Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya, Pemeriksa Merek di Direktorat Merek, menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam proses pemeriksaan substantif atas pendaftaran merek yang menyerupai merek terkenal. Dalam skripsi ini juga dijelaskan berbagai kriteria yang digunakan dalam menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam hukum merek di beberapa negara, doktrin likelihood of confusion, dan kriteria suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal. Penelitian ini ingin mengetahui apa saja kriteria yang digunakan para Pemeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif untuk menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dan mengetahui kriteria apa yang digunakan dalam menentukan suatu merek sebagai merek terkenal.

---

This thesis discussed about how Directorate General of Intellectual Property Rights, in particular Trademark Examiner at Directorate of Trademark, apply the substantial similarity principle in the substantive examination process for trademark registration which bear a resemblance to a well-known mark. This thesis also explained multiple criteria used in applying the substantial similarity principle in trademark law of various countries, likelihood of confusion doctrine, and the criteria to define a trademark as a well-known mark. This research spesific-purposes are to detect what criteria used by the Trademark Examiner in substantive examination in applying the substantial similarity principle and also the criteria to define a trademark as a well-know mark."

"Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 diajukan oleh Pemohon merek beritikad baik yang hendak mendaftarkan mereknya namun telah ada merek lain yang mendaftarkan Merek Go Travel + Logo lebih dulu. Sehingga melalui Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021, permohonan Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 dinyatakan ditolak dengan alasan persamaan pada pokoknya. Unsur-unsur yang ada pada kedua merek tersebut dapat dikatakan berbeda, terlebih Pemohon Merek Go Travel + Logo dengan Nomor Agenda: DID2019013608 merupakan Pemohon beritikad baik. Dengan metode yuridis-normatif, peneliti akan menganalisis mengenai penerapan prinsip persamaan pada pokoknya di dalam Merek Go Travel + Logo sebagai alasan atau dasar penolakan yang digunakan oleh Pemeriksa Merek dan Komisi Banding Merek dalam Ketetapan Direktur Merek Nomor KI/4/010/2018 dan Keputusan Komisi Banding Merek Nomor 233/KBM/ HKI/ 2021.

---

The Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is submitted by a good faith trademark applicant who wants to register his mark but there is already other trademark that have registered the Go Travel + Logo Mark first. Thus, through the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021, the application for the Go Travel + Logo Mark with Agenda Number: DID2019013608 is declared rejected due to the similarities on the substantive principles. Some of the elements contained in the two brands can be said to be different, especially the Applicant for the Go Travel Mark + Logo with Agenda Number: DID2019013608 is an Applicant with good faith. With the juridical-normative method, the researcher will analyze the existence of the principle of Similarity in the Go Travel + Logo Mark as the reason or basis used by the Mark Appeal Commission in the Decree of the Director of Mark Number KI/4/010/2018 and the Decision of the Mark Appeal Commission Number 233/KBM/HKI/2021."

"Usulan penolakan merek (hearing) merupakan bagian dari proses pemeriksaan substantif. Proses pemeriksaan substantif merupakan salah satu proses yang harus dilalui dalam suatu permohonan pendaftaran merek, dalam proses pemeriksaan substantif ini seorang Pemeriksa merek akan memeriksa dan menganalisa suatu permohonan pendafataran merek apakah harus diterima atau ditolak, jika permohonan pendaftaran merek ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan milik pihak lain yang telah terdaftar maka Ditjen HKI dalam hal ini adalah pemeriksa akan mengirimkan surat usulan penolakan merek (Hearing) kepada pemohon atau melalui kuasanya. Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu permohonan pendaftaran Merek, Pemeriksa merek berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemeriksaan merek dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Namun sering kali dalam prakteknya penulis menemukan fakta bahwa dasar dari Pemeriksa Merek dalam menetapkan status Hearing atas suatu permohonan pendaftaran merek tidak konsisten, antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lain bisa berbeda hasil penilaiannya terhadap satu objek merek yang sama, bahkan ada permohonan yang ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek miliknya sendiri sebagaimana yang terjadi dalam penetapan hearing Merek A&X Casa+Lukisan Nomor Agenda D002013012391 sehingga terkesan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa mengada-ada dan tidak masuk akal karena sering kali terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan hearing hal ini tidak lepas dari proses pemeriksaan yang sifatnya masih sangat subjektif tergantung pada pengetahuan pemeriksa itu sendiri.

---

Hearing is part of Substantive examination process Substantive examination process is a process that must be undertaken in trademark registration in the process of substantive examination the examiner will examine and analyze the trademark application are to be accepted or rejected if the application for registration is rejected because is considered to have similarities with the other party the Directorate General in this case is the examiner will send a letter of refusal to the applicant or the representative The process of examination and assessment whos conducted by the examiners in accordance to article 18 paragraph 2 of the Law No 15 of 2001 Regarding Marks stating that The substantive examination shall be conducted with due regard to the provisions of Article 4 Article 5 and Article 6 However in practice the author finds the fact that the examiners in determining the status of the Hearing of an trademark application is not consistent between one examiners with another examiners the result is different although with the same object or trademark there 39 s even a trademark application that was refused because it is considered to have similarities with his own trademark as happened in the case of A X Casa painting Number D002013012391 so impressed the examination process conducted far fetched and senseless because very subjective depending on the knowledge of the examiner itself."

"Permohonan pendafataran Merek tidak boleh merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau lembaga nasional maupun International, sesuai dengan pasal 6 paraghraph 3 huruf b UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Namun dalam kasus mengenai penamaan merek 'OLYMPIC' yang sudah terdaftar di Directorat Jendral HKI Indonesia, yang didaftarkan oleh perusahaan Indonesia yaitu, PT. Fulcomas Jaya tanpa seizin dari pihak Lembaga International, yaitu International Olympique Comite. Pihak Lembaga International tersebut telah menggugat perusahaan Indonesia tersebut, namun pada tingkat kasasi hakim menyatakan bahwa merek dagang 'OLYMPIC' bukanlah sebuah Merek terkenal. Dalam hal ini hakim telah keliru dalam memberikan keputusan sesuai dengan pasal 6 paraghraph 3 huruf b Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek berdasarkan perjanjian multilateral International yang berdasarkan perjanjian TRIPs yang mempunyai kaitan dengan Paris Convention dan International Olympique Comite adalah sebuah Lembaga International yang telah diakui oleh masyarakat International melalui perjanjian Nairoby Treaty. Penamaan Merek dagang yang diperbolehkan oleh hakim dipandang dapat merusak ketertiban umum dan mempunyai unsur itikad tidak baik dalam penamaan Merek yang merupakan sebuah tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama dan juga dapat membuat kerugian yang besar bagi pihak yang terkait.

---

Petition Submissions Marks should not be an imitation or resembles with the name or abbreviation of the name, flag, emblem or National and International institutions, under Article 6 paragraph 3 letter b of UU No. 15 year 2001 on Marks. But in the case of the naming brand 'OLYMPIC' that already registered in Directorate General HKI Indonesia, which is registered by a private company in Indonesia, PT. Fulcomas Jaya without the permission of the International Organization it is International Olympique Comite. The International Organization party has sued the Indonesia private company, but on appeal, the judges stated that the Trademark 'OLYMPIC' is not a well-known Marks own by International Organization. In this case the judge had mistaken in giving the verdict in accordance with Article 6 paragraph 3 letter b of UU No. 15 of 2001 on Marks based on International multilateral agreement that is based on the TRIPS agreement which has connections with the Paris Convention and the International Olympique Committee is an International Organization that has been recognized by the International community through agreements Nairoby Treaty. Naming Trademarks allowed by the judge is seen to undermine public order and have an element of bad faith in the naming of Trademarks which is an imitation or resembles the name or abbreviation of a name and can also make a great loss to the parties concerned."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan definisi barang sejenis dalam hukum merek di Indonesia. Dimana Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang Merek menyebutkan bahwa “Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”. Penilaian pendekatan barang sejenis sangat berhubungan erat dengan penilaian adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atas suatu merek, untuk memperbandingkan antara merek yang satu dan lainnya yang menjadi indikasi penolakan pendaftaran atau pembatalan suatu merek oleh Dirjen HAKI. Namun, Disini definisi barang dan/atau jasa yang sejenis tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Peraturan Perundang-undangan maupun peraturan terkait lainnya. Sedangkan putusan hakim terkait penilaian barang sejenis akan sengketa merek semakin banyak dan memerlukan adanya suatu pedoman penerapan penilaian barang sejenis agar terjadi keseragaman dalam Putusan yang dibuat.

---

This thesis concerned on the application of the legal definition of similar goods brand in Indonesia. Where Under Law. 15 of 2001 Article 6 paragraph (1) letter a about Trademark that "Brands that have similarities principally or whole to another party brands that have been registered in advance for goods and / or services of a kind". Assessment approach similar items closely associated with assessment of the similarity in principle or the whole of a brand, to allow comparison between one brand and another which is an indication of rejection or cancellation of a trademark registration by the Director General of Intellectual Property Rights. However, here the definition of goods and / or services which are not described further similar in both legislation and other relevant regulations. While the judge's ruling related to assessments of similar goods would dispute the brand more and more and requires the application of valuation guidelines that kind of stuff happens uniformity in the decision made."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan hak cipta atas sebuah karya seni dua dimensi yang dipergunakan sebagai merek. Diawali dengan pembahasan mengenai karya seni dan pengklasifikasiannya kemudian dibahas mengenai perlindungan Hak Cipta atas karya seni tersebut. Dikarenakan sebuah karya seni telah dapat mendapatkan perlindungan Hak Cipta atasnya maka ketentuan mengenai Hak Cipta akan berlaku atasnya. Terkait dengan penggunaannya sebagai Merek maka perlu dilakukan pengalihan Hak Cipta terlebih dahulu dari Pencipta kepada pihak yang akan mempergunakan karya tersebut. Terkait dengan perlindungannya skripsi ini akan membahas teori yang dipaparkan yang nantinya akan dikaitkan dengan kasus Alm. Henk Ngantung. Alm. Henk Ngantung merupakan seorang seniman, pembuat sketsa patung selamat datang di bundaran Hotel Indonesia. Gambar sketsa Alm. dipergunakan sebagai Merek tanpa izin oleh salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta yang terletak di bundaran Hotel Indonesia.

---

This mini-thesis discusses about protection of two dimensional works of art which is used as a Trademark which is granted by Copyright. The discussion starts from artworks, classification and continues with the protection that granted by Copyright. Due to protection which is granted by Copyright to artworks, all provision on Copyright Law will apply on it. Related with the use of artworks as trademarks, before using it, the party who want to use it needs to transfer of Copyright from Creator. Regarding the protection of artworks, this mini-thesis will discuss theory which is provided in it and attributed to the Alm. Henk Ngantung case. Alm. Henk Ngantung, the Artist who is Sketcher of Patung Selamat Datang at Bundaran Hotel Indonesia. His sketch was used as a trademark by one of the leading shopping centers in Jakarta which is located at Bundaran Hotel Indonesia without any permission."

"Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat hidup masyarakat dunia semakin mudah, sama hal nya dengan   masyarakat Indonesia. Saat ini, masyarakat dihadapkan dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan termasuk di instansi pemerintahan maupun swasta. Contoh dari transfromasi yang terjadi adalah dengan adanya pendaftaran merek berbasis online atau melalui aplikasi. Hal terkait pendaftaran secara elektronik atau online ini telah ditetapkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2016. Namun,  pada implementasinya DJKI membutuhkan waktu kurang lebih tiga tahun untuk dapat menerapkan sistemnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan sistem pendaftaran merek secara online pada DJKI. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Merek, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah DJKI telah menerapkan pendaftaran merek dengan baik walaupun banyak kendala seperti resistensi yang tejadi dari pihak internal maupun eksternal, banyaknya aspirasi dari berbagai stakeholders dan lain-lain.

---

The rapid development of technology and information makes life easier for the people of the world, just like the Indonesian people. Currently, society is faced with changes in the environment, including in government and private agencies. An example of the transformation that occurs is the presence of online-based trademark registration or via an application. Regarding electronic or online registration, it has been stipulated in Law No. 20 of 2016. However, in its implementation, DGIP takes approximately three years to be able to implement the system. This study aims to analyzing the application of the online trademark registration system at DGIP. The theory used in this research is the brand, public service, and policy implementation.  The method used in this study is qualitative, data collection techniques with in-depth interviews. The results obtained from this study are that DGIP has implemented trademark registration well, although there are many obstacles such as resistance that occurs from internal and external parties, the many aspirations from various stakeholders, and others."

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dimana disebutkan bahwa salah satu alasan merek tidak dapat didaftar adalah apabila merupakan nama umum. Penjelasan dari ketentuan ini belum memberikan kejelasan mengenai bagaimana kriteria suatu merek dianggap merupakan nama umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam penerimaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah penerimaan pendaftaran merek “Bibit” milik PT. Bibit Tumbuh Bersama. Dalam skripsi ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan memiliki fokus kepada data pustaka. Penulis mencoba untuk mengeksplorasi terkait yang dimaksud dengan merek yang menggunakan nama umum, berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yurisprudensi di Indonesia, perjanjian serta pandangan organisasi internasional, dan doktrin ahli hukum. Penulis juga membahas mengenai akibat dari diterimanya pendaftaran merek yang merupakan nama umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria merek hingga dikatakan merupakan nama umum belum diatur secara jelas dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, sehingga bisa dibuat aturan mengenai hal ini dengan mengacu kepada yurisprudensi, perjanjian internasional, serta doktrin ahli hukum, hal ini penting agar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai keseragaman pemahaman sehingga mencegah permasalahan hukum serta perdebatan yang timbul di kemudian hari.

---

Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications contains regulation regarding unregistered trademarks where it is stated that one of the reasons a trademarks cannot be registered is if it is a generic name. The explanation of this regulation does not provide clarity on how the criteria for trademarks are considered as a generic name. This causes obscurity in the acceptance of trademarks registration by the Directorate General of Intellectual Property, one of which is the acceptance of the “Bibit” trademarks owned by PT. Bibit Tumbuh Bersama. In this thesis, the author will use a juridicial-normative method that will obtained data from the literature through document study. The author tries to explore what is meant by a trademark that using a generic name, based on the regulation of the law, jurisprudence in Indonesia, agreements and opinion of international organizations, and the doctrine of legal experts. This thesis also explains the consequences of acceptances trademarks that use a generic name. The results of this thesis indicate that the criteria for a trademarks to be considered as a generic name have not been clearly regulated in the Law of Trademarks and Geographical Indications, so that regulations can be made regarding this matter by referring to jurisprudence, international agreements, and the doctrine of legal experts, this is important so that the Directorate General of Intellectual Property has a same understanding so as to prevent legal problems and debates in the future."

"Perlindungan terhadap merek terkenal pada dasarnya merupakan suatu hal yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, namun pada kenyataannya pelaksanaan pelindungan terhadap merek terkenal sendiri di Indonesia dirasa masih belum diberikan dan dilaksanakan secara maksimal hingga saat ini. Hal ini dapat terjadi, karena memang pengaturan perlindungan terhadap merek terkenal yang masih belum memadai serta penerapan kriteria merek terkenal yang belum didasari oleh suatu dasar yang kuat oleh hakim di dalam sengketa merek. Walaupun terkait dengan kriteria merek terkenal telah diatur secara lebih lanjut di dalam PERMENHUKAM 67/16, namun ketidakhadiran pedoman standar dari kriteria tersebut menyebabkan ketidakseragaman baik oleh praktisi maupun hakim dalam menerapkan kriteria tersebut. Oleh karena itu, skripsi ini akan mengkritisi dan menganalisis pengaturan terkait dengan merek terkenal serta penerapannya oleh hakim dalam sengketa merek di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan dan penerapannya di Singapura dan Amerika Serikat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil laporan penelitian ini akan berupa sebuah laporan yang mengidentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat melewati proses analisis dan pengambilan kesimpulan. Temuan yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah masukan-masukan untuk perbaikan terhadap pengaturan merek terkenal dan penerapan kriteria merek terkenal dalam sengketa merek kedepannya.

---

The protection of well-known marks is basically a matter that has been mandated by law, but in reality, the implementation of protection for well-known marks in Indonesia is considered to have not been maximally given and implemented to date. It can happen because the regulation of the protection of well-known brands is still inadequate as well as the application of criteria for well-known marks that have not been based on a strong basis by the judges in trademark disputes. Although the criteria for well-known marks have been further regulated in PERMENHUKAM 67/16, the absence of standard guidelines from these criteria has led to a lack of uniformity both by practitioners and judges in applying these criteria. Therefore, this thesis will criticize and analyze the regulations related to well-known marks and their application by judges in trademark disputes in Indonesia and compare them with their regulations and applications in Singapore and the United States. The research method in writing this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research report will be in the form of a report that identifies and clarifies existing problems so that it can go through the process of analysis and conclusion. The findings which would be conveyed in this study are inputs for improvements to the regulations of well-known marks and the application of criteria for well-known marks in future trademark disputes."

"Sengketa penolakan Permohonan Pendaftaran Merek “Predator + Logo” dengan Nomor Agenda D002017047770 dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” dengan Nomor Agenda D002017052269 diawali oleh Pemohon beritikad baik yang hendak mendaftarkan mereknya namun ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar lebih dahulu. Unsur-unsur yang ada pada satu Merek dengan Merek lain dapat dikatakan berbeda, terlebih terdapat penafsiran para penegak hukum di bidang Merek yang berbeda dalam menilai apakah terdapat unsur Similarity of Appearance dalam Persamaan Pada Pokoknya pada Permohonan Pendaftaran Merek “Predator + Logo” dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”. Dengan metode yuridis-normatif, peneliti akan menganalisis bagaimana penerapan unsur Similarity of Appearance dalam Persamaan Pada Pokoknya di dalam sengketa Merek “Predator + Logo” dan Merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”.

---

The dispute over the rejection of the Application for Registration of the “Predator + Logo” Mark with Agenda Number D002017047770 and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” with Agenda Number D002017052269 was initiated by a good faith Applicant who wanted to register their Mark but was rejected by the Directorate of Trademarks and Geographical Indications on the grounds that it had Similarities in Essence with the Trademark that had been registered first. Some of the elements contained in one Mark with another Mark can be said to be different, moreover there are different interpretations of law enforcers in the Mark sector in assessing whether there is an element of Similarity of Appearance in the Similarity in Essence in the Application for Registration of the “Predator + Logo” Mark and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”. With the juridical-normative method, the researcher will analyze the Application of the element of Similarity of Appearance on Trademark dispute of the “Predator + Logo” Mark and the Mark “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA”."