahan terhadap keseimbangan dalam sebuah kontrak sehingga mengakibatkan kesulitan bagi debitur dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kesulitan ini juga terjadi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Berdasarkan Putusan No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB dinyatakan wanprestasi atas kegagalannya dalam melakukan pembayaran kepada seorang pemegang polis. Hakim menghukum PT AJB untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis tersebut. Namun dikarenakan izin usaha PT AJB telah dicabut, pembayaran tidak boleh dilakukan oleh pihak PT AJB. Seharusnya tim likuidasi PT AJB yang melakukan pembayaran tersebut, namun bertahun-tahun sejak dicabutnya izin usaha PT AJB, belum dibentuk tim likuidasi. Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung dengan alasan finansial perusahaan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung adalah dijatuhkannya sanksi administratif terhadap PT AJB serta dapat digugatnya PT AJB atas dasar wanprestasi. Sementara peran OJK dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung adalah OJK harus membentuk tim likuidasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian dan OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan menjaga stabilitas industri asuransi dan meringankan perusahaan asuransi yang terdampak bencana berdasarkan Pasal 54A ayat (1) POJK No. 5 Tahun 2023.

---

The occurrence of hardship can cause changes to the balance of a contract, resulting in difficulties for the debtor in carrying out his contractual obligations. This difficulty also occurred in the case of PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Based on Decision No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB was declared to have failed to make payments to a policyholder. The judge sentenced PT AJB to make payments to the policyholder. However, because PT AJB's business license has been revoked, payment may not be made by PT AJB. PT AJB's liquidation team should have made the payment, but many years since PT AJB's business license was revoked, a liquidation team has not been formed. This thesis discusses the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims for financial reasons and the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured. The research method used in this thesis is a normative-juridical research by analyzing laws and regulations. The result of this study is that the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims are the imposition of administrative sanctions against PT AJB and a lawsuit by said policyholder. While the role of OJK in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured is that OJK must form a liquidation team based on Article 42 (2) of the Insurance Law and OJK has the authority to establish policies in the insurance sector aimed at maintaining the stability of the insurance industry and relieve insurance companies affected by disasters based on Article 54A (1) POJK No. 5 Year 2023."

"Tesis ini membahas tentang dampak PKU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. regulasi dan mekanisme pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan kewenangan OJK dan NAIC di Amerika Serikat. Mekanisme pengawasan di Indonesia dilakukan sesuai dengan UU Perasuransian dan peraturan yang diterbitkan oleh OJK kemudian di Amerika Serikat sesuai dengan Administrative Supervision Model Act dan peraturan yang diterbitkan oleh NAIC, 2. Perbuatan hukum yang dilarang bagi perusahaan asuransi selama PKU di Indonesia pengaturannya terdapat di dalam beberapa peraturan: UU Perasuransian, POJK No. 69/POJK.05/2016 dan POJK No. 17/POJK.05/2016 dan tidak dibentuk suatu POJK khusus mengatur tentang PKU sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan 3. Dampak pemberian sanksi PKU terhadap perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan UU Perasuransian tidak dapat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana juga diatur di Amerika Serikat. Saran penelitian ini adalah perlu ditetapkannya peraturan lebih lanjut mengenai dampak PKU.

---

This thesis discusses about the impact of PKU on insurance companies in Indonesia and the United States. In analyzing the problems studied, normative legal research methods were used with secondary data, the data analysis was carried out qualitatively. The results of this study are: 1. Regulations and mechanisms for supervision of insurance companies in Indonesia are under the authority of OJK and NAIC in the United States. The supervisory mechanism in Indonesia is carried out in accordance with the Insurance Act and regulations issued by the OJK and then in the United States in accordance with the Administrative Supervision Model Act and regulations issued by the NAIC, 2. Legal actions that are prohibited for insurance companies during PKU in Indonesia are regulated in several regulations: Insurance Law, POJK No. 69/POJK.05/2016 and POJK No. 17/POJK.05/2016 and no POJK has been established specifically to regulate PKU as carried out by the United States, and 3. The impact of imposing PKU sanctions on insurance companies in Indonesia based on the Insurance Law cannot carry out mergers or consolidations as also regulated in the United States. The suggestion of this research is that it is necessary to stipulate further regulations regarding the impact of PKU."