Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uangtelah memberikan suatu dasar bagi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang ini merupakan amanat dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang.Pengaturan Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut telah menimbulkan respon yang beragam dari stakeholders khususnya terkait penerapan pasal tersebut dihubungkan dengan praktek kegiatan usaha perbankan maupun perekonomian antara lain pemberian kredit dalam valas, pasar uang antar bank dalam valas, SKBDN dalam valas, ekspor impor. Adanya potensi permasalahan dilapangan menimbulkan suatu pertanyaan dari stakeholders apa maksud daripada Pasal 21 dan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sejauhmana batasannya, kemudian bagaimana terkait kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telahdilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan Undang- UndangNomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.Menghadapi permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan (Pemerintah) kemudian melakukan penafsiran terhadap penggunaan uang Rupiah di Undang- Undang Mata Uang hanya terbatas pada transaksi secara fisik (dengan menggunakan uang kartal). Dengan penafsiran ini maka ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi dapat dilaksanakan dan tidak menghambat perekonomian. Namun demikian penafsiran ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi pembayaran di Wilayah KesatuanRepublik Indonesia yang tidak menggunakan uang kartal (non tunai) dapat dilakukan dengan valuta asing. Dalam kaitan hal ini akan disadari adanya kekosongan hukum terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalamtransaksi keuangan non tunai.

---

ABSTRACTThe Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price.The setting of Article 21 jo. Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the Currency had caused varied responses from stakeholders particularly regarding the application of that article linked to the practice of banking operations and the economy, including the provision of credit in foreign currency, money market in the interbank in foreign currency, SKBDN in the foreign currency, and import export. There was a potential problem in the field that raised a question of stakeholders about what was the purpose of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the currency and the extent of the limit, then how about the related business activities that had been done so that could still be implemented without violating the provisions of Act 7 of 2011 about the currency.In facing these problems, the Ministry of Finance (Government) then making interpretation in the use of the Rupiah money in Currency Act that was limited to the physical transaction (using the currency). With this interpretation, the provisions of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on Currency could be implemented and did not obstruct the economy. However, this interpretation raised the consequence that payment transactions in the Territory of the Republic of Indonesia, which did not use currency (non-cash), could use foreign exchange. Related to this matter, it would be realized that there was a law emptiness related to the liability of Rupiah currency use in non-cash financial transactions.The Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price."

"Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap mata uang Rupiah akan mempengaruhi stabilitas moneter, seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Selain itu, Indonesia pernah kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan dikarenakan dominasi penggunaan Ringgit Malaysia pada kegiatan perekonomian. Jika kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah rendah, maka kedaulatan wilayah Indonesia dapat diragukan. Pemerintah mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Indonesia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengaturan kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalam transaksi keuangan secara tunai di wilayah NKRI dalam rangka menunjang tercapainya stabilitas moneter dan penegakan kedaulatan negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dapat berjalan secara efektif dipengaruhi oleh 3 unsur sistem hukum yaitu substansi hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP/2015, struktural hukum yaitu Bank Indonesia dan Polisi Republik Indonesia sebagai penegak hukum, dan kultur hukum yaitu kebiasaan masyarakat. Penggunaan mata uang Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI berarti mendukung tercapainya stabilitas moneter dan menjaga kedaulatan negara. Saran pemerintah harus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat di daerah perbatasan dan membuat regulasi pembatasan nilai transaksi jual-beli mata uang.

---

The level of Indonesian people's trust in the Rupiah will affect monetary stability, as happened during the 1997-1998 monetary crisis. In addition, Indonesia has lost the Sipadan and Ligitan areas due to the dominance of the use of the Malaysian Ringgit in economic activities. If Indonesias public confidence in the Rupiah is low, then the sovereignty of Indonesias territory can be doubted. The government requires the use of the Rupiah in the Indonesian territory as regulated in Article 21 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency which states that Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money, other financial transactions carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study examines the effectiveness of regulating the obligation to use Rupiah in cash financial transactions in the NKRI region in order to support the achievement of monetary stability and the enforcement of state sovereignty. The form of this research is normative juridical with analytical descriptive type. The results of this study are factors that influence the effectiveness of the obligation to use the Rupiah can run effectively influenced by 3 elements of the legal system, namely the substance of law namely Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia Regulation Number 17/3 / PBI / 2015, Bank Indonesia Circular Number 17/11 / DKSP/2015, legal structure, namely Bank Indonesia and the Police of the Republic of Indonesia as law enforcers, and legal culture, namely the habits of the people. The use of the Rupiah in every transaction in the NKRI region means supporting the achievement of monetary stability and safeguarding state sovereignty. Suggestions the government must continue to disseminate to the public, especially the people in the border areas and make regulations limiting the value of buying and selling currency transactions."

"ABSTRAKDalam rangka tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah, pada tanggal 31 Maret 2015 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam PBI tersebut diatur bahwa setiap pihak, baik perorangan maupun badan usaha, wajib menggunakan rupiah dalam tiap transaksi tunai maupun non tunai di dalam wilayah Republik Indonesia. Terhadap kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur oleh PBI Nomor 17/3/PBI/2015, terdapat keberatan dari sejumlah pihak terutama dari sektor energi. Hal ini disebabkan oleh adanya karakteristik khusus dalam industri energi sehingga sebagian besar kontrak kerjasama di bidang tersebut masih menggunakan dan membutuhkan pembayaran dalam mata uang asing. Demikian pula halnya dengan industri di sektor minyak dan gas bumi, pada tanggal 23 Juni 2015 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun telah mengajukan surat permohonan diberikannya pengecualian terhadap implementasi PBI Nomor 17/3/PBI/2015. Yang kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 17/573/DKSP tanggal 1 Juli 2015, berisikan bahwa Bank Indonesia sepakat dengan road map pemenuhan ketentuan kewajiban penggunaan rupiah yang disampaikan oleh SKK Migas dalam 3 (tiga) jenis kategori dan memberikan jangka waktu penerapannya paling lambat 30 September 2015 untuk kategori yang harus menggunakan rupiah. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K-KKS) perlahan-lahan menyesuaikan seluruh kegiatan usahanya dengan ketentuan PBI No. 17/3/PBI/2015, antara lain penyelenggaraan tender, perpanjangan atau pembaharuan kontrak dengan para kontraktornya. Namun demikian, masih terdapat kendala pada kontraktor dari K-KKS, terutama untuk jenis kontrak lumpsum, karena ada beberapa material dan peralatan yang hanya tersedia di luar negeri dan harga ditentukan dalam mata uang asing, sehingga kontraktor pada saat menentukan nilai kontrak harus dapat memperkirakan dengan sebaik-baiknya nilai tukar yang sekiranya berlaku pada saat pembayaran terhadap vendor asing tersebut dilakukan. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak terkait guna melengkapi hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

ABSTRACT

In the framework to achieve the stability of the Indonesian Rupiah currency, on March 31, 2015, Bank Indonesia issued Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015 regarding the Mandatory Use of the Indonesian Currency in the Territory of the Republic of Indonesia, as the implementing regulation of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 regarding Currency. The said Bank Indonesia regulation stipulates that any party, individual or business entity, shall mandatorily use the Indonesian Rupiah currency on any cash or noncash transaction conducted in the territory of the Republic of Indonesia. An objection has arisen from various parties as the result of the promulgation of the said Bank Indonesia Regulation number 17/3/PBI/2015, in particular from the energy business sector. This is due to the specific characteristic in the energy business sector in which most of the cooperation contracts in that sector remain using and require the use of foreign currency. Similarly with the oil and gas business sector, on June 23, 2015 the Special Task Force For Upstream Oil and Gas Business Activities Republic of Indonesia (SKK Migas) has applied for an exemption from the application of the Bank Indonesia Regulation Number 17/3/PBI/2015. The said application was further approved by Bank Indonesia through its Letter Number 17/573/DKSP dated July 2015, which stipulates among others that Bank Indonesia could agree to the 3 (three) categories for the fulfilment of mandatory use of Indonesian Rupiah currency as set out in the road map and further grants an extension for the fulfilment of such obligations by no later than September 30, 2015 for the category that must use Indonesian Rupiah currency. A contractor to the Production Sharing Contract shall gradually adjust its business activities in compliance with the PBI Number 17/3/PBI/2015, among others the tender process, the extension or renewal of the contract with the contractor. However, there are still barriers faced by a contractor to the Production Sharing Contract, in particular to the lump sum contract wherein some of the materials and/or the equipment required under the contract are only available offshore and the price is set in the foreign currency, therefore the contractor to the Production Sharing Contract shall carefully calculating the contract price and foreseeing the exchange rate that nay apply at the time payment to their offshore vendor be made. This thesis is a normative law research. The author conducted interviews with sources of relevant parties in order to complete the research. Data used in this thesis is secondary data consists of primary laws, secondary laws and tertiary legal materials."

"ABSTRAKSebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini menjelaskan bagaimana dampak yang terjadi pascadikeluarkannya peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI terhadap pembukuan dalam mata uang US Dollar. Kemudian bagaimana langkah alternatif yang ditempuh oleh Wajib Pajak agar dapat menjalankan pembukuan menurut akuntansi dan menurut pajak, khususnya bagi WP yang belum mecapai lima tahun penggunaan mata uang USD-nya. Setelah itu, diakhiri dengan analisis solusi mengatasi dampak yang ditimbulkan PBI 17 tersebut. PBI 17 ini merupakan law enforcement dari UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis dampak PBI 17 tahun 2015 terhadap pelaksanaan pembukuan dalam mata uang USD. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi alternatif penyelesaian dalam praktek, dan untuk mendapatkan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh PBI 17 terhadap pembukuan dalam mata uang USD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya compliance cost, administration cost dan timeconsumption cost sebagai dampak dari PBI 17 tahun 2015, menjadi pendorong bagiwajib Pajak untuk mengajukan permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang USD. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur adanya batasan paling sedikit lima tahun menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang asing USD, terhadap wajib pajak yang mata uang fungsionalnya adalah Rupiah sebagai dampak dari PBI 17 / 2015, dianggap sudah tidak relevan lagi. Secara substance over form rule, izin-izin pembukuan dalam mata uang USD.

---

ABSTRACTAs a sovereign and independent country, the Unitary State of the Republic of Indonesia has a symbol of state sovereignty that must be respected and proud of all Indonesian citizens. Rupiah currency is one of the symbols of state sovereignty. The Government and the Indonesian people understand that Indonesia wants the Rupiah to host its own country. This thesis explains how the impact happened after the issuance of Bank Indonesia regulation no. 17/3 / PBI / 2015, which requires the use of Rupiah in the territory of NKRI against bookkeeping in US Dollar. Then how is the alternative measures taken by the Taxpayer to be able to keep accounting according to accounting and according to tax, especially for WP who have not reached five years of use of its USD currency. After that, it ends with an analysis of solutions to address the impact of the PBI 17. PBI 17 is a law enforcement of the Currency Act no. 7 Year 2011. The purpose of this research is to understand and analyze the impact of PBI 17 of 2015 on the implementation of bookkeeping in USD currency. In addition, this study aims to inventory alternative solutions in practice, and to obtain solutions to the impact of PBI 17 on bookkeeping in USD currency. This research uses qualitative and qualitative descriptive method. Data collection techniques were conducted with documentary studies and in-depth interviews. The result of this research is the increasing of compliance cost, administration cost and time consumption cost as the effect of PBI 17 year 2015, become the impetus for Taxpayer to apply for revocation of license to hold bookkeeping with USD currency. The statutory provisions governing the limitation of at least five years of holding books with USD foreign currency, against the taxpayer whose functional currency is Rupiah as the effect of PBI 17/2015, is deemed to be irrelevant. Substantially over form rule, accounting licenses in USD currency for taxpayers whose functional currency is Rupiah, should be re-evaluated immediately. The government can immediately revoke the bookkeeping permit in the USD currency because it is deemed to be out of tune with the objective of Currency Law and PBI 17, namely realizing the sovereignty of the Rupiah and stabilizing the Rupiah exchange rate."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"Penelitian ini menganalisa peran metode pembayaran dalam mengurangi risiko nilai tukar, karena ekspor barang dapat tetap ditingkatkan di tengah risiko nilai tukar. Kami menambahkan variabel kontrol berupa REER dan GDP bulanan dan digunakan efek interaksi antara volatilitas dan pemilihan cara pembayaran, yang terdiri dari advanced payment, letter of credit dan pembayaran lainnya. Hasil menunjukkan bahwa dampak volatilitas dapat diturunkan bagi risk-lover eksportir, di mana letters of credit dan pembayaran lainnya berdampak positif dan signifikan di semua level, sementara metode advanced payment berpengaruh positif di tingkat kepercayaan 10%.

---

This paper analyzes the role of payment method in mitigating the risk of exchange rate volatility. By using the choice of method payment, export goods can still improve to sell abroad amongs currency risk. We add REER and monthly GDP as control variables and used interaction effect between volatility and share of payment method, which consist of advanced payment, Letter of Credit and other payment methods. The results depict that the impact of volatility can be reduced for risk-lovers`s exporters, where letters of credit and other payment positively significant at all level while advanced payment positively significant at 10% level."

"Tesis ini membahas pengaruh perubahan (depresiasi/apresiasi) nilai tukar rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode error correction model (ECM). Dalam penelitian ini diasumsikan agen ekonomi berpikiran rasional (ratio/ expectation) sehingga mereka telah melakukan antisipaai terbadap perubahan nilai tukar yang akan terjadi berdasarkan ekspektasinya. Dalarn jangka panjang depresiasi nilai tukar yang terantisipasi akan menunjukkan tingkat output melalui pengarahnya dari sisi penawaran agregat yaitu melalui meningkatnya harga bahan baku/pendukung yang masih diimpor sedangkan depresiasi nilai tukar yang tidak terantisipasi akan menaikkan tingkat output melalui pengamhnya dari sisi permintaan agregat yaitu melalui peningkamn daya saing ekspor. Namun secara umum efek total dari depeesiasi dalarn jangka panjang akan menunmkan tingkat output. Dalam jangka pendek depresiasi nilai tukar yang tidak terantisipasi akan menaikkan pertumbuhan tingkat output sedangkan depresiasi nilai tukar yang terantisipasi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan tingkat output sehingga efek total dari depresiasi dalam jangka pendek akan menaikkan pertumbuhan tingkat output."

"Diduga bahwa inflasi lebih persisten dan kebijakan moneter lebih akomodatif terhadap inflasi di bawah rezim nilai tukar mengambang. Penelitian di Indonesia menunjukan hasil yang berbeda dari dugaan semula, yaitu rata-rata persistensi inflasi di Indonesia baik sebelum dan sesudah memperhitungkan rata-rata perbedaan pengaruh oil shocks di bawah rezim nilai tukar tetap cenderung lebih persisten. Sedangkan kebijakan moneter datam mengakomodasi inflasi baik dalam rezim nilai tukar tetap maupun rezim nilai tukar mengambang setelah memperhitungkan rata-rata perbedaan pengaruh oil shocks cenderung tidak menunjukkan adanya perbedaan yang berarti. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik laju inflasi di Indonesia lebih kuat dipengaruhi masalah di sisi penawaran dibandingkan dengan sisi permintaan, atau jumlah uang beredar, Selain itu, diduga akibat tidak independennya bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter khususnya dalam jumlah uang beredar, sebagaimana dapat dilihat pada hasil pengujian kebijakan sterilisasL Dengan demikian, otoritas moneter memilHd keterbatasan dalam mengendalikan laju inflasi"

"Pada penelitian ini, akan menjelaskan pengaruh mata uang dan bobot mata uang Negara mitra dagang utama Indonesia terhadap pergerakan nilai tukar rupiah setelah krisis 1997 ndash; 1998 sebelum dan sesudah China menjadi mitra dagang utama Indonesia. Data yang digunakan adalah data mingguan dari tahun 1999 sampai maret 2016. Penelitian ini berdasarkan model Turnovsky 1982. Metode yang digunakan adalah regresi OLS Restriksi digunakan untuk mengukur bobot masing ndash; masing mata uang empat mitra dagang utama Indonesia dalam keranjang rupiah. Koefisien nilai tukar mata uang mitra dagang utama tersebut harus sama dengan satu.Hasil dari penelitian ini adalah pada periode sebelum China menjadi mitra dagang utama Indonesia US dollar masih mendominasi dalam mempengaruhi pergerakan mata uang dalam keranjang rupiah dengan bobot yang besar. Sedangkan pada periode setelah China menjadi mitra dagang utama Indonesia, dengan menggunakan dasar mata uang Swiss franch, yuan meningkatkan perannya melebihi US dollar dalam mempengaruhi pergerakan mata uang dalam keranjang rupiah. Sedangkan dengan menggunakan dasar mata uang New Zealand dollar, US dollar masih mendominasi dalam mempengaruhi pergerakan mata uang di keranjang rupiah. Hal ini menyarankan bahwa US dollar dan yuan berpengaruh kuat dalam mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan keranjang rupiah.

---

In this study, we will examine the effect of currency and weight Indonesia 39 s major trading partners on the rupiah movement after Asian crisis 1997 1998 before and after China became a major trading partner of Indonesia. Weekly data of exchange rate from 1999 to March 2016 are used. This study will based on model of Turnovsky 1982. The empirical method of this study is OLS regression method. Restriction are used to measure the implicit weight of each of currency from four major trading partner of Indonesia in rupiah currency basket. The coeficient of exchange rate of four Indonesia rsquo s major trading partner must sum up to one.As a result, we find that before China became a major trading partner of Indonesia, US dollar was dominant to influence currency movement in rupiah basket with greater proportion than other currencies of Indonesia rsquo s major trading partners. On the other hand, in periode after China became a major trading partner of Indonesia, with use Swiss Franc as base currency, yuan increase its role in rupiah movement and have dominant effect to influence currencies movement in rupiah basket. But with use New Zealand dollar as base currency, US dollar still shows dominance effect to currency movemen in rupiah basket, but shortly followed by Chinese Yuan. This suggests that US dollar and Chinese yuan have the strongest effect on rupiah movement and rupiah basket."