Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan evaluasi kinerja Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Universitas Terbuka (UT). Selain itu, penelitian ini mendeskripsikan hambatan dalam PPK-BLU di UT. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis evaluasi kinerja menunjukan bahwa UT telah menerapkan konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan konsep Value For Money (VFM). Berdasarkan analisis implementasi BLU menunjukan bahwa UT telah memiliki dokumen penganggaran sampai dengan pelaporan yang disyaratkan dalam Manual BLU Bidang Pendidikan Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh UT pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap pelaksanaan adalah daya serap anggaran rendah dan kompetensi SDM atas pengelolaan keuangan negara yang belum merata di semua unit, pada tahap pelaporan anggaran belum menggunakan satu standar pelaporan keuangan serta pada pelaporan kinerja belum adanya alat bantu dalam pengukuran kinerja di UT, untuk dapat menghubungkan antara anggaran yang telah digunakan dengan kinerja yang dihasilkan.

---

The purpose of this research is to determine the implementation and performance evaluation of Financial Management Pattern Public Service Agency (PPK-BLU) at Indonesia Open University (UT). It also describes obstacles found in the PPK-BLU at UT. This research uses a qualitative analysis where data are collected through observation, interviews, and related documents that support the topic of this research. Based on the analysis of performance evaluation, this research finds that UT has implemented both of Performance-Based Budgeting (PBB) and Value For Money (VFM) concepts. Based on the analysis on the implementation of Public Service Agency, UT already has documents from budgeting to reporting which required from Manual of Public Service Agency of Education Sector by Ministry of Finance. However, UT also has been facing some barrier in every stage. At the planning stage, UT has been facing the barrier of readiness to use the IT applications which be able to utilize more time-spent and human resources. Meanwhile at the implementation phase, UT has been facing the barrier low realization of budget and unequal competences of human resources across the units in managing the government finances. In the last phase of budget reporting, UT has been facing the barrier where standard of financial reporting has not available yet to be used. In addition to that, UT also does not have a performance-reporting tool in measuring the relations between used budget and the performance outputs."

"Artikel ini merupakan hasil penelitian kelembagaan tentang membangun model budaya organisasi UPN “Veteran” Yogyakarta yang berbasis Nilai-Nilai Dasar Bela Negara menuju Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK-BLU). Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 195 responden dan focus grup discussion (FGD). Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum, berdasarkan karakteristik UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi negeri yang bercirikan Bela Negara perlu ada penguatan atau pembangunan budaya baru organisasi di UPN “Veteran” Yogyakarta yang berbasis nilai-nilai dasar bela negara menuju PTN PK-BLU. Budaya organisasi yang perlu dibangun adalah Disiplin, Kejuangan, Kreativitas, Unggul, Cinta Tanah Air, Sadar berbangsa dan Bernegara, Yakin Pancasila sebagai Dasar Negara, Rela Berkorban demi Bangsa dan Negara, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara, Kejujuran dan Integritas, Pembelajar, serta Menjunjung Meritokrasi. Untuk membangun budaya tersebut, ada beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu: keterlibatan stakeholders dalam penyusunan rumusan budaya organisasi, sosialisasi yang masif, adanya dukungan anggaran dalam penegakan budaya organisasi, perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan, serta perlu dibangun sistem informasi dan system reward and punishment yang mendukung terbangunnya iklim budaya organisasi yang baru."

"Tesis ini membahas Proses Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dabo Tahun 2016 tentang kebijakan/regulasi pemerintah daerah, kesiapan Tim Penilai dan kesiapan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD Dabo, juga dari segi persyaratan substantif, teknis dan administratif. Penetapan BLUD di Tahun 2015 yang tidak beroperasional, menurunnya status BLUD di Tahun 2016 dan transisinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan/regulasi dari pemerintah daerah dan Tim Persiapan PPK-BLUD RSUD masih belum maksimal; disarankan dibuat dokumen pendukung PPK-BLUD seperti Peraturan Daerah,Peraturan/Instruksi/Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Direktur yang terkait dengan operasional RSUD BLUD tersebut; sosialisasi tata cara penilaian PPK-BLUD sesuai dengan SE/900/ 2759/SJ/2008 agar proses penetapan PPK-BLUD RSUD efektif dan efisien dan segera terimplementasinya RSUD BLUD dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga.

---

This thesis sudied the process of the State Regional Hospital Dabo applies to the financial management system of the regional public service agency in 2016; about the policy/government regulations regionalgoverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency and also from the aspects of substantive technical and adminstratif rule ,the determined of Public Service Agency in 2015 was not operational, declined the Public Service Agency status in 2016 and the transition.

This research is a qualitative research. The research concluded that the results the policy/government regulations from regional goverment, readiness of assessor team and the readiness of preparation team of applies the financial management system of the regional public service agency was not yet maximum; suggested made the supporting documents regional regulation, regulation/instruction/regent decree, hospital directur decree that related for the financial management system of the regional public service agency functioning; socialitation of system assessment of the financial management system of the regional public service agency based ciculate letter of the minister of home affairs number 900/2759/SJ/2008, in order that the financial management system of the regional public service agency effective and efficient and soon implemented public service agency due to increase performance and the quality of public health service of lingga regency."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menganalisa kesesuaian dengan peraturan yang ada. Pelaporan dan pertanggungjawaban ini diberikan oleh masing-masing RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap bulan, baik atas dana APBD maupun dana BLUD. Penulis menemukan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan atas pengelolaan dana APBD. Pelaporan atas pengelolaan dana BLUD masih dilakukan secara manual dan penulis tidak menemukan adanya peraturan tersendiri atas pelaksanaan laporan bulanan RSUD kepada Bidang Akuntansi BPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun bentuk pelaporan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sama dengan pelaporan atas pengelolaan dana APBD. Penulis juga menemukan bahwa laporan keuangan untuk setiap bulannya belum tersedia secara lengkap pada aplikasi SIPKD. Penulis menyarankan agar BPKD Provinsi DKI Jakarta dapat memberi sanksi terhadap keterlambatan laporan atas dana APBD dan membuat peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan laporan atas pengelolaan dana BLUD. BPKD juga dapat membantu penggunaan sistem komputerisasi pada laporan RSUD atas pengelolaan dana BLUD, agar kedepannya semakin efisien dan efektif, serta memperbaiki kinerja aplikasi SIPKD.

---

ABSTRACTThis internship report discusses how the reporting and the accountability for the financial management of Regional General Hospital Rumah Sakit Umum Daerah RSUD which has the status of a Regional Public Service Agency Badan Layanan Umum Daerah BLUD in DKI Jakarta Province and analyze it is in accordance with existing regulations. The reporting and the accountability are provided by each RSUD to Accounting Division of DKI Jakarta Provincial Financial Management Board Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD every month, both on APBD and BLUD fund. The author found that the reporting and the accountability were in accordance with existing regulations, but there was a delay in the delivery of the reports on APBD fund management. Reporting of BLUD fund management is still done manually and the author did not find any separate regulation on the implementation of monthly report that provided by RSUD to Accounting Division of BPKD DKI Jakarta Province, but the reporting form is adjusted to the same regulation with the reporting on APBD fund management. The author also found that the financial statements for each month are not yet fully available in the SIPKD application. The author suggest that BPKD of DKI Jakarta Province can give a sanction for the delay of the reporting on APBD fund and to make laws and regulations for the implementation of the reporting on BLUD fund management. BPKD can also assist the use of computerized systems for the RSUD reporting on BLUD fund management, in order to be more efficient and effective in the future, and improve the performance of SIPKD applications."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACTThis final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH."

"Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ).Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006.Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ).

To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006.

Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD."

"ABSTRAKProses pengelolaan aset di perguruan tinggi tidak memanfaatkan sistem informasi yang baik. Banyak proses yang masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi secara otomatis menggunakan sistem. Selain itu pada perguruan tinggi juga tidak menerapkan sistem yang sudah ada secara ideal sehingga pelaksanaan dari sistem yang sudah ada tidak dapat berjalan dengan semestinya. Maka dari itu penelitian ini dikembangkan untuk menangani permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi dengan menggunakan metode business process re-engineering untuk mendapatkan perbaikan yang signifikan. Proses pengelolaan aset saat ini dan perbaikannya dipetakan dan dianalisis menggunakan unified modeling language (UML). Pada pembuatan proses perbaikan menggunakan hingga tiga alternatif dan 2 skenario pada masing-masing prosedur. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan proses baru yang disimulasikan menggunakan iGrafx untuk menguji proses perbaikan yang diusulkan. Dengan menggunakan waktu sebagai parameter utama, hasil simulasi penelitian menunjukkan pengurangan waktu pada Prosedur Penyediaan barang Habis Pakai/ATK Rutin mencapai 8,40%, Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas mencapai 10,68%, Prosedur Pencatatan Pengakuan Aset PTN BH mencapai 10,73%, Prosedur Penghapusan Barang Milik Universitas mencapai 34,72%, dan Instruksi Kerja Inventarisasi Aset PTN BH mencapai 27,97%.

---

ABSTRACTThe process of asset management at the public universitas did not take The Best practiec of information systems. Many processes are still done manually and not automatically integrated using the system. In addition, the public univerity also does not apply the ideal system that should implementated it causes the existing system may not run properly. Therefore this study was developed to solve the problems facing the public university by using business process re-engineering to gain significant improvements. The current process of managing assets and repairs mapped and analyzed using the unified modeling language (UML). When making to-be resercher uses up to three alternatives and two scenarios for each procedure. The results of this research is to design a new process which simulated using iGrafx to test the proposed improvements. By using time as the main parameter, the results of the simulation study showed a reduction in procedure time Procedure of Routine Consumable Goods/Staionery up to 8.40%, Procedures of Maintenance and Repair Facility up to 10.68%, Procedures of Registration/Recognition Public University Assets up to 10.73%, Procedure of Removal Assets Owned by Universities up to 34.72%, and Work Instructions for Asset Stocktaking in Public University up to 27.97%."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambatpelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU dengan studi kasus pada PKN STAN. PKNSTAN merupakan salah satu BLU pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakanmerujuk pada teori keagenan, teori pilihan rasional, teori Edward III, dan tinjauan penelitianterdahulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pengumpulandata menggunakan teknik semi-structured in-depth interview secara virtual. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pemanfaatan aset tetap di BLU adalahSDM, Peraturan, Pengawasan dan Pengendalian, Peranan dan Komitmen Pimpinan, sertaTarif. Sedangkan, faktor yang menghambat adalah Manajemen Kegiatan, SDM, Peraturan, Peranan dan Komitmen Pimpinan, serta Tata Kelola. Implikasi penelitian ini adalah BLU berperan penting dalam optimalisasi pemanfaatan aset tetap melalui penataan SDM dan manajemen kegiatan. Selain itu, para regulator turut berperan untuk menguatkan fleksibililitas BLU dalam lingkup pemanfaatan aset tetap melalui peraturan yang jelas.

---

This study aims to analyze the factors that support and hinder the implementation of the

utilization of fixed assets in BLU with a case study on PKN STAN. PKN STAN is one of

the BLU of education in Indonesia. The factors used to refer to agency theory, rational choice

theory, Edward III theory, and a review of previous research. This research uses an

explorative qualitative analysis method. Data collection uses virtual semi-structured in-depth

interview techniques. The results showed that the supporting factors for the utilization of

fixed assets in BLU are Human Resources, Regulation, Supervision and Control, the Role

and Commitment of Leaders, and Tariff. Whereas, the inhibiting factors are Activity Management, Human Resources, Regulation, the Role and Commitment of the Leaders, and Governance. This research implies that BLU has a significant role in optimizing the utilization of its fixed assets through Human Resources management and activity

management. Besides, regulators also play a role in strengthening the flexibility of BLU within the scope of the utilization of fixed assets through clear regulations."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."