Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kelembagaan Penjaga Laut (Coast Guard) di Indonesia agar lebih tepat dalam melaksanakan operasi penegakan hukum dan keamanan di laut yang multi fungsi dalam menangani berbagai pelanggaran, gangguan, perlindungan sumber daya alam, dan penyelamatan pengguna jasa laut. Serta mensinergikan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kewenangan penagakan hukum dan keamanan di laut tersebut kepada beberapa instansi terkait sehingga mampu dilaksanakan oleh lembaga Penjaga Laut (Coast Guard) Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivism. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dengan satu lembaga yang memiliki beberapa fungsi penegakan hukum dan keamanan di laut akan lebih tepat dalam menekan kejahatan dan pelanggaran hukum dan keamanan di laut, yang diikuti dengan sinergi kebijakan dengan melakukan revisi atau bahkan amandemen peraturan perundangan yang menaungi beberapa instansi menjadi sebuah peraturan perundangan yang baru.

---

This thesis discusses the institutional Coast Guard in Indonesia to be more precise in carrying out law enforcement and security operations at sea in the multi-purpose to address the violations, harassment, protection of natural resources, and marine rescue service users. As well as the synergy of various laws authorizing penagakan law and security at sea to several relevant agencies so that they can be implemented by the Coast Guard Indonesia. This study used qualitative research methods konstruktivism paradigm. The results of this study suggest that a single agency that has multiple functions of law enforcement and security at sea would be more appropriate in reducing crime and lawlessness and security at sea, followed by a synergy with the revised policy or regulatory amendments that houses several agencies to a new legislation."

"Tesis ini meneliti fenomena pengesahan undang-undang penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2021 yang kontradiktif dengan hukum internasional. Undang-undang ini memberi penjaga pantai kewenangan untuk menghancurkan infrastruktur dan kapal asing di wilayah perairan yang diklaim Tiongkok. Karenanya, banyak yang memprediksi dan berspekulasi bahwa undang-undang penjaga pantai dapat membawa ketidakstabilan di kawasan. Tapi, setelah satu tahun sejak efektif disahkan, tidak banyak yang berubah. Tesis ini kemudian mempertanyakan “mengapa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021?” Demi menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini berpijak pada teori realisme neoklasik, menganalisis baik faktor sistemik dan faktor unit. Penulis berpendapat bahwa ada tiga faktor unit yang berkontribusi terhadap keputusan Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai di tahun 2021: (1) persepsi Tiongkok mengenai faktor sistemik; (2) reformasi agensi penegak hukum laut; (3) perjuangan kekuatan Xi Jinping. Metodologi yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan model penelusuran kausal dan alir. Tesis ini menemukan bahwa Tiongkok mengesahkan undang-undang penjaga pantai pada tahun 2021 untuk mengimbangi tekanan sistemik yang terus meningkat dan memberi landasan hukum kepada penjaga pantai yang baru direstrukturisasi untuk melindungi hak serta kepentingan Tiongkok di laut sengketa.

---

The present thesis scrutinises the phenomenon of the enactment of the China Coast Guard Law in 2021 which contradicts international law. The law allows the coast guard to demolish other countries' structures built and foreign vessels in water claimed by China. Hence, many have predicted and speculated that the law will bring instability to the region. But After one year of being effective, nothing much has changed. This thesis then asked the question “why China passed the coast guard law in 2021?” To answer the question, this thesis is grounded in neoclassical realism, analysing both systemic and domestic factors. The author argues that there are three domestic factors that contribute to China’s decision to pass the coast guard law in 2021: (1) China’s perception regarding systemic factor; (2) maritime law enforcement reform; and (3) Xi Jinping power struggle. The methodology used in this thesis is case study with process tracing and flow model. This thesis found that China enacted the coast guard law in 2021 to balance the ever-increasing systemic pressures and to provide the newly reinstituted coast guard a legal foundation to safeguard the rights and interests in the disputed."

"ABSTRAKNorth Coast of Java Island continues to experience coastal dynamics which resulted significant coastline erosion problems. According to the Ministry of Marine and Fisheries data (KKP), from 100 locations of coastline erosion in 17 provinces of Indonesia, North Coast of Java Island suffered the worst erosion, reaching 745 km or 44 percent of total coastline length. The shoreline retreat can be caused by three factors: sea level rise, erosion and land subsidence. The aim of this research was to determine the correlation between sediment equilibrium in coastal cells and the initial hypothesis of land subsidence which caused a coastline retreat. The method to calculate sediment equilibrium uses hypothetical sediment budget model. Modeling itself is done along the North Coast of Java. LITDRIFT model of Longshore Sediment Drift is employed to assess the coastline profile. The result of the research shows that there is anomalous model that is the condition of sediment is surplus but the condition of the field is backward. Several locations experienced a sediment surplus but experienced a coastline retreat, and after comparison with field observations and secondary data there was evidence of land subsidence: Pondok Bali Beach, Randusongo Beach, Muara Reja Beach, Depok Beach, Slamaran Beach, Jeruksari-Mulyorejo Beach and Sriwulan Beach. This models result can be used as an initial indicator of the land subsidence causing the coastline to retreat. In order to solve the erosion and sedimentation problem, the detail study with more comprehensive parameter needs to be conducted"

"Pantai utara Pulau Jawa terus mengalami dinamika pesisir yang mengakibatkan mundurnya garis pantai secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari 100 lokasi pantai yang tergerus di 17 provinsi, pantai utara Pulau Jawa mengalami erosi terparah, mencapai 745 km atau 44 persen total panjang garis pantainya. Kemunduran garis pantai dapat disebabkan oleh 3 faktor yaitu kenaikan muka air laut, erosi dan penurunan tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kesetimbangan sedimen pada sel pantai terhadap hipotesa awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan kemunduran garis pantai. Metode perhitungan kesetimbangan sedimen menggunakan model hipotetikal kesetimbangan sedimen. Pemodelan dilakukan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pemodelan hipotetikal kesetimbangan sedimen menggunakan LITDRIFT model Longshore Sediment Drift. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa terdapat anomali yaitu kondisi sedimen bernilai surplus namun kondisi dilapangan garis pantainya mengalami mundur. Beberapa lokasi yangmengalami surplus sedimen namun mengalami kemunduran garis pantai, dan setelah dibandingkan dengan pengamatan lapangan dan data sekunder terdapat bukti penurunan tanah yaitu Pantai Pondok Bali, Pantai Randusongo, Pantai Muara Reja, Pantai Depok, Pantai Slamaran, Pantai Jeruksari-Mulyorejo dan Pantai Sriwulan. Hasil pemodelan ini dapat digunakan sebagai indikator awal adanya penurunan tanah yang menyebabkan garis pantai mundur. Dalam penanganan erosi sedimentasi, studi detail perlu dilakukan secara lebih komprehensif"

"ABSTRAKPenyediaan layanan transportasi dan penyediaan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia berusaha untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan ketersediaan kereta api. Kereta api memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan kecepatan, keamanan, dan kapasitas besar untuk mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, negara-negara berkembang seperti Indonesia saat ini menghadapi masalah terkait dengan kontrak Operasi dan Pemeliharaan (OM) karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menjadi operator tunggal penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian. Penelitian ini mencoba menganalisis skema pembiayaan dan skema kelembagaan berdasarkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) terhadap komponen Life Cycle Cost dengan menghitung biaya pembangunan, biaya operasional dan pemerliharaan, serta pendapatan. Dari seluruh pembiayaan yang ada, didapatkan IRR optimal sebesar 14.05% yang menunjukan bahwa proyek layak secara finansial. Mengacu dengan IRR tersebut, maka pihak swasta didapatkan sharing biaya pembangunan sebesar 42.78%, operasi dan pemeliharaan sebesar 66.67%, dan pendapatan sebesar%. Sedangkan sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

---

ABSTRACT

Provision of transportation services and infrastructure provision are key to economic growth and sustainable development. Indonesia is trying to improve the nation's competitiveness by increasing the quality and availability of trains. Trains play an important role in everyday life, offering speed, safety, and a large capacity to deliver people from one place to another. However, developing countries such as Indonesia are currently facing problems related to Operation and Maintenance (OM) contracts because PT Kereta Api Indonesia (Persero) is still the sole operator of railroad infrastructure and facilities. This study tries to analyze the financing schemes and institutional schemes based on the Cooperation scheme between the Government and Business Entity (PPP) on the Life Cycle Cost component by calculating development costs, operational and maintenance costs, and revenues. From all available financing, an optimal IRR of 14.05% was obtained, which shows that the project is financially feasible. Referring to the IRR, the private sector was found to have shared development costs of 42.78%, operations and maintenance of 66.67%, and revenues of 71.99%. While the rest is the government's responsibility."

"ABSTRAK

Tesis ini memperbandingkan pretorianisme militer dalam politik Negara, mengambil studi kasus Indonesia dan Myanmar. Dengan menggunakan teori pretorianisme Eric Nordlinger, tesis ini membandingkan kedua Negara tersebut melalui empat indikator penting dalam teori petorianisme Eric Nordlinger, diantaranya : a penghapusan dan pembatasan persaingan dan keterlibatan masyarakat dalam politik, b upaya mempertahankan kekuasaan oleh rezim militer secara terpusat, c pertumbuhan dan modernisasi ekonomi dan d kecenderungan mempertahankan status quo ekonomi dibandingkan mengupayakan ekonomi yang progresif.Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa di Indonesia rezim Orde baru memiliki melakukan pembatasan persaingan dan keterlibatan dalam politik, sedangkan di Myanmar, rezim junta militer penghapuskan persaingan dan keterlibatan politik. Orde baru di Indonesia mengupayakan keberlangsungan kekuasaannya melalui mobilisasi politik, indoktrinasi di desa-desa, serta sensor atas media-media cara represif juga digunakan untuk meredam penentangan terhadap pemerintah , rezim junta militer di Myanmar mengupayakan indoktrinasi, kontrol serta pengawasan atas media-media namun cara represif lebih dominan. Orde Baru di Indonesia mengelola pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dengan meliberalisasi perekonomian, investasi asing masuk membawa alih teknologi dan modernisasi di Indonesia, rezim junta militer Myanmar justru memberlakukan kebijakan ekonomi isolasionis yang melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan serta membatasi masuknya modal asing. Orde Baru di Indonesia mengupayakan kebijakan-kebijakan ekonomi progresif di pedesaan, akan tetapi secara porsi justru Orde Baru cenderung menngkonsentrasikan kapital dan pembangunan di pusat ketimbang daerah-daerah. Rezim Junta Myanmar juga memberlakukan kebijakan progresif terhadap petani namun konsentrasi kapital tetap berada pada kelompok militer. Penelitian ini menemukan bahwa secara teoritik dalam aspek politik dibutuhkan indikator tambahan mengenai pelanggaran HAM serta dalam aspek ekonomi dibutuhkan tambahan indikator mengenai konglomerasi oleh militer, karena kedua hal tersebut sangat menonjol di kedua negara.

---

ABSTRACT

This thesis comparing military praetorianism in Indonesia rsquo s New Order Era and Myanmar rsquo s Military Junta using the theoretical explanation of Eric Nordlinger rsquo s Praetorianism. There are four important indicators that can help us to compare both countries such as a the abolition and limitation of competition and involvement in politics for civilians b the military regime efforts to maintain the continuity of the regime c economic development and modernization and d the intention of ruler praetorians to preserve the economic status quo rather than progressive economy.This paper found that Indonesia rsquo s New Order tend to limit competitions and involvement of civilians in the politics while Myanmar rsquo s military junta abolished the competition and involvement of civilian in the politics. Indonesia rsquo s New Order regime tend to maintain the continuity of the regime through political mobilization and indoctrination especially for villagers, and media control, aside of repressive way. Myanmar rsquo s military Junta also tend to maintain the power by indoctrination and control over media, but the repressive actions by military was more dominant. Indonesia rsquo s New Order maintaining economic development and modernization through economic liberalization, foreign investment brought technological transfer and modernization, meanwhile the Myanmar rsquo s military junta regime imposing isolationist economic policy and nationaliziation of foreign enterprises and limit the foreign investment inflow within the country. Indonesia rsquo s New Order regime attempt to achieve progressive policies such as building public facilities for villagers but there was still huge disparity between economy in the village and central region. The capital was centralized within the circle of Jendral Soeharto rsquo s cronies. Myanmar rsquo s military junta government also attempt to achieve progressive policies toward peasants and farmers in the village by building public facilities and credit special for peasants and farmers, but the overall capital in fact concentrated within the military. This thesis found that more indicator needed about human rights violation and groups conglomeration of military, as the two aspects are very significant within the two countries"

"Saat ini kelompok masyarakat yang masih mempertahankan identitasnya sebagai pelaut adalah orang-orang pesisir (pasisir). Mereka hidup di sepanjang pantai dan membangun budaya maritim."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja kelembagaan pada 7 Lembaga Amil Zakat LAZ di Indonesia. Pada penelitian ini, Efisiensi diproksi sebagai parameter pengukuran kinerja kelembagaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator kelembagaan pada Indeks Zakat Nasional IZN untuk mengukur kinerja kelembagaan dan Data Envelopment Analysis DEA untuk mengukur efisiensi dari tahun 2015-2016. Analisis sumber inefisiensi menggunakan model CCR dan orientasi input. Hasil dari penelitian ini adalah diperoleh nilai rata-rata indeks indikator kelembagaan IZN dari 7 LAZ yaitu sebesar 0,78 yang masuk kepada kategori kinerja baik. Berdasarkan hasil perhitungan dari metode DEA dengan model CCR dan orientasi input, 7 LAZ menunjukkan performa yang baik, dengan rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,83 selama jangka waktu dua tahun. Berdasarkan grafik penyebaran kinerja pada metode indeks kelembagaan IZN dan efisiensi DEA , posisi 7 LAZ seluruhnya masuk pada kuadran kanan atas. Hal ini dikarenakan penilaian berdasarkan metode indeks kelembagaan IZN dan DEA, menunjukkan bahwa 7 LAZ tidak ada yang mendapatkan nilai di bawah 0,50.

---

ABSTRACTThis study aims to measure and analyze the institutional performance of 7 Lembaga Amil Zakat LAZ in Indonesia. In this study, Efficiency is proxyed as a parameter of institutional performance measurement. The method used in this research is the institutional indicator on National Zakat Index NZI to measure institutional performance and Data Envelopment Analysis DEA to measure efficiency from 2015 2016. Inefficiency source analysis uses CCR model and input orientation. The result of this research is obtained the average value of index indicator of institutional NZI from 7 LAZ that is equal to 0,78 that enter to good performance category. Based on the results of the DEA method with CCR model and input orientation, 7 LAZ shows good performance, with an average efficiency value of 0.83 over a two year period. Based on the performance distribution graphs on the institutional index NZI and efficiency DEA method, the position of 7 LAZ enters entirely in the upper right quadrant. This is because an assessment based on the institutional index of NZI and DEA method, indicates that 7 LAZ does not get a score below 0.50."