Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Pada Januari 2012, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). PBI APMK ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kartu kredit yang sehat yang salah satunya dengan meningkatkan prinsip kehati-hatian melalui pengaturan manajemen risiko kredit yang lebih tegas. Manajemen risiko kredit antaralain persyaratan memperoleh kartu kredit (usia dan pendapatan); Batas maksimum plafon kredit, jumlah penerbit kartu kredit, penarikan tunai dengan kartu kredit dalam sehari suku bunga kartu kredit; Batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit. Dengan adanya batas-batasan tersebut, Bank-Bank Umum mengambil langkah untuk menerbitkan produk kartu kredit yang dapat mengantisipasi PBI APMK ini, yaitu kartu kredit co-branding. Penyusunan skripsi ini adalah untuk menjawab bagaimana penerapan prudential banking menurut PBI APMK yang menjadi alasan terbitnya kartu kredit co-branding sebagai langkah strategis atas PBI tersebut dan bagaimana prudential banking dalam kartu kredit co-branding Garuda Indonesia-Bank BNI.

---

Preparation of this thesis uses normative research methods or literature. In January 2012, Bank Indonesia published Bank Indonesia Regulation No. 14/2/PBI/2012 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 11/11/PBI/2009 on Card-Based Payment Instrument Activities (APMK). PBI APMK aimed at implementing credit risk management in the payment card system.Credit risk management are requirements of obtaining a credit card (age and income); The maximum credit limit, the number of credit card issuers, credit card cash withdrawals in one day credit card interest rates; The minimum limit payment by the credit card holder. With the boundaries limit, the Public Banks take steps to issue a credit card product that can anticipate this PBI APMK, that is co-branded credit card. Preparation of this thesis is to answer how the application of prudential banking regulation according APMK which is the reason co-branded credit card as a strategic step due to the PBI and how prudential banking in credit card co-branding Garuda Indonesia and Bank BNI."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana eksistensi surat promes kepada pembawa yang diterbitkan oleh debitur dalam fungsinya sebagai lembaga jaminan yang digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan dalam hal pelunasan kredit. Penjelasan ini bersumber dari ketentuan hukum di bidang perbankan, yaitu Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Ketentuan dalam pasal 8 berikut penjelasannya yang mengatur mengenai jaminan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan suatu langkah maju daripada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Kemajuan tersebut adalah ditinjau dari apa yang dipentingkan dalam pemberian kredit perbankan, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pasal 24 mensyaratkan jaminan materil (baik yang berkaitan langsung dengan kredit yang bersangkutan maupun yang tidak berkaitan langsung), yang merupakan unsur pokok dan wajib, sedangkan unsur jaminan immateril tidak dipentingkan; maka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dipentingkan dalam pemberian kredit adalah keyakinan pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Lebih jelasnya, penjelasan pasal 8 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa jika keyakinan tersebut sudah ada, maka jaminan dapat hanya berupa barang, proyek, hak tagih, yang merupakan jaminan materil yang ada kaitannya secara langsung dengan kredit yang bersangkutan. Tetapi bank dapat pula meminta jaminan materil yang tidak berkaitan secara langsung denga kredit yang bersangkutan, yang disebut dengan jaminan tambahan, yang sifatnya tidak wajib. Sedangkan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya tersebut dinyatakan dengan "janji Untuk membayar" sebagai suatu jaminan immateril yang kedudukannya saling mendukung dengan jaminan materil sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam praktek perkreditan perbankan jaminan immateril berupa "janji untuk membayar" tersebut diikat dengan surat promes yang diterbitkan oleh debitur sebagai lembaga jaminannya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini, eksistensi surat promes yang diterbitkan oleh debitur sebagai lembaga jaminan bagi jaminan immateril "janji untuk membayar" menjadi lebih tegas, karena berfungsi sebagai lembaga jaminan untuk pelunasan kredit. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk membahas mengenai bagaimana pelaksanaannya dalam praktek perkreditan di Bank Rakyat Indonesia dengan menghubungkannya dengan ketentuan Undang-Undang Momor 7 Tahun 1992 yang terdiri dari penjelasan tentang alasan dapat dijadikan lembaga jaminan, syarat-syarat untuk dijadikan lembaga jaminan, prosedur pemberian kreditnya, hak dan kewajiban para pihak, pengawasan kredit, dan upaya-upaya yang dilakukan jika debitur wanprestasi."

"Seiring dengan membaiknya kinerja perbankan yang dltunjukkan Oleh aset, dana plhak ketiga dan kredit yang meningkat. Peningkatan ini disertai dengan menurunnya rasio non performing loan. Dengan demiklan, fungsi intermediasi perbankan juga membaik, salah satunya pemberian kredit. Tetapi jumlah kredit modal kerja dan kredit konsumsi leblh besar daripada kredit investasi. Hal ini menandakan perbankan belum optimal dalam pembiayaan jangka panjang. Tujuan penelitian inl adalah: (1} mengetahul keterkaitan dan dampak pengganda sektor perbankan terhadap perekonomian dan (2) mengetahui dampak penyaluran dan multiplier kredit terhadap perekonomian dan tenaga kerja. Anallsis input output diterapkan dalam penelitian. Jumlah sektor yang digunakan adalah 66 sektor pada Tabel Input; Output tahun 2003 dan 2OO6.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)nilai keterkaitan ke depan sektor perbankan lebih besar darlpada nilai keterkaitan ke belakang. Hal ini menunjukkan bahwa output sektor perbankan merupakan input yang siap digunakan dan sektor perbankan peka terhadap perubahan permintaan akhir sektor-sektor lain tetapi perubahan permintaan akhir sektor perbankan tidak banyak dampaknya terhadap sektor-sektor lain. Peningkatan angka pengganda output dan pendapatan menunjukkan bahwa sektor perbankan mampu mendaptakan peningkatan output dan pendapatan lebih tingg! terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi permintaan akhirnya. Sektor perbankan juga mampu mendapatkan kesempatan kerja yang cukup tinggi dan (2) kredit lnvestasi dapat memberikan dampak peningkatan output, pendapatan dan tenaga kerja yang lebih tinggi dan kredit lnvestasi memiliki multipilier output, pendapatan dan tenaga kerja leblh tinggi dlbandingkan dengan kredit konsumsi dan kredit modal kerja.Perbankan disarankan untuk memprioritaskan pelayanan jasa keuangannya kepada sektor-sektor yang memiliki nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang besar, sehingga dapat mendorong peningkatan output, pendapatan dan tenaga kerja: untuk meningkatkan output, perbankan disarankan menetapkan besaran suku bunga yang optimal baik suku bunga pinjaman dan suku bunga kredit. Perbankan disarankan untuk menyalurkan kreditnya lebih banyak dalam bentuk kredit lnvestasi karena kredit ini memlliki dampak dan multiplirer yang lebih besar dalam perekonomlan."