Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat di Kota Bekasi yang masih miskin, sementara itu masyarakat Kota Bekasi yang sebagian besar beragama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memberlakukan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektifitas penerapan Perda Kota Bekasi No. 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat terhadap PNS di Kota Bekasi. Penulis menggunakan metode penelitian sosiologis yuridis dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Bekasi sebagian besar beragama Islam namun belum memahami mengenai pengelolaan zakat serta kewajiban mereka untuk menunaikannya. Pada hakekatnya, Perda Pengelolaan Zakat ini merupakan cara untuk menjembatani antara kewajiban umat islam di Kota Bekasi untuk menunaikan zakat, dengan kondisi masyarakat Kota Bekasi yang masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan adanya Perda Pengelolaan Zakat di Kota Bekasi.

---

This research aims to explain and analyze the effectivity of the implementation of the Law of the City of Bekasi Number 2 of 2008 Concerning Zakat Management to the Government Employees of the City of Bekasi. Writer uses socio-legal research methods with literature study and interview.

The result of the research shows that the implementation of the Law of the City of Bekasi Concerning Zakat Management hasn't fully worked effectively. This is because the people of Bekasi, majority are muslims, yet don't understand about Zakat Management and their obligations to discharge it. In essence, the Law Concerning Zakat Management is a way to bridge between the obligations of muslims in Bekasi to discharge Zakat with the condition of the people in Bekasi who are still under poverty so that the Law Concerning Zakat Management in Bekasi is needed."

"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

---

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Penelitian ini akan menjelaskan mengenai bagaimana komunitas masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan yang menjalankan peran enabling, coordinating, dan change facilitating. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pengawalan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, khususnya mengenai fenomena pencemaran Kali Bekasi yang terjadi tahun 2016 – 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa melalui peran enabling, coordinating, dan change facilitating yang dilaksanakan oleh KP2C sebagai komunitas masyarakat sipil ternyata memiliki pengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk mengawal Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, meskipun KP2C masih memiliki kendala dalam hal penegakan hukum terhadap industri-industri yang melanggar. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sipil juga menjadi aktor yang bisa diperhitungkan dalam pengawalan kebijakan selain dari political maupun business society. Ditemukan pula dalam penelitian ini bahwa pada tingkat lokal, hubungan komunitas masyarakat sipil dengan pemerintah tidak selalu dalam model oposisi, namun juga dapat bersifat cooperation dan menjadi mitra dari pemerintah dalam menangani pencemaran Kali Bekasi tahun 2016 – 2019.

---

This research will explain about civil society community in escorting the policies that carry out the role of enabling, coordinating, and change facilitating. This study uses a qualitative method with a case study of Komunitas Peduli Sungai Cileungsi – Cikeas (KP2C) in conducting escort to the Bekasi City Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, specifically regarding to the Bekasi River pollution phenomenon that occurred in 2016 - 2019. The purpose of this study is to show that through the role of enabling, coordinating, and change facilitating carried out by KP2C as a civil society community, it turns out that KP2C also has an influence in increasing civil society participation in guarding Regional Regulation Number 07 of 2007 concerning Permit for Liquid Waste Disposal, even though KP2C still has problems in terms of law enforcement against violating industries. It was also found in this study that at the local level, the relationship between the civil society community and the government is not always in the opposition model, but also can be cooperative in nature and become a partner of the government in dealing with the pollution of Bekasi River in 2016 - 2019."

"

Pemerintah merupakan aktor besar yang memiliki tugas dan fungsi penting demi keberlangsungan roda pemerintahan disuatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (2) dan 139 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia di seluruh wilayah mereka. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot di Kota Bekasi. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2022 pengelolaan keuangan Trans Patriot dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan layanan perkotaan Trans Patriot di Kota Bekasi Tahun 2018 2022 menggunakan teori Public Finance Management (PFM) oleh Olander. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan post-positivist, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 6 narasumber yang menjadi informan, meliputi 4 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pengamat ITDP, dan akademisi Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan layanan Trans Patriot, keterbatasan sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi dan penyertaan modal, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memutuskan dan memberikan kepastian terkait pengelolaan pembiayaan Trans Patriot, mengkaji dan mencari sumber pembiayaan lain, serta mencerminkan sikap transparansi dan akuntabilitas melalui LKPD maupun LK BUMD.

---

The government is a major actor who has an important duty and fuction for the sustainability of the wheel of government in a country. The Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 138, paragraphs (2) and article 139, paragraphs (3) stipulate that district/city local governments are responsible for ensuring that public transport is available throughout their territory. In order to meet these demands since 2017, the Government of Bekasi City carried out the procurement of goods and/or services of the Trans Patriot’s financial management has not seemed optimum. Therefore, this study aims to analyze the management of the financing of Trans Patriot urban services in Bekasi City 2018-2022 using Public Finance Management (PFM) theory by Olander. The research is carried out in the district of Bekasi Government using a post-positivist approach, data collection through in-depth interviews and literature studies, as well as qualitative analysis. There were six sources who became informants, including four officials of the Government of Bekasi City, observers of the ITDP, and academics of the University of Indonesia. The results of the study indicate uncertainty in the management of the financing of Trans Patriot services, a limited source of financing that relies solely on subsidies and equity capital, as well as a lack of transparency in the use of budgets. Therefore, the Government of Bekasi City is expected to be able to decide and provide assurance regarding the management of Trans Patriot financing, research and find other sources of funding, as well as reflect the attitude of transparency and accountability through LKPD and LK BUMD.

"

"Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau yang lebih dikenal dengan BOSDA merupakan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membiayai operasional sekolah di Kota Bekasi. Namun berbeda dengan daerah lain, Pemkot Bekasi menganggarkan Program BOSDA ini untuk diberikan kepada madrasah di tingkat MI dan MTs, baik swasta maupun negeri. Berbeda dengan madrasah swasta, madrasah negeri selalu menerima dana BOSDA rutin setiap tahun, dan jumlahnya sama dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi pada MTsN 1 dan MIN Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-postivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi di kedua madrasah berbeda yang berdasarkan analisis pelaksanaan program BOSDA MTsN 1 Kota Bekasi kurang efektif sedangkan di MIN Kota Bekasi pelaksanaannya program BOSDA dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis 4 dimensi yaitu di MTsN I Kota Bekasi hanya memenuhi 1 dimensi yaitu dimensi sosialisasi program dan 3 dimensi lainnya yaitu ketepatan sasaran program, proses pencapaian tujuan dan monitoring program. Sedangkan di MIN Kota Bekasi, dari 4 dimensi tersebut, 2 dimensi terpenuhi yaitu dimensi ketepatan sasaran program dan sosialisasi program, sedangkan 2 dimensi tidak terpenuhi yaitu proses pencapaian tujuan dan pemantauan program. Kemudian dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah tim pengelola MTsN 1 Kota Bekasi yang berkompeten namun berbeda dengan MIN Kota Bekasi yang bisa dikatakan tidak kompeten, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bahkan belum memiliki tim pengelola khusus. Proses kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan madrasah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sektor Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian faktor eksternal yaitu jaringan relasi yang dilakukan oleh pihak madrasah (MIN Kota Bekasi dan MTsN 1 Kota Bekasi), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bekasi dan orang tua siswa, meskipun orang tua siswa tidak terlibat. dalam ikut serta dalam pelaksanaan program BOSDA. Kemudian sebagai pendukung program BOSDA, tidak ada peraturan dari Walikota Bekasi, hanya Petunjuk Teknis yang berubah setiap tahun.

---

The Regional School Operational Assistance Program or better known as BOSDA is an assistance program provided by the Bekasi City Government to finance school operations in Bekasi City. However, unlike other regions, the Bekasi City Government has budgeted for this BOSDA Program to be given to madrasas at the MI and MTs levels, both private and public. In contrast to private madrasah, public madrasah always receive regular BOSDA funds every year, and the amount is the same as public schools. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bekasi City Government BOSDA program at MTsN 1 and MIN Bekasi City and the factors that influence it. This study uses a post-postivist approach with a descriptive type of research. Data collection techniques in this study are also in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Bekasi City Governments BOSDA program in the two different madrasas based on the analysis of the implementation of the Bekasi City MTsN 1 BOSDA program is less effective, while in the Bekasi City MIN, the implementation of the BOSDA program can be said to be quite effective. This is known from the results of the 4-dimensional analysis, namely at MTsN I Bekasi City only fulfills 1 dimension, namely the program socialization dimension and 3 other dimensions, namely the accuracy of program targets, the process of achieving goals and program monitoring. While in MIN Bekasi City, of the 4 dimensions, 2 dimensions are met, namely the dimensions of program targeting and program socialization, while 2 dimensions are not fulfilled, namely the process of achieving goals and program monitoring. Then in measuring the effectiveness of program implementation is influenced by 2 factors, namely internal factors and external factors. This internal factor is the management team of MTsN 1 Bekasi City which is competent but different from the Bekasi City MIN which can be said to be incompetent, especially at the Bekasi City Education Office which does not even have a special management team. The process of collaboration and communication between the Education Office and madrasas cannot be carried out directly because it must go through the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of Bekasi City. Then the external factor is the network of relationships carried out by the madrasah (MIN Bekasi City and MTsN 1 Bekasi City), the Education Office, the Bekasi City Ministry of Religion and parents of students, even though the students' parents are not involved. in participating in the implementation of the BOSDA program. Then as a supporter of the BOSDA program, there are no regulations from the Mayor of Bekasi, only the Technical Guidelines that change every year."

"Angka kematian bayi merupakan indikator sensitif untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara, bahkan untuk rnengukur suatu bangsa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola tingkat kematian bayi berdasarkan wilayah urban dan non urban Kota Bekasi serta hubungan indeks pendidikan, penderita kekurangan gizi, jurnlah keluarga miskin, dan fasilitas kesehatan dengan tingkat kematian bayi pada tahun 2008. Metode yang digunakan yaitu metode analisis keruangan (spatial) dan metode korelasi Pearson.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematian bayi tinggi sebagian besar terletak di wilayah urban, meliputi 7 kelurahan (12,50%), sedangkan pada Wilayah urban meliputi 4 kelurahan (7,14%). Berdasarkan perhitungan dengan rnenggunakan metode korelasi Pearson didapatkan hasil bahwa pada Wilayah urban di Kota Bekasi, tingkat kematian bayi memiliki hubungan negatif dengan jumlah keluarga miskin, artinya semakin tinggi jumlah keluarga miskin, maka tingkat kematian bayi akan semakin rendah. Sedangkan pada wilayah non urban, tingkat kematian bayi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak rnasuk dalam penelitian ini.

---

Infant mortality is a sensitive indicator for the degree of health of a country, even to measure a nation. Goal of this research is to know the pattern of infant mortality rate based on urban and non urban in Bekasi City, beside that this research is to know about the influence of relationship index of education, lack of nutrition, the number of poor families, and health facilities to the rate of infant mortality in the year 2008. This research use spatial analysis method, which is Pearson correlation method.

The results of research shows that high rate of infant mortality are mostly located in urban areas, covering 7 kelurahan (l2.50%), while in the non urban area covers 4 l"

"Skripsi ini membahas karakteristik penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal menurut pendidikan, golongan, masa kerja dan pilihan moda transportasi berdasarkan jarak dari kantor dan jumlah trayek angkutan umum yang tersedia. Analisis secara spasial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi tinggal pada jarak dekat, di mana sesuai dengan konsep nglaju yaitu jarak berbanding terbalik dengan volume penglaju. Semakin dekat dengan kantor, maka penglaju PNS semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi golongannya, semakin lama menjalani masa kerjanya dan semakin cenderung menggunakan angkutan umum mikrolet untuk pergi ke kantor daripada motor dan mobil pribadi.

---

The focus of this study is commuter characteristics of civil servants in the city of Bekasi according to education, faction, year of service, and choice of mode based on distance from the office and public transportation route. The analysis is spatial and descriptive. This research indicates that most of commuter residences are short distance away from the office which matches with commuting concept that distance is inversely proportional with commuter volume. The closer to the office, the higher the education, faction, longer the year of service, and commuters prefer use public transportation to personal car and motorcycles."