Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSelama lebih dari satu dasawarsa pelaksaaan desentralisasi fiskal di Indonesia, perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan masih sangat kurang serta masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari Pusat. Ada 2 hal yang merupakan masalah bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya (Le, Minh. et al, 2008). Pertama, keterbatasan taxable capacity, dan kedua adalah rezim perpajakan cenderung kurang efisien dan efektif dari upaya pengumpulan pajak (tax effort). Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung potensi pajak (taxable capacity) dan tax effort pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta menghitung perkiraan potensi pajak setelah adanya kebijakan pendaerahan PBB. Kemudian mengestimasi respon dari hasil pungutan pajak terhadap perubahan perekonomian daerah menggunakan pendekatan elastisitas pajak (tax elasticity).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel. Tax effort adalah rasio dari penerimaan pajak actual (actual tax collections) terhadap kapasitas pajak (taxable capacity). Nilai actual tax merupakan jumlah penerimaan pajak, sedangkan taxable capacity merupakan hasil estimasi dari potensi pajak.Hasil Estimasi taxable capacity Pajak Daerah menunjukkan bahwa koefisien variabel konsumsi makanan, jumlah hotel, konsumsi listrik, luas lahan bangunan rumah dan variabel dummy desentralisasi signifikan secara statistik dengan taraf nyata 5% (α=5%). Sedangkan variabel luas lahan baku sawah tidak signifikan secara statistik. Dan dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia menunjukkan peningkatan tax effort dari tahun ke tahun. Apabila dibandingkan maka tax effort index Pajak Daerah sebelum pendaerahan PBB lebih tinggi daripada setelah adanya pendaerahan PBB (simulasi). Hal ini disebabkan karena perhitungan tax effort berdasarkan asumsi bahwa data realisasi PBB yang digunakan adalah data masa lalu dimana pada saat itu PBB masih merupakan Pajak Pusat dan tingkat penggunaan potensi PBB masih rendah sehingga tidak cukup menstimulus peningkatan tax effort index.Nilai total elastisitas Pajak Daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB) baik sebelum maupun setelah kebijakan pendaerahan PBB dapat dikatakan cukup responsif terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah. Namun jika melihat dari analisis dekomposisi elastisitas pajak, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang responsif terhadap perkembangan perekonomian akan tetapi hampir semua variabel basis Pajak Daerah memiliki kinerja pemungutan yang cukup baik.

---

ABSTRACTFor more than one decade of fiscal decentralization implementation in Indonesia, the development of regional financial capability to fund the governance is still deficient; furthermore, there is still high dependence level towards the central government. There are two problems for regions to increase their revenue (Le, Minh. et. al, 2008). First, the limitation of taxable capacity and the second is taxation regime that tends to be less efficient and effective in the tax effort. The objectives of this study are to count the taxable capacity and the tax effort in regencies/cities of East Java, and also to count the estimation of taxable capacity and tax effort after the existence of Property Tax decentralization policy. Then, this study will estimate responses from the result of tax collections towards regional economics changes using tax elasticity approach.The method used in this study is regression analysis by using panel data. Tax effort is the ratio of actual tax collections towards taxable capacity. The value of actual tax is the amount of tax collections, and the taxable capacity is the estimation result of tax base.The estimation result of taxable capacity of Local Tax indicates that the coefficient variables of food consumption, numbers of hotel, electricity consumption, width of house building land and dummy variables are statistically significant with real level 5% (α=5%). Nevertheless, the variable of standard farmland width is not statistically significant. The implementation of fiscal decentralization in Indonesia shows the increased tax effort year by year. If we make a comparison, tax effort index of Local Tax before Property Tax decentralization policy is higher than after Property Tax decentralization policy (simulation). It is because based on the assumption that the data interface is the realization of the Property Tax past data which low level use of potency so that it does not stimulate the improvement of tax effort index.The total value of Local Tax elasticity towards regional economy before and after Property Tax decentralization policy can be categorized quite responsive towards the development of local economy. Nevertheless, if we look tax elasticity decomposition analysis, it can be concluded that kinds of Local Tax nowadays have tax bases which are less responsive towards the economy development. However, almost all Local Tax bases variables have fairly good tax effort performance."

"ABSTRAK Salah satu wujud nyata dukungan pemerintah terhadap desentralisasi fiskal adalah melalui penguatan pajak daerah. Upaya penguatan pajak daerah yang dilakukan pemerintah dengan memberikan wewenang yang lebih dalam memungut pajak seperti yang di atur dalam UU No 28 Tahun 2009. Skripsi ini bertujuan untuk melihat perkembangan upaya pemungutan pajak (tax effort) daerah di era desentralisasi fiskal dengan membandingkan pendapatan pajak aktual terhadap pajak potensial daerah serta menganalisa bagaimana faktor determinan tax effort mempengaruhi upaya pemungutan pajak tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebesar 1,081, yang berarti dari basis pajak yang ada, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Sementara itu dari hasil estimasi determinan tax effort menunjukkan bahwa share sektor pertanian terhadap total PDRB dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap upaya pemungutan pajak daerah. penerapan UU No 28 Tahun 2009 secara signifikan berkorelasi negatif terhadap tax effort. Di sisi lain PDRB perkapita tidak signifikan berkorelasi terhadap tax effort.

---

ABSTRACT In attempt to support fiscal decentralization policy, central government increase fiscal authority to boost local taxing power. In order to boost local taxing power, central government gives more authority in collecting tax to local government which regulated in UU No 28 Tahun. The research aims to analyze the index of local tax effort in fiscal decentralization era by comparing the actual tax collection with taxable capacity, and how the determinant of tax effort affect tax effort it self. The result shows the average of tax effort index in second local government in West Sumatera province is 1,081, Which means by the given base tax, government can significantly increase its local revenue . Meanwhile, the result of tax effort determinant estimation shows that agriculture share on regional GDP and transfer from central government is positively significant correlated with local tax effort. Implementing UU No 28 Tahun 2009 is negatively significant correlated with tax effort. On the other side, percapita regional GDP is insignificantly correlated with tax effort."

"ABSTRAKTesis ini membahas estimasi tax elasticity dan tax buoyancy PPN/PPnBM diIndonesia selama periode penelitian tahun anggaran 1985/1986 sampaidengan 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien taxelasticity lebih kecil daripada koefisen tax buoyancy, sehingga dapat disimpulkanbahwa kebijakan diskresi PPN/PPnBM selama periode penelitian efektifmeningkatkan penerimaan PPN/PPnBM. Walaupun demikian, denganmenggunakan indikator koefisien government tax effort, diketahui bahwa upayapositif kebijakan diskresi PPN/PPnBM untuk meningkatkan penerimaanPPN/PPnBM yang selama periode penelitian diterbitkan masih dikategorikanrendah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the estimation of tax elasticity and tax buoyancy VAT / sales taxon luxury goods in Indonesia during the study period fiscal year 1985/1986 through2011. The results showed that the magnitude of the tax elasticity coefficient is smallerthan the coefficient of tax buoyancy, so it can be concluded that the policy discretionVAT / sales tax on luxury goods during the study period effectively increase VAT /sales tax on luxury goods revenue. However, by using government tax effortcoefficient indicator, note that the positive efforts discretionary policies VAT / salestax on luxury luxury to increase VAT revenue / sales tax on luxury goods that duringthe period of the study published still considered low.."

"Pajak merupakan fungsi dari PDB, oleh karenanya dalam kondisi cateris paribus, penerimaan pajak akan selalu mempunyai korelasi positif terhadap perkembangan PDB. Lebih dari itu, sesuai dengan sifat-sifatnya, pada saat PDB meningkat maka penerimaan pajak akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Sebagai contoh, Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PPN & PTLL). PPh mempunyai dua ciri utama, yaitu adanya minimum pendapatan bagi seseorang agar bisa dikenakan pajak dan struktur tarif yang bersifat progresif. Jika terjadi peningkatan PDB maka akan makin banyak penduduk yang penghasilannya melebihi pendapatan minimum, sehingga jumlah penduduk yang membayar pajak bertambah. Selain itu, peningkatan PDB juga akan menyebabkan semakin banyaknya wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif tertinggi. Kedua hal ini akan menyebabkan prosentase peningkatan penerimaan pajak menjadi lebih besar dibandingkan prosentase peningkatan PDB. Contoh berikutnya adalah PPN & PTLL. Peningkatan PDB akan mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Peningkatan PDB akan menyebabkan peningkatan penerimaan PPN & PTLL. Lebih dari itu, penerimaan PPN & PTLL akan mengalami prosentase peningkatan yang Iebih besar daripada peningkatan PDB. Hal ini sesuai dengan sifat PPN & PTLL antara lain: pertama, semakin tinggi PDB maka semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang yang menjadi objek PPN, kedua, semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi barang-barang mewah (luks/tersier) yang menjadi objek PPnBM.Elastisitas pajak adalah ukuran yang menggambarkan derajat kepekaan penerimaan pajak terhadap perubahan pendapatan nasional. Terdapat dua ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat sensitivitas penerimaan pajak terhadap kenaikan PDB yaitu tax buoyancy dan elastisitas pajak, kedua-duanya mengukur seberapa besar sensitivitas penerimaan pajak bila terjadi perubahan PDB. Perbedaan kedua ukuran tersebut terletak pada data yang digunakan. Tax buoyancy tidak memperhatikan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur pajak. Sedangkan elastisitas pajak adalah ukuran yang memperhitungkan perubahan penerimaan pajak yang disebabkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perpajakan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tax buoyancy dan elastisitas pajak di Indonesia, mengetahui hubungan antara tax ratio dengan PDB di Indonesia serta menganalisis pengaruh perubahan tax base dan tax rate struktur terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Sedangkan melode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier dengan menggunakan data sekunder, berupa data PDB dan penerimaan pajak tahun 1969 sampai dengan tahun 2006 yang diolah dari dari Nota Keuangan 2006, dan data Direktorat Jenderal Pajak.Hasil penelitian menunjukkan pengaruh PUB terhadap penerimaan pajak, tax buoyancy, elastisitas pajak dan tax ratio di Indonesia cukup signifikan. Berdasarkan hasil regresi diketahui tax buoyancy tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.44, sedangkan tax buoyancy terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor yaitu sebesar 0.37, Elastisitas pajak tertinggi dimiliki oleh PBB dengan nilai sebesar 1.85, dan elastisitas pajak terendah dimiliki oleh Pajak Ekspor dengan nilai sebesar 0.56. Adapun tax buoyancy total pajak adalah sebesar 1.13. dan elastisitas total pajak adalah sebesar 1.00. Hasil penelitian menunjukkan fenomena yang menarik, dimana PPh memiliki tax buoyancy 1.23 dan elastisitas sebesar 1.18, demikian juga dengan PPN yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.24 dan elastisitas sebesar 0.97. Hal ini bertolak belakang dengan PBB yang memiliki tax buoyancy sebesar 1.44 dan elastisitas sebesar 1.85. Hal ini menunjukkan perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN. Sedangkan hasil PBB lebih disebabkan oleh sifat-sifat alami dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah modal, dan peningkatan teknologi sehingga semakin tinggi PDB semakin banyak penduduk yang menjadi wajib pajak dan membayar PBB. Adapun tax buoyancy total pajak sebesar 1.13 dan elastisitas total pajak sebesar 1.00. Penulis berpendapat hal ini selain disebabkan oleh perubahan-perubahan struktur pajak yang dilakukan pemerintah (Departemen Keuangan c.q. Ditjen Pajak) telah memberikan hasil yang positif terhadap penerimaan PPh dan PPN, juga karena kontribusi PPh dan PPN jauh lebih besar dari pada kontribusi PBB terhadap total pajak.Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat korelasi yang cukup signifikan antara PDB dan tax ratio, dengan koefisien korelasi sebesar 70.32%. Sementara itu simulasi yang digunakan untuk menguji pengaruh tax base dan tax rate terhadap tax buoyancy menunjukkan hasil terjadinya peningkatan tar buoyancy dari 0.99 menjadi 1.202 jika beberapa beberapa pajak penghasilan final yang dapat diketahui dasar pengenaan pajaknya dikeluarkan dari regresi. Tax buoyancy dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, antara lain dengan menerapkan satu tarif tunggal yang bersifat proporsional untuk pajak penghasilan, termasuk menghilangkan komponen pajak final, memperjelas dan melakukan kontrol yang ketat pada proses restitusi PPN, serta pelaksanaan program modernisasi administrasi perpajakan yang terprogram dan terkontrol yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, produktivitas petugas, penyederhanaan administrasi perpajakan dan pada akhirnya akan menaikkan penerimaan perpajakan.

---

Tax revenue as a function of Gross Domestic Product (GDP), catteries paribus, will always have positive correlation to GDP. Base on its nature, increasing in GDP will cause greater increasing in tax revenue. For instance, the nature of Income Tax required minimum income to tax and progressive tax rate. Increasing in GDP will enhance number of people that has income above required minimum income, thus enhance number of people that has to pay income tax. Furthermore, increasing in GDP will improve number of people that has to pay in higher tax bracket. These will trigger greater percentage of escalation in tax revenue than GDP. Another illustration is Value Added Tax (VAT). Increasing in GDP will lead a bigger increasing in VAT because more people will consume goods and services that have VAT levied on it and more people will consume luxury goods and services that have Luxury Tax levied on it.Tax elasticity is defined as measurements which describe degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change. Moreover, there are two measurements that can be used to determine degree of sensitivity of tax revenue to GDP's change which are tax buoyancy and tax elasticity. Both of them appraise the degree of sensitivity of tax revenue. The difference is while tax buoyancy, defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are not accounted for, tax elasticity defined as the percentage change in tax revenues divided by the percentage change in GDP when discretionary changes are accounted for.The objectives of this research are to find out Indonesia's tax buoyancy and tax elasticity, discover correlation between tax ratio and Indonesia's GDP and to examine the impact of tax base and tax rate structure's change to Indonesia's tax revenue. This research use linear regression method and use secondary data from Ministry of Finance and Directorate General of Taxation. The findings of this research expose an overall significant correlation between tax revenue, tax buoyancy, tax elasticity and tax ratio to GDP. Land and Building Tax (LBT) has the highest tax buoyancy which is 1.44 and Export Tax has the lowest which is 0.37. LBT also has the highest tax elasticity which is 1.85 and Export Tax also has the lowest tax elasticity which in 0.56. Overall tax buoyancy is 1.13 and tax elasticity is 1.00.The result of this research shows an interesting phenomenon, which is Income Tax has 1.23 tax buoyancy and 1.18 tax elasticity, while VAT has 1.24 tax buoyancy and 0.97 tax elasticity. On contrary, LBT has 1.44 tax buoyancy and 1.85 tax elasticity. In my opinion the result for Income Tax an VAT can be explained as an outcome which is derived by government's fiscal policy. While the result for LBT should be came from natural cause, for instance, the growth of population, capital and technology. Overall tax buoyancy and tax elasticity results can be explained as an outcome which is derived by government?s fiscal policy, furthermore tax revenue derived from Income Tax and VAT is greater than LBT's.The results of this research also determine a significance correlation between the growth of GDP and Tax Ratio, it reflects in 70.32% of coefficient correlation. Moreover, it also shows the simulation that excludes several final income taxes from regression will boost income tax buoyancy from 0.99 to 1.202. In my opinion, there are several ways to amplify Indonesia's tax buoyancy. They are implementation a flat proportional income tax rate, including elimination of final income tax; construction a well structured and impose a tight control to VAT refund processes; and applying a progress in modernizing tax administration which improve tax compliance, enhance productivity, simplify the tax system, thus increase overall tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"Tesis ini merupakan studi empiris yang fokus utama analisisnya adalah pengaruh kebijakan publik terhadap penerimaan pajak riil pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif disimpulkan bahwa: (1) Pertumbuhan penerimaan pajak riil relatif lambat, karena relatif tingginya laju inflasi; (2) Rasio pajak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sudah meningkat; (3) sampai saat ini, rasio pajak semakin rendah bila tingkat pemerintahan semakin rendah; dan (4) peranan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD (PAD) sudah semakin besar, yang menyiratkan semakin baiknya tingkat kemandirian fiskal. Dengan menggunakan model ekonometrika dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan publik terhadap penerimaan pajak di Indonesia tidaklah besar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan terhadap perbaikan efisiensi dan efektifitas pemungutan pajak, maupun peningkatan potensi pajak, khususnya perluasan basis pajak belum seperti yang diharapkan.

---

This thesis is an empirical study that the main focus of analysis is to influence public policy on real tax revenue of central government, provinces and districts/cities in Indonesia. Based on descriptive analysis concluded that: (1) real tax revenue growth is relatively slow, because of relatively high inflation rate, (2) The ratio of central government taxes, provincial and district/city, have increased, (3) until recently, the lower the tax rate when the lower levels of government; and (4) the role of tax revenue in the State Budget (APBN) and Regional Budget/APBD (PAD) has been getting larger, which implies the good level of fiscal independence. By using the econometric model can be concluded that the impact of public policies on tax revenue in Indonesia was not large. This shows that the impact of public policies that decided to improve efficiency and effectiveness of tax collection, as well as potential tax increase, particularly the expansion of tax base has not been as expected."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

---

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.

The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.

From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.

From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasipenerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerahmemiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah.Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan danaperimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah.Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic DirectInvestment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness."