Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNU merupakan organisasi yang dalam perjalannnya selalu dirundung konflik. Muktamar, sebagai forum permusyawaratan tertinggi, menjadi arena konflik dan pertarungan kepentingan para elite NU. Dalam konteks ini Muktamar ke-32 NU di Makassar juga menjadi ajang pergulatan berbagai kepentingan, baik kepentingan elite NU, maupun kepentingan partai politik, politisi dan penguasa. Penelitian ini memfokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan penelitian: (1) Dinamika dan konfigurasi politik di arena Muktamar; (2) faktor-faktor konflik dan kontestasi politik pada Muktamar; dan (3) implikasi konflik politik yang terjadi pada Muktamar Makassar.Penelitian ini dilakukan dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini data-data primer berupa data lapangan digali menggunakan metode observasi. Sedangkan data penuturan pelaku dan kesaksian pengamat dikumpulkan melalui wawancara. Adapun sumber data berupa dokumen dilakukan riset dokumentasi. Untuk data-data sekunder dilakukan library research terhadap buku literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis melalui tahapan: penyederhanaan, penyajian, dan verifikasi data. Sebagai pisau analisis, digunakan beberapa teori, yaitu teori patron-klien, teori elite, teori konflik politik, teori fragmentasi, dan teori rational choice.Melalui analisis tersebut penelitian ini sampai pada beberapa temuan penting. Pertama, Muktamar Makassar diwarnai dengan dinamika perilaku elite NU dan pergeseran nilai yang serius dalam bentuk: (1) terjadi perebutan jabatan Rais Aam PBNU; (2) kontestasi memperebutkan jabatan Ketua Umum PBNU terjadi sangat terbuka; dan (3) adanya praktik money politis. Muktamar Makassar juga mencatat kontestasi kepentingan politik yang cukup keras. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi kepentingan elite NU yang kompleks ke dalam berbagai faksi di mana semua faksi mengusung khittah namun sekaligus menjadi tunggangan politik. Di samping itu intervensi penguasa juga membuat eskalasi konflik semakin keras.Kedua, fenomena pergulatan politik yang terjadi dalam Muktamar Makassar terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan nilai, persaingan kepentingan, dan pemaknaan kepentingan umum, yaitu tafsir terhadap Khittah NU. Sementara itu faktor eksternal adalah adanya kepentingan partai politik, kepentingan para elite politik persolan, dan kepentingan penguasa. Ketiga, konflik elite dan pergulatan kepentingan politik pada Muktamar berdampak pada terjadinya: (1) konflik kepengurusan PBNU masa khidmat 2010-2015; (2) fragmentasi elite NU pasca-Muktamar; dan (3) disorientasi gerakan NU.[]

---

ABSTRACTNU is an organization that has always dogged by conflict. Congress, as the highest deliberative forums, become an conflict arena and interests fight of the elite in NU. In this context, the 32nd NU?s Congress in Makassar also be a melee range of interests, both NU elite interests, or the interests of political parties, politicians and regim of goverment. This study focuses on three (3) research questions: (1) dynamics and the political configuration in the arena of Congress, (2) the factors of conflict and political contestation in Congress, and (3) the implications of the political conflict that occurred in Makassar Congress.This research was conducted by qualitative model. In this research, the primary data in the form of field data extracted using by the observation method. While, the data of doer perpetrator and observer witness collected through interviews. Related on the data sources in form of documents obtained by documentation research. For secondary data conducted library research of the relevant book literature. The data obtained than analyzed critically through phases: simplification, presentation, and data verification. As the ?tool?of analysis, used to some theories such as patron-client theory, elite theory, political conflict theory, fragmentation theory, and of rational choice theory.Through the analysis of this study up on some important result. First, Makassar Congress stained by dynamics of NU elite behavior and serious shift in the value of the form: (1) the struggle for Rais Aam PBNU position, (2) the contestation of the candidate of General Chairman of the PBNU happen very open, and (3) the practice of money politic. Makassar Congress also noted that political contestation hard enough. It can be seen from the complex polarization of NU elite interests into various factions In addition, the intervention of the regim of goverment also makes the conflict escalation harder.Second, the phenomenon of the political struggles that occur in Makassar Congress occurs due to several factors, both internal and external. Internal factors consist of differences in values, competing interests, and the meaning of public interest, namely the interpretation of Khittah NU. Meanwhile, the external factor is the presence of political party interests, the interests of the political personal elite, and the interests of the goverment. Third, elite conflicts and political struggles in Congress have an impact on the occurrence of: (1) conflict on formation of personel board of PBNU period 2010-2015, (2) NU elite fragmentation of post-Congress, and (3) disorientation of NU movement.[]"

"Tesis ini membahas dinamika politik di dalam Nahdlatul Ulama Selama Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis dengan menggunakan sumber tertulis. Pada saat itu sikap utama NU adalah untuk menerapkan akomodatif terhadap kebijakan politik Soekarno yang terkait dengan penerapan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Sikap akomodatif ini memungkinkan NU untuk memasuki pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan mengamankan keberadaannya selama periode itu. Di sisi lain, deamenor akomodatif ini telah menerima perlawanan dari beberapa pihak dalam NU. Mereka yang tidak setuju dengan politik akomodatif umumnya berasumsi bahwa Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang tidak demokratis dan berbahaya bagi NU. Kelompok ini mulai muncul sikap baru di dalam NU yang menentang keterlibatannya dalam Demokrasi Terpimpin. Pendapat kelompok ini mulai tampak dominan pada fase terakhir Demokrasi Terpimpin dan membuat NU lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan rezim pemerintahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perbedaan pandangan di dalam NU sebenarnya diuntungkan karena membuat sikap NU lebih dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi politik pada waktu itu.

---

This thesis discusses political dynamics in the Nahdlatul Ulama During Guided Democracy in 1959-1967. The method used in this study is a historical method using written sources. At that time, NUs main attitude was to apply accommodative to Soekarno's political policies related to the implementation of the Guided Democracy system in Indonesia. This accommodating attitude allowed NU to enter the Guided Democracy government and secure its existence during that period. On the other hand, this accommodating deamenor has received resistance from several parties within NU. Those who disagree with accommodative politics generally assume that Guided Democracy is an undemocratic and dangerous government system for NU. This group began to emerge a new attitude within NU who opposed its involvement in Guided Democracy. The opinion of this group began to appear dominant in the last phase of Guided Democracy and made it easier for NU to adjust to changes in government regimes. The results of this study explain that differences in views within NU actually benefit because it makes NUs attitude more dynamic to adjust to the political conditions at that time."

"Pada muktamar XXX NU tahun 1999, NU mengeluarkan keputusan tentang Islam dan kesetaraan jender, di mana di dalamnya dibahas masalah kepemimpinan politik perempuan. NU secara institusi dapat menerima kepemimpinan politik perempuan. Hal ini merupakan langkah maju bagi NU, ketika beberapa kaiangan menolak keberadaan pemimpin politik perempuan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan sumber data dokumentasi. Adapun teori yang dipakai adalah teori demokrasi, kepemimpinan dan budaya patriarkhi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan maksud untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, akurat tentang faktafakta yang akan diteliti.Hasil penelitian menunjukkan, landasan berpikir yang digunakan oleh NU dalam menerima pemimpin politik perempuan adalah; penggunaan legitimasi agama untuk menolak pemimpin politik perempuan bertentangan dengan semangat kesetaraan jender dan keadilan politik. Penafsiran keagamaan yang melahirkan sikap bias jender seharusnya ditafsirkan ulang yang disesuaikan dengan realitas sosial. Model kepemimpinan dalam masyarakat modern adalah kepemimpinan yang terlembaga.Dalam perdebatan tentang kepemimpinan politik perempuan terdapat dua kelompok yang saling berseberangan. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin politik, karena setiap individu mempunyai hak politik yang sama. Penolakan terhadap pemimpin perempuan merupakan diskriminasi hak politik perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai persamaan (equality) dalam demokrasi. Agama Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin politik.Sedangkan kelompok yang menolak pemimpin politik perempuan berpendapat, dalam agama Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik, karena kepemimpinan merupakan hak mutlak laki-laki. Dalam Islam tidak boleh memberikan wilayah (kekuasaan) kepada perempuan. Perempuan diperboiehkan berperan aktif dalam politik, namun bukan untuk jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Inti dari perdebatan ini adalah perbedaan interpretasi dasar keagamaan dan dominasi budaya patriarkhi di antara masing-masing kelompok.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keluamya keputusan Islam dan kesetaraan jender adalah munculnya kelompok yang menginginkan perubahan wacana dalam NU. Tekanan dari lembaga perempuan NU. Dinamika politik Indonesia pada kurun waktu 1996-1999, yaitu munculnya isu presiden perempuan.

---

In muktamar XXX 1999, NU issued a decision about Islam and gender equality, which in it discussed women politics leadership matter. NU institutionally able to accept women politics leadership. it is one step a head for NU, while sum of other factions reject the women politic leader existence.

This observation uses qualitative method which is using data collecting technique through interviews and data documentation source. The theory which was used is democracy theory, leadership and patriarchy cultural. This study uses descriptive analytic approach in order to make visualization systematically, factual, accurate in the facts which will be observed.

The observation's result shows, the main idea which is used by NU in accepting women politics leader is; using religion's legitimacy to reject women politics leadership which is contrary to the gender equality spirit and political justice. Religious interpretation which produced a bias gender form should be reinterpreted which is fitted in the social reality. The leadership model in modem society is the institutionalized leadership.

In the women politics leadership debate there were two groups which were contrary. The first group thought that women may became politics leader, as every individual has the same rights in politics. Rejection to the women leader was a women politics rights discrimination and contradictory to the equality value in democracy. Islam does not forbid women of being politics leader.

While the group which rejected women politics leader thought in Islam, women can not be political leaders, as the leadership is the men absolute rights. In Islam can not give territory (power) to women. Women are allowed to do active in politics, but not for the profession as the head of state and governmental. The quintessence in this debate is the differences in basic religious interpretation and patriarchy cultural domination between each groups.

The factors which influence the issues of Islam decision and gender equality is the appearance of groups which wanted changes in discourse of NU. The Indonesian politics dynamic in the last 1996-1999, that is women president issue appears. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi Pilkada Makassar yang merupakan satu-satunya pilkada calon tunggal yang berakhir dengan kekalahan calon tunggal. Pasangan calon tunggal yang kalah bukan petahana maupun kerabat petahana. Pertanyaan penelitian adalah mengapa terjadi pilkada calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah serta bagaimana dinamika kompetisi yang terjadi? Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, menggunakan teori boundary control Edward Gibson (2012) dan antagonistic cooperation Heinrich Best (2010) serta otonomi elit Etzioni-Halevy (1993). Argumen penelitian adalah terjadi kerja sama antagonistik antar elit serta dinamika boundary control antara petahana walikota dan penantang yang menyebabkan pilkada menjadi kompetisi calon tunggal dan pasangan calon tunggal kalah. Pilkada calon tunggal terjadi karena keberhasilan nasionalisasi oleh penantang melalui pelibatan elit nasional. Terdapat dua mekanisme pelibatan elit nasional yaitu melalui party-led transitions dan center-led transitions. Petahana hanya berhasil merespon party-led transitions dengan mendaftar melalui jalur perseorangan. Petahana tidak dapat bertahan menghadapi center-led transitions sehingga didiskualifikasi. Setelah pilkada calon tunggal terjadi, petahana melakukan penguatan (boundary strengthening) melalui parokialisasi kekuasaan, sebagai respons terhadap gugatan hukum lawan yang menyebabkannya didiskualifikasi. Parokialisasi kekuasaan terjadi berupa penguatan birokrasi dan RT/RW serta mobilisasi isu ke ruang publik secara maksimal. Saat bersamaan pasangan calon tunggal gagal mempertahankan boundary opening dengan lemahnya citra figur. Koalisi pasangan calon tunggal lemah dalam mengantisipasi banyaknya kepentingan strategis pada kolom kosong seperti proyeksi elit untuk pilkada berikutnya, munculnya sentimen negatif terhadap korporasi politik, protes atas party-led transitions dalam penetapan calon serta respon terhadap dinamika politik berdasar nilai budaya lokal. Pilkada Makassar terdiri dari dua fase interaksi elit yang melibatkan elit lokal, elit nasional dan elit partai politik berupa mekanisme penguatan diri dan pelemahan terhadap lawan.

---

Makassar local election was the only one single-candidate election which the candidate failed to win the election. The failed single-candidate were not an incumbent nor had relationship with the incumbent. The research questions are: Why did the single candidate election happen, why did the single-candidate could be failed and how did the dynamic competition among elites The research was conducted by qualitative method using Edward Gibson`s (2012) boundary control theory, antagonistic cooperation theory of Heinrich Best (2010) and elite autonomy theory of Etzioni-Halevy (1993). The research argument is there were elites antagonistic cooperations as well as dynamic of boundary control between incumbent of mayor and his competitors which caused the election turned into single-candidate election then ended up with the failed of single-candidate. The single-candidate election caused by the success of opposition nationalization carried out by national elites. There were two transitions which national elites involved i.e. through party-led transitions and center-led transitions. The incumbent did the boundary strengthening after the party-led transitions by registered as a candidate independently (without political party stripe). The incumbent failed to do boundary strengthening after the center-led transitions which caused him to be disqualified from the election. As the single-candidate election ensued, the incumbent did boundary strengthening by parochialization of power in response to the opposition`s lawsuit that had caused him been disqualified. Parochialization of power consisted of the strengthening of bureaucracy, RT/RW, as well as the mobilization of issues to the public. At the same time the single candidate failed to maintain their boundary opening with the weakness of candidates in political experiences. The coallition could not anticipated many important interests of its opponent (kolom kosong) such as many elites strategies for the next election, negative sentiment of political corporation, protest over party-led transitions and respons to political dynamic based on local culture. Makassar local election consists of two elit interaction phases which involved of local elites, national elites, and political party elites such as self-strengthening and weakening against the opponent."

"Riset ini membahas mengenai kepentingan politik pemerintah pusat di wilayah otonom. Hong Kong adalah wilayah otonomi khusus Tiongkok yang memiliki hak otonomi eksklusif kecuali pada bidang keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Permasalahan berawal dari Keputusan National Peoples Congress Standing Committee (NPCSC) tahun 2014 mengenai pelaksanaan universal suffrage untuk pemilihan Chief Executive Hong Kong Keputusan tersebut dianggap tidak demokratis oleh kelompok pro-demokrasi. Kelompok pro-demokrasi menduga ada intervensi politik Pemerintah Tiongkok yang ingin membatasi perkembangan demokrasi melalui keputusan NPCSC. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana Pemerintah Tiongkok menggunakan Keputusan NPCSC mengenai Reformasi Pemilihan Umum Hong Kong tahun 2014 sebagai alat dalam membatasi perkembangan Demokrasi di Hong Kong. Untuk menganalisa masalah tersebut, riset ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Lebih lanjut, permasalahan dalam riset ini dianalisis menggunakan teori Terry M. Moe mengenai rational choice di dalam institusi. Teori ini menjelaskan bagaimana pihak yang berkuasa mempertahankan status quo kekuasaannya. Terdapat dua temuan dari riset ini. Pertama, terdapat hubungan antara Pemerintah Tiongkok dan NPCSC yang keduanya dikontrol oleh Partai Komunis Tiongkok. Kedua, hubungan tersebut mempengaruhi keputusan NPCSC tahun 2014 untuk memberikan syarat-syarat yang sulit dilaksanakan oleh calon Chief Executive untuk maju di pemilihan umum. Syarat-syarat yang ada adalah bentuk electoral authoritarian regime dari Pemerintah Tiongkok yang ingin mempertahankan status quo. Status quo yang berjalan pada tahun 2014 adalah keunggulan kelompok loyalis pro-Beijing di pemerintahan Hong Kong. Konsekuensi dari diloloskannya Keputusan NPCSC tahun 2014 oleh parlemen Hong Kong adalah tetap berjalannya status quo sampai dengan tahun 2047, walaupun dengan adanya universal suffrage. Tahun 2047 adalah batas akhir perjanjian Sino-British Joint Declaration yang menjamin hak otonomi eksklusif Hong Kong.

---

This research discusses the central governments interests in autonomous region. Hong Kong is Chinas Special Administrative Region which has its own exclusive autonomy in many aspects of government except in national security and foreign affairs. The problem came from a decision made by National Peoples Congress Standing Committee in 2014 about the implementation of universal suffrage in Hong Kongs Chief Excecutive election. The decision was deemed undemocratic by pro-democracy groups. They assumed that Chinas government was trying to obstruct the growth of democracy in Hong Kong throught NPCSCs decision. This problem raises a question about how the Chinese government used NPCSCs decision about Hong Kongs electional reform 2014 as a tool to limit the development of democracy in Hong Kong. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies. Furthermore, the problem in this research is analyzed using Terry M. Moes theory on rational choice in an institution.

This theory explains how the dominant group defends the status quo under its rule. There are two findings in this research. First, there is a relationship between Chinese government and NPCSC in which both of them are controlled by Communist Party of China. Second, the previously mentioned correlation has an impact towards 2014 NPCSC decision in form of requirements which deter Chief Executive candidates to run for the office. Those requirements are form of electoral authoritarian regime from the Chinese government which wants to preserve the status quo. The status quo in 2014 the status quo gave advantages to pro-Beijing loyalists in Hong Kong government. The consequence of the passage of NPCSC decision by Hong Kong parliament in 2014 is the preservation of status quo until 2047, although with the existence of universal sudfrage. 2047 is the deadline of Sino-British Joint Declaration which guarantees autonomous rights of Hong Kong."

"Dalam perjuangannya di Kabupaten Garut, posisi ulama mempunyai peran yang signifikan. Hampir setiap masa atau periode sejarah, ulama di Garut berkiprah dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bidang agama. Pada masa orde baru, ulama di Garut diposisikan oleh pemerintah untuk senantiasa berada dalam jalur yang sebenarnya, yaitu aspek keagamaan. Tetapi seiring dengan perubahan masa, ulama di Garut berusaha kembali menunjukkan jati dirinya dalam posisi yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga pada aspek politik. Oleh karena itu telah terjadi pergeseran gerakan ulama di Garut pada kurun waktu 1998-2007. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa ulama di Garut pada periode 1998-2007 tidak hanya berkemampuan dalam bidang keagamaan semata, tetapi ulama mempunyai kemampuan dalam bidang politik. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang meliputi 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiograpi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelumnya (Orba) ulama kecenderungannya hanya bergerak dalam koridor keagamaan. Pada kurun waktu 1998-2007 gerakan ulama merambah pada aspek lain, diantaranya politik. Gerakan politik ulama pada kurun waktu ini diantaranya berusaha untuk menyatukan kembali keberadaannya yang dipahami telah mengalami kerenggangan akibat pertarungan politik nasional. BKUI menjadi media untuk menyatukan kembali posisi ulama. Kemudian, gerakan politik ulama di Garut berusaha untuk menjadikan syari?at Islam sebagai landasan berperilaku di kabupaten Garut. LP3SyI menjadi media untuk upaya tersebut. Gerakan lain adalah gerakan anti korupsi dengan diwujudkan dalam keseriusanya memberikan masukan dan koreksi terhadap APBD baik dalam proses perencaaan ataupun pelaksanaannya.

---

The change that occurs in Garut Regency has positioned Islamic scholars to have a significant role in various aspect of lives, especially in religious affairs, almost in every age or period of Islamic scholar?s history. On new order era, Islamic scholars in Garut were positioned by Government to be in the right tract, namely religious aspect. However, along with the changing period, Islamic scholars in Garut have attempted to reposition their identity, which is not only limited to religious but also in political aspect. This shows that there has happened a movement shift of the Islamic scholars in Garut in the period of 1998-2007.

The research is to verify that Ulama in Garut starting from 1998-2007 are not only capable of operating reilgious affairs but political affairs as well. The method of this research employed historical method consisting of Heuristic, critical, interpretation, anf historiography stages.

The findings showed that in the previous period (New order era), Islamic scholars tended to only move in religious corridor. Meanwhile, in the period of 1998-2007, Islamic scholars? movement reached other aspects, such as politic. In this period, through BKUI (a uniting media for Islamic scholars? position), Islamic scholars? movements were aimed to reunite their position which was considered as experiencing a gap as a result of national political chaos. Then, Islamic scholars? movement in Garut attempted to create syari‟at Islam (Islamic Law) as behavior base in Garut regency through media called as LP3SyI. Other movement is anti corruption action by seriously providing inputs and feedbacks to APBD (Regional Budgeting) both in the planning process and the implementation."

"Penelitian ini akan berfokus pada pandangan Mohammad Hatta terhadap situasi politik tahun 1956-1965. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari masa Demokrasi Parlementer menuju masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan situasi politik menjelang Demokrasi Terpimpin menjadi panas dan terjadi banyak penyalahgunaan kekuasaan baik oleh para elit politik, partai politik maupun dari Sukarno. Situasi politik yang tidak kondusif dan pemerintahan yang mengabaikan kesejahteraan rakyat serta demokrasi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan esensinya membuat Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956. Hatta kemudian mengemukakan pandangannya terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin yang dianggapnya tidak sesuai dengan demokrasi yang sebenarnya karena Hatta melihat bahwa Demokrasi Terpimpin lebih memunculkan sifat kediktatoran dari Sukarno. Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah dari Kuntowijoyo yang terdapat 5 tahap yaitu pemilihan topik, heuristik dari berbagai sumber primer yakni arsip dari Arsip Nasional serta buku, artikel, jurnal yang mendukung penelitian, kritik, interpretasi dan historiografi. Kesimpulan penelitian ini adalah Hatta tidak menyetujui kebijakan-kebijakan politik yang diterapkan oleh Sukarno karena sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang tidak sesuai dengan esensi asli dari demokrasi yang Hatta yakini.

---

This research will focus on Mohammad Hatta's views (criticism & thoughts) on the political situation in 1956-1965. The change in Indonesia's government system from the Parliamentary Democracy period to the Guided Democracy period caused the political situation before Guided Democracy to become hot and there were many abuses of power both by political elites, political parties and Sukarno himself. The political situation that was not conducive and the government that ignored the welfare of the people and democracy that was not implemented in accordance with its essence made Hatta resign from his position as Vice President of the Republic of Indonesia on 1 December 1956. Hatta then expressed his views on the implementation of the Guided Democracy system which he considered incompatible with true democracy because Hatta saw that Guided Democracy gave rise to Sukarno's dictatorship. This research will use Kuntowijoyo's historical method which has 5 stages, namely topic selection, heuristics from various primary sources, namely archives from the National Archives as well as books, articles, journals that support research, criticism, interpretation and historiography. The conclusion of this research is that Hatta did not approve of the political policies implemented by Sukarno because the Guided Democracy government system was not in accordance with the original essence of democracy that Hatta believed in."

"Peneliti berargumen bahwa dominasi kepemimpinan dinasti politik Nehru-Gandhi telah mempengaruhi proses institusionalisasi Partai Indian National Congress (INC) pada tahun 2004-2014. Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi fenomena tersebut, peneliti menggunakan model teori dimensions in party institutionalization milik Randall dan Svåsand dan didukung dengan konsep hereditary succession yang dicetuskan oleh Tullock. Melalui metode kualitatif, peneliti memperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh dominasi dinasti Nehru-Gandhi pada era kepemimpinan Sonia Gandhi terdapat pada dimensi internal dan eksternal partai INC. Pada dimensi internal terdapat pada aspek-aspek berupa pembenahan sistem organisasi INC dan upaya penegakkan infusi nilai dan nilai-nilai kepartaian dalam perumusan kebijakan. Sementara, pada dimensi eksternal pengaruh dominasi dapat terlihat dalam upaya memperluas konsituensi dengan memberikan citra inklusivitas sosial kepada masyarakat India dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan partai dengan menjadikan partai tersebut sebagai partai pemimpin koalisi dari koalisi United Progressive Alliance (UPA) di tengah skandal yang menyebabkan keluarnya beberapa partai anggota koalisi. Suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan diidentifikasi dengan pengangkatan Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden INC pada tahun 2013. Atas dasar temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dinasti politik Nehru-Gandhi berhasil dalam mempengaruhi proses institusionalisasi partai INC melalui dimensi internal dan eksternal partai tersebut, serta melaksanakan hereditary succession pada periode kepemimpinan Sonia Gandhi tahun 2004-2014.

---

This study argues that the dominance of Nehru-Gandhis political dynasty leadership had influenced the institutionalization of the Indian National Congress (INC) Party in 2004-2014. Furthermore, in identifying the phenomenon, researcher used the Randall and Svåsands dimensions in party institutionalization model theory and supported by the concept of hereditary succession which was initiated by Tullock. Through qualitative method, researcher has found several findings in this study, that influences by the Nehru-Gandhi dynasty in Sonia Gandhis period of leadership were found in the internal and external dimensions of INC as a party. In internal dimensions were found in aspects such as revamping the organizational system of INC and efforts to enforce identity values (ideology) and party values in policy formulation. Meanwhile, on the external dimension the influence of domination was an effort to expand the constituency by giving the party social inclusiveness image to Indian society and maintaining the autonomy of the INC by making it a coalition leader party of the United Progressive Alliance (UPA) amid scandals which led to the resignations of several party members of the coalition. Hereditary succession was identified with the appointment of Rahul Gandhi as INC Vice-President in 2013. On the basis of these findings, the researcher concluded that Nehru-Gandhi political dynasty had succeeded in influencing the institutionalization process of the INC party through the partys internal and external dimensions, also succeded the hereditary succession in the period of Sonia Gandhis leadership in 2004-2014."

"Tesis ini membahas mengenai pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan dan revolusi politik sekular sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap pergulatan politik sekular versus Islam dalam revolusi Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik Erdogan yang memimpin partai AKP sebagai partai politik Islam dapat berkuasa dengan lebih dari satu dekade ditengah politik sekular yang begitu kuat. Tesis ini menemukan, bahwa ditengah gencatan politik sekular yang begitu besar, perlahan politik Erdogan dapat meruntuhkan politik sekular Attaturk dengan siasatnya bagaimana menguasai militer yang merupakan basis kekuatan terbesar pemerintah sekular Turki. Kendati demikian, pergulatan sekular versus Islam masih terus bergejolak dalam area kepemerintahan Turki.

---

This thesis discusses the political thought Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution as a result. This study is a qualitative research study of the political struggles taking secular versus Islamic revolution in Turkey. The results of this study indicate that Erdogan is leading the political party as the Islamic political party AKP to power more than a decade amid secular politics is so strong. This thesis found that the secular political truce amid so large, slowly Erdogan politics can undermine Ataturk's secular politics with tricks on how to master the military which is the largest power base of the Turkish secular government. Nevertheless, Islamic versus secular struggle still continues to flare in the area of governance Turkey."

"Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan sebuah kelompok gerakan oposisi politik masyarakat sipil yang dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo. Dalam melakukan aksi-aksi politiknya, gerakan KAMI hanya bergerak melalui penyampaian kritik kepada pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing deklaratornya. Berbagai strategi dilakukan oleh gerakan KAMI untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Dengan menggunakan teori Oposisi Demokrasi menurut Alfred Stepan (1997) dan teori Strategi dan Sumber Daya Gerakan oleh Paul Almeida (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh gerakan oposisi politik KAMI dalam perannya mengkritik dan sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah untuk membangun kekuasaan dan mencapai kepentingan politiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian wawancara sebagai data primer; serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kehadiran gerakan KAMI sebagai gerakan oposisi politik tingkat masyarakat tidak terlepas dari upaya membangun kekuasaan dan kepentingan politiknya melakukan berbagai strategi politik yang dilakukan oleh KAMI. Selain itu, Peneliti juga menyimpulkan bahwa para deklarator KAMI lebih memilih untuk melakukan aksi-aksi penyampaian kritiknya secara individu dibandingkan harus melakukan aksi mobilisasi massa secara kolektif. 

---

The Coalition for Action to Save Indonesia (KAMI) is a civil society political opposition movement group formed on August 18, 2020 as a form of resistance movement against Joko Widodo's government regime. In carrying out its political actions, the KAMI movement only moves by conveying criticism to the government carried out by each of its declarators. Various strategies were carried out by the KAMI movement to build power and achieve its political interests in Indonesia. By using the theory of Democratic Opposition according to Alfred Stepan (1997) and the theory of Movement Strategy and Resources by Paul Almeida (2019), this study aims to determine the strategy carried out by the KAMI political opposition movement in its role of criticizing and as a counterbalance to government power to build power and achieve its political interests in Indonesia. This study uses qualitative research methods with interview research techniques as primary data; as well as literature studies as secondary data. The results of the study conclude that the presence of the KAMI movement as a community-level political opposition movement is inseparable from efforts to build power and its political interests in carrying out various political strategies carried out by KAMI. In addition, the researcher also concluded that KAMI declarators prefer to carry out actions to convey their criticism individually rather than having to carry out mass mobilization actions collectively."