Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung Pemekaran Daerah Kabupaten Cilacap Barat dari Kabupaten Cilacap. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas dan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung rencana pemekaran Kabupaten Cilacap Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teori derajat desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Barat terlalu kecil untuk membiayai fungsi pemerintahan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, sedangkan posisi fiskal Wilayah Cilacap Barat nilainya lebih kecil dibanding nilai posisi fiskal Kabupaten Cilacap maupun nilai posisi fiskal rata-rata kabupaten/kota di Jawa Tengah, jadi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki tidak mendukung pemekaran Kabupaten Cilacap Barat.

---

This thesis discusses about the role of Regionally Generated Revenue to support Proliferation of West Cilacap District of Cilacap. This thesis aims to analyze the role and capacity of Regionally Generated Revenue to support proliferation plans of West Cilacap. This study use a descriptive method through a combination of quantitative and qualitative approach using the theory of fiscal decentralization degree. The Regionally Generated Revenue of West Cilacap too small to fund the functions of government and public service needs, while the fiscal value position of the West Cilacap is smaller than Cilacap and also the value of the average fiscal position regencies/municipalities in Central Java, so Regionally Generated Revenue of this district doesnot support of the division of West Cilacap District."

"Tesis ini membahas estimasi pengukuran upaya pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel tahun 2000 ? 2008. Penelitian ini membahas pengukuran kapasitas pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode regresi yang dinilai sama dengan nilai hasil regresinya (harapannya), sedangkan upaya PAD adalah rasio antara realisasi dibagi dengan nilai harapannya tersebut. Dengan memperhatikan model persamaan yang telah dihasilkan, maka interpretasi terhadap model tersebut adalah sekitar 89,27 persen Kapasitas PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dapat dijelaskan oleh persamaan dalam penelitian ini dengan kontribusi tersbesar adalah dari sektor pertanian . Sedangkan Upaya PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat sebagian besar telah lebih dari 100%.

---

This thesis describes the measurement of estimated revenue collection efforts (PAD) district governments in West Java using panel data analysis of 2000 - 2008. This study discusses the measurement of revenue capacity by using regression methods assessed the same as the value of regression results (expectations), while the effort is the ratio between the actual revenue divided by the value of these expectations. By considering the model equation that has been generated, then the interpretation of the model accounted for about 89.27 percent capacity PAD District in West Java Province can be described by the equation in this study with the largest contribution is from the agricultural sector. While efforts PAD District in West Java Province has been largely more than 100%."

"Artikel ini membahas sepak terjang dari kelompok masyarakat sistematis yang menginginkan terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Salah satu daerah sebagai hasil dari praktik pemekaran wilayah adalah Kabupaten Bandung Barat. Dalam sejarahnya, pihak yang sangat vokal memperjuangkan usaha tersebut adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat atau KPKBB. Meninjau kembali perjuangan KPKBB penting karena komite tersebut adalah “legalisasi” dari semua aspirasi dan pergerakan masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah ketika itu. Dalam rangka merekonstruksi gejala yang dimaksud, digunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahapan heuristik, selain studi pustaka yang mengandalkan buku teks terbitan pemerintah setempat serta tinjauan terhadap artikel jurnal dari berbagai situs, juga digunakan sumber-sumber primer, antara lain arsip dan dokumen yang tersimpan di Depo Arsip Kabupaten Bandung, Depo Arsip Kabupaten Bandung Barat, serta surat kabar sezaman dari Pikiran Rakyat koleksi Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, karena tulisan ini bersifat sejarah lokal dan kontemporer, peneliti juga mengandalkan sumber lisan sebagai bahan penelitian dengan mewawancarai beberapa tokoh KPKBB yang masih hidup. Hasilnya, artikel ini menemukan bahwa peranan dari KPKBB signifikan dalam proses percepatan kelahiran Kabupaten Bandung Barat. Maka, tulisan ini akan berfokus pada analisis peran yang dilakukan KPKBB dalam berbagai usahanya untuk mempercepat terjadinya pemekaran wilayah.

---

This article discuss the actions of systematic community groups who want regional expansion in Indonesia. One of the areas as a result of the practice of proliferation of (administrative) regions is West Bandung Regency. Historically, the actor who has been very vocal in fighting for the formation of the area is the West Bandung Regency Establishment Committee or KPKBB. Reviewing the KPKBB's struggle is important because the committee was the “legalization” of all community movements that demanded proliferation at that time. In order to reconstruct the phenomenon, historical research methods are used which consist of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, apart from a literature study that relied on textbooks published by the local government and a review of journal articles from various sites, other sources were used such as archives and documents stored at the Bandung Regency Archives Depot, West Bandung Regency Archives Depot, as well as the Pikiran Rakyat newspaper which is the collection of the National Library of the Republic of Indonesia. In addition, because this paper is a local and contemporary history, the researcher also relies on oral sources as research material by interviewing several KPKBB figures who are still alive. As a result, this article finds that the role of the KPKBB is significant in the process of accelerating the birth of West Bandung Regency. Thus, this paper will focus on analyzing the role played by the KPKBB in its various efforts to accelerate the proliferation."

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbesar porsi pelaksanaan asas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, secara yuridis formal tuntutan tersebut telah diakomodasikan melalui Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana perkiraan kapasitas pendapatan asli daerah di Cianjur Selatan dengan beriakunya undang-undang otonomi daerah seperti yang disebutkan di atas dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Kemudian bagaimana dukungannya terhadap rencana pemekaran daerah Kabupaten Cianjur serta bagaimana dampaknya jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur perusahaan daerah (BUMD), maka pendapatan asli daerah Cianjur bagian Selatan (rencana wilayah pemekaran) diperkirakan sebesar 4,2 milyar. Dana sebesar itu diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah (BUMD), dan lain-lain penerimaan daerah yang sah.Kebijakan pemekaran daerah Kabupaten Cianjur atau pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan kurang didukung oleh besarnya perkiraan kapasitas PAD Cianjur Selatan karena tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pelayanan masyarakatnya, namun bila ditambah dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainya kebutuhan dana tersebut baru dapat tercukupi. Pembentukan Kabupatan Cianjur Selatan, juga didukung oleh analisis posisi fiskal Cianjur Selatan yang dihitung berdasarkan rasio perkiraan PAD dengan jumlah PDRB kecamatan yang ada di wilayahnya masing-masing, karena nilainya lebih besar daripada nilai posisi fiskal Kabupaten Cianjur secara keseluruhan.Selanjutnya untuk mengkaji dampak pemekaran daerah dalam perspektif Ketahanan Nasional dilakukan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Untuk kasus pemekaran Kabupaten Cianjur diperkirakan akan ada peningkatan PAD Cianjur Selatan yang semula menyumbang sekitar rata-rata dua milyar pertahun terhadap PAD Kabupaten Cianjur menjadi sekitar 4,2 milyar rupiah. Dana sebesar itu, ditambah dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan atau fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Berdirinya kabupaten Cianjur Selatan juga akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan ekonomi dengan Cianjur Utara, keterisolasian dan keterbelakangan masyarakat, serta dapat memacu pertumbuhan sosial budaya dan mendorong suasana politik yang demokratis dalam menentukan pimpinan daerah.Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan keamanan di daerah maka akan meningkatkan pula ketahanan daerah dan apabila gejala ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia maka Ketahanan Nasional akan meningkat. Namun sebaliknya apabila pemekaran daerah didasaran kepentingan yang lain, seperti kepentingan elit lokal, maka Ketahanan Nasional akan menurun, bahkan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."

"Lokasi penelitian ini berada di daerah Kecamatan Cimanggu dan sekitarnya yang secara geografis terletak pada koordinat batas timur laut UTM 262370 E 9198862 N serta batas barat daya UTM 256431 E 9192930 N. Wilayah ini mencakup Desa Cijati, Pesahangan, Desa Negarajati, serta desa sekitarnya, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Daerah penelitian termasuk ke dalam Formasi Halang berdasarkan Peta Geologi Lembar Majenang (Kastowo dan Suwarna, 1996). Formasi Halang merupakan salah satu Formasi pengisi Cekungan Banyumas, terendapkan pada umur Miosen Tengah hingga Pliosen Awal, dengan dominasi batuan sedimen jenis turbidit yang terendapkan pada zona batial atas. Batuan sedimen jenis turbidit inilah yang menjadi fokus penelitian kali ini untuk mengetahui fasies endapan turbidit serta asosiasinya agar dapat menenentukan sub-lingungan pengendapan pada daerah penelitian. Bagian timur laut daerah penelitian didominasi oleh ukuran butir yang lebih kasar sedangkan pada bagian barat daya didominasi oleh butiran yang lebih halus. Daerah penelitian terbukti terendapkan dengan mekanisme turbidit dikarenakan jenis litologi yang beragam, dari yang berbutir kasar (breksi – pasir sedang) hingga berbutir halus (pasir halus – lanau). Didapatkan umur relatif Formasi Halang yang mencakup daerah penelitian pada Miosen Tengah (N11) berdasarkan analisis mikrofosil. Berdasarkan pengukuran measuring section, analisis makroskopis dan mikroskopis, didapatkan 5 lintasan log stratigrafi yang memiliki fasies dominan proksimal pada timur laut dan medial pada barat daya berdasarkan klasifikasi dekatnya dari sumber sedimen (Nichols, 2009). Diasosiasikan dengan sub-lingkungan pengendapan kipas laut dalam (submarine fan) dan diinterpretasikan merupakan bagian inner fan dan middle fan, dengan tiga fasies pengendapan channel dan levee serta depositional lobes berdasarkan Nichols (2009).

---

The location of this research is in the Cimanggu region and its surroundings which is geographically located at the coordinates of the northeastern boundary of UTM 262370 E 9198862 N and the southwest boundary of UTM 256431 E 9192930 N. This area includes Cijati Village, Pesahangan, Negarajati Village, and the surrounding villages, Subdistrict Cimanggu, Cilacap Regency, Central Java. The research area is included in the Halang Formation based on the Geological Map of the Majenang Sheet by Kastowo and Suwarna (1996). The Halang Formation is one of the filling formations of the Banyumas Basin, deposited in the Middle Miocene to Early Pliocene age, with the dominance of turbidite sedimentary rocks deposited in the upper bathial zone. This turbidite sedimentary rock is the main focus of this research to determine the turbidite depositional facies and their associations in order to determine the sub-environment of the deposition in the study area. The northeastern part of the study area is dominated by coarser grain sizes, while the southwest is dominated by finer grains. The study area was proven to be deposited by a turbidite mechanism due to the various types of lithology, from coarse-grained rocks (breccia – medium sand) to fine-grained rocks (fine sand – silt). The relative age of the Halang Formation which covers the study area is in the Middle Miocene (N11) based on microfossil analysis. Based on measuring section measurements, macroscopic and microscopic analysis, obtained 5 stratigraphic log paths which have dominant facies proximal to the northeast and medial to the southwest based on the close classification of sediment sources (Nichols, 2009). Associated with sub-depositional sub-environment of submarine fans and interpreted as part of the inner fan and middle fan, with three depositional facies channel, levee and depositional lobes based on Nichols (2009)."

"Penelitian ini membahas tentang penerimaan retribusi pasar sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten bener meriah aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerimaan retribusi pasar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar, dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penerimaan retribusi pasar tidak sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena adanya jenis pungutan retribusi lain yang dimasukkan dalam penerimaan retribusi pasar. Fasilitas pasar yang kurang memadai serta masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi merupakan faktor penyebab penurunan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah. Pembenahan tersebut dimulai dari dibentuknya Sub dinas pasar di dalam Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah.

---

The focus of research is to analyze market user charges revenue as local own source income in Bener Meriah Aceh Regency. The purpose of this research is to describe implementation of market user charges revenue, the factors that led to the decline in market user charges revenue, and local government efforts to increase market user charges revenue. This research descriptive qualitative approach. The results of this research stated that the implementation of market user charges revenue does not fit the rules that have been established because of the types of charges other fees included in the market user charges revenue. Facilities are less adequate market and the lack of assertiveness and awareness officer shall market user charges a factor contributing to the decline in the market user charges the Bener Meriah Regency. Local governments should be to reform the management system market user charges in the Bener Meriah Regency. Settling the beginning from the establishment of the market office in Regional Office of Financial Management."

"Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

---

High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi?s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification."

"Keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan diindikasikan tidak berhasil karena Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku serta adanya perbedaan pelayanan dari pemerintah daerah kepada antar wajib pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keberhasilan implementasi kebijakan atas pajak hotel sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data survey, wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian ini adalah penjabaran secara deskriptif dari indikator yang belum berjalan dengan baik, diantaranya perkembangan dan kerumitan program, indikator partisipasi pada semua unit pemerintahan dan indikator aktor yang terlibat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan atas pajak hotel di Kabupaten Bintan dengan perincian atas faktor pajak dan faktor non pajak.

---

The success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency indicated not successful because local government who doesn?t run his duty in accordance with applicable regional regulations as well and there is a difference service from local government between tax payers of hotel tax. The purpose of this research is to analyse the success of policy implementation on hotel taxes as efforts to improve a local owned revenue in Bintan Regency. This research was using a descriptive qualitative method with survey, in-depth interview, and observation.As results, descriptive explanation from indicators which have not done yet, such as The Proliferation and Complexity of Government Programs, The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels, The Profusion of Actors and factors that influence assestment of hotel tax in Bintan Regency with the details for tax factors and non tax factors."