Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas penggunaan self-assessment sebagai alat penilaian di kelas kemahiran berbicara bahasa Inggris. Tujuan tesis ini adalah mencari tahu apakah self-assessment merupakan alat penilaian yang dapat meningkatkan proses pembelajaran dan memberikan kesempatan penilaian yang lebih adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, catatan lapangan, skor mahasiswa dan pengajar terhadap performa berbicara mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self-assessment membantu mahasiswa menyadari kemampuannya dalam kemahiran berbicara. Hal itu kemudian mendorong mereka untuk meningkatkan pembelajaran kemahiran berbicara mereka. Mahasiswa juga menyatakan bahwa self-assessment dapat menciptakan penilaian yang lebih adil karena mereka terlibat dalam proses penilaian. Dalam penelitian ini, mahasiswa cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan dosennya. Oleh karena itu anggapan bahwa pembelajar cenderung melebih-lebihkan nilai mereka ketika melakukan self-assessment tidak terbukti dalam penelitian ini. Dengan demikian, menggabungkan hasil self-assessment pembelajar dengan penilaian dari pengajar akan bermanfaat bagi proses pembelajaran mahasiswa dan juga pemberian nilai yang adil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the use of self-assessment in a Speaking class. The aims of this thesis is to explore the possibility of using self-assessment as a tool to enhance learning and to open the opportunity of fair scoring. This is a qualitative study. Data was collected from interviews, questionnaires, field notes, and the students’ and teacher’s scores of the students’ speaking ability. The research findings show that self-assessment helped learners be more aware of their speaking skill. This helped them enhanced their learning. Moreover, students admitted that their involvement in the assessment of their own speaking performance can create a fairer scoring practice. Students tended to give lower scores than the teacher. The arguments that students tend to be very generous when they do the self-assessment of their speaking ability is not true in this study. Therefore, integrating the results of the student self-assessment with the teacher assessment will be beneficial for student learning and for fair scoring practice."

"Program Promosi Kesehatan telah berjalan di RSUP Fatmawati sejak sebelum tahun 1997, namun belum pernah dilakukan evaluasi tehadap pelaksanaan program Promosi Kesehatan dengan menggunakan standar yang ada. Penelitian ini bertujuan mengetahui penilaian pelaksanaan PKRS di RSUP Fatmawati menggunakan Standar Health Promoting Hospital WHO yang diimplementasikan pada Direktorat Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati Jakarta tahun 2013. Dilakukan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Hasil penelitian didapatkan bahwa Penilaian dengan Standar Health Promoting Hospital WHO di Direktorat Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati masih sebagian terpenuhi. Secara statistik penilaian diberikan tidak didasarkan atas faktor sosiodemografi. Terdapat perbedaan pemberian nilai berdasarkan unit tempat bekerja yang dikategorikan menjadi Staf Medis Fungsional dan Satuan Kerja. Hasil penelitian menyarankan perlu dilakukan intervensi terhadap elemen yang belum terpenuhi serta dilakukan monitoring dan evaluasi berkesinambungan untuk meningkatkan mutu program Promosi Kesehatan di RSUP Fatmawati.

---

Health Promotion program has been running in RSUP Fatmawati since prior to 1997, but has never been evaluated using existing standards. This study aims to determine the assessment of the implementation of health promotion in RSUP Fatmawati using WHO Health Promoting Hospital Standard in Direktorat Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati Jakarta 2013. Quantitative research with cross sectional study designed. The results showed that the WHO HPH Standards at Direktorat Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati Jakarta 2013 still partially fulfilled. Statistically given assessment is not based on sociodemographic factors. There are differences results based on departement which is categorized into Staf Medis Fungsional dan Satuan Kerja. This research suggest that RSUP Fatmawati should give interventions for unmet elements and do continuous monitoring and evaluation for quality improvement to health promotion program at RSUP Fatmawati."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah survei cross-sectional dengan menggunakan kuesioner penilaian kinerja berdasarkan metoda penilaian sendiri dan metoda 360° yang dimodifikasi. Populasi dan sampel adalah semua Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebanyak 69 orang. Dari 10 unsur penilaian kinerja, ada 6 (enam) unsur yang telah terbukti tidak memiliki perbedaan yang bermakna yaitu pengetahuan terhadap pekerjaan, kuantitas kerja, kualitas kerja, kreativitas, kemauan belajar dan inisiatif, dan komunikasi, sementara 4 (empat) unsur lainnya seperti kerjasama, integritas, disiplin kerja, dan kepemimpinan memiliki perbedaan yang bermakna. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan perbaikan manajemen dan peningkatan efektivitas kepemimpinan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

---

This study aims to determine the Performance of Employee of Palangka Raya Municipality Health Office. This type of research is a cross-sectional survey using modified questionnaires of performance asssessment based on self assessment and 360° methods. Population and sample are all Civil Servants of Palangka Raya Municipality Health Office as many as 69 persons. Of the 10 elements of performance assessment, there are 6 (six) elements that have been proved no significant difference such as knowledge of work, quantity of work, quality of work, creativity, willingness to learn and initiative, and communication, while 4 (four) other elements like cooperation, integrity, work discipline, and leadership have significant differences. Based on the results of this study, improved management and increased effectiveness of environmental leadership are needed in Palangka Raya Municipality Health Office."

"Karya akhir ini bertujuan untuk penerapan mekanisme Surat Penegasan di Indonesia dan advance ruling di negara Turki dan Italia dalam memberikan kepastian hukum bagi para Wajib Pajak dan penerapan Surat Penegasan dalam sistem self assessment di Indonesia dengan penerapan advance ruling di Negara Italia dan Turki, dalam upayanya mengurangi jumlah sengketa pajak di masing-masing negara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan belum diundangkannya Surat Penegasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan Surat Penegasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak mampu menghilangkan potensi sengketa pajak yang akan terjadi, apabila dibandingkan dengan Turki dan Italia yang telah mengundangkan mekanisme advance ruling, maka kemungkinan sengketa pajak dapat dikurangi yang berdampak pada menurunnya jumlah sengketa pajak di Turki dan Itali.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of the application of the confirmation letter in Indonesia and advance ruling mechanism in Turkey and Italy to provide legal certainty for the tax payer and in an attempt to reduce the number of tax disputes in each country. This research is a descriptive research with qualitative method.

The results shows that because the confirmation letter has not been promulgation in the regulations in Indonesia resulted in the confirmation letter not legally binding, and so it is not able to eliminate the potential for tax disputes that will happen, if we compared with Turkey and Italy that have been enact the advance ruling mechanism in their regulations, then the possibility of a tax dispute can be reduced which impact on decreasing the amount of tax disputes in Turkey and Italy."

"Sumber pendapatan daerah yang diandalkan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang adalah pendapatan asli daerah terutama dari sektor pajak daerah yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu dari pajak daerah yang potensial untuk dapat diperbaiki dan dikembangkan adalah Pajak Hotel dan Restoran. Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sumber-sumber Pajak Daerah, khususnya Pajak Hotel dan Restoran, harus mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan suatu sistem pemungutan yang baik bagi wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Seperti halnya sistem perpajakan nasional yang dimulai tahun 1984 melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan self assessment, maka pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Daerah Khusus lbukota Jakarta mengacu pada self assessment.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan self assessment sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?, dan seberapa besar peranan self assessment terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dengan self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimulai dari mendaftarkan, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak terutang, menyetor jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri jumlah pajak yang telah disetor, belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.
2. Perlakuan terhadap wajib pajak hampir-hampir tidak ada perubahan dari sebelum self assessment dengan sesudah self assessment. Disamping itu, peraturan perundang-undangan yang masih memungkinkan untuk tetap melaksanakan Official Assessment.
3. Peranan self assessment terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dapat mencapai harapan sebagaimana yang diinginkan, karena sesungguhnya peningkatan penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh adanya tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

Dari hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas disarankan agar:

1. Peraturan perundang-undangan sepenuhnya mengacu pada self assessment.
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan penyetoran pajak melalui Banking System (Online System).
3. Tindakan pemeriksaan baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan lengkap dilakukan hanya terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
4. Segera dilaksanakan pelimpahan wewenang pengelolaan pajak dari Balai Dinas kepada Suku Dinas dan dari Suku Dinas kepada Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan.

"