Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rezim militer SLORC/SPDC di Myanmar merupakan salah satu rezim otoritarian terkuat dan terlama di dunia. Setelah bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin di awal dekade 90, banyak negara-negara otoritarian berbondong-bondong menjadi negara demokrasi. Menariknya, rezim militer ini mampu mempertahankan kekuasaan dari arus deras gelombang demokratisasi. Skripsi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendukung kekuasaan rezim militer SLORC/SPDC dari tahun 1988-2010. Dalam temuan penelitian, penulis melihat ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kekuasaan rezim militer ini. Faktor internal, yakni kepentingan ekonomi dan bisnis rezim militer SLORC/SPDC dan kontrol politik ketat yang dilakukan oleh rezim militer SLORC/SPDC. Sementara itu faktor eksternal, yakni lemahnya desakan ASEAN dan dukungan pemerintah China terhadap rezim militer SLORC/SPDC.

---

The military regime SLORC/SPDC in Myanmar is one of the strongest and longest military regime in the world. After dissolution of the Soviet Union and collapse of the Berlin Wall in the early decades of 90, many authoritarian countries move into democracy massively. Interestingly, this military regime was able to maintan the power of the rapids wave of democratization. This thesis tries to analyze the factors that support the power of the military regime SLORC/SPDC from the year 1988 until 2010. The author finds internal and external factors that affect the power of the military regime. Internal factors are bussiness and economy interest and tight political control of military regime SLORC/SPDC. Meanwhile, the external factors are the weak of ASEAN pressure and support from China government for the military regime SLORC/SPDC."

"Skripsi ini menjelaskan keterkaitan relasi kelompok biksu dengan rejim militer SLORC/SPDC dan pengaruhnya terhadap peran kelompok biksu sebagai counterbalance power periode 1988-2011. Tujuan skripsi ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai relasi kelompok biksu dengan rejim militer SLORC/SPDC dan pengaruhnya terhadap peran yang dijalankan oleh kelompok biksu sebagai counterbalance power. Temuan skripsi ini pertama, relasi kelompok biksu dengan rejim militer mengarah kepada pelemahan kekuatan kelompok biksu yang dilakukan dengan strategi korporatisme negara, kooptasi, hegemoni ideologi, serta peraturan dan aksi represif dari rejim militer. Kedua, relasi kelompok biksu dan rejim militer mendorong biksu berperan sebagai counterbalance power. Ketiga, peran kelompok biksu sebagai counterbalance power dijalankan dalam fungsi representasi, resistensi, dan watchdog.

---

This undergraduate thesis attempts to analyze the linkage of Buddhist monks and Military Regime SLORC/SPDC relations and its effect on the role of the Buddhist monks as a counterbalance power period 1988-2011. The purpose of this study is to explain the relation of Buddhist monks with the military regime SLORC/SPDC and its effect on the role played by Buddhist monks as a counterbalance power. The first findings of this research is Buddhist monks relations with the military regime leads to the weakening of the power of Buddhist monks, who carried out the strategy of state corporatism, cooptation, ideological hegemony, and regulatory and repressive actions of the military regime. Secondly, relations between Buddhist monks and the military regime encourage Buddhist monks to act as a counterbalance power. Third, the role of the Buddhist monks as a counterbalance power operates as a representation function, resistance, and watchdog."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.

---

This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."

"ABSTRAKTesis ini memperbandingkan pretorianisme militer dalam politik Negara, mengambil studi kasus Indonesia dan Myanmar. Dengan menggunakan teori pretorianisme Eric Nordlinger, tesis ini membandingkan kedua Negara tersebut melalui empat indikator penting dalam teori petorianisme Eric Nordlinger, diantaranya : a penghapusan dan pembatasan persaingan dan keterlibatan masyarakat dalam politik, b upaya mempertahankan kekuasaan oleh rezim militer secara terpusat, c pertumbuhan dan modernisasi ekonomi dan d kecenderungan mempertahankan status quo ekonomi dibandingkan mengupayakan ekonomi yang progresif.Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa di Indonesia rezim Orde baru memiliki melakukan pembatasan persaingan dan keterlibatan dalam politik, sedangkan di Myanmar, rezim junta militer penghapuskan persaingan dan keterlibatan politik. Orde baru di Indonesia mengupayakan keberlangsungan kekuasaannya melalui mobilisasi politik, indoktrinasi di desa-desa, serta sensor atas media-media cara represif juga digunakan untuk meredam penentangan terhadap pemerintah , rezim junta militer di Myanmar mengupayakan indoktrinasi, kontrol serta pengawasan atas media-media namun cara represif lebih dominan. Orde Baru di Indonesia mengelola pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dengan meliberalisasi perekonomian, investasi asing masuk membawa alih teknologi dan modernisasi di Indonesia, rezim junta militer Myanmar justru memberlakukan kebijakan ekonomi isolasionis yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan serta membatasi masuknya modal asing. Orde Baru di Indonesia mengupayakan kebijakan-kebijakan ekonomi progresif di pedesaan, akan tetapi secara porsi justru Orde Baru cenderung menngkonsentrasikan kapital dan pembangunan di pusat ketimbang daerah-daerah. Rezim Junta Myanmar juga memberlakukan kebijakan progresif terhadap petani namun konsentrasi kapital tetap berada pada kelompok militer. Penelitian ini menemukan bahwa secara teoritik dalam aspek politik dibutuhkan indikator tambahan mengenai pelanggaran HAM serta dalam aspek ekonomi dibutuhkan tambahan indikator mengenai konglomerasi oleh militer, karena kedua hal tersebut sangat menonjol di kedua negara.

---

ABSTRACTThis thesis comparing military praetorianism in Indonesia rsquo s New Order Era and Myanmar rsquo s Military Junta using the theoretical explanation of Eric Nordlinger rsquo s Praetorianism. There are four important indicators that can help us to compare both countries such as a the abolition and limitation of competition and involvement in politics for civilians b the military regime efforts to maintain the continuity of the regime c economic development and modernization and d the intention of ruler praetorians to preserve the economic status quo rather than progressive economy.This paper found that Indonesia rsquo s New Order tend to limit competitions and involvement of civilians in the politics while Myanmar rsquo s military junta abolished the competition and involvement of civilian in the politics. Indonesia rsquo s New Order regime tend to maintain the continuity of the regime through political mobilization and indoctrination especially for villagers, and media control, aside of repressive way. Myanmar rsquo s military Junta also tend to maintain the power by indoctrination and control over media, but the repressive actions by military was more dominant. Indonesia rsquo s New Order maintaining economic development and modernization through economic liberalization, foreign investment brought technological transfer and modernization, meanwhile the Myanmar rsquo s military junta regime imposing isolationist economic policy and nationaliziation of foreign enterprises and limit the foreign investment inflow within the country. Indonesia rsquo s New Order regime attempt to achieve progressive policies such as building public facilities for villagers but there was still huge disparity between economy in the village and central region. The capital was centralized within the circle of Jendral Soeharto rsquo s cronies. Myanmar rsquo s military junta government also attempt to achieve progressive policies toward peasants and farmers in the village by building public facilities and credit special for peasants and farmers, but the overall capital in fact concentrated within the military. This thesis found that more indicator needed about human rights violation and groups conglomeration of military, as the two aspects are very significant within the two countries"

"Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Myanmar. Setelah kurang lebih lima dekade di bawah kekuasaan junta militer, Myanmar kembali menegakkan supremasi sipil melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Concordance Theory oleh Rebecca Schiff untuk menganalisis relasi-sipil militer di Myanmar setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis concordance yang terbentuk antara militer, elite politik, dan masyarakat berdasarkan keempat indikator yang dikemukakan oleh Schiff, yaitu Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, dan Military Style. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disepakati antara militer, elite politik, dan masyarakat setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar merupakan hasil dari concordance antara ketiga aktor tersebut, di mana mereka menyepakati keempat indikator dalam Concordance Theory.

---

This research discusses the civil-military relations in Myanmar. After having been under junta military rule for almost five decades, Myanmar successfully re-established civilian supremacy through the 2010 general elections. Combined with a qualitive approach, this research used the Concordance Theory by Rebecca Schiff to analyse the civil-military relations in Myanmar after the 2010 general elections until 2019. It analyses the concordance among the military, the political elites, and the citizenry in Myanmar based on the four indicators of the Concordance Theory, which are Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, and Military Style. The findings of this research indicate that the distribution of power in the government agreed among the military, the political elites, and the citizenry after the 2010 general elections in Myanmar was a result of the concordance among the three actors, in which they agreed upon the four indicators in the Concordance Theory."

"Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar.

---

The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang terjadinya transisi demokrasi di Myanmar dengan menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2003-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa transisi demokrasi di Myanmar terjadi karena inisiatif elit penguasa yang secara dominan didorong oleh faktor-faktor eksternal yang datang dari aktor internasional. Argumen ini didapatkan setelah dilakukannya analisis perbandingan antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada di Myanmar. Faktor-faktor yang dianalisa diambil dari indikator-indikator konsep transisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

---

The focus of this study is about the democratic transition in Myanmar. This research is conducted using quantitative method, focusing mainly in literature study. The purpose of this research is to identify reasons behind the democratic transition in Myanmar by analyzing the events happening during 2003-2010. The finding of this research describes that external factors and international actors is determinant in pushing the military regime to start the democratic transition in Myanmar. This argument derived from a comparative analysis between internal and external factors existed in Myanmar. These factors are taken from democratic transition concept indicators stated by the experts."