Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan umum studi ialah mendeskripsikan strategi Muslim Papua pada posisinya yang tersubordinat untuk memperoleh pengakuan akan identitas budayanya pada masa Otsus. Ruang lingkup studi memfokuskan pada arena politik identitas yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, dan Kristen Papua. Identitas dalam studi ini dilihat dengan perspektif teoritik Bourdieu bahwa identitas merupakan objektivikasi representasi mental melalui praksis-praksis pelaku sosial dan subjektivikasi penanda-penanda objektif melalui strategi manipulasi simbolik. Konstruksi identitas dilakukan melalui pertarungan kekuasaan dan simbolik antara pelaku-pelaku sosial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pembentukan Majelis Muslim Papua (MMP) tahun 2007. Kesimpulan studi adalah bahwa strategi Muslim Papua untuk mendapatkan pengakuan akan identitas budayanya dilakukan dengan merumuskan jati dirinya secara fleksibel, yaitu memadukan antara ke-Islam-an dan e-Papua-an, mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Studi ini juga penunjukkan bahwa identitas budaya, seperti etnik dan agama, tidak hanya berfungsi sebagai penanda objektif, tetapi juga kekuasaan simbolik. Identitas tersebut dikonstruksi, dikontestasikan, dan digunakan sebagai instrumen politik. Implikasinya, konstruksi identitas diperlukan untuk melegitimasi relasi dominasi dalam ranah kekuasaan objektif. Namun, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari orang awam, identitas budaya ini hanya berfungsi sebagai penanda. Pembentukan Majelis Muslim Papua menunjukkan upaya merepresentasikan ke-Islam-an ke dalam ke-Papua-an. Ke-Indonesia-an bagi Muslim Papua, merupakan upaya membangun identitas ke- Papua-an yang sejati sekaligus membangun ke-Islam-an yang moderat, inklusif, dan toleran.

---

This research is addressed to describe the strategy of Moslem Papua within subordinated position, to get recognition for its cultural identity in the period of Special Autonomy. Scope of study focuses on the field of identity politics, involving: Moslem Papua, Moslem migrant, and Christian Papua. The cultural identity is defined according to Bourdieu theoretical framework, i.e. object of mental representations through social practices, of objectified representations, and internalizing of objective identity markers through symbolic manipulation strategy. It is resulted from symbolic and power contestation among agents in a specific field. The study is undertaken by qualitative approach, using case study of establishment of Moslem Papua Assembly in 2007. The conclusion of this study is the strategy of Moslem Papua to get recognition for their cultural identity is undertaken by construction of its identity fluidly, i.e. acculturation between Islam-ness and Papua-ness, contestation with Papua Moslem migrant and Christian Papua in the field of identity politics. The fact of this finding is that cultural identities, such as ethnic and religion, do not only function as sign but symbolic power as well. So, these identities are constructed, contested, and used as political instrument by identity maker. It implicates that identity formation is needed to legitimate a relation of domination in the field of objective power. Nevertheless, in experience of everyday life of the common in Papua, cultural identities function as sign. The establishment of Moslem Papua Assembly constitutes as action to represent Islam-ness into Papua-ness. Meanwhile, Indonesia-ness for Moslem Papua is understood as developing truly Papua-ness together with moderate Islamic principals."

"Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca oleh kalangan remaja hingga orang dewasa.Orang Asli Papua (OAP) menurut Undang-Undang Otonomi khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Sebutan Orang Asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua itu sendiri termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Dalam hal ini, termasuk dua provinsi di Indonesia yakni provinsi Papua dan Papua Barat.SinopsisBuku ini menyajikan data dan informasi tentang kondisi dan perubahan sosial demografi OAP di Provinsi Papua Barat. Sebagai lokasi kajian yang lebih mendalam adalah dua kabupaten, yaitu:(1) di Kabupaten Sorong yang merupakan daerah tujuan migrasi sehingga proporsi OAP kecil,(2) Kabupaten Tambrauw yang penduduknya didominasi oleh OAP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif."

"Disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea (NNG, khususnya perbedaan baik yang menyangkut proses maupun karateristiknya. Penyemaian nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama dan secara terencana hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya proses penyemaian keindonesiaan di NNG baru dimulai pada 1945 dengan cara yang singkat tanpa pendidikan formal dan perencanaan matang. Cara yang digunakan seperti pemberontakan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik. Karateristik nasionalisme Papua mengacu pada kesamaan ras yaitu, Melanesia yang secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting serta memiliki pengalaman yang sama dan digagas oleh orang Belanda yaitu Kijne dan van Eechoud dengan tujuan mempapuanisasikan orang Papua. Sebaliknya karateristik nasionalisme Indonesia di NNG mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dengan demikian tidak mengacu pada ras tertentu. Pelaku penyemaian keindonesia yaitu Soegoro, Gerungan dan Ratulangi dengan tujuan mengindonesiakan orang Papua berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Temuan ini di atas ini memperlihatkan bahwa ternyata pengalaman sejarah orang Papua berbeda dengan orang Indonesia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori Renan yang selama ini digunakan oleh para negarawan, politisi dan akademisi untuk membangun nasionalisme Indonesia di NNG terlihat kelemahannya jika digunakan sebagai generalisasi yang melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama di setiap daerah di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa konsep penyemaian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan proses keberadaan dua nasionalisme di NNG dan krisis kebangsaan yang muncul baik di NNG maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

This dissertation shows that there is a fundamental difference between Papua and Indonesian nationalism in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in terms of the proscess and charateristics. The seeding of Papua nationalism in NNG has a long proscess since 1925. This nationalism was established through formal education within a well-ordered dormitory system. The development of political parties and Nieuw Guinea council were inspired by that dormitory system. By contrast, the Indonesian nationalism proscess began in 1945 through a short and un organised system. Papua nationalism has been influenced by the experience of her people who feel themselves as part of Melanesian race as it was promulgated by Kijne and van Eechoud.

Papua nationalism aimed to increase the awareness of Papuan as being different form Indonesians. Indonesian nationalist activists fought for Indonesian nationalism's motto which is unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika) to include the Papuans. Indonesian nationalist activists were assigned to accomplish the mission were Soegoro, Gerungan and Ratulangi. The disssertation draws its conclusion that the use of Renan's theory in developing the sense of nationalism in Papua as undivided part of Indonesia by politicians, academicians and statemen can no longger prevailed.

This study shows that conceptual generalizations are in need to be more qualified. As a matter of fact, the development of nationalism in each region has its own characteristics which is particular and cannot be generalized. This study also shows that the concept of 'penyemaian' (seeding) can be made as an alternative approach to explain and distinguish two forms of nationalism that co-exist within NNG and other parts of Indonesia."

"Kesulitan memahami gerak sosial orang Papua dan pergolakan situasi di Papua, serta persoalan psikososial terkait memunculkan urgensi bahwa psikologi perlu memberikan sumbangsih pemahamannya. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengungkap tema-tema perseptual yang dimiliki oleh orang Indonesi bagian barat mengenai orang-orang Papua, 2) Konstruksi alat ukur prasangka terhadap orang Papua, 3) menguji model hubingan antara variabel pandangan dunia dengan prasangka terhadap orang Papua. Partisipan berjumlah 100 mahasiswa psikologi UI, 48% laki-laki dan 52% perempuan. Hasil penelitian menunjukkn bahwa pandangan dunia kompetitif yaitu pendangan hidup di dunia tidak ubahnya seperti hidup di alam liar menjadi faktor pembentuk prasangka terhadap orang Papua. Temuan ini senada dengan persepsi orang Indonesia barat yang melihat orang Papua sebagai orang primitif, rendah dalam kemampuan berpikir, dan tidak berperadaban. Persepsi yang sifatnya meremehkan tersebut khas muncul dari orang yang memiliki pandangan dunia kompetitif. Solusi untuk mengurangi prasangka terhadap orang Papua adalah dengan mempertemukan dalam bentuk perkenalan dan perjumpaan yang menempatkan orang papua setara dengan orang Indonesia lainnya dalam segi kemampuan."

"Tulisan ini akan menggambarkan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada Orang Papua pasca lebih dari 10 tahun proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diimplementasikan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Perubahan sosial budaya yang terjadi berawal dari proses adaptasi yang dilakukan oleh Orang Papua Asli ketika menanggapi ancaman proyek MIFEE. Proses adaptasi tersebut dilakukan melalui mengenal dan mempraktikkan cara-cara bertani sebagai upaya untuk menjaga eksistensi mereka disaat hutan dideforestasi dan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Analisis yang akan dilakukan akan melihat relevansi antara proses adaptasi yang orang Papua lakukan dengan kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam kehidupan mereka. Tulisan ini akan menggunakan studi data dokumen sebagai basis analisis dan penulisan untuk melihat bagaimana proyek pembangunan yang dilakukan secara masif, perubahan lingkungan alam, serta sistem pertanian sebagai suatu “penemuan” bagi orang Papua dapat mendorong mereka beradaptasi dan menimbulkan perubahan sosial budaya bagi kehidupan mereka. Dari studi ini telah ditemukan bahwa bentuk perubahan sosial yang terjadi pada orang Papua di Kabupaten Merauke meliputi perubahan sektor perekonomian dengan timbulnya keberagaman mata pencaharian, perubahan pada sistem pangan lokal, dan perubahan pada pola pikir yang transaksional.

---

This paper will describe the forms of socio-cultural change that have occurred to Papuans after more than 10 years of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) project being implemented in Merauke Regency, Papua Province. The socio-cultural changes that occurred began with the adaptation process carried out by indigenous Papuans when responding threats from the MIFEE project. The adaptation process is carried out through recognizing and practicing of farming methods as an effort to maintain their existence when the forest is deforested and converted into agricultural land. The analysis will look at the relevance of the Papuans adaptation process to the possibility of socio-cultural change in their lives. This paper will use document data studies as the basis for analysis and writing to see how massive development projects, changes in the natural environment, and agricultural systems as an "invention" for Papuans can encourage them to adapt and cause socio- cultural changes in their lives. From this study, it has been found that the forms of socio-cultural changes that occur to Papuans in Merauke Regency include changes in the economic sector with the emergence of livelihood diversity, changes in the local food system, and changes in transactional mindsets."