Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 169256 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tumanggor, Simon
"Tesis ini membahas tentang kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, yang mengeluarkan aturan teknis berupa larangan produk tembakau (rokok) untuk mengandung karakteristik rasa, baik diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan di Amerika Serikat. Namun aturan tersebut dikecualikan pemberlakuannya bagi rokok berkarakteristik menthol yang mayoritas diproduksi perusahaan lokal Amerika Serikat. Sementara rokok kretek yang sebagian besar merupakan produk impor dari Indonesia terkena dampak larangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok kretek dan rokok menthol adalah sejenis. Kebijakan yang diatur dalam FSPTCA memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor ketimbang produk dalam negeri yang sejenis. Kebijakan Amerika Serikat dalam Family Smoking Prevention and Tobbaco Control Act bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang menjadi prinsip dasar dalam hukum WTO.

Main purpose of this study is discriminatory policy of United State’s technical regulation which banning characterized flavour cigarettes, but excempted menthol and tobbaco which products are domestically produce products. While clove cigarettes are largely imported from Indonesia and affected by the ban. This research is juridical normative, because this study emphasizes on the literature research and conducts an analysis to legal materials by using qualitative descriptive method. This research concluded that clove and menthol cigarettes are like products. The measure set out in FSPTCA has been giving less favorable treatment to imported products rather than its domestically produced products. United State measure enacted in the Family Smoking Prevention and Control Act Tobacco is contrary to the principle of non-discrimination under WTO Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32671
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiesnawati Wahyuningsih
"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa antarnegara, yaitu Indonesia dengan kasus Sale of Clove Cigarettes, Tuna and Tuna Products, dan Certain Country of Origin Labelling. Klaim Indonesia kepada Amerika Serikat tidak ditanggapi, karena AS menggunakan isu kesehatan melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menghambat perdagangan rokok beraroma dalam negerinya. Sedangkan dalam kasus Tuna and Tuna Products, Meksiko mengajukan klaim kepada AS yang telah melakukan embargo terhadap tuna asal Meksiko. Disini AS menggunakan isu lingkungan melalui Marine Mammal Protection Act 1972 (MMPA) dengan label dolphin-safe. Kasus yang terakhir, Certain Country of Origin Labeling Requirement dengan Kanada. Dalam kasus ini AS menggunakan isu asal barang dengan aturan Rules of Origin yang mewajibkan negara pengekspor mencantumkan informasi komoditi dan asal barang. Terhadap ketiga kasus tersebut Amerika dianggap melanggar Pasal 2.1 dan Pasal 2.2 TBT Agreement sebagai klaim utama para anggota WTO.

This thesis discusses about the application of Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as a reference in the resolution of the disputes between countries about Sale of Clove Cigarettes (Indonesia?s case), Tuna and Tuna Products (Mexico?s case), and Certain Country of Origin Labelling (Canada?s case). United States did not respond to Indonesia's claim because the U.S. uses health issues based on Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to restrain flavored cigarettes trading. In the case of Tuna and Tuna Products, Mexico filed a claim to the U.S. about embargo that has made to counter the tuna from Mexico. In this case, the U.S. using environmental issues based on Marine Mammal Protection Act (MMPA) 1972 about the dolphin-safe label. The last case is about The Origin Labeling Requirements. In this case the U.S. using the rules about Rules of Origin which requires exporting countries for attaching the label information about the origin of goods and commodities. Against these cases, the U.S considered to violate Article 2.1 and Article 2.2 TBT Agreement as the main claims of the members of the WTO."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35299
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Panji Mohamad Pandu Wirawan
"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.
Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?
This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.
The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52233
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Nursamsu
"Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara persebaran teknologi internasional (international R&D spillover) dari jalur perdagangan internasional dan FDI terhadap produktivitas (TFP) berdasarkan teori pertumbuhan endogen di Asian Newly Industrialized Countries (ANIC). Dalam penelitian ini didapat bahwa R&D spillover adalah faktor signifikan dalam mempengaruhi TFP, terutama dari jalur perdagangan. Penelitian ini juga mendapat hasil bahwa ketersediaan tenaga kerja berpendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas. Dalam perbandingan antara dua kelompok negara ANIC, didapat bahwa dalam ANIC kelas 2, persebaran teknologi dari ekspor tidak meningkatkan produktivitas. Penelitian ini menemukan juga bahwa FDI tidak menjadi jalur yang penting dalam difusi teknologi. Namun pengukuran FDI perlu ditelusuri lebih lanjut.

This research tries to explain the relation between international R&D spillover from international trade and FDI channel with productivity (TFP) based on endogenous growth theory in Asian Newly Industrialized Countries (ANIC). In this research, it is found that R&D spillover is a significant factor in increasing TFP, especially from trade channel. It is also found that the availability of educated workers is another important factor in increasing productivity. From the comparison of the two country groups in ANIC, it is found that in ANIC Tier 2, international R&D spillover from export is not increasing productivity, yet its spillover effect is still significant. Another finding of this research is FDI is not an important channel for technology spillover. However, there is a need to further discuss the FDI spillover measurement."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S46947
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salwa Safira
"Dalam upaya menjaga lingkungan, Uni Eropa memberlakukan peraturan Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Gagasan perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang membatasi perdagangan minyak sawit mentah (CPO) sementara barang domestik setara lainnya bebas dari pengurangan tersebut, akan menjadi area utama di mana penulis menilai bagaimana RED II diskriminatif terhadap perdagangan Indonesia. dari CPO. Indonesia meminta WTO untuk menyelidiki apakah RED II sesuai dengan komitmen internasional yang digariskan dalam WTO setelah kebijakan ini diumumkan. Penulis akan mengkaji non-diskriminasi berdasarkan hukum WTO, terutama berdasarkan persyaratan Pasal 2.1, 2.2 Technical Barriers to Trade (TBT) serta Pasal I:1 dan III:4 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 bersama dengan kasus hukum WTO terkait. Dengan menggunakan data sekunder dan sumber pustaka, dalam penelitian ini digunakan teknik yuridis-normatif. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa RED II melanggar kewajiban non-diskriminasi berdasarkan GATT dan TBT karena memperlakukan item yang sebanding secara berbeda, yang menghasilkan perlakuan yang kurang menguntungkan dan kemungkinan persaingan yang tidak merata untuk CPO.

In an effort to safeguard the environment, the European Union enacted the Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II) regulation. The idea of indirect land use change (ILUC), which restricts trade toward crude palm oil (CPO) while other domestically equivalent goods are free from such reduction, will be the main area in which the authors assess how RED II is discriminatory toward Indonesian trade of CPO. Indonesia asked the WTO to investigate whether RED II complies with the international commitments outlined in the WTO after this policy was announced. The author will examine non-discrimination under WTO law, especially based on the requirements of Articles 2.1, 2.2, of the Technical Barriers to Trade as well as Articles I: 1 and III:4 of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, along with pertinent WTO case law. Using secondary data and library resources, the juridical-normative technique is being used for this research. The conclusion of this analysis demonstrates that RED II does break the non-discrimination duties based on GATT and TBT since it treats comparable items differently, which results in less favorable treatment and uneven possibilities for competition for CPO."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rifki
"ABSTRAK
Dalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan letter of Credit (L/C) terdapat dua permasalah krusial. Pertama, pembayaran L/C hanya dapat dilakukan jika terdapat presentasi yang sesuai. Dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh L/C (discrepancies). Kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen tidak dengan barang sehingga pihak beneficiary dari L/C yang berkudukan di negara lain sangat berpeluang melakukan fraud, seperti mempresentasikan dokumen yang dipersyaratkan L/C tetapi tidak melakukan pengiriman barang (ekspor fiktif) ataupun mengirimkan barang, namun barang yang dikirim merupakan barang rongsok. Pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa perkara sengketa demikian dalam praktiknya memiliki pandangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipologi deskriptif, sumber-sumber hukum di bidang L/C seperti aturan, doktrin dan praktik-praktik perbankan di bidang L/C dianalisis bersama-sama dengan putusan pengadilan mengenai discrepancies dan fraud. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan antara pertimbangan dan putusan pengadilan dengan pengaturan-pengaturan maupun dengan teori-teori yang ada di bidang hukum L/C.

Letter of Credit (L/C) in international trade has two crusial issues. Firstly, the credit will only be honoured against complying presentation. In practice, presenting the documents to the bank seems like a hassle, there are a lot of discrepancies between the documents and L/C requirements. Secondly, banks only deal with documents and not with goods, therefore the beneficiary of L/C overseas have an advantageous opportunities to commit fraud, e.g. the beneficiary ships a non-existent cargo or the goods are in inferior quality or quantity. Court has judicial authority to hear and decide, they also have their own view when deciding such cases. This thesis uses qualitative research analytical and descriptive typological methods to address the issue. Thus the sources of L/C law, such as rules, doctrines and banking practices are analyzed together with the court verdict regarding discrepancies and fraud. The outcome of this study is to point out a contrast between the law of the L/C and the court verdict."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57073
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri
"Praktik dumping dalam perdagangan internasional merupakan bentuk perdagangan yang tidak adil (unfair trade) dan akan merugikan banyak pihak di luar kedua pihak yang bertransaksi, salah satunya adalah pihak kompetitor dari negara lain. Praktik dumping juga dapat merusak pasar dan kestabilan harga yang seharusnya menjadi acuan perdagangan internasional, di mana harga tersebut akan dijadikan sebagai patokan awal dalam menjaga kestabilan pasar dan perdagangan secara luas. Adapun alasan mengapa praktik dumping dilarang, yaitu karena tindakan menjual barang dengan harga lebih rendah atau di bawah ongkos produksi pasar luar negeri dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pasar dalam negeri sendiri sehingga dampak yang akan terjadi dalam perdagangan internasional di mana negara yang menjadi tujuan ekspor rentan terhadap kerugian dalam jumlah yang besar. Produk lokal sejenis tidak akan mampu bersaing harga dengan produk impor hasil dumping yang tentu saja dihargai lebih murah. Dalam menangani permasalahan anti-dumping dibuatlah ketentuan Pasal VI GATT 1994 yang mengatur secara jelas bagi produk yang dikategorikan sebagai produk dumping. Pasal VI GATT 1994 mengatur dasar bagi pemerintah suatu negara anggota yang dirugikan oleh praktik dumping dengan cara mengenakan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Salah satu sengketa anti-dumping terjadi pada produk lemak alkohol (fatty alcohol) Indonesia (DS442) yang merupakan turunan dari lemak alam diperoleh dari minyak kelapa sawit (crude palm oil). Isu yang dipermasalahkan dalam DS442 ini salah satunya adalah mengenai Single Economic Entity (SEE), di mana penjualan produk lemak alkohol Musim Mas dilakukan oleh Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) yang merupakan Marketing Arm berdomisili di Singapura.

The practice of dumping in international trade is an unfair form of trade and will effect many parties outside the two parties to the transaction, one of which is the competitor of another country. The practice of dumping can also damage the market and price stability which should be a reference for international trade, where the price will be used as a preliminary benchmark in maintaining market stability and broad trade. The reason why dumping practices are prohibited, because the action of selling goods at lower prices or below the cost of producing foreign markets compared to prices set by the domestic market itself so that the impact will occur in international trade where countries that are export destinations are vulnerable to loss in large numbers. Similar local products will not be able to compete with imported products from dumping products which are of course cheaper. In dealing with these problems, the provisions of Article VI GATT 1994 are made which clearly regulate products categorized as dumping products. Article VI GATT 1994 regulates the basis for the government of a member country which is disadvantaged by the practice of dumping by Imposing Anti-dumping Import Duty. One of the anti-dumping disputes occurred in Indonesian fatty alcohol (DS442) fat products, which are derived from natural fats obtained from crude palm oil. One of the issues at issue in DS442 is the Single Economic Entity (SEE), in which the sale of Musim Mas alcohol fat products is carried out by Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd. (ICOFs) which is a Marketing Arm domiciled in Singapore."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T55008
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Koji Shintaku
"ABSTRACT
We theoretically investigate how country-specific fixed (CSFCs) affect the international location of firms, comparative advantage, and the distribution of trade gains, by presenting a two-country trade model of monopolistic competition with CSFCs. Key settings are that the expenditure shares of a homogeneous good and composite differentiated good are constant, and that the only difference across countires is in terms of fixed costs (Ricardian aspect). E drive the following results. A country with smaller fixed costs (home country) has a greater-than-proportional share of the firms of differentiated goods, a comparative advantage in differentiated goods, and higher trade gains. A unilateral decrase in CSFCs of the home (foreign) country increases (reduces) these inequalities around the arbitrary trading qeuilibrium with incomplete specialization. When the CSFCs decrase bilaterally, the resulting impacts depend on the relative rate at which CSFCs change."
Japan: Graduate School of Economics Kyoto University, 2017
330 KER 86:1-2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Chaterine Tanuwijaya
"Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act FSPTCA (Section 907(a)(1)(A)), yang melarang penjualan rokok dengan zat perasa tertentu, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan kecuali menthol, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di AS. Indonesia merupakan Negara produsen dan pengekspor rokok kretek ke AS. Larangan penjualan rokok kretek ini menyebabkan larangan impor sejak tahun 2009 sampai sekarang. Rokok kretek Indonesia tidak dapat masuk ke pasar rokok AS, sehingga terjadi hambatan perdagangan dan menghilangkan persaingan. Badan Penyelesaian Sengketa dalam WTO baik Panel dan Appellate mendapati AS telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2.1, 2.9.2 dan 2.12 dari Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement mengatur tentang bagaimana Negara dapat mengeluarkan peraturan berupa regulasi teknis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip perdagangan adil dan persaingan adil. Apabila ditinjau dari peraturan persaingan usaha di Indonesia, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tetapi FSPTCA memberikan dampak anti persaingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO dan laporan Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan narasumber lain.

Tobacco Control Act (Section 907(a)(1)(A)), which put a restriction on sales of cigarettes with certain flavors, including clove and aromatic fruits except menthol, with the objective to reduce smoking on children and youth in the US. Indonesia is a producer and an exporter of clove cigarettes to the US. This restriction on sales had caused an import ban since 2009 up to now. The issuance of FSPTCA had blocked market access of Indonesia’s clove cigarette into the US cigarette market, such that there exist a barrier to trade and elimination of competition. The Dispute Settlement Body on WTO, Panel and Appellate, found that US had acted inconsistently with Article 2.1, 2.9.2 and 2.12 of the Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement set rules on how Members State can issue law or regulation in the form of technical regulation that should abide the WTO principles such as principle of non-discrimination, principle of fair trade and principle of fair competition. From Indonesian’ competition law, there is no violation of competition law but FSPTCA had an anticompetitive impact. This paper is using a normative juridical method by utilizing agreements of the WTO and reports by the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Law No. 5 of 1999 on Restriction of Monopoly Behavior and Unhealthy Competition, and other sources.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54416
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ammi Ardiyanti
"Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota.

Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>