Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer Dana merupakan salah satu mekanisme sistem pembayaran untuk mendukung perbankan nasional dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan transfer dana ini merupakan sebuah kegiatan yang berisiko tinggi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia harus dapat menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran khususnya transfer dana yang baik harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat semakin nyaman dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai transfer dana dalam perbankan serta peranan Bank Indonesia dalam kegiatan transfer dana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan Deputi DASP Bank Indonesia. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai kegiatan transfer dana kini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 yang sebelumnya diatur secara tersebar dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia antara lain adalah mengenai kliring, RTGS, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, dan transfer dana melalui ATM. Bank Indonesia telah menjalankan perannya dengan baik sebagai lembaga pemberi izin, lembaga pengawas dan sebagai lembaga pemberi sanksi. Dengan adanya peran Bank Indonesia ini diharapkan agar sistem transfer dana dapat berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

---

Transfer of funds is one of the mechanism of payment system to support national banking in the activity of mustering and distributing funds from people. The transfer of funds activity is a high-risk activity. According to the Laws No. 23/1999, Bank Indonesia shall be able to maintain the continuity of payment system. The payment system, especially a good transfer of funds shall guarantee that the transfer of money can be conducted efficiently and safe so that people feels more comfortable in doing economy activity. This research aims to find out the regulation about transfer of funds in banking and also the role of Bank Indonesia in the transfer of funds activity according to the Laws No. 3/2011. This research is a literature research with normative juridical characteristic. The data was collected with literature study and interview with deputy DASP of Bank Indonesia.

The result of the research is a regulation about transfer of funds activity now regulated in the Laws No. 3/2011 which before was regulated separately in the form of Regulation of Bank Indonesia as well as Surat Edaran Bank Indonesia, and they are: about clearing, about RTGS, money transferring activity, and transfer of funds via ATM. Bank Indonesia has conducted its role as licensing institution, supervising institution, and as an institution that gives sanctionWith the role of Bank Indonesia, it is hoped that the transfer of funds system can be developed naturally and beneficial for the national economy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dari sistem pembayaran yang diatur pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Maka demikian perlu diatur dan diawasi secara ketat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman. Melalui UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, ketentuan-ketentuan yang diatur dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran non tunai melalui transaksi transfer dana. Manfaat tersebut dapat dirasakan dikarenakan sudah adanya pengaturan terhadap kepastian pada proses transfer dana, status transfer dana dalam hal bank pengirim atau bank penerima akhir di likuidasi atau dipailitkan, transfer dana yang bersifat lintas negara dan diakuinya surat elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah.

---

This research purpose to ascertain legal aspects of payment system that regulate on Law No. 3 year 2011 on Transfer of Funds. Payment system have a role to maintain stability of financial and banking, means of transmission of monetary policy, as a tools to increases the efficiency of the economy of a country in economical matters. Because of that payment system need to regulated and supervised in order to escalate public confidence for payment system. Law No 3 year 2011 on Transfer of Funds could provide sense of security from the society to perform non-cash payment system. Law No. 3 year 2011 on Transfer Funds provide the assurance of transfer of funds process, transfer of funds status on liquidation bank, crossborder transactions, and electronic letter as a valid evidence."

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana ditinjau dari beberapa undang-undang yang terkait dengan kegiatan transfer dana, khususnya bagi undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana. Undang-Undang yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang baru disahkan pada Maret 2011 yang lalu. Sebelumnya, tanggung jawab hukum ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, masalah transfer dana ini juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indonesi Real Time Gross Settlement; dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/5/PBI/2010 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang mengatur tentang kewajiban, hak dan tangung jawab Bank Indonesia dalam penyelenggara kegiatan transfer dana yang berlaku di Indonesia. Di Amerika Serikat, tanggung jawab hukum semacam ini diatur dalam Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) dan Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) dalam Title IX. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat perbedaan bentuk tanggung jawab hukum bagi penyelenggara kegiatan transfer dana yang dilihat berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Electronic Fund Transfer Act (EFTA) yang berlaku di Amerika Serikat. Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, bentuk tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik adalah liability based on fault karena adanya kelalaian (negligence). Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara kegiatan transfer dana dalam Undang-Undang Transfer Dana adalah tanggung jawab mutlak (absolute liability) tanpa dimungkinkan adanya pembelaan (defense) dari penyelenggara transfer dana. Pada sisi lain, bentuk tanggung jawab hukum yang diterapkan dalam Electronic Fund Transfer Act (EFTA) adalah tanggung jawab ketat (strict liability) dengan dimungkinkannya terdapat pembelaan (defense).

---

This thesis is discusses about the legal liability of the operator of fund transfer activities viewed from several rules related to transfer of funds, especially on the laws and regulations governing the legal responsibility of the operator of funds transfer activities. The Law regulating legal responsibility of the operators of fund transfer activities is the Law Number 3 Year 2011 regarding Transfer of Fund, that has been endorsed on last March 2011. Previously, this legal liability was governed by Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. In addition, this fund transfer are also regulated by Bank Indonesia Regulation number 10/6/PBI/2008 about Indonesia Bank System Real Time Gross Settlement; and Bank Indonesia Regulation number 12/5/PBI/2010 about Bank Indonesia National Clearing System, which regulate the duty, right and responsibility of Bank Indonesia in implementation of fund transfer activities. In United State of America, these duty, right and responsibility have been regulated by the Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1693 et seq) and Electronic Fund Transfer Act (15 USC 1601 note) in Title IX. This research used the form of juridical normative methode, with descriptive explanatory nature.

The results of the study is that there are difference legal liability of the operators of the funds transfer activity viewed from The Law of Funds Transfer, The Law of Information and Electronic Transactions, and Electronic Fund Transfer Act (EFTA) which applies in the United States. In The Law of Information Electronic Transaction, the form of legal responsibility for the operators of the electronic systems and electronic transactions are based on fault liability due to negligence. While the legal responsibility of the operators of funds transfer activities in the The Law of Funds Transfer is absolute liability, without the possible defense of the operators. On the other side, the form of legal responsibility applied in the Electronic Fund Transfer Act (EFTA) is a strict liability with the possibility of defense."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga yang terkait pengawasan perbankan. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana bentuk pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas jasa keuangan dan bagaimanakah bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang terkait pengawasan perbankan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada suatu mekanisme yang menjadi kriteria pelaksanaan pengawasan perbankan. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis koordinasi di bidang pengawasan perbankan.

---

This thesis explain and analyze the delegation of authority for banking supervision to the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") in accordance to Law No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authority and the form of coordination between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions. The question arising are what form of delegation of authority for banking supervision is given to Indonesia Financial Service Authority and what form of coordination is carried out between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions.This research use a normative-juridical method with literature studies. The conclusion that can be found based on the research, there hasn't been a mechanism that sets a criteria for the implementation of banking supervision. Therefore, there are needs to a set forth criteria in a regulation on technical implementation of coordination in banking supervision."