Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagai mana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan.Sejak tahun 2008 BPK RI menerapkan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan metode balanced scorecard (BSC) untuk mengukur dan memonitor implementasi dari Rencana Strategis BPK. Dengan menggunakan balanced scorecard, diharapkan BPK RI dapat menghubungkan strategi organisasi dengan kinerja organisasi. Dalam BSC untuk memantau kinerja organisasi digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis yang disusun BPK RI didalam balanced scorecard harus diturunkan dan diselaraskan (cascading) di unit kerja yang berada dibawahnya, yaitu Biro Teknologi Informasi. Akan tetapi saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Biro Teknologi Informasi.Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap karakteristik dari IKU Biro Teknologi Informasi serta keselarasan antara BSC di tingkat Biro Teknologi Informasi terhadap BSC di organisasi BPK. Evaluasi tersebut akan dilakukan diseluruh IKU Biro Teknologi Informasi sebagai ukuran kinerja BSC. Didalam penelitian ini akan dibuat hubungan antara IKU tingkat BPK RI sebagai tingkatan tertinggi dan Biro Teknologi Informasi sebagai unit dibawahnya. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Biro Teknologi Informasi dalam merancang scorecard yang selaras dengan BSC BPK RI untuk tahun – tahun kedepannya.

---

The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) is one of the government institutions are obliged to draw up Government Accountability Report (LAKIP). Preparation of performance reports are not only attached to the BPK as an institution, but also elements implementing BPK, as stated in the regulations which the Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 on Guidelines for Determination of Performance and Reporting Performance Accountability Government Pasal 13 which states that the institutions must prepare a report the performance accountability including Organizational Unit Eselon I in the Ministry / Agency and self-assigned working units.

Since 2008 BPK RI implementing performance measurement system using the balanced scorecard (BSC) to measure and monitor the implementation of the Strategic Plan for BPK. By using balanced scorecard, BPK RI expected can connect organizational strategies with organizational performance. In the BSC, to monitor the performance of the organization is used Key Performance Indicators (KPI). Objective arranged in balanced scorecard BPK RI should be lowered and aligned (cascading) at working units that are below it, namely the Bureau of Information Technology (Biro TI). But in this has never been evaluated Key Performance Indicators Bureau of Information Technology.

In this research will be evaluated against the characteristics of KPI in Biro TI also alignment between the BSC at Biro TI to the BSC in the organization BPK. The evaluation will be conducted throughout Biro TI KPI as a measure of the performance of the BSC. In this study will be made the relationship between BPK RI KPI level as the highest level and Biro TI as a unit down. With the evaluation is expected to used by the Bureau of Information Technology in designing scorecard aligned with BSC BPK RI for years - years ahead."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan.COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset negara. Kemenkeu menyadari bahwa keselarasan antara kebutuhan Strategi Bisnis dan Strategi TIK merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Salah satu Strategi TIK yang tertuang pada Kebijakan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 adalah Pembentukan Struktur Organisasi TIK Pusat Kementerian Keuangan (Pusintek Baru). Selain itu melalui KMK Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kemenkeu, pada diktum Ketujuh terdapat ketentuan bahwa kontrak kinerja perlu ditetapkan setiap tahun. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kebijakan TIK di Pusintek pada tanggal 11 Maret 2015 didapatkan fakta bahwa saat ini belum ada rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama yang sesuai untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa responden, hasil observasi lapangan, dan study literatur terhadap data sekunder yang berkaitan. Sedangkan untuk analisis penyusunan rancangan peta strategi dan indikator kinerja utama menggunakan metode balanced scorecard dengan pendekatan COBIT 5. Hasil penelitian ini berupa rancanangan peta strategi dan indikator kinerja utama untuk Struktur Organisasi TIK Kementerian Keuangan yang baru.

---

Ministry of Finance (MoF) has a strategic role in the management of finance and asset for the Government of Indonesia. MoF realizes that the alignment between the need of Business Strategy and the ICT Strategy is very important in achieving the the vission and mission of the organization. One of the ICT strategies contained in the policy of MoF (KMK) No. 36/KMK.01/2014 is the establishment of ICT Organizational Structure in MoF (New Pusintek). In addition, with another policy of MoF KMK No. 467/KMK.01/2014 on Performance Management seventh dictum there is a provision that a performance contract needs to be established every year. From interview with the Head of Planning and Policy ICT of Pusintek on March 11, 2015, it was obtained that the new strategy map and key performance indicators for the New Organizational ICT currently has not yet existed.

Bassed on those conditions, the aims of this research are to design a strategy map and key performance indicators for the new organizational structure of ICT in MoF. In this research, analysis of primary data was obtained in the form of interviews with some respondents, and the results of field observations, whereas secondary data was obtained from related literature study. While the design strategy map and key performance indictaors where conducted using a balanced scorecard and COBIT 5 approach. The result of this study are the design of strategy map and key performance indicators for New Organizational Structure of ICT in MoF."

"ABSTRAKDalam kiprahnya selama ini, UI telah menunjukkan dirinya sebagai universitas yang tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sivitas akademisnya tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Merujuk kepada pemeringkatan The Higher Education-QS World University Rangkings 2016 , posisi UI di tahun 2016 masih tertinggi dibandingkan posisi universitas lainnya di Indonesia. Namun posisi tersebut belum sesuai dengan capaian target kinerja yang diharapkan di tahun 2016 ini sehingga perlu dilakukan perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja dapat dilakukan apabila deviasi kinerja dapat diukur sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja baik ukuran individual, tim maupun organisasional. Kondisi saat ini, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi DSTI belum memiliki indikator kinerja utama IKU , target dan inisiatif strategis untuk unit kerja struktural di bawah Direktur STI dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard BSC . Dengan adanya IKU, target dan inisiatif strategis diharapkan akan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat kontribusi tiap unit kerja terhadap pencapaian target kinerja universitas dan juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja unit kerja tersebut. Dari penelitian ini, dihasilkan sembilan tabel BSC unit kerja dengan 16 IKU untuk Kepala sub direktorat dan 29 IKU untuk Kepala Seksi dan target pada tahun 2019 diharapkan dapat tercapai 100 .

---

ABSTRACTOver the years, UI has shown its reputation as one of the best university that can give a pride not only for its civitas academic but also for all Indonesian. According to the Higher Education QS World University Rangkings 2016 , UI listed at the higher positions among all of Universities in Indonesia. However, that position still not met the expected target in 2016 and leaves room for improvement. Performance improvement can be done only if performance deviation of all the working units can be measured. Therefore, performance indicator is required for all individu, units and organization. Currently, Directorate of Information Systems and Technology DSTI does not have key performance indicators KPI , targets and list of strategyc initiatives for all the working units under Director of STI using balance scorecard framework. With key performance indicators, targets and strategyc initiatives, hopefully DSTI can measure the performance of every working units and their contribution to the achievement of University target. From this research, produced nine table BSC of working units with 16 KPI for head of sub directorate and 29 KPI for section head, and expected target in 2019 can achieve 100 ."

"Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ? 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, BPK telah menyusun roadmap reformasi BPK tahun 2011-2015, namun masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebutkan bahwa belum tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang lengkap. Berdasarkan peta proses bisnis manajemen TI, salah satu proses bisnis yang terdapat di Biro TI adalah proses pengelolaan aplikasi TI yang memiliki kebutuhan POS. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap perancangan prosedur pengembangan aplikasi TI di BPK.POS pengembangan aplikasi TI tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil perbandingan benchmarking, wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan metode hermeneutics, serta siklus hidup perangkat lunak yang didapatkan dari hasil studi literatur. Selanjutnya kebutuhan POS tersebut dirancang dengan memperhatikan ketentuan pada ISO 12207 tentang proses daur hidup perangkat lunak dan SNI 9001 tentang sistem manajemen mutu.Penelitian ini menghasilkan 14 rancangan prosedur tahapan pengembangan aplikasi TI yang terdiri dari tahap inisiasi, cara pemenuhan kebutuhan aplikasi, akuisisi, perencanaan pengembangan aplikasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, implementasi, operasi, pemeliharaan, penanganan masalah operasi, manajemen perubahan, dan pemantauan (pada seluruh tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak).

---

Regulation of the President of the Republic of Indonesia number 81 of 2010 dated December 21, 2010 on Grand Design Reforms 2010-2025 states that meaningful reform of the bureaucracy as a major change in the paradigm and governance of Indonesia. As a state agency that has carried out reform of the bureaucracy, BPK has developed a BPK?s reform roadmap in 2011-2015, but there are still problems of bureaucracy which states that the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP). Based on the map the business processes of IT management, one of the business processes contained in the Bureau of TI is the process of software development that have SOP needs. Therefore, this study will focus on the design of SOP for software development in BPK.SOP of software development are compiled using the Soft Systems Methodology (SSM) which has been modified. The needs of procedure that will be designed is obtained from the results of comparative benchmarking, interview results were analyzed using the methods of hermeneutics, and phase of software development life cycle from the study of literature. Furthermore, the needs of the SOP is designed with regard to the provisions of ISO 12207 about software life cycle processes and ISO 9001 on quality management systems.The study produced 14 draft procedure of software development phases, consists of the initiation stage, how to meet the needs of the application, acquisition, planning, analysis, design, construction, testing, implementation, operation, maintenance, handling of operations problem, change management, and monitoring (for all phases of the software development life cycle)."

"[Pengelolaan dan implementasi knowledge management yang tepat dan baik, akan dapat memberikan dampak tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, oleh karena itu, BPK RI perlu untuk mengetahui strategi dan teknologi terkait knowledge management yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis KM solutions yang tepat bagi BPK RI. Penelitian ini memiliki manfaat agar BPK RI dapat mengetahui KM processes yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam menunjang implementasi KM di BPK RI. BPK RI juga dapat mengetahui mekanisme dan teknologi yang mendukung KM processes tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor di BPK RI. Penelitian ini berfokus pada unit kerja Auditorat I sampai VII yang ada di kantor pusat BPK RI karena merupakan letak kegiatan utama BPK RI terkait pemeriksaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan adalah metodologi identifikasi KM solutions Becerra-Fernandez dan Sabherwal (2010) serta melakukan assessment awal untuk mengkaji kualitas dan volatilitas pengetahuan di BPK RI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KM processes yang harus menjadi perhatian utama untuk dikembangkan oleh BPK RI adalah socialization untuk knowledge discovery, internalization, exchange dan routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.;Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines., Management and implementation of knowledge management that are appropriate and ideal could affect achievement of organizational goals effectively and efficiently, therefore, BPK need to know what kind of strategies and technologies related to knowledge management should be improved and developed. Based on that explaination, this study had purpose to analyze KM solutions that are appropriate for BPK RI. This study had the advantage that BPK could understand what kind of KM processes should be prioritized to be developed to support the implementation of KM in BPK RI. BPK could understand well what kind of mechanisms and technologies that support the KM processes to improve performance of auditors in BPK RI. This study focused on Auditorat in region I to VII at BPK RI headquarters because the main activities of audit process locate there. This research was conducted qualitatively and quantitatively. The methodology used identification methodology from Becerra-Fernandez KM solutions and Sabherwal (2010) and conduct initial assessment to assess the quality and volatility of knowledge in BPK RI. The results of this research shows that KM processes which should be a major concern to be developed by the BPK is the socialization of knowledge discovery, combination, Internalization, exchange and routines.]"

"Peran teknologi informasi dalam organisasi mulai berkembang. Pada awalnya teknologi informasi hanya dianggap sebagai pendukung kegiatan bisnis. Saat ini teknologi informasi dinilai sebagai fungsi yang strategis untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Ketergantungan pengguna meningkat karena teknologi memberi kemudahan dan keefektifan dalam membantu menyajikan data yang dibutuhkan. Alokasi dana untuk pembelian perangkat teknologi dan ketersediaan layanan juga semakin besar. Semakin meningkatnya ketergantungan pada layanan teknologi informasi maka semakin banyak dibutuhkan sumber daya untuk mendukung ketersediaannya. Pengguna yang mengalami gangguan layanan akan berharap keluhannya dapat segera diselesaikan. Pada kenyataannya, pengguna hanya bisa menunggu karena belum ada alat yang dapat menjamin bahwa keluhan tersebut akan segera diselesaikan. Agar peran dan kapasitas TI dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberi jaminan kepuasan pengguna, diperlukan suatu tata kelola yang baik yang mengatur hubungan antara pengelola layanan TI dengan pengguna. Service Level Agreement (SLA) adalah salah satu alat yang digunakan dalam tata kelola TI untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan jaringan dan pemeliharaan perangkat keras adalah layanan kritikal yang harus dibuatkan SLA. SLA dan pengelolaannya dirancang menggunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk memenuhi standar ISO 20000. SLA terdiri dari 12 bagian yang isinya disesuaikan dengan karakteristik layanan pada BPK RI.

---

The role of information technology in organizations has grown. At first, Information technology only considered as supporting business activities. Nowadays, Information Technology is considered as a strategic function to achieve the vision and mission of the organizations.

Dependence increased because information technology gives users the ease and effectiveness in helping to present necessary data. Fund allocated to acquire technological solutions and ensuring services availability is raised accordingly.

As reliance on information technology services increased, more resources are needed to support availability. Normally, users who experience service interruption will expect their complaint can be resolved immediately. Unfortunately, there is no absolute way that can ensure availability of immediate solution to their problem. IT governance should be employed to guarantee user satisfaction and IT alignment with business requirement. Service Level Agreement (SLA) is one of the IT governance tools that can be used to ensure that IT services meet users expectations.

The study concluded that the network services and hardware maintenance are critical services that SLA must be made. SLA and its management designed by using ITIL V3 2011 framework to meet the standards of ISO 20000. SLA consists of 12 sections which content is customized based on characteristics of the services in BPK RI."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independen, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK."

"BPK telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk melaksanakan dan memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejalan dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, keamanan informasi hasil pemeriksaan merupakan hal penting bagi BPK. Namun demikian, dalam operasionalnya, pemanfaatan SIPTL belum sesuai dengan standar manajemen risiko keamanan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan pejabat eselon III dan IV pada Biro TI BPK. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2018 dengan penanganan risiko menggunakan SNI ISO/IEC 27001:2013, dan SNI ISO/IEC 27002:2013. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 13 skenario risiko di mana dua risiko mempunyai level yang tinggi, lima risiko mempunyai level sedang, dan enam risiko memiliki level rendah. Berdasarkan skenario risiko selanjutnya disusun rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIPTL, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan manajemen risiko keamanan informasi di BPK.

---

BPK has implemented the Follow-up Monitoring Information Systems (SIPTL) to conduct and monitor follow-up of recommendations-audit result. In line with the mandate given by the 1945 Constitution to audit towards management of and accountability for the state’s finances a free and independent, the information security of audit results is an important matter for BPK. However, in its operations, the utilization of SIPTL is not in accordance with information security risk management standards. This study aims to obtain a SIPTL information security risk management design. This research uses qualitative methods and data collection through interviews and literature studies. Interview was conducted with middle level official at BPK’s Bureau of IT. The framework used in this research is based on SNI ISO / IEC 27005: 2018, and risk treatment based on SNI ISO / IEC 27001: 2013 also SNI ISO / IEC 27002: 2013. The results obtained from this study are 13 risk scenarios including two high level risks, five medium level risks, and six low level risks. Based on the risk scenario, the SIPTL information security risk management design is then prepared, which can be used as recommendation towards the implementation of information security risk management at BPK.

"