Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadi krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis global pada saat itu dan banyak menyebabkan perjanjian batal karena menyulitkan untuk berprestasi karena keadaan tersebut. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal tersebut adalah keadaan yang disebut force majeure. Penelitian ini membahas mengenai kasus antara PT. Pertamina dengan PT. Wahana Seno Utama, yang mana terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina di saat renegosiasi perubahan pasal akibat terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997. Dalam kasus ini terlihat itikad baik yang tidak diperhatikan oleh PT. Pertamina yang membatalkan secara sepihak yang sebelumnya menyepakati untuk merubah pasal-pasal pada perjanjian tersebut. Dalam gugatan wanprestasi yang dilayangkan PT. Pertamina kepada PT. WSU kemudian PT. WSU menggugat balik dan menyangkal dengan "krisis ekonomi tersebut adalah force majeure". Tujuan hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah krisis ekonomi merupakan force majeure dan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Pertamina yang melanggar asas itikad baik seperti yang di amanatkan pasa pasal 1338 KUHPerdata. Penelitian ini melihat dari pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Hukum Perdata di Belanda mengenai Force Majeure.

---

Economic crisis in Indonesia in 1997 which later became a global crisis and likely to cause the agreement void because of the situation created a difficulty to achieve the agreement performance. Many have view this is a condition called force majeure. This study discusses the case of PT. Pertamina versus PT. Wahana Seno Utama, whichever occurs unilaterally cancellation agreements made by PT. Pertamina at the time. renegotiating amendment due to the economic crisis. In this particularly case good faith is not observed by PT. Pertamina in which has unilaterally cancelled a previous agreement to amend the provisions. Moreover, PT. Pertamina has filed a contract lawsuit in a breach of contract to PT. WSU. However, PT. WSU have filed a countersuit and denied accusation of "economic crisis is a force majeure". Purpose of this study is to determine whether the economic downturn is a force majeure and unilateral cancelation of the agreement by PT. Pertamina, which violates the principle of good faith as it is mandated Indonesian Civil Code article 1338. The research is descriptive and comparative studies of complying civil code in Indonesia with the Netherlands on Force Majeure subject."

"Artikel ini membahas tentang pengaturan kebakaran perusahaan dan force majeure dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dan penerapannya dalam putusan pengadilan berkaitan dengan peristiwa kebakaran di perusahaan. Kebakaran merupakan peristiwa yang dapat terjadi di segala tempat, termasuk perusahaan atau tempat kerja. Peristiwa kebakaran biasanya dikaitkan dengan force majeure oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk membebaskan diri dari pertanggungjawaban akibat tidak terlaksananya perjanjian. Masalah berawal ketika kebakaran telah terjadi, tetapi pekerja/buruh dan pengusaha tidak sepakat untuk menyatakan adanya force majeure. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang force majeure sehingga ketentuan mengenai hal tersebut tergantung pada kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Jika tidak terjadi kesepakatan, penyelesaian perselisihan harus melalui pengadilan. Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung telah beberapa kali menangani kasus force majeure. Namun, beberapa putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung memperlihatkan adanya perbedaan penerapan force majeure berkaitan dengan kebakaran di perusahaan.

---

This article discusses the regulation of company fires and force majeure within the framework of employment law and its application in court decisions relating to fire incidents in companies. Fire incidents is an event that can occur in any place, including companies or workplaces. Fire incidents are usually attributed to force majeure by one of the parties to the agreement to free themselves from liability due to non-implementation of the agreement. The problem begins when a fire occurs, but the worker/laborer and entrepreneur do not agree to declare the existence of force majeure. This research uses a doctrinal research method, which is used in this paper is doctrinal legal research. The research results show that labor law in Indonesia does not clearly regulate force majeure so that the provisions regarding this matter depend on the agreement of the parties to the agreement. If there is no agreement, dispute resolution must go through court. The Industrial Relations Court and the Supreme Court have handled force majeure cases several times. However, several decisions from the Industrial Relations Court and the Supreme Court show that there are differences in the application of force majeure in relation to fires in companies."

"Perkembangan dunia usaha mengakibatkan adanya perkembanganpula dalam pembuatan perjanjian yang mengandung klausulaklausulayang dianggap memenuhi keinginan para pihak dalamberkontrak. Di dalam perjanjian untuk mengantisipasi halhalyang mungkin timbul di kemudian hari, maka para pihakdi dalam suatu perjanjian mencantumkan Klausula KeadaanDarurat. Keadaan Darurat yang biasa dikenal dengan istilahForce Majeure diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadidi luar kekuasaan para pihak, dimana pihak tersebut tidakdapat menduga kejadian tersebut pada waktu perjanjiandibuat atau tidak dapat menghindari atau mengatasiakibatnya. Penulis menyoroti permasalahan mengenaiperumusan klausula Keadaan Darurat di dalam suatuperjanjian serta risiko yang harus ditanggung oleh parapihak dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Darurat,sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisanskripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif danmetide penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini,penulis akan memperbandingkan Klausula Keadaan Daruratantara Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian DirectContract. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengandilatarbelakangi oleh Kedua perjanjian yang mencantumkanKlausula Keadaan Darurat, maka Perjanjian Graha Sucofindodan Perjanjian Direct Contract memiliki perbedaan danpersamaan dari segi definisi, teori, risiko, dan bentukKeadaan Darurat dalam hal pencantuman Klausula KeadaanDarurat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ForceMajeure diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245KUHPerdata. Kedua pasal ini terdapat di dalam bagian yangmengatur tentang ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerdata danpasal 1245 KUHPerdata mengatur suatu hal yang sama, yaitudibebaskannya si debitur dari kewajiban mengganti kerugian,karena suatu kejadian yang dinamakan Keadaan Darurat dalamperjanjian. Klausula tentang overmacht atau force majeureatau biasa disebut Keadaan Memaksa merupakan suatu klausulayang penting. Oleh karena itu, sebaiknya klausula KeadaanDarurat selalu dicantumkan dalam perjanjian untuk melakukan antisipasi yang mungkin timbul di kemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian."

"Jasa pelayanan Safe Deposit Box merupakan salah satu usaha Bank Umum sesuai dengan yang terdapat di UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dimana jasa pelayanan ini diharapkan dapat memberikan perasaan aman kepada masyarakat yang ingin menyimpan barang-barangnya yang berharga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dan yang bertujuan untuk mendapatkan data guna mendukung penulisan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak nasabah atau penyewa Safe Deposit Box dengan pihak bank sebagai pemilik dan pengelola Safe Deposit Box adalah hubungan hukum yang timbal balik, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang saling terikat dalam perjanjian sewa menyewa. Tanggung jawab bank yang paling utama, selaku pemilik dan pengelola Safe Deposit Box adalah menjamin keamanan barang simpanan penyewa atau nasabah, Namun sebaliknya bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian apabila barang simpanan itu hilang atau rusak akibat keadaan memaksa atau overmacht, alasan utama bank tidak bertanggung jawab adalah karena pihak bank sudah menerapkan klausula baku yang intinya membebaskan bank seluruhnya dari tanggung jawab dan kewajiban terhadap jasa pengamanan yang diberikan kepada penyewa. Tetapi sebagai tanggung jawab moral kepada penyewa safe deposit box terutama masyarakat, apabila sampai terjadi kehilangan maka langkah-langkah yang sebaiknya diambil oleh pihak bank adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan dan mencari sebab-sebab terjadinya kerusakan atau kehilangan barang simpanan milik penyewa serta membantu penyewa guna mengusut tuntas masalah tersebut.Safe Deposit Box services is one of the bank's generally in accordance with that was found in the Act Number 10 Year 1998 concerning banking, which provides a place to store valuable goods and commercial papers. Where the services are expected to be able to give security to the people who want to keep their valuable belongings. The Method of Research that is used to write this thesis is the methods of legal norms, which intended to obtain the data to support the research of this thesis. The results of the study showed that legal relation between the customer or renter of safe deposit box with the bank as the owner and manager of Safe Deposit Box is the context of the reciprocal rights, which leads to the rights and duties between the two sides are intertwined in the agreement of the rent contract. Most of all the responsibility of the bank, as the owner and manager of safe deposit box is to guarantee the deposit security for renter or client, But bank would not rather be responsible for the loss when the deposit is lost or damaged by the force condition, the main reason that the bank is not responsible for overmacht was because the bank is already implementing standart clauses that essentially freed the bank entirely from responsibility and obligation to give the protection for the renter. But as moral responsibility to the renter of Safe Deposit Box particularly for the society, when there was lost and the actions that should be taken by the bank is as much as possible to try to explain and look for the cause of damage or loss for renter and will assist the renter to thoroughly investigate these problems."

"Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang dapat membebaskan para pihak (terutama debitur) dari kewajibannya, atau untuk memberikan ganti rugi. Unsur ini disebut juga dengan Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Keadaan memaksa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem komputer telah menjadi salah satu hal yang esensial dalam berbagai bidang, terutama di bidang finansial. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jika kerusakan komputer terjadi dan kemudian didalilkan sebagai keadaan memaksa. Yang harus ditekankan dalam kerusakan komputer sebagai keadaan memaksa ini adalah bagaimana usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan komputer ini.

---

An agreement creates liability and responsibility for those who bound themselves in the specific agreement. But there are some elements or situation that could freed the parties from the liability. This element also known as force majeure or unforseeable circumstances. In the Indonesian Civil Code, force majeure was stated in Article 1244 and Article 1245. As the modern world grows, every aspect in life has grown in need of computer system, not to mention a financial institute. Therefore, it should come into consideration when will computer breakdown could be specified as the cause of force majeure. The main focus on this subject is to review how an institute has done every precaution needed before they could claim the computer breakdown as a force majeure."

"Selain rumah tapak, apartemen atau rumah susun merupakan jenis hunian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di tengah kelangkaan perumahan dan keterbatasan lahan di kawasan strategis, pembangunan rumah susun semakin marak karena permintaan yang tinggi. Alhasil, rumah susun menjadi komoditas yang diminati para pelaku usaha. Di tengah berkembangnya bisnis properti, khususnya rumah susun atau apartemen, terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020. Pandemi tersebut menimbulkan malapetaka dan mengubah gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali pembangunan gedung apartemen, dengan keterlambatan pembangunan akibat pembatasan yang menyebabkan pengembang terlambat menyerahkan kepada pembeli. Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 di tengah pandemi dan menyatakan pandemi Covid sebagai bencana kesehatan dalam Perpres tersebut. Konsep bencana kesehatan mendorong pengembang untuk menyatakan pandemi sebagai overmacht atau keadaan kahar. Namun, transportasi dan konstruksi bukanlah sektor yang dibatasi, sesuai dengan peraturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Fakta ini memberikan kesan kepada publik bahwa pandemi Covid bukanlah alasan untuk menyatakan keadaan kahar atau overmacht di industri konstruksi dan properti. Oleh karena itu, pada sektor properti, ketidaksepakatan dan penggunaan force majeure selama dan setelah pandemi menciptakan ketidakpastian bagi pembeli dan pengembang. Berawal dari permasalahan tersebut, skripsi ini berupaya menjawab ketidakpastian pembuktian overmacht atau keadaan kahar akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap keterlambatan pemenuhan jual beli rumah susun atau apartemen.

---

Apart from landed houses, apartments or flats are a type of housing required by the community. In the midst of a housing shortage and limited land in strategic areas, the construction of flats is becoming more active due to high demand. As a result, flats are a desirable commodity for business actors. In the midst of the development of the property business, particularly flats or apartments, a covid pandemic occurred in 2020. The pandemic caused havoc and altered people's lifestyles. Apartment building construction is no exception, with delays causing developers to be late in handing over to buyers. The government issued Presidential Decree Number 11 of 2020 in the midst of a pandemic and declared the Covid Pandemic a health disaster in the Presidential Decree. The concept of a health disaster prompts developers to declare a pandemic a force majeure. However, transportation and construction are not restricted sectors, according to PSBB regulations issued by regional governments. This fact gives the public the impression that the Covid pandemic is not a reason to declare a situation a force majeure or overmacht in the construction and property industries. In the property sector, disagreements and the use of force majeure during and after a pandemic create uncertainty for both buyers and developers. Starting with this issue, this thesis seeks to address the uncertainty in proving force majeure as a result of the impact of the Covid-19 pandemic on delays in fulfilling sales and purchases of flats or apartments. "

"ABSTRAKKeadaan memaksa atau Force Majeure dapat mempengaruhi dari kelancaran suatu perjanjian sewa menyewa. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepada para pihak, sehingga dalam tesis ini juga meninjau suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai pembatalan sepihak setelah Force Majeure terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa menyewa terhadap rusaknya objek sewa akibat force majeure, bagaimana pengaturan hak opsi perjanjian sewa menyewa yang objek sewanya rusak akibat force majeure, dan bagaimana pendapat pengadilan mengenai perjanjian sewa menyewa yang dibatalkan sepihak akibat terjadinya Force Majeure. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum karena penulisan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa tidak secara otomatis batal setelah objek sewa rusak akibat force majeure, dimana batalnya perjanjian apabila objek sewa musnah, namun jika tidak musnah maka hak opsi muncul lalu diserahkan keputusanya kepada penyewa, dan hasil putusan pengadilan kurang tepat karena dirasa tidak menimbang bukti-bukti yang dirasa sangat penting dalam perjanjian sewa menyewa yang berpekara.

---

ABSTRACTA condition of force or Force Majeure may affect the smoothness of a lease agreement. It can be pose a problem to both parties, so this thesis also reviewing a judgment the Supreme Court of the Republic of Indonesia on unilateral cancellation occurred after the Force Majeure. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms because this thesis is supported by literature study which examines and analyzes library materials in the field of law. The conclusion of this study is the lease agreement is not automatically canceled after the object of the lease damaged due to force majeure, the cancellation of the lease agreement occurs if object destroyed, but if the object is not destroyed then the option appears then handed over its decision to the tenants, and the results of the court decision is not quite right because they do not consider the very important evidence in the lease agreement on the case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan bagaimana penerapan klausula force majeure oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI No.587/PK/Pdt/2010. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Dalam penerapan batasan force majeure pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 587 Pk/Pdt/2010, ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. merupakan force majeure atau bukan, oleh Mahkamah Agung diputuskan banjir yang terdapat dalam klausula force majeure di perjanjian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Hal ini ketika dianalisis, banjir dalam perkara antara CV. Borco Utama melawan Transenergy Grinding, Inc. ini memang tidak memenuhi unsur-unsur force majeure yaitu banjir tersebut dapat diprediksi/diduga akan terjadi.

---

ABSTRACTThis research discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and how the Indonesian Supreme Court applied the clause of force majeure in its Decision No. 587/PK/Pdt/2010. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective. The definition of force majeure applied in the Decision of Indonesian Supreme Court No.587/PK/Pdt/2010 was based on the different perception about "flood" (whether flood belongs to force majeure or not) in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. Then the Indonesian Supreme Court decided that "flood" stated in the clause on force majeure in the agreement cannot be categorized as force majeure. After being analyzed, it was found out that the "flood" in the case between CV. Borco Utama against Transenergy Grinding Inc. did not meet the elements of force majeure that the flood can be predicted/expected."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur, ketentuan penetapan Covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur dilakukan oleh Ramayana City Plaza terhadap 87 pekerjanya akibat pandemi virus corona. Ketentuan penetapan covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan maupun kategori suatu keadaan dikatakan sebagai force majeur, namun berdasarkan unsur dan karakteristik force majeur pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang dapat digolongkan dan termasuk dalam literasi force majeur yang bersifat temporer. Kondisi force majeur dapat menjadi pertimbangan dilakukannya PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf D UU No. 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 45 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. lebih lanjut perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 17 PP 35 Tahun 2021 bahwa perusahaan wajib membayar ganti kerugian dan uang kompensasi kepada pekerja.

---

This paper analyzes how layoffs occur on the grounds of covid-19 as force majeur, provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations, and legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur. This paper is prepared using doctrinal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study concluded that the occurrence of layoffs due to Covid-19 as a force majeur was carried out by Ramayana City Plaza on 87 workers due to the coronavirus pandemic. The provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations are not explained in detail about the provisions or categories of a situation said to be force majeur, but based on the elements and characteristics of force majeur, the covid-19 pandemic is an event that can be classified and included in force majeur literacy which is temporary. Force Majeure conditions can be a consideration for layoffs as stipulated in Article 154A paragraph (1) letter D of Law No. 6 of 2023. Legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur is regulated in Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law and Article 45 paragraph (1) of PP 35 of 2021 which requires employers to pay severance pay and/or service period appreciation money and compensation money that workers should receive. Furthermore, legal protection for contract workers is regulated in Article 62 of the Manpower Law and Article 17 PP 35 of 2021 that companies are obliged to pay compensation and compensation money to workers."

"Penelitian ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank dengan dasar Titel Eksekutorial pada kondisi Pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya putusan tersebut menyebabkan keambiguan pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT dan tidak sesuai dengan prinsip dalam mempermudah semua kepentingan para pihak apabila terjadi wanprestasi ataupun sengketa atas objek dari Hak Tanggungan. Eksekusi atas Hak Tanggungan tidak bisa berjalan dengan seharusnya karena terdapat force majeure didalamnya. UUHT memberikan kekuatan pada kreditur dalam melakukan eksekusi tapi tidak bisa secara serta merta kreditur dapat melakukannya harus melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan oleh KUHPerdata dan juga HIR. Keabsahan dari Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang menggunakan titel eksekutorial harus memiliki izin dari ketua pengadilan dimana objek hak tanggungan tersebut berada atau perlu fiat dari pengadilan, jika tidak ada maka tidak sah eksekusi yang dilakukan dan akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan redaksi atas pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) yang menyebabkan Hak Tanggungan ambigu dalam penerapannya, Eksekusi atas Objek Hak Tanggungan bisa dihindari dengan mewajibkan para pihak memasukkan klausula Force Majeure pada perjanjian pokok, dan harus menyertakan fiat dari pengadilan.

---

This research discusses the application of Force Majeure in the COVID-19 pandemic condition based on the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020), it is necessary to study the issue with the legal issues being discussed, namely the application of the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XVIII/2020, the impact of the COVID-19 pandemic on the execution of the Object of the Mortgage, the validity of the executions carried out by the Bank on the basis of the Executive Titles in the conditions of the COVID-19 Pandemic. The method used is juridical normative, namely research on legal principles by using secondary sources of law. The result is the existence of this decision causes ambiguity in Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) UUHT. It doesn’t represent the principle of facilitating all the interests of the parties in the event of default or dispute over the object of the Mortgage. Execution of Mortgage Rights cannot run properly because there is force majeure in it. UUHT gives the creditor the power to carry out the execution but cannot immediately the creditor can do it, must go through several procedures that have been determined by the Criminal Code and also the HIR. The validity of the execution of the guarantee of mortgage that uses the title executorial must have the permission of the head of the court where the object of the mortgage is located or need fiat from the court, if there is no then the execution will not be valid and will be considered as an unlawful act. Therefore, there is a need for editorial changes to Article 14 paragraph (3) and Article 20 paragraph (1) which causes the Insurance Rights to be ambiguous in its application, Execution of the Object of the Insurance Rights can be avoided by requiring the parties to include a Force Majeure clause in the main agreement, and must include fiat from the court."