Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan dalam industri bank, baik milik Negara ataupun swasta, dalam menyalurkan kreditnya semakin tajam seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal kerja dan investasi dalam dunia usaha. Pemberian kredit yang tidak menggunakan informasi laporan keuangan dan prospek masa depan secara tepat dari calon debitur dapat bersifat fatal apabila kredit yang disalurkan kelak menjadi macet. Laporan ini medeskripsikan proses dan sistem dari penggunaan laporan keuangan calon debitur untuk proses pengambilan keputusan kredit oleh Bank selama penulis melakukan program magang.

---

The competition in banking industries, both state-owned and private, in order to channel their loans is getting tighter as the need for working capital and investement rises. A credit lending process which doesn?t use information on financial reports and future prospect of the debtors properly may result in a fatal situation if the credit loan doesn?t perform. This report will describe the system and process of financial reports usage for credit decision making by the Bank in which the writer performed internship."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia pada periode tahun 2003 sampai dengan 2012. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan kualitas aktiva produktif. Dengan menggunakan metode Pooled Least Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan terhadap Penyisihan Kerugian kredit pada Bank di Indonesia. Dimana NPL, Kredit Macet, dan Jumlah Kredit yang diberikan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Sedangkan laba bersih memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Penyisihan Kerugian kredit. Pengaruh secara bersama-sama dapat dilihat pada hasil R2 bahwa variasi variabel NPL, Kredit Macet, Laba Bersih, dan Jumlah Kredit yang diberikan dapat menjelaskan variabel Penyisihan Kerugian kredit sebesar 59,36%.

---

The purpose of this research is to examined the effect of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances for Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia in the period of 2003 to 2012. The data used was in the form of financial statement which included a balance sheet, income statement, and earning asset quality. By using Pooled Least Square method, the research result shows that partially, there is a significant effect between NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances to Loan Loss Provisions of Banks in Indonesia. Whereas NPL, Bad Debt, and Total Loans & Advances have a significant positive effect on Loan Loss Provisions. Meanwhile, Net Income has a significant negative effect on Loan Loss Provisions. Collective influences can be seen in the result of R2 that the variable variation of NPL, Bad Debt, Net Income, Total Loans & Advances can explain the variable of Loan Loss Provisions at 59.36%."

"Tantangan yang sering dihadapi pada pemberian kredit tanpa agunan untuk usaha kecil adalah penyeleksian calon debitur, di mana usaha kecil umumnya belum memiliki laporan keuangan seperti halnya perusahaan yang sudah berskala besar. Hal ini juga dialami oleh salah satu bank swasta asing terbesar untuk usaha kecil di Indonesia yang memiliki jumlah kredit macet yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri, sehingga perlu dievaluasi penyebab kegagalan produk agar dapat diperbaiki ke depannya. Pada penelitian ini dilakukan analisis kegagalan kredit tanpa agunan untuk usaha kecil dilihat dari segi requirement spesifikasi calon debitur, seleksi calon debitur, dan penagihan. Metode TOPSIS digunakan untuk membandingkan hasil akhir seleksi berdasarkan variabel¬variabel yang dirasa penting bagi bank dalam penyeleksian calon debiturnya.

---

The challenge often faced in providing unsecured loans for small business is the selection of borrowers, in which small businesses generally do not have financial statements as companies that have a large scale and well established. This case has also been experienced by one of the largest multinational private bank in Indonesia which had a number of bad loans that was a much higher compared to the industry's average. Therefore, this research wanted to evaluate the cause of the failure of the business installment product so that can be improved in the future. In this research, failure analysis of unsecured loan for small businesses will be discussed in terms of specification requirements of borrowers, the selection of borrowers, and billing. TOPSIS method is used to compare the end result of selection based on variables that are important for banks in the selection of borrowers."

"[ABSTRAKLaporan magang ini menjelaskan prosedur loan review yang dilakukan oleh KAPIDR untuk memeriksa kewajaran penilaian kualitas kredit yang dilakukan olehBank DJM atas debitur-debiturnya, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.Secara khusus, penulis menjelaskan proses pemberian kredit oleh Bank DJM, sertaprosedur yang dilakukan KAP IDR dalam melakukan loan review. Berdasarkananalisis atas prosedur loan review yang dilakukan oleh KAP IDR, dapatdisimpulkan bahwa KAP IDR telah melakukan prosedur penilaian kredit sesuaidengan ketentuan Bank Indonesia dan Bank DJM telah melakukan penilaiankualitas kreditnya dengan wajar.

---

ABSTRACTThe internship report illustrates the loan review procedures performed by KAP IDRin order to review the reasonableness of credit quality grading conducted by DJMBank for its debtors, in compliance with Bank Indonesia?s regulatory requirements.The author explains the credit facility granting process of DJM Bank, as well as theaudit practice carried out by KAP IDR in performing loan review procedures. Basedon the analysis of loan review procedures by KAP IDR, the author concludes thatKAP IDR has conducted credit grading procedures in compliance with BankIndonesia?s regulation, and DJM Bank has reasonably graded its credit quality.;The internship report illustrates the loan review procedures performed by KAP IDRin order to review the reasonableness of credit quality grading conducted by DJMBank for its debtors, in compliance with Bank Indonesia?s regulatory requirements.The author explains the credit facility granting process of DJM Bank, as well as theaudit practice carried out by KAP IDR in performing loan review procedures. Basedon the analysis of loan review procedures by KAP IDR, the author concludes thatKAP IDR has conducted credit grading procedures in compliance with BankIndonesia?s regulation, and DJM Bank has reasonably graded its credit quality., The internship report illustrates the loan review procedures performed by KAP IDRin order to review the reasonableness of credit quality grading conducted by DJMBank for its debtors, in compliance with Bank Indonesia’s regulatory requirements.The author explains the credit facility granting process of DJM Bank, as well as theaudit practice carried out by KAP IDR in performing loan review procedures. Basedon the analysis of loan review procedures by KAP IDR, the author concludes thatKAP IDR has conducted credit grading procedures in compliance with BankIndonesia’s regulation, and DJM Bank has reasonably graded its credit quality.]"

"Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar (bargaining position) para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Adapun pokok permasalahan dari karya tulis ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian baku berdasarkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak, dan akibat hukum dengan adanya perjanjian baku dalam akta perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur sebagaimana dalam Putusan Nomor 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, serta peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula baku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif bersumber pada data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa ketentuan mengenai perjanjian baku, namun masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan pihak debitur hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan pengadilan 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, dimana debitur merupakan pihak yang kalah, dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit bank, dibutuhkan peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang mengadakan perjanjian serta notaris dalam menjalankan jabatannya haruslah saksama dan tidak memihak terhadap klausula-klausula yang tertera dalam perjanjian kredit tersebut.

---

In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are balanced. But in standard agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced. While the standard contract, the parties bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. The subject matter of this paper is how the arrangement of standard agreement based on legislation is linked to the principle of freedom of contract, and the legal consequences of the existence of standard agreement in credit agreement deeds made by creditor and debitor as in Decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, as well as the role of notary in standard clauses in bank credit agreement. The method used in this study is normative juridical research method, which is descriptive in origin based on secondary data, analyzed qualitatively.

Based on the results of the study even tough there have been several provisions regarding the standard agreement, but there are still clauses that burden the debitor, it can be seen by the court decision No. 178/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Pst, where the debitor is the losing party, in the case of making a bank credit agreement deed, it takes the role of the notary to provide legal counselling to the parties who entered into the agreement as well as the notary in the conduct of the election must be thorough and impartial to the clauses stated in the credit agreement."

"Laporan ini memaparkan prosedur pemberian kredit korporasi pada Bank NED Indonesia, beserta analisis dan perhitungan risiko. Pembahasan dari setiap tahapan prosedur secara lebih dalam dijelaskan melalui studi kasus pemberian kredit kepada PT XYZ, sebuah private-equity firm dengan basis investasi di Indonesia. Tipe kredit yang diberikan ialah berupa term-loan dengan jaminan berupa saham anak perusahaan yang tercatat di BEI. Oleh karena itu, analisis risiko dalam proses pemberian kredit dilakukan seputar industri dan keuangan perusahaan, serta jaminan yang diletakkan.

---

This report explains the corporate lending procedure of NED Bank Indonesia, with the analysis and calculation of risks. Discussion on every step of the procedure is further explained through a case study on lending transaction to XYZ company, an Indonesia-based private equity firm. The type of loan given is a standard term-loan with a subsidiary?s IDX-listed shares as the collateral. Thus, the risks analysis in regard of this lending transaction is done around company?s industry and financials as well as the collateral placed."

"Penelitian ini membahas perbedaan antara CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan CAR dengan memperhitungkan risiko pasar serta pengaruh kedua rasio tersebut terhadap kinerja perbankan Indonesia, khususnya pada aspek profitabilitas, efisiensi, fungsi intermediasi, dan risiko. Data dalam penelitian ini terdiri dari 124 bank umum konvensional Indonesia selama periode 2005 hingga 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR memiliki hubungan signifikan positif terhadap profitabilitas dan efisiensi perbankan Indonesia, namun tidak signifikan terhadap aspek fungsi intermediasi dan risiko. Selain itu, tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara kedua jenis rasio CAR, kecuali terhadap rasio ROE.

---

The focus of this study is to analyzed the difference between CAR in respect of credit risk and CAR in respect of market risk, and the impacts of both ratio on bank?s performance, particularly on the aspects of profitability, efficiency, intermediary function, and risk. The data consists of 124 conventional commercial banks in Indonesia during period of 2005 until 2010. Results of this study indicate that CAR has significant positive impact on bank?s profitability and efficiency in Indonesia, but no significant effect on intermediary function and risk. In addition, the results show no significant difference between impacts of both type of CAR on bank?s performance, except on ROE."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum.

---

Nowadays the growth of consumer credit particularly in vehicle ownership loans ('KKB') increased rapidly every year. The 'KKB' growth is very susceptible to credit risk. Therefore, Bank Indonesia issued Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 on the Application of Risk Management in Commercial Banks that Giving House Ownership Loans and Vehicle Ownership Loans. This thesis discusses the 'KKB' arrangements with commercial banks linked the Circular Letter, and how the impact of the implementation of the Circular in terms of total loans at commercial banks and Bank X in particular, and the credit risk management in the field of 'KKB' in Bank X.

The purpose of this study was to analyze whether the application of the Circular to protect the banking sector from the credit risk in 'KKB'. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The results in this paper suggest that the Circular be honored in the future because of the Circular has managed to achieve its goal of suppressing the number of 'KKB' administration and reduce the number of non-performing loans of 'KKB' in commercial banks."

"Skripsi ini membahas mengenai kredit sindikasi pada pembiayaan pabrik amoniak. Pembahasan akan dimulai dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan amoniak di Indonesia, maka PT. X membangun pabrik amoniak untuk memenuhi kebutuhan amoniak di Indonesia. Pabrik tersebut dibangun melalui pembiayaan perjanjian kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. X. Selanjutnya, membahas mengenai Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur kredit sindikasi, menganalisa kesesuaian antara Undang- Undang dan Peraturan dengan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X, dan membahas masalah yang terjadi saat pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normative. Kesimpulan penulis adalah peraturan mengenai kredit sindikasi Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kredit sindikasi. Kedua, sesuaianya penerapan peraturan mengenai kredit sindikasi dalam perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Ketiga, adanya permasalahan yang timbul dari perjanjian kredit sindikasi antara IFC dan PT. X. Penulis juga akan memberikan saran kepada bank dan debitur kredit sindikasi agar menambahkan ketentuan dalam klausa conditions precedents.

---

This thesis discusses syndicated loans for financing ammonia plants. The discussion will begin with the background of the increasing need for ammonia in Indonesia, then PT. X initiated to build ammonia plants to meet the ammonia needs in Indonesia. The factory was built through the financing of a syndicated loan agreement to finance PT. X. Furthermore, the writer will discuss the Laws and Regulations governing syndicated loans, analyzing the compatibility between Laws and Regulations with syndicated loan agreement between IFC and PT. X, and discuss the problems that occur during the implementation of syndicated loan agreement between IFC and PT. X. The research method that use under this thesis is normative juridical research. For the conclusion, the writer’s conclusion is the regulation regarding syndicated loans Article 8 and Article 11 of the Banking Law and Financial Services Authority Regulations that regulate syndicated loans. Second, the application of regulations regarding syndicated loans in a syndicated loan agreement between IFC and PT. X. Third, there are problems arising from syndicated credit agreements between IFC and PT. X. The writer will also provide advice to banks and debtors of syndicated loans to be more concise in agreeing the requirements for credit withdrawals in the agreement."