Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bertahannya dua aktor penyedia kredit utama bagi masyarakat nelayan Desa Pasir, yaitu rentenir dan LKM formal. Dengan metode kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan aspek praktis dan sosiologis yang membuat Mino Murti, dan "juragan" mampu bertahan dalam masyarakat. Mino Murti sebagai LKM formal mengedepankan sistem kredit yang sehat untuk mengupayakan kesejahteraan. Sebagai LKM formal, Mino Murti idealnya dilengkapi dengan fitur prosedural dan sistem kredit yang diatur sistematis. Sedangkan di sisi lain, juragan mengandalkan kemudahan dan kepraktisan akses terhadap pinjaman jumlah besar, namun dengan konsekuensi bunga hutang dan potensi penurunan pendapatan nelayan (akibat jerat hutang) yang juga besar.

---

This thesis tried to give a comprehensive description about the survival of two credits provider in a fisherman settlement of Pasir Village, they were a formal microcredit institution and a moneylender. By using qualitative method, this thesis tried to describe practical and sociological aspects that made Mino Murti and "juragan" have chances to survive in society. Mino Murti as a formal microcredit institution tried to promote a healthy credit mechanism for the sake of improving society"s welfare. As an FMI, Mino Murti ideally featured by some procedural process for accessing the wanted money. On the other hand, juragan promoted the easiest access to the credits, even to the big numbered credits. However, that mechanism potentially emerged big interests and decreasing fisherman income."

"Peningkatan kesejahteraan dan perkembangan aktivitas ekonomi nonpertanian di perdesaan merupakan suatu indikator yang mencerminkan keberhasilan proses pembangunan di perdesaan. Penelitian ini memandang bahwa pencapaian tersebut tidak dapat tercipta dengan sendirinya; dibutuhkan suatu kebijakan pemerintah yang tepat sebagai landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam kontribusi infrastruktur, sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah, dalam mendorong perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Model regresi probit dan tobit digunakan untuk menganalisis pengaruh dari infrastruktur fisik, jasa, institusi dan indikator non-infrastruktur lainnya terhadap status kemiskinan dan perkembangan aktivitas ekonomi non-pertanian rumah tangga perdesaan, berdasarkan data cross section survey IFLS4 2007. Hasil regresi menunjukkan bahwa kelancaran proses pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan membutuhkan infrastruktur jalan yang berkualitas, sistem pasokan listrik yang handal, sistem irigasi yang modern, kualitas tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, dan tingkat pendidikan kepala keluarga yang memadai. Kepemilikan lahan dapat membuat rumah tangga di perdesaan terhindar dari kemiskinan, walaupun hal tersebut bukanlah suatu persyaratan untuk dapat terlibat dalam bisnis non-pertanian. Infrastruktur jasa memiliki peran yang bervariasi didalam pengentasan kemiskinan dan perkembangan aktivitas non-pertanian di perdesaan, sedangkan jumlah anggota rumah tangga yang semakin banyak dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi non-pertanian di perdesaan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi secara statistik keabsahan premis utama yang menyatakan bahwa partisipasi ke sektor non-pertanian dapat menjadi strategi yang tepat bagi rumah tangga di perdesaan agar terhindar dari kondisi kemiskinan.

---

The increased of general welfare and spreading of rural non-farm activity represent the triumph of development process in rural area. This study argues that such achievement needs appropriate policy intervention as its cornerstone.

This research aims at analyzing the role of infrastructure, as a policy intervention, in stimulating the development of non-farm activity and poverty reduction in rural area.

Probit and tobit regression are used to analyze the impact of physical, services, and institutional infrastructures as well as non-infrastructure variables on poverty status of the rural household and development of non-farm economy, based on cross sectional survey data of IFLS4 2007.

The regression result suggests that the success of poverty reduction and development of non-farm activity in rural areas requires qualified road network, reliable electricity supply, advanced irrigation system, good corporate governance at municipality level, and higher education attainment of head of the rural household. The land ownership can keep the rural household out of poverty, though it is not a pre-requisite to participate in the non-farm economy. Services infrastructures have a mix impact on poverty reduction and rural non-farm activity, while the size of the household can support the development of rural non-farm economy.

The study also statistically confirmed the validity of the basic premise that the participation of rural household into the non-farm economy would serve as a strategy to be spared out of poverty status."

"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

---

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."

"ABSTRAKDesa Ngemplak terletak di lereng Gunung Lawu sebelah barat daya, termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Surakarta), Propinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian dengan kemiringan antara 15% - 45% merupakan permukaan tanah yang rawan dengan erosi karena air hujan. Tanpa upaya penanggulangan erosi ini, dikhawatirkan lapisan permukaan tanah yang subur semakin larut terbawa erosi air hujan. Hal ini berakibat semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah, yang pada gilirannya, akan berpengaruh pula terhadap kemerosotan penghasilan petani.Berdasarkan perhitungan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Kabupaten Karanganyar dengan mempergunakan Rumus Bals, di Desa Ngemplak telah dapat dikurangi laju erosi. Sebelum pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Konservasi (PPKUK), besarnya erosi diperhitungkan mencapai 151,86 ton/Ha/tahun. Setelah dilaksanakan PPKUK, laju erosi dapat ditekan menjadi 33,34 ton/Ha/tahun atau pengurangan erosi sebesar 78,05%. Sesungguhnya usahatani konservasi (UK) merupakan kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pengawetan tanah serta peningkatan produktivitasnya.Masalah yang dihadapi masyarakat tani di Desa Ngemplak terletak pada tingkat penghasilan mereka yang relatif rendah serta kurang mampu untuk membangun, memperbaiki dan memelihara bangunan konservasi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan membangun/memperbaiki bangunan konservasi serta tambahan modal usahatani konservasi melalui PPKUK.Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh pelaksanaan PPKUK pada Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat mencegah kelanjutan erosi tanah, dan seberapa jauh keberhasilan ini mempengaruhi taraf hidup para petani. Metode penelitian yang diterapkan, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya untuk memperoleh data awal dari Direktorat Konservasi Tanah, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL), Departemen Kehutanan, dan penelitian lapangan dengan wawancara berstruktur terhadap ke 35 orang anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani". Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani" di Desa Ngemplak, Jawa Tengah, kemungkinan dapat dilakukan pengukuran dampaknya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, dengan yang dilaksanakan di Desa Blorong dan Desa Sedayu, keduanya di Kecamatan Jumantono, kesemuanya terletak di Kabupaten Karanganyar. Kedua, dengan membandingkan perkembangan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak sendiri pada awal tahun serta tahun ketiga pelaksanaannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan PPKUK, yakni usahatani tradisional. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, cara kedua yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian lapangan.Sebagai hipotesis kerja pada penelitian deskriptif dalam tesis ini adalah, pertama, bahwa intensifikasi usahatani konservasi dalam rangka pelaksanaan PPKUK Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat meningkatkan taraf hidup petani, serta kedua, bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta pihak lainnya (instansi/lembaga terkait) dapat menunjang keberhasilan usahatani konservasi.Dari hasil penelitian lapangan menunjukk;an, bahwa pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak telah terjadi peningkatan penghasilan pada awal pelaksanaannya. Namun demikian pada tahun ketiga pelaksanaan PPKUK memperlihatkan adanya penurunan penghasilan. meskipun masih berada di atas tingkat penghasilan usahatani tradisional (UT), yakni sebelum pelaksanaan PPKUK.Disamping itu masalah beban angsuran kredit nampaknya dirasakan cukup berat bagi petani. Hal ini terlihat dengan adanya tunggakan setiap tahap angsuran, namun masalah ini terkait dengan kewajiban para petani untuk memenuhi kewajiban pengadaan sarana "listrik masuk desa" pada awal pelaksanaan PPKUK. Sebagai akibatnya, bagian penghasilan UK yang diperolehnya harus dialokasikan pula untuk memenuhi keperluan dimaksud, sehingga mengganggu kelancaran angsuran kredit PPKUK.Dalam jangka panjang UK diharapkan merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan, sehingga kelanjutan usahatani ini perlu terjamin. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta kegiatan UK di lahan kritis memerlukan biaya yang sulit dapat dipenuhi dari hasil UK, sehingga masih memerlukan bantuan "dana murah", yakni kredit dengan bunga rendah seperti yang berlaku pada PPKUK.PPKUK yang sekarang masih berjalan hanya berlaku selama tiga tahun untuk kredit modal kerja permanen (KMKP) dan telah habis masanya dan lima tahun untuk kredit investasi kecil (KIK) yang masih tersisa dua tahun lagi. Sebagai penggantinya tidak dapat lagi pola KIK dan KMKP ini diteruskan, karena dengan berlakunya kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan bulan Januari 1890 (Paket Kebijaksanaan Moneter Januari/Pakjan 1990), pola ini dihapus. Dengan kredit usaha kecil (KUK) dari lembaga perbankan berdasarkan Pakjan 1990, dana ini sulit diterima oleh para petani, karena mendasarkan pada persyaratan teknis perbankan biasa dengan kriteria "the five C's of credit analysis, yang merupakan "dana mahal" bagi mereka.Sumber "dana murah" lain perlu diupayakan bagi para petani UK, baik untuk para petani yang sudah memperoleh PPKUK namun memerlukan kelanjutannya, maupun bagi para petani UK baru yang belum pernah memperoleh "dana murah". Penelitian lebih mendalam diperlukan terhadap kemungkinan jalan ke luar untuk para petani UK memperoleh "dana murah". Kemungkinan ini kiranya dapat ditempuh dengan penyaluran kredit likuiditas Bank Indonesia melalui lembaga bank yang ada, pola kredit koperasi kepada anggotanya, atau pemanfaatan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Inpres Penghijauan yang bersifat subsidi. Koperasi yang sudah mampu dan sehat dapat memberikan kredit berbunga rendah kepada anggotanya.

---

ABSTRACT

Ngemplak village is in the slope of the southwest of Mount of Lawu, located in, Karangpandan district, Karanganyar regency (near Surakarta) Central Java Province. The slope of agricultural land between 15° - 450 is very sensitive of rain's erosion. Without erosion protection, the cover of fertile ground will be depreciated, and farmers' income will decrease.

According to Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Karanganyar's calculation using Bals' formula, degree of erosion in Ngemplak village has dropped. Before the execution of PPKUK, erosion PPKUK, it was only 33.34 ton/Ha/year, or about 78% decrease. Actually, dry farming conservation is an activity for preserving and increasing land's productivity.

Farmers' problem in Ngemplak village is relatively low income with inability to build and maintain conservation constructions. Government has decided to facilitate low interest credit of bank to the farmers for building or upgrading conservation constructions and to add their working capital. This decision is the pilot project of dry farming conservation credit (pilot proyek kredit usahatani konservasi/PPKUK).

The purpose of this research is seeking fact on the performance of the pilot project (PPKUK) -of farmers' group "Pangrukti Tani", Ngemplak village, Central Java, i.e. getting information on protection of soil erosion activities and its impact on farmers' higher income. Application of research methodology of this descriptive research is, first, library research, especially for getting preliminary data from Directorate of Soil Conservation, Forestry Department, and secondly, field research by conducting a structured questionnaires to 35 persons, members of "Pangrukti Tani" farmers' group.

There are two methods to evaluate the impact of the performance of PPKUK in Ngemplak village. The first method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village (in Karangpandan district) to Blorong and Sedayu villages (both in Jumantono district), all of them are in Karanganyar regency. The second method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village before the execution, the first year and the third year of PPKUK. According to time and financial considerations, the second method was chosen for this re-search.

Working hypothesis for this descriptive research are, first, that dry farming conservation with the execution of PPKUK in Ngemplak village may increase farmers' standard of living, and secondly, that the government's and other institutions' assistance can support the dry farming conservation successfully.

The result of field research disclosed that the performance of PPKUK in Ngemplak village was successfully with the increasing of farmers' income in the first year of execution of PPKUK. Nevertheless, its performance in the third year decreased, although it was still above the farmers' income before PPKUK.

The burden of debt installment for the farmers in Ngemplak village is really heavy enough, because they had to fulfill the cost of electricity of their village in the early execution of PPKUK. They had to put aside their income for this obligation that should be allocated to debt installment of PPKUK.

In the long run, dry farming conservation will be very useful for preservation of land fertility, and the continuity of this soil conservation policy should be considered. For building, upgrading, or maintaining conservation constructions, and for conservation plants in the "critical soil", need "cheap funds" for dry farming conservation farmers, cheaper than bank funds.

Current PPKUK in t4gemplak village was valid for two years for permanently working-capital credit (kredit modal kerja permanen/KMKP) and now is expired, and is valid for five years for small investment credit (kredit investasi kecil/KIK) with remaining for-two years. Since January 1990 monetary policy (Paket Januari/Pakjan 1990), KMPK and KIK were abolished and replaced by small business credit (kredit usaha kecil/KUK). KUK is not suitable for the dry farming conservation farmers, because its interest rate is very high. Banking technical considerations for evaluating of credit application are used, the five C's of credit analysis" (character, capital, collateral, capacity and condition). This bank fund is "dear funds" for them.

Source of other "cheap funds" for dry farming conservation farmers, former PPKUK farmers and also new PPKUK farmers, are very important. Another research for this purpose should be conducted to get another way out of low interest rate or "cheap funds" for them. Maybe Bank Indonesia, as central bank, can give "primary credit" to commercial banks or peoples' banks (bank perkreditan rakyat/BPR) as "cheap funds" or low interest for dry-farming conservation credit. Another "cheap funds" should be considered via government subsidy of the annual development budget for soil conservation purposes. For the healthy and wealthy cooperation, they can give credit with low interest to their members."

"Desa Cisitu di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan sumber mata pencaharian sebagai petani teh. Keberlanjutan mata pencaharian sebagai petani teh menghadapi masalah musim kemarau yang panjang dan naik turunnya harga daun teh. Hal ini menyebabkan kebun teh di Desa Cisitu dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman lain selain teh. Pengukuran keberlanjutan mata pencaharian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Keberlanjutan penghidupan diukur melalui 5 aset utama, yaitu aset alam, aset finansial, aset fisik, aset manusia, dan aset sosial. Aset alam diukur dengan lokasi perkebunan, jasa lingkungan dan bencana alam. Aset keuangan diukur melalui modal, aset hidup lainnya dan luas lahan pertanian. Aset fisik diukur melalui mekanisme pertanian, alat pendukung pertanian, teknologi pertanian dan aksesibilitas. Aset manusia diukur dari kemampuan dan pengetahuan serta ketersediaan tenaga kerja. Aset sosial diukur dengan partisipasi dalam kelompok tani dan keterlibatan dengan lembaga lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi petani yang mampu bertahan hanya sebagai petani teh. Semua petani memiliki sumber pendapatan lain, baik dengan mengkonversi kebun teh mereka atau dari sumber non-pertanian. Petani yang masih mengelola kebun tehnya dengan baik adalah mereka yang memiliki aset keuangan yang memadai dan mendapat bantuan dari pemerintah. Profil petani menjadi kunci peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan petani teh dapat berlanjut sebagai sumber penghidupan jika ada pendampingan dan pembinaan dari pemerintah yang dilakukan sesuai dengan profil petani tersebut.

---

Cisitu Village in Sukabumi Regency is one of the villages that still maintains a source of livelihood as tea farmers. Sustainability of livelihoods as tea farmers face the problem of a long dry season and the ups and downs of tea leaf prices. This causes the tea garden in Cisitu Village to be used to grow other types of plants besides tea. Measurement of livelihood sustainability is carried out using qualitative methods. Livelihood sustainability is measured through 5 main assets, namely natural assets, financial assets, physical assets, human assets, and social assets. Natural assets are measured by plantation location, environmental services and natural disasters. Financial assets are measured through capital, other living assets and the area of ​​agricultural land. Physical assets are measured through agricultural mechanisms, agricultural support tools, agricultural technology and accessibility. Human assets are measured by the ability and knowledge as well as the availability of labor. Social assets are measured by participation in farmer groups and involvement with other institutions. The results of this study indicate that there are no longer farmers who are able to survive only as tea farmers. All farmers have other sources of income, either by converting their tea gardens or from non-agricultural sources. Farmers who still manage their tea gardens well are those who have adequate financial assets and receive assistance from the government. Farmer profiles are the key to opportunities to get assistance from the government. The conclusion of this study shows that the life of tea farmers can continue as a source of livelihood if there is assistance and guidance from the government carried out according to the profile of the farmer."

"Terdapatnya wiiayah urban (terbangun) dan rural (belum terbangun) dalam wilayah kota (city) merupakan gejala yang nampak pada kota-kota kolonial di Indonesia. Intensitas aktivitas ekonomi (commercial) akan tinggi pada wilayah-wilayah urban dengan harga tanah tinggi dan akan semakin berkurang intensitasnya ke arah wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk dan pembangunan yang pesat di DKI Jakarta akan mempengaruhi wilayah di pinggiran kota yang masih belum terbangun. Pengaruh pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di kota Jakarta terhadap wilayah pinggiran kota, terlihat dari semakin banyaknya pemukiman-pemukilnan baru di wilayah tersebut.Lingkup permasalahan:1) Dimanakah wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit ?2) Bagaimanakah karakteristik aktivitas ekonomi di Kecamatan Jatinegara dan Perwakilan Kecamatan Duren Sawit tersebut? 3) Adakah hubungan antara karakteristik aktivitas ekonomi dengan wilayah-wilayah yang bersifat rural, suburban, dan urban serta harga tanah?"