Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemenuhan kewajiban PPL Akuntan Publik dengan kepatuhannya teradap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk kurun waktu tahun 2008 s.d. tahun 2011. Pengaruh pemenuhan kewajiban PPL terhadap SPAP tersebut diuji dengan menggunakan tiga jenis statistik inferensial, yaitu uji beda, uji hubungan, dan analisis multivariate. Untuk uji beda, penulis menggunakan analisis Chi-Square Test of Independnce. Untuk uji hubungan, penulis menggunakan metode Spearman Rank Correlation, sedangkan untuk uji analisis multivariate, penulis menggunakan probit model. Dari pengujian dengan menggunakan ketiga metode tersebut, diperoleh suatu kesimpulan yang serupa yaitu pemenuhan kewajiban PPL Akuntan Publik mempunyai pengaruh yang secara positif signifikan terhadap kepatuhan Akuntan Publik kepada SPAP dalam memberikan jasanya.

---

This study aimed to examine the effect of compliance with the obligations of PPL compliance teradap Public Accountants Public Accountants Professional Standards (SPAP) for the period 2008 to in 2011. Effect of PPL fulfillment of the SPAP were tested using three different types of inferential statistics, ie different test, relationship test, and multivariate analysis. For different test, the authors used analysis of Chi-Square Test of Independnce. To test the relationship, the author uses the method of Spearman Rank Correlation, while for testing multivariate analysis, the authors use a probit model. Of testing using these methods, obtained a similar conclusion, namely PPL fulfillment of Certified Public Accountants has a significant positive effect on adherence to the SPAP Public Accountant in providing the services."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas Internal Audit melalui. pendekatan quality assurance sehingga dapat menentukan tingkat pemenuhannya atau ketaatannya terhadap standar profesi dan standar lainnya yang berlaku. Dalam penelitian termasuk menentukan tingkat ketaatan Internal Audit terhadap Anggaran Dasar Internal Audit, dan menampung harapan serta saran dari responden (Manajemen Senior, Pelanggan Audit, Direktur Internal Audit dan Auditor) guna meningkatkan kualitas Internal Audit.Standar profesi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah "Standard for the Professional Practice of Internal Auditing" yang disusun oleh the Institute of Internal Auditor, Amerika, dimana organisasi Internal Audit Indonesia berafiliasi. Standar memiliki 5 dimensi umum kualitas yaitu: Kemandirian (Independent), Keahlian Profesional (Professional Proficiency), Ruang Lingkup Pekerjaan (Scope of Work), Pelaksanaan Pekerjaan Audit (Performance of Audit Work), dan Manajemen Departemen Internal Audit (Management of the internal Auditing Department). Dalam aplikasinya standar dirinci lebih lanjut dalam 25 standar khusus (sub dimensi kualitas) yang menjadi ukuran kualitas Internal Audit yang diteliti.Populasi dalam penelitian inl sebanyak 147 orang karyawan dengan sampel sebanyak 81 karyawan yang dipilih berdasarkan pertimbangan (judment sampling) dan tehnik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode gabungan antara metode survey (dilakukan dengan memberikan pertanyaan penelitian kepada responden) dan analisis isi dokumen.Persepsi responden yang diperoleh melalui kuisioner dianalisis kedalam label frekwensi untuk menentukan apakah kualitas Internal Audit yang dievaluasi berdasarkan dimensi umum dan khusus tersebut "telah memenuhi" atau "tidak memenuhi" standar.Hasil evaluasi menunjukan bahwa:- Kualitas Internal Audit "telah memenuhi" standar dengan peringkat sepenuhnya memenuhi (fully complies)"- Internal audit telah dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar Internal Audit.- Responden memberikan masukan harapannya seperti: agar internal Audit bekerja sebagai konsultan, menjadi mitra manajemen, dan terus meningkatkan profesionalismenya guna meningkatkan kualitas Internal Audit dan Auditor."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pengaruh variabel efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Pengujian dilakukan atas 82 perusahaan yang terdaftar di BEI yang terdiri dari 41 perusahaan yang mengalami financial distress dan 41 perusahaan yang tidak mengalami financial distress, untuk periode pengamatan tahun 2011.Hasil pengujian regresi logit menunjukan bahwa variabel efektivitas dewan komisaris dan variabel efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sedangkan variabel proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan dengan kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.Hasil pengujian tambahan yang dilakukan atas komponen-komponen dalam skor efektivitas dewan komisaris dan komite audit menunjukkan bahwa dari seluruh komponen efektivitas dewan komisaris dan komite audit hanya komponen aktivitas dewan komisaris dan komite audit yang berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan.

---

This study was conducted to examine the effect of board effectiveness, audit committee effectiveness, and the proportion of institutional ownership on the possibility of financial distress. Tests conducted on 82 companies listed on the IDX consists of 41 companies that experienced financial distress and 41 companies that are not experiencing financial distress, for the year 2011.

Logit regression testing results shows that the variable of board of commissioners effectiveness and audit committee effectiveness has negative effect on the probability of companies experiencing financial distress. Proportion of institutional ownership has no effect on the probability of companies experiencing financial distress.

Additional regression testing conducted on the components of the boards of commissioners and committee audit effectiveness showed that out of all the components, only activities of boards of commissioners and audit committees that negatively affect the probability of financial distress at the company."

"Skripsi ini akan melakukan evaluasi terhadap peran yang dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku unit audit internal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas) sebagai trusted advisor. Skripsi akan mencari gambaran upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dalam peran konsultasi yang kemudian dibandingkan dengan standar/pedoman yang berlaku di Instansi Pemerintah Indonesia. Kemudian skripsi akan memberikan gambaran penerapan atribut-atribut trusted advisor sesuai yang disampaikan Richard F. Chambers berdasarkan persepsi dari auditor internal dan stakeholder Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut, didapatkan gambaran area-area yang perlu ditingkatkan oleh Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan perannya sebagai trusted advisor.

---

This research will evaluate the role played by the Main Inspectorate as the internal audit unit of the Ministry of National Development Planning (PPN)/National Development Planning Agency (Bappenas) as a trusted advisor. The research will seek an overview of the efforts made by the Main Inspectorate of the Ministry PPN/Bappenas in a consulting role which will then be compared with the standards/guidelines that apply in Indonesian Government Agencies. Then the research will provide an overview of the implementation of trusted advisor attributes according to what was conveyed by Richard F. Chambers based on the perceptions of internal auditors and Inspectorate stakeholders of the Ministry PPN/Bappenas. It is hoped that by carrying out this analysis, an overview of the areas that need to be improved by the Main Inspectorate of the Ministry of National Development Planning/Bappenas will be obtained to realize its role as a trusted advisor."

"Penelitian ini menganalisis PP Nomor 20 tahun 2015 yang meniadakan kewajiban rotasi KAP serta memperpanjang masa penugasan (tenure) AP menjadi lima tahun dan KMK Nomor 359/KMK.06/2003 serta PMK Nomor 17/PMK.01/2008 yang memperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu. Untuk menganalisis peraturan tersebut, penelitian ini menguji pengaruh tenure KAP dan AP, rotasi KAP, serta rotasi KAP riil dan semu terhadap kualitas audit dengan menggunakan data 194 perusahaan yang terdaftar pada Pasar Modal Indonesia selama periode 2008 hingga 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa tenure KAP, baik linear ataupun kuadratik, tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dari tenure KAP, tenure AP terbukti memiliki pengaruh kuadratik cembung terhadap kualitas audit dengan titik maksimum tiga tahun. Penelitian ini juga membuktikan bahwa rotasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ditiadakannya kewajiban rotasi KAP yang tercantum dalam PP Nomor 20 tahun 2015 merupakan regulasi yang tepat, tetapi tidak bagi regulasi yang memperpanjang tenure AP karena terbukti, tenure AP hanya meningkatkan kualitas audit sampai tenure tiga tahun sebelum akhirnya menurunkan kualitas audit. Selain itu penelitian ini memebuktikan bahwa rotasi KAP semu berpengaruh negatif sementara rotasi KAP rill tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukan bahwa KMK Nomor 359/KMK.06/2003 dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008, yang mememperbolehkan terdapatnya praktik rotasi KAP semu, merupakan regulasi yang kurang tepat.

---

This research analyzes Government Regulation No.20 of 2015 which abolishing the rotation rule and extends the tenures of public accounting firms to 5 years and The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008 that results in pseudo-rotation practices done by public accounting firms. To analyze these regulations, this research examines the effect of public accounting firms and public accountants tenures, public accounting firms rotations, as well as real and pseudo-rotations of public accounting firms on audit quality, using data of 194 companies who are listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2008-2014. The result of this research shows that public accounting firms rotations, both linear and quadratic, do not affect audit quality. In contrast, public accountant tenures are proven to have a convex quadratic effect on audit quality with maximum point of 3 years. Moreover, this research proves that public accounting firms rotations negatively affect audit quality.

With this result, we can conclude that abolishing the rotation rule, based on Government Regulation No.20 of 2015, is the appropriate regulation; however, not for the regulation that extends public accountants tenures which result proves that public accountant tenures only increase the audit quality for first three years. This result also prove that pseudo-rotations of public accounting firms negatively affect audit quality, while real public accounting firms rotations do not affect audit quality. With this result, we can also conclude that The Minister of Finance Decree Number 359/KMK.06/2003 and The Minister of Finance Regulation No.17/PMK.01/2008, which permits pseudo-rotations of public accounting firms, is not an appropriate regulation."

"Penelitian ini menguji pengaruh efektivitas komite audit terhadap audit report lag di Indonesia dengan variabel company size, audit type, profitability, dan leverage sebagai variabel pengendali. Penelitian ini menggunakan data panel dengan 173 perusahaan yang terdaftar pada Indonesia Stock Exchange selama 2009 ? 2011.Dalam melakukan penelitian, peneliti mengacu pada Junaidda dan Rashidah (2011) dan melakukan pengembangan dengan menggunakan scorecard of audit committee effectiveness (Hermawan, 2009). Efektivitas komite audit dibagi menjadi tiga variabel dependen: activities, size, and competence. Hasil regresi menunjukkan hanya variabel activities yang memiliki dampak signifikan terhadap audit report lag.

---

This study examines the effect of audit committee effectiveness on audit report lag in Indonesia setting with company size, audit type, profitability, and leverage as controlling variable. This study is conducted using panel data of 173 public companies listed in IDX within three years period. We refer to Junaidda and Rashidah (2011) and measure the audit committee effectiveness using Hermawan?s scorecard of audit committee effectiveness (2009). Audit committee effectiveness is divided into three parts: activities, size, and competence. The result shows that audit committee activities has significant impact on audit report lag while the other two do not."